2017 dan SP2D No. 40/SP2D/Belayan/DD/2017 tanggal3 Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa MARTEN anak dariASAY dan diketahui oleh saksi TUMIN, pada pokoknya menyatakan bahwapekerjaan baru 80%.Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pembangunan JalanTani Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Tahun2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

2017 dan SP2D No. 40/SP2D/Belayan/DD/2017tanggal 3 Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan TanggungJawab tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwaMARTEN anak dari ASAY dan diketahui oleh saksi TUMIN, pada pokoknyamenyatakan bahwa pekerjaan baru 80%.Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

SPP40/SPP/Belayan/DD/2017 dan SP2D No. 40/SP2D/Belayan/DD/2017tanggal 3 Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan TanggungJawab tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dandiketahui oleh saksi TUMIN, pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaanbaru 80%;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

Malinau TA. 2017 sejumlahRp179.067.981,00 (seratus tujun puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribuSembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Inspektorat KabupatenMalinau Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB tanggal 31 Desember 2018 terdapatkelebihnan bayar pada Pembangunan Jalan Tani Desa Belayan KecamatanMalinau Utara Kabupaten Malinau TA. 2017 sebesar Rp179.067.981,00 (seratustujuh puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu Sembilan

jutadelapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidaksesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapbkan dalam dokumen SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 dmSeptember 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

Rp. 694.001.550, (enam ratus sembilan puluh empatjuta seribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Rp. 452.832.250,(empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus limapuluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat74weKabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

dua jutadelapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidaksesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapbkan dalam dokumen SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 54/ST/ITKAB/SKA/2011 tanggal 30 Juli 2012 dengan susunan Tim Pemeriksasebagai berikut :a. NONG BUYUNG DEKRESANO, ST. (Ketua Tim) ;b. HENDRIK OLA LEDOR, SE. (Anggota Tim) ;c. ERNAMIA MARIA, ST.

Teluk Maumere48.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjutioleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapaperubahan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal

B55/R.2.14/Fd.1/01/2018 tanggal O9 Januari 2018, kemudianditindaklanjuti dengan Surat Tugas Inspektur pada InspectoratKabupaten Donggala No.700.709/01/SPT/ITKAB/I/2018 tanggal11 Januari 2018, dengan susunan Tim yakni :a. Moh. Syah.SE.;b. Yulisman Malik, SE;c. Zuirman, A.

Donggala Nomor 700/21/RHS/ITKAB/IV/2018tanggal 16 April 2018 terhadap pengelolaan APBDesa Towale Kec. BanawaSelatan Kab. Donggala TA. 2016 terdapat penyimpangan sebagai berikut :Halaman 94 dari 138 PutusaNo.31/Pid.SusTPK/2018/PN.PalA. Pembangunan MCK Dusun II A, Uang kegiatannya cair pada Tahap 1dan yang membelanjakan bahan adalah saksi HENI., Sp. Pd.l, yaitusebesar Rp. 7.043.490.;B.

Donggala Nomor700/21/RHS/ITKAB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 terhadap pengelolaanAPBDesa Towale Kec. Banawa Selatan Kab.

Donggala Nomor700/21/RHS/ITKAB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 terhadap pengelolaanAPBDesa Towale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala TA. 2016 terdapatpenyimpangan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaananggaran, dan sesuai fakta persidangan Terdakwa adalah yang bertanggungjawab dalam atas pengelolaan anggaran, dimana tahun 2016 AnggaranPendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Towale Kec. Banawa TengahKab.

Donggala Nomor700/21/RHS/ITKAB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 terhadap pengelolaanAPBDesa Towale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala TA. 2016 terdapatpenyimpangan sebagai berikut :A. Pembangunan MCK Dusun II A, Uang kegiatannya cair pada Tahap 1dan yang membelanjakan bahan adalah saksi HENI., Sp. Pd.l, yaitusebesar Rp. 7.043.490,B. Pembangunan MCK Dusun II B Uang kegiatannya cair pada Tahap 1dan yang membelanjakan bahan adalah saksi HENI., Sp. Pd.l, yaitusebesar Rp. 7.438.490,C.

SPP40/SPP/Belayan/DD/2017 dan SP2D No. 40/SP2D/Belayan/DD/2017tanggal 3 Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan TanggungJawab tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani olen saksi MARTENanak dari ASAY yang diketahui oleh terdakwa menyatakan bahwapekerjaan baru 80%.Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

2017tanggal 3 Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan TanggungJawab tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani olen saksi MARTENanak dari ASAY yang diketahui oleh terdakwa menyatakan bahwapekerjaan baru 80%.Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanHalaman 78 dari 313 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN SmrPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

SPP40/SPP/Belayan/DD/2017 dan SP2D No. 40/SP2D/Belayan/DD/2017tanggal 3 Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan TanggungJawab tanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi MARTENanak dari ASAY yang diketahui oleh terdakwa menyatakan bahwapekerjaan baru 80%;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

pusat maupun didaerah sesuain dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyakni sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

tanggal 3Juli 2017, padahal Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung JawabHalaman 236 dari 313 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Smrtanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi MARTEN anakdari ASAY yang diketahui oleh Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaanbaru 80%; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PelaksanaanPembangunan Jalan Tani Desa Belayan Kecamatan Malinau UtaraKabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor: 05/143.2/KHS/XII/ITKAB

dua juta delapan ratustiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasiteknis yang ditetapbkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai denganLaporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai denganLaporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

sebesar Rp.694.001.550, (enam ratus sembilan puluh empatjuta seribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Rp.452.832.250, (empatratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluhrupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikkasesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

sebesarRp.694.001.550, (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluhrupiah) yang terdiri dari Rp.452.832.250, (empat ratus lima puluh dua juta delapanratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor :14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

UangMuka dicairkan;Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; danPenyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.Selanjutnya perbuatan Terdakwa ABDUL MUIN RUSDIST bersama denganIr.RAMLI HAMID, serta KURNIANINGSIH DJABBAR, telah memperkayaatau setidaktidaknya menguntungkan orang lain dalam hal ini MAKSUM DGMANNASSA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah KabupatenPolewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangngasebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB

memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas khususnya inspektur pembantupengawasan Dinasdinas dibidang pengawasan pemerintahan pada bidangpembangunan ;Bahwa dasar ahli untuk melakukan audit khusus pada pekerjaan peningkatanjalan BuloMatangnga adalah surat dari Kepala Kejaksaan Negeri PolewaliNomor : B. 376/R.4.29/Fd.1/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal PermohonanPerhitungan Kerugian Negara, sehingga Inspektorat Kabupaten Polmanmenerbitkan surat Tugas Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar St.700/137/ITKAB

penyimpanganpenyimpangan pelaksanaanpekerjaan ;Menghitung kerugian Negara dengan mengacu pada realisasi pembayaran yangtelah dilakukan berdasarkan pada dokumen SP2D dikurangi dengan jumlah nilaiharga volume pekerjaan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak sertapotonganpotongan pajak yang telah dibayar oleh kontraktor kepada Negarasehingga diperoleh hasil kerugian Negara ;Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan BuloMatangnga sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khusus nomor :704.01/16/ITKAB

Lodovikus Lotak;33) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian KesejahteraanSosial Setda Kabupaten Sikka Nomor : 145/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2009 Tanggal 27 Desember 2009;34) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Bagian Kesra Setda Kab.Sikka tentang Bidang Administrasi Umum Pemerintahan danUrusan Pemerintahan Nomor 05/PUPTPM/ITKAB/ SKA/2011tanggal 03 Maret 2011;35) Pokokpokok Temuan Hasil Pemeriksaan (P2HP) Tim PemeriksaInspektorat Kabupaten Sikka pada Bagian Kesra SekretariatDaerah Kabupaten Sikka

dana Bansos pada Bagian Kesra Setda KabupatenSikka Tahun Anggaran 2009;31)Beberapa data dan keterangan yang disampaikan kepada aparatpenegak hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi danaBansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran2009;32)Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 pada Bagian KesraSetda Sikka;Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 109 dari 168 halaman11033)Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian KesejahteraanSosial Setda Kabupaten Sikka Nomor 145/LHP/PKPT/ITKAB

/SKA/2009 Tanggal 27 Desember 2009;34)Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Bagian Kesra SetdaKabupaten Sikka tentang Bidang Administrasi UmumPemerintahan dan Urusan Pemerintahan Nomor 05/PUPTPM/ITKAB/SKA/2011 tanggal 03 Maret 2011;35) Pokokpokok Temuan Hasil Pemeriksaan (P2HP) Tim PemeriksaInspektorat Kabupaten Sikka pada Bagian Kesra SekretariatDaerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009 dan TahunAnggaran 2010;36) Surat Nomor HK.187/38/2011 tanggal 26 Mei 2011 perihal LaporanDugaan Tindak Pidana

data dan keterangan yang terkait dengan adanyadugaan korupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda KabupatenSikka Tahun Anggaran 2009;31)Beberapa data dan keterangan yang disampaikan kepada aparatpenegak hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi danaBansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran2009;16732)Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 pada Bagian KesraSetda Sikka;33)Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian KesejahteraanSosial Setda Kabupaten Sikka Nomor 145/LHP/PKPT/ITKAB

Bukti T 22: Fotokopi Berita Acara tentang Sanggahan atau KeberatanPenggugat atas Pemberhentian Perangkat Desa Hoyaberdasarkan Surat Undangan pada Bukti T18, telah dinazegelendan dimaterai (Sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Tembusan Surat Inspektorat Kabupaten Nias SelatanNomor: 700/458/ITKAB/2020, tanggal 18 Mei 200, perihalTindaklanjut Pemberhentian Perangkat, telah dinazegelen dandimaterai (Sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Surat Taalui Hulu (Kaur Perencanaan), Deni Putra Hulu(Sekretaris Desa Hoya

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh SingkilNomor: 114/ITKAB/LHPOPS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yangTergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 13 (T13) bahwa HasilPemeriksaan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan danasebesar Rp. 4.539.500, (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh SembilanRibu Lima Ratus Rupiah) dan perlu perbaikan lainnya, dimana hasil auditLHP tersebut belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat;C.

pengangkatan PejabatPelaksana Harian Kepala Baitul Mal Aceh Singkildilakukan karena terdapat kekosongan pada jabatantersebut (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat AcehSingkil Nomor: 128/Inspektorat/LHP/2015 tanggal 18Desember 2015 untuk membuktikan bahwa adanyaLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkilterhadap Penggugat yang belum/tidak ditindaklanjutiPenggugat (Sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat AcehSingkil Nomor: 114/ITKAB

Lahat Nomor :700/169/LHP/ITKAB/2010 tanggal 30 Desember 2010;Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakuPejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kepegawaian Daerahdan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tanggal12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), danBendahara Pengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran2010;Halaman 42 dari 84 halaman Pts.

Lahat Nomor :700/169/LHP/ITKAB/2010 tanggal 30 Desember 2010;Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakuPejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kepegawaian Daerahdan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/BKD.D/2010 tanggal 12Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), dan BendaharaPengeluaran Pembantu BKD dan Diklat Tahun Anggaran 2010;Foto copy Keputusan Bupati Lahat Nomor 79/KEP/BKD.D/2010 tanggal 1Maret

Lahat Nomor: 700/169/LHP/ITKAB/2010 tanggal 30 Desember 2010;Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor800/41/KEP/BKD.D/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PejabatHalaman 81 dari 84 halaman Pts.

ditegakkannyakewajiban hukum oleh JPU; Bahwa JPU telah mengabaikan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/DaerahTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain danPeraturan MENDAGRI RI No. 133 Tahun 2018 Tentang PenyelesaianTuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri BukanBendahara Atau Pejabat Lain serta Perjanjian Kerjasama antaraPemerintahan Daerah Kabupaten Karo Dengan Kejaksaan Negeri Karodan Kepolisian Resor Tanah Karo No. 119/220/itkab

dengan asas Ultimum Remedium,;Bahwa jika JPU mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah dibuatmaka perkara a quo tidak akan sampai ke Pengadilan sebab PPKD(Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah) bertugas untuk menyelesaikanadanya dugaan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sesuai PeraturanPemerintah RI No. 38 Tahun 2016 dan Peraturan MENDAGRI RI No.133 Tahun 2018 serta Perjanjian Kerjasama antara PemerintahanDaerah Kabupaten Karo Dengan Kejaksaan Negeri Karo dan KepolisianResor Tanah Karo No. 119/220/itkab

Halini sejalan dengan amanat Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan bahwa APIPmelaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaanwewenang, berdasarkan amanat undangundang tersebut makadibuatlah suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintahan DaerahKabupaten Karo Dengan Kejaksaan Negeri Karo dan Kepolisian ResorTanah Karo No. 119/220/itkab/2018 Tgl. 15 Mei 2018 (BUKTI T1) namuntidak dijalankan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa perlu diketahui pekerjaan

bekerja terus menerus;4) Berusia kurang dari 19 Tahun dan tidak boleh lebihdari 46 tahun pada 1 Januari 2006.Bahwa batas waktu penyampaian data kepada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untukHonorer K2 paling lambat diserahkan pada Tanggal 20Desember 2010;Halaman 45 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMD4) Bahwa telah dilaksanakan Verifikasi oleh InspektoratKabupaten Penajam Paser Utara dan berdasarkan suratInspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor:800/320/ItKab

tanggal 05 April 2013,Penyampaian Tenaga MHonorer Kategori Il PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara;Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Penajam Paser utara Nomor:800/378/BKD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010, perihal:Pendataan Tenaga Honorer' Dilingkungan PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepadaKepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Kabupaten Penajam PaserUtara;Fotokopi sesuai aslinya Surat Inspektorat PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 800/320/ItKab

2014, Perihal:Undangan Melaksanakan Verifikasi Berkas Tenaga HonorerKategori Il, yang ditujukan kepada Inspektur InspektoratKabupaten Penajam Paser Utara;Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati PenajamPaser Utara Nomor: 800/58/BKD/XI1/2014 tanggal 27 Nopember2014 perihal: Perpanjangan Batas Waktu Pengusulan BerkasPenetapan CPNS, yang ditujukan kepada Kepala KantorRegional Vill BKN Banjarmasin;Fotokopi sesuai aslinya Surat Inspektorat PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 700/164/ItKab

Komitmen pada PekerjaanPengadaan Peralatan Jaringan Internet Sekolah T.A 2012 dengan Nilai KontrakRp.1.747.000.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) yang diaddemdum menjadi Rp.1.703.550.000 (satu milyar tujuh ratus tiga juta lima ratuslima puluh ribu rupiah) juga telah diperiksa secara cermat oleh APIP sebagaimanayang penggugat uraikan tersebut diatas. 14 Bahwa Pelaksanaan pemeriksaan oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Sinjai)Berdasarkan Surat tugas Bupati Sinjai nomor : 094/03.96/itkab

September 2007;BuktiP13 : Foto copy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia Nomor: 7201/LKPP/DIV.3/12/ 2013, HalTanggapan, yang ditujukan kepada KPA/PPK Kegiatan Koneksi Internet SekolahTA.2012 Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisataan (DKKIK),yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, tanggal 17Desember 2013 ; 13 BuktiP14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Laporan Hasil PemeriksaanProyek Tahun 2012, Nomor: 700/03.06/Itkab

Bahwa berdasarkan surat Bupati Nias Selatan Nomor900/997/ITKAB/2013 tanggal 4 November 2013 yang ditujukan kepadaKepala BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Bukti P12) jugamenjelaskan bahwa terhadap adanya kerugian daerah atas pengadaantanah RSUD sebesar Rp5.127.386.500, (lima miliar seratus dua puluh tujuhjuta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) telah ditindaklanjutidengan pembatalan dan penyetoran ke kas daerah oleh Pihak Ketiga atasnama Firman Adil Dachi sebesar Rp7.212.386.500,00

Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB). 21. 1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H.

Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB). 27. Foto copy Slip setoran uang sebesar Rp. 256.064.692,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang dititipkan di bank Jambi Cabang Muara Sabak tanggal 09 Maret 2011.

Suparno,MS) ;Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 /294 NW / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor InspektoratKabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB) ; 1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (lr. H.

Suparno, MS) ;Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RIatas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 /V /ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten TanjungJabung Timur (Drs. M. AKIB) ;1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir. H.

SUPARNO, MS) ; Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RIatas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten TanjungJabung Timur ( Drs. M. AKIB) ;Slip penitipan uang sebesar Rp. 256.064.692, (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Di bankPembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak ; Uang sebesar Rp.

Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 /294 NW / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor InspektoratKabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB). 21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember 2009yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (lr. H.

Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut Temuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor : 700 /294 NW / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor InspektoratKabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AK IB). 27.

(enam ratusdua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluhsembilan rupiah empat puluh dua sen) Sesuai dengan Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 13/LHPK/ITKAB/2016Tanggal 20 Juli 2016 Perihal Penghitungan Kerugian Negara Terhadap DugaanTindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Desa Berupa Penjualan Aset DesaBeringin Jaya dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan di DusunMarga Suka Jaya Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi

terhadap Perkara dugaan tindakpidana korupsi pengelolaan aset Desa yang berasal dari Dana APBNTA.2015 di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten KuantanSingingi atas nama Terdakwa BUDI PURNOMO, A.Ma, Pd, Dkk selaku KepalaDesa Beringin Jaya berdasarkan permintaan Bantuan Ahli Teknis dan AhliKerugian Keuangan Negara dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singi Nomor: B567/N.2.23/Fd.1/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Surat Perintah Tugas dariInspektur Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 18/SPTK/ITKAB

Pbr Nomor : 13/LHPK/ITKAB/2016 Tanggal 20 Juli 2016 Perihal PenghitunganKerugian Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan AsetDesa Berupa Penjualan Aset Desa Beringin Jaya dan Pelaksanaan KegiatanPembangunan Jembatan di Dusun Marga Suka Jaya Desa Beringin JayaKecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015.

Fotokopi Surat Inspektorat Nomor 700/438/ITKAB/2020 kepada CamatUlususua Perihal Tindak lanjut sanggahan,(Fotokopi dari Fotokopi)selanjutnya diberiTONDO... ccc eeccccececeececuececeeceeaueeeueeeueeceeeueeeueeeueeeeeeueeeaeeeuueeeaneesaneeuneeea Bukti PI.4 ;.

dua jutadelapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapbkan dalamdokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/1X/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRl) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikkasesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

dari tahun 2012sampai dengan sekarang.e Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap KapalMotor Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere..e Bahwa Dasar Ahli melakukan pemeriksaan tersebut adalah :1.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2011tentang organisasi dan tata Kerja DinasDinas Daerah;Keputusan Bupati Sikka Nomor : 114/HK/2012 tanggal 11Mei 2012 tentang Program Kerja Pengawasan TahunanInspektorat Kabupaten Sikka TA. 2012 ;Surat Perintah Bupati Sikka Nomor : 700/485/ITKAB

/SKA/2012 tanggal 28 Juli 2012 ;Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 54/ST/ITKAB/SKA/2011 tanggal 30 Juli 2012 dengan susunanTim Pemeriksa sebagai berikut :a.

TelukMaumereBahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor :14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikkasesuail dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 danKertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapa perubahanspesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30436

formil, artinya akibat itu tidak perlusudah terjadi, akan tetapi apabila perouatan itu dapat/mungkin merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudahselesai dan sempurna dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan494.Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.Bahwa perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bersamasamadengan BOROKHOU GAURIFA, SE dalam pengelolaan danpenggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanyakerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045, (seratus empatpuluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah)sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor InspektoratKabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB

Namundalam kenyataannya yang ada hanya 10 (sepuluh) buah kursi,sehingga ada 6 (enam) kursi yang menjadi aset Desa tidak ada atauhilang sebesar Rp.600.000.,.Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari AuditorInspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antarabukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegaraBahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari AuditorInspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desa antarabukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal.

Nias Selatan TA 2016 Nomor : 700/137/ITKAB/2018tanggal 04 Mei 2018.e. BARANG BUKTI :Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : Nomor 1sampai dgn Nomor 179. sesuai dengan isi putusan dan Tuntutan JaksaPenuntut Umum.f. PETUNJUK :1.

Namun dalam kenyataannya yang ada hanya10 (sepuluh) buah kursi, sehingga ada 6 (enam) kursi yang menjadiaset Desa tidak ada atau hilang sebesar Rp.600.000.,.Bahwa berdasarkan perhitungan atau hasil audit dari AuditorInspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018tanggal 27 April 2018, terdapat selisih penggunaan dana desaantara bukti SPJ baik itu untuk belanja operasional dan belanjamodal.

Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat Kab.Lahat Nomor : 700 / 169 / LHP / ITKAB / 2010 tanggal 30 Dsember 2010,78.

Fast Informatika;Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05 / PBJSekret /BKD.D / 2010 PT.Unggul Mitra Pratama;Pengumuman lelang dari surat kabar media Sriwijaya Post tanggal 08September 2010 ;Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat Kab.Lahat Nomor :700 / 169 / LHP / ITKAB / 2010 tanggal 30 Dsember 2010 ;Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakuPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan KepegawaianDaerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor : 800/41

Fast Informatika,Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasiNomor : 05 / PBJSekret / BKD.D / 2010 PT.UnggulMitra Pratama,Pengumuman lelang dari surat kabar media SriwijayaPost tanggal 08 September 2010,Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan DiklatKab.Lahat Nomor : 700 / 169 / LHP / ITKAB / 2010tanggal 30 Dsember 2010,Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang pada Badan Kepegawaian Daerah dan DiklatKabupaten Lahat Nomor : 800/41/KEP/

Fast Informatika,Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05 / PBJSekret / BKD.D / 2010 PT.Unggul Mitra Pratama,Pengumuman lelang dari surat kabar media Sriwijaya Post tanggal08 September 2010,Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat Kab.LahatNomor : 700 / 169 / LHP / ITKAB / 2010 tanggal 30 Dsember2010,Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor :800/41/KEP

Fast Informatika,Lampiran Berita Acara penilaian prakualifikasi Nomor : 05 / PBJSekret /BKD.D / 2010 PT.Unggul Mitra Pratama,Pengumuman lelang dari surat kabar media Sriwijaya Post tanggal08 September 2010,777879808182838485Laporan hasil pemeriksaan pada BKD dan Diklat Kab.LahatNomor : 700 / 169 / LHP / ITKAB / 2010 tanggal 30 Dsember2010,Foto copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat