No. 39 PK/PDT.SUS/2012gugatan Penggugat melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimanaditetapkan UndangUndang ;Bahwa, Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dariTergugat tanggal 28 April 2008, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkandi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 25 November 2009 ;Berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahunsejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha" ;Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 1(satu) tahun 6 (enam) bulan 24 (dua puluh empat) hari sejak suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) diterima, maka gugatan Pengugat telahmelampaui tenggang waktu daluwarsa) sebagaimana ditetapbkan

UndangUndang, sehingga harus dinyatakan tidak diterima dan atau ditolakseluruhnya ;Dengan demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkanpertimbangan Judex Facti yang diperkuat Judex Juris yang menyatakan :Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat pada angka 1 yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat atas diri Penggugat telah melampauitenggang waktu) mengajukan gugatan/daluwarsa karena Penggugatmenerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat padatanggal 29 April 2008, sedangkan

No. 39 PK/PDT.SUS/2012Oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat dalam tenggang waktu 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan 24 (dua puluh empat) hari sejak Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) diterima dan hal tersebut telah diakui Penggugat,maka adalah merupakan yang tidak terbantahkan dan berdasarkan hukumGugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa).Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukumJudex Juris maupun Judex Facti harus dibatalkan seluruhnya ;Il.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung yang permohonan kasasiatau menguatkan putusan Judex Facti dengan pertimbangannyayang menyatakan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atautidak melanggar hukum yang berlaku khususnya mengenaikeberatan/eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat/sekarangpara Pemohon Peninjauan Kembali atas daluwarsa gugatanPenggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 171 UndangUndang No.2 Tahun 2004 telah tepat dan benar ;b.

merupakan ibu kandungTerdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim meneliti danmempertimbangkan apakah dari faktafakta yang terungkap di atas Terdakwa dapatdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan olehPenyidik atas kuasa Penuntut Umum, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai waktu terjadinya tindak pidana (tempus delict) yang dirumuskan olehPenyidik atas Kuasa Penuntut Umum di dalam uraian singkat tindak pidana dalamperkara ini dihubungkan dengan daluwarsa

Bahwa terkait dengan hapusnyakewenangan menuntut pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana berbentukpelanggaran, Pasal 78 ayat (1) ke1 KUHP menggariskan ketentuan kewenanganmenuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai semua pelanggaran dankejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

di dalam uraian singkat perkara pidana yang disebutkan dengan rumusan"pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam tahun 2016, menurut Hakim tentunyaberdasarkan waktu kejadian yang dirumuskan tersebut, tindak pidana yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa yang menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Seizin yang Berhak atau Kuasanya bentuknya adalahpelanggaran, kKewenangan untuk menuntutnya telan hapus karena daluwarsa

karenatelah lewat satu tahun;Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk menuntut dugaan tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah hapus karena daluwarsa, makapenuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penyidik atas Kuasa PenuntutUmum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepadanegara;Mengingat, Pasal 78 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat dimulainya penghitungandaluwarsa dalam perkara terdakwa ini adalah pada tahun 2013, bukandimulai sejak tanggal 23 Desember 1986 sejak terbitnya surat tersebutsehingga dalam kasus ini pada tahun 2013 sehingga tidak dikenakanazas daluwarsa. Karenanya pula proses penuntutan yang dilakukan olehpenuntutu umum kepada terdakwa dan tidak terkena daluwarsa, olehkarena berlakunya daluwarsa adalah 12 tahun sejak dari tahun 2013.

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.(1) KUH Pidana tentang Daluwarsa (Veraring) Penuntutan !.Alasannya :Menurut Prof MR A. Pitlo (dalam bukunya : Bewi/s en Verjaring naarher Netherlands Burgelijkk Wetboek) andasan filsafat hukumnya,mengapa ada ada lembaga daluwarsa dalam hukum, baik hukumperdata maupun hukum pidana adalah antara lain : Hukum padahakikatnya bersifat menyesuaikan diri untuk menerima kadaan yangada.

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.dalam PasalPasal 328, 329, 330, dan 333, serta untuk pelanggaranPasal 556 KUHP.Dengan kata lain, kecuali ketiga jenis tindak pidana yang dikecualikanitu, maka semua tindak pidana, berlaku ketentuan daluwarsa Pasal 78dan awal Pasal 79 bahwa daluwarsa terhitung sejak tindak pidana itudilakukan.Jadi dengan kata lain, perhitungan daluwarsa terhadap pelaku tindakpidana Pasal 263 ayat (1) ialah sejak surat yang dipalsu itu dibuat,contohnya : pemalsuan ijazah, perhitungan daluwarsa

Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.penghitungan daluwarsa dalam perkara terdakwa ini adalah padatahun 2013, bukan dimulai sejak tanggal 23 Desember 1986 sejakterbitnya surat tersebut sehingga dalam kasusu ini pada tahun 2013sehingga tidak dikenakan azas daluwarsa.

Didalamnota pembelaan (Pleidoo/) Tim Penasihat Hukum tanggal 17September 2018, telah ditegaskan bahwa tindakan penuntutandugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah Nomor57/III/1/BUL/87 tanggal 23 September 1986, sudah daluwarsa sejaktahun 1986 sampai dengan 2018 yang terhitung 32 (tiga puluh dua)tahun lamanya, sehingga jelas perkara No. 721/Pid.B/2018/PN.Mksadalah perkara yang daluwarsa !!!

Bahwa Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang dikuatkan olehPengadilan Tinggi didalam mempertimbangkan hal Daluwarsa ini telahkeliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku karena TIDAKmempertimbangkan dalil Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) secarakomprehensif dan menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.2.

Bahwa Pemohon Kasasi terkait Daluwarsa ini telah menyampaikannya lebihdetail dalam Replik Penggugat (sekarang Pembanding) pada tanggal 13November 2014, SAYANGNYA dalil sanggahan terkait Daluwarsa dalamReplik Penggugat (sekarang Pembanding) TIDAK DIPERTIMBANGKANoleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam tingkatPengadilan Negeri jo. Pengadilan Tinggi TUN Medan.3.

Untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa di tingkatKasasi ini, Pemohon Kasasi sampaikan dalil terkait Daluwarsa berdasarkanfakta hukum yang sepatutnya menjadi pertimbangan dalam memutusperihal eksepsi Daluwarsa.4.

Bahwa Gugatan yang disampaikan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi)pada dasarnya sudah TERANG dan JELAS tapi kemudian TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi (dulu Terbanding dan TerbandingIl Intervensi bersama sama selanjutnya disebut Para Termohon Kasasi)ingin menyesatkan KEBENARAN yang ingin dicapai dalam persidangan inidengan mendalilkan Gugatan telah Daluwarsa.5.

Termohon Kasasi sudah mengetahui ada pelanggaran hukum formal dalamcacat administrasi dan prosedur serta kelalaian dalam pemenuhan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tapi Termohon Kasasidengan pengecutnya HENDAK BERLINDUNG dalam dalil Daluwarsa.6. Bahwa tentunya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Kasasi denganjelas melihat hal itu.

Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu PengajuanGugatan/ Daluwarsa/Verjaring;Bahwa tentang gugurnya hak ~menuntut oleh karena lewatwaktu/Daluwarsa/veyaring diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata yanglengkapnya berbunyi sebagai berikut:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatusedangkan orang yang menunjuk adanya

Sebab kepastian hukum mengenai waktu itu, yang menjadiukuran keadilan bagi seseorang dinyatakan daluwarsa;Bahwa dalam perkara ini, maka harus dibuktikan terlebin dahulu kapanPara Penggugat mengetahui hak mereka terhadap obyek sengketa?:Halaman 12 dari 41 hal. Put.

di atas telah jelas,bahwa daluwarsa dihitung berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidangHalaman 14 dari 41 hal.

Oleh karena itu, maka seharusnya JudexFacti Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang mengabulkan atau menerima eksepsi Pembanding/semulaTergugat terkait daluwarsa/veraaring atau rechtverwerking;3.

Nomor 800 K/Pdt/2017kemudian dibangun ulang secara terus menerus dan tidak terputusputusdan dengan itikad baik, maka berdasarkan hukum adat dengan lewatnyawaktu (daluwarsa) maka hukum menganggap orang yang semula berhakatas tanah dimaksud dianggap telah melepaskan haknya.

Gugatan Daluwarsa (Excetio Temporis)@ Daluwarsa menurut pasal 1946 KUH Perdata adalah :suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk mebebaskan diri darisuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndangGugatan Penggugat sudah lewat jangka waktu (daluwarsa) karenagugatan/keberatan diajukan melewati batas waktu yang telah ditentukanHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Kpnyaitu 14 hari setelah diumumkan Hasil Inventarisasi

Terhadap daftar nominatif dan Peta Bidang atas bidang tanah milikHARTATIK (incasu Penggugat), sampai batas waktu yang ditentukantidak ada keberatan, sehingga tahapan pelaksanaan pengadaantanah dapat ditindaklanjuti dengan penilaian ganti rugi oleh Apraisalyang akan dijadikan dasar dalam menetapkan bentuk dan/atau besarganti rugi;Dari uraian tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat adalah sudahlewat waktu/daluwarsa karena keberatan/komplain terhadap hasilinventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A

(ExcetioTemporis) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.@ Daluwarsa juga terhadap gugatan yang diajukan pada PengadilanNegeri Kepanjen dengan mekanisme gugatan perdata padaumumnya, padahal gugatan keberatan terhadap Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum telah diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke PengadilanNegeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum,Pasal

Gugatan Daluwarsa (Excetio Temporis)Bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap PihakTergugat Il merupakan gugatan yang sudah daluwarsa, dengan alasansebagai berikut : Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang sebenarnya sudah lewatjangka waktu (daluwarsa), hal ini dikarenakan gugatan/keberatan yangdiajukan oleh pihak Penggugat telah melewati batas waktu yang telahditentukan yaitu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan HasilInventarisasi dan Identifikasi dalam bentuk daftar nominatif

, karena saat ini obyek sengketa telahmenjadi jalan tol ..... seharusnya keberatan yang diajukan pihakPenggugat ini disampaikan dahulu ketika terdapat tahapan untukmengajukan keberatan, sehingga jika keberatan ini diajukan sekarangselama 4 tahun sudah berlalu, maka Mohon Majelis Hakim memutusbahwa Gugatan Penggugat ini adalah mengada ada sekaligus Gugatanpenggugat tersebut Daluwarsa, yang sudah lewat waktu untukmengajukan Keberatan.Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2020/PN

Menyatakan pemeriksaan perkara ini daluwarsa/lewat waktu.c. Membebankan biaya perkara kepada Negara.d.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan untuk memenuhirasa keadilan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer II12Surabaya harus ditolak dan dikembalikan ke relnya, yaitu ketentuan yangmengatur tentang daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 78ayat (1) ke3, 79 dan 80 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyahalaman 31 sampai dengan 32.B.

Bahwa terhadap dakwaan Pemohon Kasasi yang disusun secara alternatif yaitualternatif pertama Pasal 417 KUHP atau Kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPMmenurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP memang sudah daluwarsa, namundemikian Pemohon Kasasi sependapat dengan dalildalil yang telahdikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu antara lain :a.

Bahwa Pemohon Kasasi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan pendapatnya, walaupun secara normatifperkara Terdakwa Pelda Marwan, S.H. telah daluwarsa namun Majelis Hakimtidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum semata, tetapi juga perlumempertimbangkan aspek rasa keadilan serta kemanfaatan.

No. 90 K/MIL/2012dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu Kompol Joko Sumantrimaupun pihakpihak yang menyebabkan perkara tersebut menjadi berlarutlarut/daluwarsa, sehingga tidak mencederai rasa keadilan yang tumbuh berkembangserta dikehendaki masyarakat.5.

M E N G A D I L I

1. DALAM EKSEPSI;

• Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 Dan Tergugat II Intervensi 3 tentang eksepsi Daluwarsa (verjaring) diterima;

1. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu atau daluwarsa;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Dalampengertian hukum, daluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.

Dalamhubungannya dengan gugurnya hak menuntut, jika suatu tindak pidana sudahkadaluarsa oleh undangundang, maka Jaksa Penuntut Umum kehilangan hakuntuk menuntut perkara pidana tersebut;Menimbang, bahwa merujuk hal tersebut, majelis menilai pengaduanyang dilakukan oleh korban dikaitkan dengan waktu peristiwa pidana tersebutsudah lewat waktu 6 (enam) bulan atau daluwarsa, dengan demikianpenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidakberalasan hukum sehingga mengakibatkan penuntutan

penuntut umum tersebutmenjadi gugur karena daluawarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demiterciptanya penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum, dan demi asashukum yaitu keadilan, kKemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga tidak terjadilagi dikemudian hari proses hukum yang tidak profesional, Majelis berpendapatbahwa Surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau daluwarsa;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bataldemi hukum maka persidangan tidak

Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah lewat waktu atau daluwarsa;3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM53/BAU/Eoh.1/09/2020, tanggal 09 September 2020 batal demi hukum ;4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan pemeriksaanperkara Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bau atas nama terdakwa tersebut diatas;5. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 132/Pid.B/2020/PNBau kepada Penuntut Umum;6.

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 249.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Januari 2020, dengan upayakeberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2020, berarti upayakeberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktupengajuan upaya keberatan, dengan demikian meskipun gugatan diajukan masihdalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengajukan upaya keberatan, namunkarena pengajuan upaya keberatan telah lewat waktu, olen karenanya gugatanyang diajukan Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2020 adalah juga telahmelewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa

) sebagaimanaHalaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, jo Pasal Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang,bahwa oleh karena pengajuan gugatan oleh Penggugat(daluwarsa) dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan PenggugatTelah Lewat Waktu (Da/uwarsa), cukup beralasan sehingga dinyatakan dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sertaperaturan perundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telahlewat waktu (Daluwarsa

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

• Menerima EksepsiTergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).

Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu(Eksepsi Daluwarsa)Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata UsahaNegara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkait atasditerbitkannya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor: 888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH,S.Sos., M.Si. NIP. 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol.

;Menimbang bahwa terhadap eksepsieksepsi yang diajukan olehpihak Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai eksepsi tentang Pengajuan gugatan dari pihak Penggugattelah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengajuan gugatan dari pihakPenggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) Majelis Hakim mencermatifaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempedomaniketentuanketentuan dari peraturan peraturan hukum yang berlaku.

(Eksepsi Daluwarsa)dan Majelis Hakim tidak perlu lagimempertimbang eksepsieksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat.

;Dalam Pokok Perkara.Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuangugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa)diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkanpokok perkara dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi MajelisHakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakimmemeriksa dan menilai keseluruhan

kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkandalam amar putusan ini;MENGINGAT : PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndangNomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturanperundangundangan lain ;MENGADILI:DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihakPenggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa

., MH. belum daluwarsa karenakejadiannya dihitung sejak terjadinya Wanprestasi sekaligus perbuatanmelawan hukum pidana sebagaimana pasal 372 KUHP yaitu pada bulanNopember 2016 sehingga Belum Daluwarsa. Adapun dasar Hukumnyasebagaimana sumber hukum formal al : Hukum perdata indonesia Prof.ABDULKADIR MUHAMMAD Hal.241 s/d 242, Hukum perjanjian Prof.SUBEKTI Hal.46 alinia ke 4 Hukum perikatan Prof. AHMADI, Hal.8 ,Hukum Acara Perdata M.YAHYA HARAHAP, SH.

,MH. tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan disebabkan kewenanganmenuntut hapus karena Daluwarsa dan saat ini penanganan paerkaratersebut masih dalam penyidikan maka demi kepastian hukum penyidikdapat menentukan sikap sesuai fakta hukum dan berdasarkankewenangan penyidik dalam tahap penyidikan dalam penangananperkara tersebut.

Karena didalam KUHP hanyamengatur mengenai Daluwarsa untuk Menuntut dan Daluwarsamenjalankan Hukuman Pidana sebagimana pasal 84 jo 85 KUHP,sedangkan dalam tingkat Penyidikan tidak diatur mengenai Daluwarsa,dengan demikian suratsurat yang dikeluarkan termohon dan Iltersebut diatas adalah Tidak Sah (Vide Bukti 31);Il.

Menyatakan Tindakan Penyidik melakukan Penyidikan tidak termasukpengertian penuntutan, dan oleh karenanya tindakan Penyidikan tidakmenghentikan berjalannya proses tenggang Daluwarsa;SUBSIDAIR :24Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan c.g.

Menyidik atau Daluwarsa pada Tingkat Penyidikan, akantetapi tetap didasarkan pada ketentuan pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHPtentang hapusnya kewenangan menutut karena Daluwarsa sehinggaperkara tersebut tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkanke Pengadilan oleh Termohon II selaku Penuntut Umum, oleh karenaDaluwarsa menuntut tersebut telah diketahui sejak Tingkat Penyidikanmaka Termohon selaku Penyidik sesuai dengan kewenangannya padaTingkat Penyidikan mengeluarkan Surat Ketetapan dan PenghentianPenyidikan

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dan Berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat dilimpahkan dan disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.