Ditemukan 375066 data
170 — 95
EDDY NYOMAN WINARTA,SH.Mkn melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI,c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR
Pohmanis, Penatin Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 September 2016 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor3103/Dat/2016 pada tanggal 13 Desember 2016, yang selanjutnyadisebut sebagai: PEMOHON ;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIANDAERAH BALI,c.q..
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTADENPASAR ; yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang 110Denpasar, selanjutnya didalam perkara ini memberikan kuasanyakepada SITTY RAFDA B. LUBIS, SH.MH., ZULHAFNI, SH., PUTUSUTAMA, SH., M. DIDIK W., SH.
., masingmasing adalah stafBidang Hukum Kepolisian Daerah Bali, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 20 Desember 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor3168/Dat/2016 tertanggal 22 Desember 2016, sesuai pula denganSurat Perintah Kapolda Bali Nomor : SPRIN/2472/X1V2016,tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON ;Hal 1 dari 30 hal.
Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaHal 4 dari 30 hal. Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2016/PN Dps(Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana pasal 14 ayat (1) menjelaskan Penyidikan Tindak Pidanadilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat PerintahPenyidikan;il. PEMBAHASAN HUKUM1.Bahwa Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Pasal 1ayat (8) UUD 1945.
Akan tetapi PIHAK kepolisian mengrimkan suratpemanggilan kepada Notaris sebagai tersangka pada tanggal 20 September2016, dan baru pada tanggal 23 nopember 2016 mengirimkan suratpermohona ke kementrian Hukum dan HAM (Dewan Kehormatan NotarisWilayah).
TENGKU SYAHRIL
Termohon:
1.Kepala Kepolisian RI Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepala Kepolisian Resor Binjai
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai
135 — 81
Pemohon:
TENGKU SYAHRIL
Termohon:
1.Kepala Kepolisian RI Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kepala Kepolisian Resor Binjai
2.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Binjai
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KELAPA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT PELALAWAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UKUI
62 — 32
NURBASAR RASHID
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KELAPA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT PELALAWAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UKUI
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
25 — 1
Pemohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Ria Rustanto
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Pemalang
29 — 15
Pemohon:
Ria Rustanto
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Pemalang
ASMAH
Termohon:
Kepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Sumut cq Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
36 — 48
Pemohon:
ASMAH
Termohon:
Kepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Sumut cq Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai
202 — 46
SiraitLawanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. Kepala Kepolisian Resort Asahan1. Termohon I;2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. Kepala Kepolisian ResortAsahan, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 110 Kisaran, dalamhal ini memberi kuasa kepada AKP Warsiman, S.H.,M.H./KasubbagHukum Polres Asahan dan Aiptu BJ. Sihombing, S.H.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di JalanSisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60 Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada AKBP Dadi Purba, S.H./Kasubbid Bankum BidkumPolda Sumut, Kompol Santun Hutauruk, S.H.,M.Hum./Kaur RapkumBidkum Polda Sumut, Kompol Erdi, S.H.,M.H/Kaur BanhatkumBidkum Polda Sumut, AKP Warsiman, S.H.,M.H./Kasubbag HukumPolres Asahan dan Aiptu B.J. Sihombing, S.H.
Surat Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/434/VV/2013 tanggal 15Juni 2013 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan;2. Surat Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/812/XIV2013 tanggal17 Desember 2013 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan;3. Surat Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/434.B/VII/2014 tanggal25 Agustus 2014 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan;4.
Surat Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/434.C/X/2015 tanggal07 Oktober 2015 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan;5. Surat Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/434.D/IV2016 tanggal05 Pebruari 2016 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan;6. Surat Kepala Kepolisian Resor Asahan Nomor: B/434.E/IV/2016 tanggal25 April 2016 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan;7.
Bila menurut Rapat Kerja MahKejakPol (Mahkamah AgungKehakimanKejaksaan dan Kepolisian) tanggal 21Maret 1984 menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukupseyogyanya minimal: Laporan Polisi di tambah salah satu alat buktilainnya.
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO., II. KEPALA KEPOLISIAN RI;
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, tempatkedudukan di Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 17Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rony Yulianto,S.H., SIK., Ajun Komisaris Besar Polisi, JabatanKabidkum Polda Gorontalo, dan kawankawan,beralamat kantor di Polda Gorontalo, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 02/SK.KHS./II/2018, tanggal 1Februari 2018;ll.
Surat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor:B/919/IV/2016/Polda Gtlo, Tanggal 29 April 2016, perihal: UsulanPenerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama IPDA ANDRE TIGAU NRP. 88051136, JabatanPama Satuan Brimob Polda Gorontalo;2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1238/XI/2016, Tanggal 30 November 2016, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, No. Urut 4atas nama ANDRE TIGAU;3.
Surat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor:B/919/IV/2016/Polda Gtlo, Tanggal 29 April 2016, perihal: UsulanPenerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama IPDA ANDRE TIGAU NRP. 88051136, JabatanPama Satuan Brimob Polda Gorontalo;2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1238/XI/2016, Tanggal 30 November 2016, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, No. Urut 4atas nama ANDRE TIGAU;4.
Surat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor:B/919/IV/2016/Polda Gtlo, Tanggal 29 April 2016, perihal: UsulanPenerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama IPDA ANDRE TIGAU NRP. 88051136, JabatanPama Satuan Brimob Polda Gorontalo;b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1238/XI/2016, Tanggal 30 November 2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, No. Urut 4atas nama ANDRE TIGAU;3.
Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut:e Surat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor:B/919/IV/2016/Polda Gtlo, Tanggal 29 April 2016, perihal: UsulanPenerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri atas nama IPDA ANDRE TIGAU NRP. 88051136,Jabatan Pama Satuan Brimob Polda Gorontalo:e Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1238/XI/2016, Tanggal 30 November 2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, No.
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
228 — 155
Pemohon:
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung HuluArifin Ahmad No. 10 Kota Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 179/SKSY/VIII/2019tanggal 23 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangkinang tanggal 28 Agustus 2019 di bawah registerNomor 306/SK/2019/PN Bkn;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;MelawanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, C.q. Kepala Kepolisian DaerahRiau, C.q. Kepala Kepolisian Resor Kampar, C.q.
Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN BknBahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen PenyelidikanTindakan Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa Gelar perkara pada tahapawal Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuanuntuk (a) menentukan status perkara pidana atau bukan;Bahwa berdasarkan anatomi perkara Laporan Polisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019, sebagaimanakronologis perkara pada No.
11 sampai dengan No. 19 diatas dapatdisimpulkan bahwa perkara a quo murni perkara perdata dan bukanmerupakan tindakan pidana, yang menurut hukum TERMOHON wajibmenghentikan Penyidikan Laporan Polisi LP/80/IV/2019/RIAU/RESKPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April 2019 sebagaiman ketentuanPasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana Paragraf 9 Pasal 76 ayat (1) huruf b.Bahwa PEMOHON sangat dirugikan atas penetapan
Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN BknSURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAHDAN CACAT HUKUMBahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen PenyidikanTindakan Pidana, Pasal 4 yakni Dasar dilakukann Penyidikan (a)laporan polisi/pengaduan (b) surat perintah tugas (c) laporanhasilpenyelidikan (LHP) (d) surat perintan penyidikan; dan (e) SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP
;Bahwa apabila peristiwa yang terjadi adalah mengenai perdata akandiajukan ke Pengadilan dan apabila peristiwa pidana barulah dilaporkan kepihak kepolisian;Bahwa sebagaimana Pasal 109 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib dikirimkan kepadapihak Kejaksaan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari dan apabila tidakdikirimkan maka akan batal demi hukum;Bahwa tanggal 05 Agustus 2019 Pemohon ditetapkan sebagai tersangkaoleh penyidik, Surat Perintah Penyidikan
NUNUK SUPRIYANTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT PASURUAN KOTA Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR POHJENTREK
28 — 12
Pemohon:
NUNUK SUPRIYANTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT PASURUAN KOTA Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR POHJENTREKPasuruan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Tertanggal 11 September 2020, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah nomor urut423, tanggal 21 September 2020, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;MELAWAN:Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala KepolisianDaerah Jawa Timur cq.
Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota cq.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil No:2/Pid.Pra/2020/PN Bil. tertanggal 21 September 2020 tentangPenunjukkan Hakim Tunggal; Setelah mendengar kedua belah pihak masingmasing;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, KuasaPemohon hadir dan kuasa Termohon hadir juga dipersidangan yaitu diwakilioleh AKP Yoyok Ratno Dwi.C
Alimun
Tergugat:
1.Muhammad Imran
2.Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq Kepolisian Resor Demak Cq Kepolisian Sektor Mranggen
49 — 37
Penggugat:
Alimun
Tergugat:
1.Muhammad Imran
2.Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq Kepolisian Resor Demak Cq Kepolisian Sektor Mranggen
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT WAJO, Dkk
KEPALA KEPOLISIAN RESORT WAJOberkedudukan di Jalan Rusa, Kelurahan Tempe,Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dalam hal inimemberi kuasa kepada Ilyas Dohang, S.Sos dan kawankawan, para anggota Polisi bertempat tinggal di Jalan RusaSengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 20 November 2010;. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALAKEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN DANBARAT Cq.
33 — 9
Menyatakan terdakwa Eko Susanto Bin Tarmijan secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Yang Mengemudikan KendaraanBermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan LaluLintas Dengan Korban Luka Berat Dann Yang Mengemudikan KendaraanBermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Dengan SengajaTidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan AtauTidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia terdekat diatur dan diancam pidana
Sabtutanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan umum DesaPurwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibatkecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintaskepada Kepolisian
Peraturan PerundangUndangan lainyang bersangkutan;1,MENGADILIMenyatakan terdakwa Eko Susanto Bin Tarmijan tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena KelalaiannyaMengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka BeratDan Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat KecelakaanLalu Lintas Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya,Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan KecelakaanLalu Lintas Kepada Kepolisian
76 — 57
AMINUDDIN Alias GATOT AK ABDUL AZISlawanKepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lunyuk
Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, KabupatenSumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, SH Advokat/PenaehatHukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution) Jalan Untir IwisGang Beringin VI No.11 Uma BeringinSumbawa Besar, dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 9 April2013 Nomor : 07/SK.HK.PID/2013/PN.SBB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;TerhadapKepala Kepolisian
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq.Kepala Kepolisian Resor Sumbawa, Cq.
Kepala Kepolisian Sektor Lunyuk, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksisaksi kedua belah pihakserta buktibukti dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya ABDUL KADIR ,SH, (surat kuasa khusustertanggal 08 April 2013) telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 April 2013 yangberdasarkan alasanalasan
Bahwa atas laporan ANANG SUMANTRI, Pemohon telah dipanggil oleh Termohon padatanggal 06 Desember 2012 sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuansebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP pada hari Jum at tanggal 07 Desember 2012pukul 09.00 Wita sesuai dengan Surat Panggilan ke I Nomor : RES..II/12/XI/2012/Reskrim, tanggal 06 Desember 2012;Bahwa Pemohon baru sekali dipanggil oleh Termohon untuk menghadap Kepolisian SektorLunyuk tetapi Surat Panggilan tersebutdicantumkan Surat Panggilan
Alasan atau pertimbangan dilakukannya penangkapan yaitu :e Penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras berdasarkan buktipermulaan yang cukup, bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana;e Adanya Laporan Polisi;e Pengembangan dan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara;e Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah Penyidik/Penyidik Pembantu;e Atas permintaan Kepolisian Negara anggota ICPO Interpol;e Atas permintaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;b.
Kasmuin
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq Kepala Kepolisian Resor Jepara
46 — 0
Pemohon:
Kasmuin
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq Kepala Kepolisian Resor Jepara
282 — 109
SUGENG GAUTAMA LEGIMAN (Pemohon)Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat cq. Kepala Kepolisian Resor Cianjur (Termohon)
HANNES SUCIADI
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq.Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian RI Resor Mesuji
34 — 13
Pemohon:
HANNES SUCIADI
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq.Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian RI Resor Mesuji
Stefan Durina
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq Kepolisian Daerah Bali Cq Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Bali
22 — 6
Pemohon:
Stefan Durina
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq Kepolisian Daerah Bali Cq Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Bali
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Bengkulu, Cq. Kepolisian Resort Bengkulu, Cq. Aldo Ferdian, DKK
Nrp.787110817 selaku Penyidik Kepolisian ResortKota Bengkulu, berkedudukan di Jalan AhmadYani No. 1, Kota Bengkulu ;Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq.Kepolisian Daerah Bengkulu, Cq. KepolisianResort Bengkulu, Cq. Amsaludin, S.Sos IPDA.Nrp. 67090442 selaku Penyidik KepolisianKota Bengkulu, dkk, berkedudukan di JalanAhmad Yani No. 1 Kota Bengkulu ;Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq.Kepolisian Daerah Bengkulu, Cq.
173 — 77
TIMOTIUS LIE INDAH NASIOL, dk. melawan KEPALA KEPOLISIAN R.I. cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR
;selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON om Oo feMELAWAN ;KEPALA KEPOLISIAN R.I. cq.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI cq.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR (Kapolresta Denpasar) alamatJalan Gunung Sanghyang No. 110, Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON;Halaman 17 dari 2 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN DpsTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21Agustus 2017, Nomor 14/Pid.Pra/2017/PN Dps, tentang Penunjukkan HakimTunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 21 Agustus 2017,Nomor14/Pid.Pra