Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan agar tidakmenimbulkan masalah dan kesalahbahaman mengenai nama dan tanggal lahirPemohon dan untuk kepastian hukum dalam dokumendokumen yangbersangkutan, maka nama dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta NikahPemohon Nomor : 99/30/81 tanggal 13 Juni 1981 yang tertulis nama : RH,lahir : 21 tahun diubah sehingga berbunyi nama : PEMOHON I, lahir : tanggal21 Maret 1961;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menter

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Hal 8 dari 11 hal.Pemohon dengan alasan karena tidak mau jika Pemohon dijadikan istrikedua/dipoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelishakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukumsesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menter!

Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan LEO TERISNO BINAHMAD SUKIMAN Positif Metamfetamina Kesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Laboratorium Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan Windri lrawan Bin Kodri Positif MetamfetaminaKesimpulan:Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa Izindan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!

Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa IzinHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2019/PN Tjkdan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT0810201001441 atasnama FARIKA ALYA INDRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Oktober 2010 yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 akan tetapi tidak dapat dicocokkandengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Ijin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usahayang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, GasBumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Laindan/atau Hasil Olahan wajib memilikilzin Usaha Niaga dari Menter!;Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr. RICOH ALS ALIM AnakDari CEN MIN LIONG membawa motor Viar No Pol.

RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONGmenjual BBM jenis solar tanpa memiliki Izin Usaha Niaga dari Menter!maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;Hal10 PUTUSAN Nomor 885/Pid.Sus/2018/PN PtkU Bahwa berdasarkan keterangan penyidik sdr. ROBI ARPANDI menjualBBM jenis solar kepada sdr. JONI WAHYUDI tanpa dilengkapi dokumendan izin yang sah. Apabila sdr. ROBI ARPANDI menjual BBM jenis solarkepada sdr.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Bukti Surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/Kua.025/PW.01/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.;B. SaksiSaksi1. Muhammad bin Darlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,bertempat tinggal di Jalan.

Adil binIdrus Tanjeng dengan istrinya Barliang binti Sennung.e Bahwa anak tersebut adalah kemanakan Pemohon I.e Bahwa saudarasaudara dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui anaktersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II agar teijaminkehidupannya.e Bahwa Pemohon I dan Pemoohon II telah siap dan mampu mengasuh,memelihara serta mendidik anak tersebut.e Bahwa saksi yakin Pemohon I dengan Pemohon IJ tidak akan menter antarkananak tersebut karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap

bernama DIKYDWWI KUSUMA BIN KUSNAN HADI dengan Wali Hakim yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

pribadi maupun status hukum seseorang Penetapan Nomor 365/Pat.P/2021/PA.Bpp 7 dari 10harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pemikahan, nama dantanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yangsebenarnya sebagaimana tertera dalam identitasidentitas resmi lainnya;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalamKutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, makaalasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

Penggugatmemenuhi kriteria yang dimaksud danseyogyanya mendapatkan prioritas untukmendapatkan hak sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah No. 224 Tahun 1961 tersebut ;2010.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka penerbitanSertifikat Hak Milik No. 191, 192, 193, 194, 195dan 196/Bencongan atas nama Tergugat , TergugatI, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI oleh Tergugat VII adalah tidakberdasarkan data yuridis dan data fisik dan tidaksesual dengan Peraturan Menter

i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 dan Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 yaitu) : untuk keperluan penelitiandata yuridis bidang bidang tanah dikumpulkanalat alat bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah baik bukti tertulis maupun tidaktertulis berupa keterangan saksi dan keteranganyang bersangkutan yang ditujukan oleh pemeganghak atas tanah atau kuasanya/pemilik lain yangberkepentingan kepada Panitia Ajudikasi (

Menteri adalah menter yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan.12.Bahwa Pemohon dalam permohonan aquo mengajukan buktibukti terkaitdengan Pemohon, sehingga layak untuk dikabulkan.Berdasarkan alasanalasan hukum yang didukung dengan buktibukti tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,berkenan memberikan penetapan dengan amars ebagaiberikut :1.

gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugatuntuk bercerai, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitas namaPenggugat yang telah pula mencantumkan nama alias dalam posita gugatandan petitumnya karena terjadinya perbedaan penulisan nama dalam dokumenKutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya seperti KTP, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

;Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Walikota dengan berpedoman padaPeraturan Menter!.; ono nnn nnn nnn nnn nem nnn nn nen nne nnnPASELIG 2~~ mene nnn nnn nw nen nnn nr nmin nen enn nnn nnn ann RR OR RRR1.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .4, Lurahmempunyai fungsi: 20+ 2 222 0e Huruf (a) : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.