• Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsiP3B

• Putusan Nomor 586/B/PK/Pjk/2021Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa : Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.

• aftannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibuantangga. mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya,a

• Selama berpisahTergugat tidak pernah pulang atau kembali, tidak pernah mengirimi nafkah, tidakmeninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, dan telah membiarkan atausudah tidak mempedulikan Penggugat lagiBahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Penggugat terpaksa bekerjasebagai buruh Tani dan pada tanggal 21 Maret 2012 bekerja sebagai pembanturumah tangga (Domestic Worker) di SINGAPURA sampai sekarang ;Bahwa atas perilaku tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan sudah tidaksanggup lagi

• Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat G to Byang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production SharingContract, dan berlaku secara equilibrium di mana PSC secara mutatismutandis akan mengadopsi P3B

• Lex specialis derograt legi generalis dan Lex Superiorderogat Legi Inferior dimana para pihak terikat apa yang telahdiperjanjikan dan disepakati serta dilandasi dengan iktikad baik (goodfaith); Kedua, bahwa Kontrak Karya pada dasarnya merupakan perjanjiankeperdataan yang terjadi pada praktek hukum keperdataan internasionaldan mengitrudusir kaidahkaidah pada lapangan hukum bidang publikyang memiliki karakter dan bersifat G to B yang bersifat nail down danberlaku secara penuh kaidahkaidah pada tax domestic

• melanjutkanketurunan, akan tetapi dalam perkembanganmasyarakat dewasa ini telah terjadi perubahan danpenggeseran motif dasarnya yaitu dengan lebih menitikberatkan kepada kepentingan dan kesejahteraan si12anak ( vide pasal 12 UndangUndang No 4 tahunLS PO) poses eee eeeMenimbang, bahwa antara para Pemohon dengananak yang dimohonkan pengesahan adalah sama samawarga Negara Indonesia (WNI) , sehinggapengangkatan anak tersebut digolongkan sebagaipengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia(WNI) ( domestic

• negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan, sekaligus untukmenjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari halhal yang dipandangmudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secara physik danpsychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorangistri, menjalankan fungsi domestic

• Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patutdinyatakan bahwa fakta tersebut telah dapat pula menjadi alasan hukum bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic violence), dikarenakan kelangsunganhidup sangat tergantung kepada terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, makaberdasarkan hal tersebut patut dinyatakan pula bahwa Tergugat telah melakukan

• Pasal77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan bahwa fakta tersebut telah dapatpula menjadi alasan hukum bagi penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic violence), dikarenakan kelangsunganhidup sangat tergantung kepada terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, makaberdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa tindakan tergugat juga

• Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex generalis dan /ex superiorderogat legi infenori, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Oktober 2011 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian

• CO064319 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 500 juta

  Dikembalikan kepada Saksi SARTONO

  • 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung Brighat Gas ukuran 5,5 Kg + Valve untuk kebutuhan domestic gas No. 024/ F 00000/ 2017-S3, Jakarta tanggal 25 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);
  • 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 3 Kg + Valve Single

  untuk kebutuhan domestic gas No. 048/ F20200/ 2017-S3, Jakarta tanggal 6 Oktober 2017(sesuai dengan aslinya);

• 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung LPG ukuran 12 Kg + Valve Single untuk kebutuhan domestic gas No. 059/ F20200/ 2017-S3, Jakarta tanggal 6 Oktober 2017(sesuai dengan aslinya); dan.

• 1 (satu) fotocopy surat penunjukkan pemenang dan perintah memulai pekerjaan pengadaan tabung Bright Gas ukuran 12 Kg + Valve untuk kebutuhan domestic gas No. 062/ F20200/ 2017-S3, Jakarta tanggal 6 Oktober 2017(sesuai dengan aslinya)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

• TERGUGAT.Bahwa isi surat PENGGUGAT dengan nomorGARUDA/JKTGFS1/20165/15 tertanggal 12 November 2015pada intinya berisi:Tergugat menjelaskan dikarenakan akan segera berakhirnyacargo RSP Domestik tahun 2015 sehingga TERGUGATmengirimkan surat terkait penggantian tarif baru untuk tahun 2016terkait kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.Sedangkan mengenai dasar Perjanjian yang berisi peraturandan persyaratan kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGATtetap mengacu pada SYARAT DAN KETENTUAN KEAGENANPENJUALAN KARGO DOMESTIC

  dan bagian yangtidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonpensi ini.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk memutuskan bahwa TERGUGAT REKONPENSI telahsecara melawan hukum melakukan Penghinaan/Pencemaran Nama BaikPENGGUGAT REKONPENSI dengan cara menyebarkan beritabohong/fitnah secara terbuka di depan publik.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah salah satu Badan UsahaMilik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara mencakuppenerbangan berjadwal dengan rute domestic

  Harian Terbit: Diputus Sepihak, PT SJL Bakal Gugat GarudaIndonesia, pada 8 Mei 2019Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.TngBahwa PENGGUGAT REKONPENSI sangat keberatan dan tercemarkannama baiknya dikarenakan dalam kerjasama antara PENGGUGATREKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI didasarkan padaketentuan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian antara PENGGUGATdan TERGUGAT, yaitu. berdasarkan SYARAT DAN KETENTUANKEAGENAN PENJUALAN KARGO DOMESTIC DAN INTERNATIONALPT.

• Form E), and signed by the authorised signatory;The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic

• Dalam Harmonized System 2012 Explanatory Notes (disingkat ENHS 2012) Pos 01.02;01.02 Live bovine animals; Cattle:0102.21 Purebred breeding animals;0102.29 Other; Buffalo:Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1718/B/PK/PJK/20170102.31 Purebred breeding animals;0102.39 Other;Other:0102.90 Other;This heading covers all animals of the sub family Bovinae, whether ornot domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising,fattening, breeding, slaughter).

  Tibetan yak (keterangan: notoxen atau other than oxen); Cattle Hs 2012 = Oxen + Not OxeN Tibetan yak Dengan demikian:Harmonized System Explanatory Notes, Edisi 42007 01.02 Live bovine animalsThis heading covers all animals of the subfamily Bovinae, whether or not domestic andirrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).

  (3) The Asiatic oxen of the genus Bibos, Genus Bibos: the gaur; Bibos gaurus the gayal; and the banteng Bibos frontalis Bibos sondaicus (4) The African buffaloes of the genusSyncerus, the dwarf buffalo; and the large Caffrarian buffaloGenus Syncerus Syncerus nanus; and Syncerus caffer (5) The Tibetan yakPoephagus grunniens (6) Animals of the genus Bison, the American bison or buffalo; and the European bisonGenus Bison Bison bison; and Bison bonasus (7) The Beeffalo (a cross between a bisonand a domestic

• negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agartujuan perkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusuntuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal hal yangdipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic

• Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patutdinyatakan bahwa fakta tersebut telah dapat pula menjadi alasan hukum bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic violence), dikarenakan kelangsunganhidup sangat tergantung kepada terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, makaberdasarkan hal tersebut patut dinyatakan pula bahwa Tergugat telah melakukan

• negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan, sekaligus untukmenjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari halhal yang dipandangmudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic

• Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi pertengkarandimana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat tidak hanya sekedar perselisinan bersifat non fisik, namun sudahmenjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (domestic violence)karena dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat seringmemukul Penggugat dan hal ini semestinya harus dihindari

• sesuai dengan kemampuannyadan kesemua hal tersebut pada kenyataannya tidak pernah dipenuhi lagi oleh Tergugat,maka sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan bahwa fakta tersebut telahdapat pula menjadi alasan hukum bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic