Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontroldalam waktu satu bulan ke depan.Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengankeadaan umum baik, ditemukan adanya tandatanda kehamilan denganumur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidanapada pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

Ukuran panjang janin dari kepala hingga bokong (CRL) dua komadua belas sentimeter; Denyut jantung janin positif; Umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;Pada korban dilakukan pemberian obatobatan;Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontroldalam waktu satu bulan ke depan.Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengankeadaan umum baik, ditemukan adanya tandatanda kehamilan denganumur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.Perbuatan Terdakwa Tersebut

Agustus 2014, 3 x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00Rp147.250.000,00Jadi jumlah yang seharusnya diterima penggugat sebesar Rp147.250.000,00(seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusatdengan Nomor Perkara 254/PdtSusPHI/2014, yang tidakmempertimbangkan ajuran tersebut sangat melukai rasa keadilanterhadap Pemohon Kasasi yang seharusnya pembayaran uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses

memang tepat untuk Poskesdes yangjuga adalah Kader Posyandu, bukan semata untuk bidan dan terdakwadalam forum pertemuan memberikan Rp. 45.000.000 (Empat Puluh LimaJuta Rupiah) disaksikan semua kader posyandu jadi menurut terdakwatidak ada kejanggalan karena telah diperiksa juga oleh BAWASDA(Badan Pengawas Daerah);Bahwa Saksi korban sebelumnya telah melakukan pengumpulan tandatangan kepada masyarakat mengenai kejanggalaan ADD;Bahwa yang mengumpulkan masyarakat untuk klarifikasi ADD dibalaidesa adalah ajuran

Menerima Ajuran Dinas Sosial Tenagakerja Kota Tanjungpinang;Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.SusPHI/20157.

Tunjangan Transport/makanRp. 600.000.Total Rp. 5.626,000.Bahwa Tergugat tidak membayar lagi gaji hak Penggugat sejak bulan Juli 2014S/D Juli 2015 sampai adanya Ajuran dari Dinas Tenagakerja Kota Medan danTUNJANGAN HARI RAYA ( THR ).= THR sebesar" Rp.3.820.000.tahun 2014." Gaji sebesar, 12 x Rp 5.626.000 = Rp.67,512.000.Total gaji dan THR adalah .

Sedangkansengketa para pihak yang tidak disebut dalam ajuran,mengandung maknabahwa sengketa tersebut belum diselesaikan secara proses non litigasi.Dengan demikian sengketa para pihak yang belum diselesaikan secara nonlitigasi,tidak dapat diajukan langsung secara litigasi atau menggugatkepersidangan PHI ;Menimbang, bahwa anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara atas sengketa parapihak, adalah mengenai perselisihan kepentingan.

Agra Marisetia Lines, sehingga pihak olehmediator mengeluarkan anjuran kepada kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan ajuran yang di keluarkan oleh dinas tenaga kerjakota manado melalui bidang penyelesaian perselisihan hubunganindustrial adalah sebagai berikut :1) Pihak tergugat harus membayar uang pesangon9 x Rp. 2.150.000, Rp. 19.350.000.2) Uang Penghargaan masa Kerja4x Rp. 2.150.000, Rp. 8.600.000.3) Uang Pengganti Hak15% x Rp. 27.950.000, Rp. 4.192.500,Jumlah Keseluruhan Rp. 32.142.500,(tiga pulunh

Nomor 5 PK/Pdt.SusPHI/20172a:24.20)Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) masih masuk kerja sampaidengan tanggal 09 Januari 2012;Bahwa di dalam pertimbangan perkara a quo, Judex Facti (PengadilanHubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang) telah berpendapatpada halaman 30 paragraf terakhir, Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) (Bukti P4) tersebut telah terjadi kesalahan ketikdan dapat dimengeri oleh karena ada (Bukti Tll), keterangan saksiNurcahya dan ajuran dari Dinas tenaga kerja

Kerja Provinsi Bengkulu dan atau buktisecara kongkrit mengatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manna tidakmemiliki Mediator sebagai mana yang diatur didalam Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata carakerja mediasi Pasal 12 ayat 2 point (b) dan (c) tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas,maka majelis hakim berpendapat bahwa ajuran

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Tergugat melalui Mediasi;Bahwa selanjutnya pihak Mediator telah mengadakan sidang mediasi sebanyak 3(tiga) kali, yaitu:a Sidang Mediasi I tanggal 13 Pebruari 2014;b Sidang Mediasi II tanggal 19 Pebruari 2014;c Sidang Mediasi III tanggal 28 Pebruari 2014;Bahwa berdasarkan sidangsidang mediasi tersebut di atas, Pemerintah KabupatenGorontalo Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam suratnya Nomor 560/Nakertrans/159.a/HI/2014 tanggal 5 Maret 2014 telah membuat Ajuran

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak, maka dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Idustrial di Bandung;Demikian ajuran ini dikeluarkan untuk menjadi pertimbangansebagaimana mestinya.8.

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak, maka dapatDemikian ajuran inisebagaimana mestinya.dikeluarkanuntuk menjadimengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Idustrial di Bandung;pertimbangan17.

yangmenganjurkan:a Agar Pengusaha dapat membayarkan hakhak Pekerja/ Buruh an.DennyWagiu Sambiran yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum adanyaPHK secara tetap mulai bulan Juli 2001 sampai dengan Juli 2011 serta feepengiriman ekspor yang belum terbayarkan mulai bulan September 2009sampai dengan September 2010 secara tunai;b Pengusaha berkewajiban memberikan uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat(2), penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak Pasal156 ayat (4) secara tunai;Ajuran

Provinsi Bengkulu danatau bukti secara kongkrit mengatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja KabupatenBengkulu Selatan tidak memiliki Mediator sebagai mana yang diatur didalamPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator HubunganIndustrial serta tata cara kerja mediasi Pasal 12 ayat 2 point (b) dan (c) tersebutdiatas.Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ajuran

Penggugat akan sangatjauh di atas UMP DKI dengan syarat Para Penggugat sebagai mitra rajinmelakukan ritase dan tidak pernah tidak datang sesuai dengan perjanjiankemitraan.Bahwa menaggapi dalil Para Penggugat Poin 23 (dua puluh tiga) yang padapokoknya menyatakan Pemutusan hubungan kerja tanpa melalui prosesperundanganundanganBahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karena hubungan kerjaantara para pihak adalah hubungan kerja kemitraan atau keperdataandimana di perkuat oleh pertimbangan hukum dan ajuran

Mitra Para Penggugat tergugat tidak menghalangi untukmasuk kerja sebagai mitra hal ini di buktikan dengan mitra yang lain hinggasaat ini masih bekerja sebagai mitra Tergugat.Bahwa menggapi dalil Para Penggugat poin 24 (dua puluh empat)yangpokoknya menyatakan Pemutusan hubungan kerja tanpa melalui prosesperundanganundanganBahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat, karena hubungan kerjaantara para pihak adalah hubungan kerja kemitraan atau keperdataandimana di perkuat oleh pertimbangan hukum dan ajuran

,+Jumlah = Rp. 42.149.800,Terbilang : (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan RibuDelapan Ratus Rupiah)12.Namun pihak TERGUGAT tidak menjalankan ajuran sebagaimanayang telah dikeluarkan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan pada Point 11 diatas PENGGUGAT merasakeberatan.

adalah Pengadilan Hubungan IndustrialJakarta Pusat ; Bahwa apabila perusahaan tutup akan tetapi hakhak pekerja belum diselesaikanmaka untuk penyelesaiaan dalam hal ini dapat ditempuh melalui Pengadilan HubunganIndustrial ; Bahwa untuk penyelesaian pada Disnaker melalui 3 (tiga) tahap :1 Tahap pertama : penyelesaian melalui Bipatrit antara Perusahaan danPekerja2 Tahap kedua: Dicatat di tempat dia bekerja ;3 Tahap ketiga : Kalau usaha mediasi tidak bisa diselesaikan maka Disnaker akanmengeluarkan ajuran

alasanalasan yang berdasarkanhukum.Apabila ..............ceee eee3607Apabila tidak terpenuhinya ssalah satu alasan tersebut maka terhadap gugatanseperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa gugatan kabur karena dalam petitum point 5 gugatan penggugatmenyatakan: Menghukum tergugat untuk membayar hakhak penggugatsesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp. 19.780.000,.Bahwa angka sebesar Rp. 19.780.000, merupakan angka ajuran

Bahwa berdasarkan butir point 4 dan 5 diatas, pemutusan hubungan kerjadilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan PeraturanPerusahaan dan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (3) UndangUndang 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memberikan uang penggantihak dan uang pisah sebesar Rp. 5.000.000, tetapi ditolak oleh pihakPenggugat, malahan apabila kita merujuk pada ajuran Dinas Tenaga KerjaKab.

Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi danmembayar upah para penggugat dibawa UMP yang. berlaku merupakantindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans KotaKupang yang telah menghitung dan mengeluarkan ajuran maupun penetapanpengawas, agar terguggat segera membayar hakhak para penggugat.

adanya penyelesaianantara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat membuat suratpermohonan pencatatan perselisihan tanggal 18 Juni 2015 pada DinasTenaga Kerja Kota Palembang untuk di Mediasikan, singkat kata terjadilahperundingan Mediasi Tripartit sebanyak tiga kali yang partama tanggal2 Juli 2015, yang kedua tanggal 13 Juli 2015, yang ketiga tanggal 31 Juli2015 dengan hasil Mediasi gagal dan Anjuran pun telah dikeluarkan tanggal3 September 2015 Nomor 567/1018/Disnaker/2015;Bahwa dengan dikeluarkannya Ajuran

Bukti P1;Surat Ajuran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten KamparNomor : 567/PerinakerPHI/1079.Bukti ini menerangkan : Bahwa Pengusaha (Tergugat) telah mengakui bahwa Penggugat telahbekerja selama 4 tahun 8 bulan dengan menerima upah sebesarRp. 4.856.000/bulan.2. Bukti P2;Surat Permohonan Demosi Karyawan atas nama Penggugat ;Bukti ini menerangkan : Bahwa Tergugat memberikan surat permohonan Demosidan sekaligusMutasi dengan penempatan di PT.