Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat murtabat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 97/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
164 — 42
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan batal Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/ 922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  • Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKPPD.821/922/D/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 16-08-2022 — Putus : 10-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTUN KUPANG Nomor 53/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 10 Februari 2023 — Penggugat:
MUHAMMAD AFFANDI MOCHDAR, S.KM
Tergugat:
WALIKOTA KUPANG
163 — 15
  • diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;
  • Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 27-12-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 18 April 2013 — PARWIS SOWALOON HARAHAP VS KPL.KEPOLISIAN DAERAH SUMUT
178 — 105
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
    Mewajibakan..........Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhakdan kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertisemula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.374.000, ( Tiga ratus tujuh puluh empat riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 April572013 oleh kami EFFENDI,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYOWARDHANA,S.H dan NASRIFAL,S.H.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SERANG Nomor 188/Pid.B/2021/PN Srg
Tanggal 3 Juni 2021 — AMINULLOH BIN KHAERUDIN
54 — 26
  • Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Murni kendraan Operasional dengan Nomor: 001/SEWA-MURNI/III/2019;- 1 (satu) lembar surat keterangan Jaminan Pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor perjanjian: 1961504714 yang dikeluarkan oleh PT.
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupunrangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.
    Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain,Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan TipuMuslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang LainUntuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau SupayaMemberi Hutang maupun Piutang;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 188Pid.B/2021/PN SrgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksisaksi yaitu saksi GedeArdana, saksi Eko Haryanto dan saksi Ananto Prasetyo Utomo
    Gede Ardana terima dari terdakwa yaitu sebesarRp4.000.000, (empat juta rupiah) perbulannya untuk mobil Toyota Yaris dansebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) perbulannya dan ketika pertama kalimembawa mobil Toyota Yaris milik saksi Gede Ardana tersebut terdakwasempat menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) untukbiaya sewa 1 (satu) bulan, sehingga menurut pertimbang Majelis Hakim unsurdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, denganmemakai nama palsu atau martabat
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-08-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2022/PTUN.JPR
Tanggal 6 Desember 2022 — Penggugat:
YOSEPH AWUNIM, S.Sos
Tergugat:
Bupati Kabupaten Boven Digoel
257 — 45
  • VII/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, atas nama Yoseph Awunim, S.Sos, tanggal 20 Juli 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2/1158/BUP/VII/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, atas nama Yoseph Awunim, S.Sos, tanggal 20 Juli 2022;
  • Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 16-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 09 / B / 2014 / PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Februari 2014 — - Prof. Dr. Ir. H. ABD. MUIN LIWA MS, PENGGUGAT / PEMBANDING ; ---------------------------------------- M E L A W A N KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT ( YAPISBAR ), TERGUGAT / TERBANDING ; ----------------------------------
67 — 19
  • Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------------
    KementerianPendidikan dan Kebudayaan dalam proses penerbitan Surat Keputusana quo, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas SulawesiBarat, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : 03ASK/YPISB/XI/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalahTIDAK SAH dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan a quo ( vide bukti P3 = T5 ) dan mengembalikan harkatdan martabat
    Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalamkedudukan semula ;5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 17Pebruari 2014 oleh kami : UNDANG SAEPUDIN, SH. MH., selakuHakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO.SH. MH.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 16-01-2008 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 28-05-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 09 / B / 2014 / PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Februari 2014 — - Prof. Dr. Ir. H. ABD. MUIN LIWA MS, PENGGUGAT / PEMBANDING ; ---------------------------- M E L A W A N KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT ( YAPISBAR ), TERGUGAT / TERBANDING ; --------------------------------
83 — 26
  • Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------------
    KementerianPendidikan dan Kebudayaan dalam proses penerbitan Surat Keputusana quo, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas SulawesiBarat, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : 03ASK/YPISB/XI/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalahTIDAK SAH dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan a quo ( vide bukti P3 = T5 ) dan mengembalikan harkatdan martabat
    Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalamkedudukan semula ;5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 17Pebruari 2014 oleh kami : UNDANG SAEPUDIN, SH. MH., selakuHakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO.SH. MH.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
163 — 61
  • SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
    • bertentangandengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata ObjekGugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan :(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebihberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
    Terbukti Secara Sah dan MeyakinkanBersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama.Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, yang Tergugat lakukanmembuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang PegawaiNegeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan menghianati jabatanyang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai Aparatur SipilNegara, jabatan adalah amanah dari negara karenanya harus menjaditeladan dengan menunjukan perilaku dan martabat
    demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan juga asasasas umum pemerintahanyang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agarsurat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut sertamerehabilitasi Kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-01-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 4 Mei 2023 — ANDIKA SARI, S.E Melawan KEPALA DESA BANYUASIN KEMBARAN
393 — 256
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
336 — 162
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada BiroKepegawaian Daerah Propinsi Maluku;5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa inisebesar Rp. 327.000, (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Sim
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon:
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
92 — 90
  • quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326/VIII/2019/Reskrim tertanggal 6 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326.a/VIII/2019/ Reskrim tertanggal 15 Agustus 2019;
  • Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat
    YahyaHarahap (Ibid, hal 102) juga menyatakan bahwa jika diperhatikan denganseksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungJawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakanhukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkahmelakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan,harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagailandasan tindak lanjut penyidikan.
    Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5.
    Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh JustiarRonal, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M.Ramli Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimM. Rami.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 05-02-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 18/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 28 Juni 2016 — TENGKU REZA MAULANA : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
90 — 46
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;---------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000,- .(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah.) ;------------------------------------------------------------
    Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagaiMahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Muhamad Sudiyana
Tergugat:
Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
88 — 47
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;----------------------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);---------------

    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hakdan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sperti semulasesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkaraini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018yang isinya sebagai berikut : 1.
    Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam JabatanKepala Seksi pemerintahan Desa Pucungrejo, tertanggal 23 Oktober 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakanbatal dan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugatuntuk mengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukanPenggugat seperti semula sebagai Kepala Seksi Pemerintahan DesaPucungrejo sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasarhukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tar
Tanggal 7 Juni 2023 — Penuntut Umum:
KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
SARWAN SYAHRANI PANGLORO ALS SARWAN BIN DEDI FAHMY
78 — 61

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SARWAN SYAHRANI PANGLORO Als SARWAN Bin DEDI Fahmy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
106 — 55
  • tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan;(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan; 10.
    Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dariPNS; = b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;c.
    Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan ; Dihukum penjara karena Membuat Surat Palsu Secara BersamaSama bukan melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Dihukum penjara pidana kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelumUndangUndang ASN berlaku; Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;Dalam putusan pidana tidak dinyatakan Perbuatan Penggugattelah menurunkan harkat dan martabat dari
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKHalaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN)Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
471 — 369
  • Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan, kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawalNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2021,pada pokoknya:DALAM POKOK PERKARA1.
    Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkatmengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupanberbangsa dan bernegara terutama bagi generasigenarasi muda yangsangat diharapkan menjadi penerus bangsa.Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat PegawaiNegeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian
    mempedomani kode etikPegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode EtikPegawai Pemasyarakatan Pasal 5 huruf c (angka 1) yaitu taat dan disiplin padaaturan organisasi, yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.seperti berudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidakmelakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang bahwa oleh karena itu, maka petitum Penggugat yang padapokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketadan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasidan mengembalikan, kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawaiNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 314.000, (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 olehkami Dr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
65 — 23
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini, S.IP;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini,S.IP; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 795. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I.
Tergugat:
BUPATI INDRAMAYU
243 — 165
  • Abdul Munir, S.Pd.I;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

    • Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebutmerupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidakmenyalahgunakan wewenang.Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban sebagaiTergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat,martabat dan hakhak Penggugat sebagai KomisionerPimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua II Bidang Pendayagunaan danPendistribusian.Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGVII.
    Abdul Munir,S.Pd.1;4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (priode) 2016 2021;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu Jabatan Wakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
253 — 114
  • Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor : 188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat
    Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabutatau membatalkan Keputusan Tergugat a quo, maka patut danberalasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat diperintahkanuntuk merehabilitasi kKedudukan, harkat dan martabat Penggugatpadakedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil";PETITUM:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasipenggugat pada harkat,martabat dan kedudukan atau jabatannya semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungosesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
    dinyatakanbatal;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap' petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 14-02-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2023/PTUN.PGP
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
SULIKA
Tergugat:
Kepala Desa Keposang

133 — 47
  • Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat