Ditemukan 4022963 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Psw
Tanggal 16 Desember 2020 — * perdata - HAMSIAH, S.Sos sebagai penggugat; Melawan : 1. BUPATI BUTON TENGAH sebagai Tergugat: 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.BUTON TENGAH sebagai Turut Tergugat:
196 — 40
  • - MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 05-10-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Mkd
Tanggal 14 Februari 2023 — Penggugat:
MASITHOH SETIYOWATI
Tergugat:
1.AGUS SUSANTO
2.INDAH RAHMAWATI
3.SRI HANDAYANI
4.BUDI LESTARI
5.FARIDA RATNAWATI
6.SUPARIYATI
7.WELLY EFENDI
8.BENNY KURNIAWAN
9.MUHAMMAT FAUZI
10.Kepala Desa Madusari
11.EVA KURNIA DEWI,S.H , M.Kn
12.LADRANG KUNTO AMIRAGA,SH,Sp Not
13.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
73 — 8
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.183.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Dps
Tanggal 6 Desember 2023 — Pemohon:
Hema Sapta Febriyanti
16 — 12

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 7 Maret 2012 — DRG. INNEKE PANJAITAN ; DR. IRWAN DJAYARAHARDJA,DKK VS MOCHAMAD JOENOES;H. MOHAMAD ANWAR,DKK
217 — 159
  • - Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat II No. 215 ; - Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (perkara No. 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk) ;- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada peradilan tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara : I l.DRG. INNEKE PANJAITAN, beralamat di Jl. Sumbawa No. 29 RT. 004 / RW.004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I; DR.
    dan mengadili perkaraaquo, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memberikan keputusansebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo;=85=4 Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap penggarap / pemilik tanah aquoM.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;5 Menyatakan sah dan
    , mengadili,dan memutusperkara iniatau setidak tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;9 Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Tergugat CCXV sampaikan diatas, makasudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.=101=Berdasarkan uraian serta faktafakta hukum tersebut diatas, Tergugat CCXV mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untukmemutus
    dalam Putusan Sela sebagai berikut :1 Menerima eksepsi Tergugat CCXV untuk seluruhnya;2 Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut(kewenangan mutlak), Pengadilan yang memeriksa perkara ini adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara;3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.B Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel):1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan
    UndangUndang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, tempat untukmenyelesaikan sengketa yang terkait dengan hubungan perdata adalah pengadilan negeri,sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu : Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatadi tingkat pertama ;Menimbang, bahwa sedangkan jika kita cermati ketentuan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-06-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl
Tanggal 6 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 16
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa perkara nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Perjanjian
Register : 12-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN BIREUEN Nomor 8/Pdt.G/2017/PN. Bir.
Tanggal 21 Agustus 2017 — ABD GANI ISA sebagai ............................ PENGGUGAT; Lawan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Bireuen, Dkk, sebagai .....PARA TERGUGAT
179 — 36
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara ini;3. Menghukum Penggugat untutk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.100,00 (tujuh ratus lima ribu seratus rupiah);
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 13-06-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 24 Juli 2017 — PEMOHON
20 — 13
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
    PUTUSANNomor 1106/Pdt.G/2017/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara :PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata Il, alamat Kelurahan Sudiang,Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah
    Kompilasi Hukum Islam pasal116;Berdasarkan alasan/ dalil dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talaksatu raji kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan AgamaMakassar;3.
    Nomor 1106/Pdt.G/2017/PA.MksMakassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tergolongkewenangan relatif oleh karena permohonan tersebut salah alamat atau kelirudimana alamat Pemohon dan Termohon serta perkawinan Pemohon danTermohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto.Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkantempat tinggal Termohon dan menyatakan bahwa Termohon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 31-01-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39 /PDT.G/2011/PN.JKT.PST-PTS-SELA
Tanggal 25 Agustus 2011 — H. NAIH bin MADJAR melawan GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, CS
141 — 21
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;3. Biaya perkara ditangguhkan hingga dijatuhkan putusan akhir;
    PUTUSAN SELANomor: 39 /PDT.G/2011/PN.JKT.PST DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selasebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :H. NAIH bin MADJAR,beralamat di jalan Raya Cilangkap Rt.002/05Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R.O. Tambunan,SH.,dan .ERLINA.R.
    Jakarta Timur, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut, setelah :Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah Memeriksa suratsurat bukti yang diajukan ;Telah Mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 02 Januari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2011 dibawah register Nomor39/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang pada
    kepadaPenggugat;14.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak yang sah,maka hak dari Penggugat harus dilindungi oleh hukum;15.Bahwa gugatan ini didasarkan pada dalildalil yang cukup kuat olehkarena mana beralasan bahwa putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (uitvoorbar bij vooraad) walaupun Tergugat maupun Tergugat II naik banding, kasasi atau verzet;PETITUM :Berdasarkan halhal tersebut diatas bersama ini Penggugat mohon agarPengadilan negeri jakarta Pusat dapat kiranya memeriksa
    Bahwa apabila Surat Keputusan Gubernur DKI JakartaNo.1378/324/1/1986 tanggal 7 Oktober 1986 menjadisengketa maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan bahwa Sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara , baik di pusat maupun diDaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan =syangberlaku;maka kewenangan untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan
    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karenanyasudah jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenolak gugatan atau setidaktidaknya guagtan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard).
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 25-08-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr
Tanggal 30 Nopember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 69
  • Menayatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa parkara Nomor 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr.;
    2. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.971.000,- ( sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 0366/Pdt.G/2015/PA.MtrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atasperkara Gugatan Wakaf, antara :H. Moh. Said, BA, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,bertempat tinggal di Pejarakan, RT.005/RW.039, Kelurahan PejarakanKarya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
    Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya2. Menetapkan penggugat adalah pewakif yang bertindak untuk dan atasnama H. Moh. Husni (orang tua penggugat)3. Menetapkan penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.4. Menetapkan H. Moh. Husni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni1963.5.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 2 Maret 2018 — I KETUT M. SUPARTAWA disebut : PEMBANDING M E L A W A N : 1. I NENGAH MERTA, SE sebagai : TERBANDING I 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI sebagai : TERBANDING II 3. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) I GUSTI PUTU PARTAMA,SH.M.Kn sebagai : TERBANDING III D a n : 1. PT.BALAI LELANG BALI INDONESIA (BLBI) Cq. Kantor Pelajanan Kekayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singaraja sebagai : TURUT TERBANDING I 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM, sebagai : TURUT TERBANDING II
30 — 25
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Amp. yang dimohonkan banding terserbut; M E N G A D I LI S E N D I R I- Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pdr.G/2017/PN.Amp.
    - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Amp.- Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
    SALINANPUTUSANNomor 229/Pdt/2017/PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : KETUT M.
    Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, abnding, kasasi ataupun upaya hukumlainnya (uitvoerbaar bij vorraad);10.Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriAmlapura telah memutus perkara Nomor
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSMembaca surat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24U5/1986/HK.02/11/2017, No.W.24U5/1987/HK.02/11/2017, masingmasing tanggal 14 Nopember 2017 tentang mohon bantuanpemberitahuan membaca berkas perkara kepada Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat ;Membaca Relas Pemberitahun Memeriksa berkas perkara yangdibuat Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memberitahukankepada Terbanding Ill semula Tergugat Ill, Turut Terbanding semulaTurut Tergugat
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding LILlllsemula Tergugat ,Il,lIl ternhadap Pembanding semula Penggugat olehkarena itu Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amlapuraberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, makamemerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membukakembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkaraNomor : 60/Pdt.G
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untukmembuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkaraNomor 60/Pat.G/2017/PN.Amp.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Tanah
Register : 04-01-2013 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 12-02-2013
Putusan PT MATARAM Nomor 7/PDT/2013/PT.MTR
Tanggal 29 Januari 2013 — Hj. Nanik Sudarwani, Dkk. Melawan H. Subagio
44 — 22
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa perkara ini ; 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Mataram agar melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir ; 3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sampai dengan putusan akhir.
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dalam perkara :1. HJ. NANIK SUDARWANI, perempuan, umur 62 tahun, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sakura 1/12Lingkungan Gomong Lama, Kota Mataram ;2. Ir.
    Ibrahim, Gang Pos dan Giro No. 8Kediri, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07Agustus 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMataram Nomor : 249 /SK.PDT/2012/PN.MTR tanggal 12 Agustus2012, Semula sebagai : TER AT;selanjutnya disebut sebagai: LERBANDING ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMataram Nomor : 7 / PEN.PDT / 2013 / PT.MTR, tanggal 7 Januari 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
    MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusansebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    ::Rp. 12.000,BsAdministrasi ..............5 : Rp. 133.000,Jumlah seteteeeesereeesseeeeeees RP. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah )15BERITA ACARA PERSIDANGAN NOMOR :7/PDT /2013 / PT.MTR.Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah dilangsungkandidalam ruangan sidang Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal29 Januari 2013 dalam perkara antara ;1.H.J.
    PENETAPANNomor: 7/ PDT/ 2013 / PT.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di MataramTelah membaca ;1.21Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor : 7 /Pen.Pdt. / 2013 / PT.MTR tanggal 7 Januari 2013 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 99 /Pdt.G. / 2013
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Oktober 2015 — DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED. Lawan PT. ASURANSI RECAPITAL.
309 — 218
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo]3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
    PUTUSANNomor : 166/Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mertgadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED, suatu perusahaan yangdidirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum negara Thailanddengan beralamat resmi di 1 Moo 2, Tha Toom Subdistrict, Sri MahaPhote District, Prachinburi Province, 25140, Thailand
    ASURANSI RECAPITAL, berdomisili di Recapital Building Lt. 6, JalanAdityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIFBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSITENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 17Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
    berdasarkan ketentuan Pasal 1246KUH Perdata Tergugat wajib menganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.Selengkapnya Pasal 1246 KUH Perdata dikutip sebagai berikut: "Biaya,rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntutakan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugiyang telah dideritanya dan untung yang sedianya harusdapat dinikmati, .................. 2c cece eeDengan demikian, sudah sepantasnya Yang Mulia Ketua Pengadiian NegeriJakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
    Penggugatditambah dengan bunganya sebesar 6% (enam persen) per tahun1941.42.43.terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan sampai dengan pembayarankewajiban secara penuh.PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DANSITA JAMINANBahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang sangatsignifikan atas tidak dilaksanakannya pencairan Performance Bond tersebutdan permohonan ini sangat masuk akal dan tidak mengadaada. makasudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan MlegeriJakarta Selatan yang memeriksa
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 431/Pdt.P/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon:
Hj. FITHRI DARMAWATI
17 — 6
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;
    2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp146.000,- (seratu sempat puluh enam ribu rupiah) ;
    PENETAPANNomor : 431/Pdt.P/2020/PNMdn DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikanPenetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :Hj. FITHRI DARMAWATI, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama: Islam,Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: JalanPanglima Denai Gg. Banjar No. 16 Kel. Amplas Kec.
    TanjungSari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telanh mendengar keterangan saksisaksi maupun Pemohondipersidangan;Telah memeriksa buktibukti Surat ;TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwaPemohon dengan surat permohonannya tanggali6September 2020yang diterima diKkepaniteraan Pengadilan Negeri Medantanggal
    Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untukpenetapan perwalian kepada pemohonBerdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon bermohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagaiWALI dari Anak Kandung Pemohon dan bermohon kehadapan Bapak agar sudikiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukansuatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksisaksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 04-08-2015 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 341/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 16 Juni 2016 — PT. KONEKSINDO JAYA >< PT. DIGITALWAVE INDONESIA,Cs
46 — 18
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.l.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-09-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2210/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 28 September 2022 — Pemohon:
A.E. YOGA YOGISWARA J. DRS. EC
20 — 5
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 66/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 3 Desember 2014 — SUGIYANTO , DK VS - PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Jalan Jendral Sudirman No. 1 Surakarta, Jawa Tengah
35 — 14
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-----------------------------------------
    PUTUSANNomor: 66/ Pdt.G/2014/PN.KInDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IB Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara antara :===1 Nama t SUGDIOAIN TG) feeseeerer eeeUmur 67 Tats (eee ese cee cee ereee ieee eeeenecenemeeneeeaen eneASAD?
    , mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;2 Gugatan Para Penggugat Premateur (ExceptioDilatoria) ;a Bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menuntut dalam petitumnya angka 8,agar Pengadilan Menetapkan apabila tergugat mengajukan eksekusi Hak Tanggunganatas tanah dan bangunan rumah yang
    Berdasarkan Pasall268 KUHPerdata, gugatan semacam ini tidak dapatditerima, karena perbuatan yang digugat belum ada atauterjadi ;Maka, berdasarkan faktafakta tersebut, memohon kepada yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa, mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;3
    dari hasilPenjualan. ; 77 722222 nnn nn nnn nnn nnnBahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatankepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat dalam rekopensi untuk mengosongkan obyeksengketa, karena terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual melalui lelang untukmemenuhi kewajiban debitur ;M A K A berdasarkan uraianuraian dan buktibukti tersebut diatas, Tergugatdalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
    Sugiyanto desa Mrisen Kecamatan Juwiring KabupatenKlaten, dengan biaya pengosongan menjadi beban Para Penggugatdalam Konpensi/TergugatRekonpensi ;4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding atau5 Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semuabiayaperkara ;ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
296 — 118
  • MENGADILI :- Menerima Eksepsi Tergugat I;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);
    Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksabantahan/tangkisan TERGUGAT atas Surat Gugatan PENGGUGAT.
    Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo yang terkaitdengan ketentuan Hukum Negara Jepang;5.
    Dengan demikian sikap dantindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara inidianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;7, Dengan didasarkan pada doktrin hukum dan norma hukum di dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1537 K/PDT/1989 sebagaimanatersebut di atas, TERBUKTI bahwa Pengadiian di Indonesia sama sekalitidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu PerkaraPerdata yang tunduk pada ketentuan hukum negara lain;8.
    Oleh karenanya,sudah selayaknya bila Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusatmenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;B. Eksepsi Kompetensi Absolut Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu SebelumPemeriksaan Pokok Perkara10. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT inisudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis HakimYang Terhormat memeriksa pokok perkara.
    Sehingga sudahsepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara inimenyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 8/PDT.P/2014/PN.BLK.
SUARNI Binti RABANANG
31 — 26
  • Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    telah diganti dengan gigi palsupada tahun 2013, sedangkan mata pemohon ditimpa penyakit pada sebelah kiridan telah dipasangi kontak lensa pada akhir tahun 2008 sehingga wajahpemohon dalam foto pada passport Nomor T 153428 tanggal 02 Juli 2009berbeda dengan wajah pemohon dalam foto pada passport Nomor A.7763607tertanggal 29 April 2014 (passport yang hilang) namun keduanya adalah fotopemohon sendiri.Bahwa berdasarkan alasan halhal tersebut diatas, maka pemohon memohonagar kiranya Bapak/ Ibu yang memeriksa
    Kantor Imigrasi Makassar, adanya penetapan a quo adalah sebagai syaratpenggantian paspor Nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang telah hilang diKabupaten Bulukumba.Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, setelah menelaah berbagaiperaturan perundangan khususnya Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang PeraturanPelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tidakdiatur mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa
    maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan mengenai kebenaranindividu sebagaimana terdapat dalam foto paspor lama nomor T 153428 tanggal 02 Juli2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dan foto dalam paspor yanghilang dengan nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi Makassar yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan wewenangpemeriksaan hakim namun lebih merupakan domain administratif Direktorat JenderalImigrasi casu qua Kantor Imigrasi setempat untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3.
Pengadilan PA TASIKMALAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2024 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 02-02-2024
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Tsm
Tanggal 31 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2022 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 338/Pdt.G/2020/PN Tng
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat: Marina Annisa binti Tommy Ilyas Tergugat: Myrza Yuliansyah bin Agus Sutiono Turut Tergugat: Bank Syariah Mandiri KCP Bintaro
241 — 52
  • MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2020/PN.Tng.; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);