Kiat Makmur telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita 30Tahun, atas tanah yang dialokasikan kepadanya, yang baru akanberakhir pada tanggal 10 Januari 2032 sesuai dengan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 934/F/PL/IV/2006tanggal 06 April 2006;Halaman 19 dari 147 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 12/G/2021/PTUN. TPIe PT. Kiat Makmur telah melakukan pengurusan dokumen dokumenyang diperlukan untuk pembangunan antara lain:a.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 2826/KPTS/KAAT/L/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006tentang Pengalokasian dan Penggunaan tanah atas bagian bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangdaerah industri pulau batam;d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2013 tanggal 28 Desember2007;8.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 2826/KPTS/KAAT/L/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006 tentangPengalokasian dan Penggunaan tanah atas bagian bagian tertentudari tanah hak pengelolaan otorita pengembang daerah industri pulaubatam;d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2013 tanggal 28 Desember2007;5.

Kiat Makmur telah melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita 30Tahun, atas tanah yang dialokasikan kepadanya, yang baru akanberakhir pada tanggal 10 Januari 2032 sesuai dengan Faktur TagihanUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor: 934/F/PL/IV/2006 tanggal06 April 2006;Bahwa PT. Kiat Makmur telah melakukan pengurusan dokumen dokumen yang diperlukan untuk pembangunan antara lain:a. Gambar Penetapan Lokasi No. 22030021 tanggal 1101;b.

Executive Center Blok No. 1A Batam (sesuaidengan aslinya);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No:48/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai dengan fotokopi);Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan AtasPengalokasian Tanah Diatas Tanah HPL Otorita Batam Nomor: 138/JD/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai denganfotokopi);Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No : 483/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 (sesuai dengan fotokopi);Foto Pemasangan Plang oleh BP Batam tanggal 22 Oktober2020 (sesuai Print

atas nama Sebih Bin Kemon, Desa Jatiasih sebelum dimekarkandengan Jatirasa (hasil rincikan Tahun 1948 atas nama Sebih Bin Kemon),Surat Perum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/031/JITB.I/1992 tanggal 11 Februari 1992,Surat Perum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/063/SITB: 1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil Pengukuran TanahUntuk Pengairan, yang menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih BinKemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik DepartemenPekerjaan Umum

No.341/Pdt.Plw/2015/PN.BKS.j) Surat Pernyataan Perum Otorita Jatilunur No. 01/Air/719/1993 tanggal 15Juli 1993, menerangkan bahwa dalam Pembebasan Tanah Tahun 1959Tidak Termasuk Dalam Ganti Rugi Genangan.

Menjelaskan bahwaTanah Milik Atas Nama Sebih Bin Kemon Adalah Diluar Tanah PengairanSesuai Dengan Aset Yang Ada,k) Surat Keterangan Kronologis Penjelasan Status Tanah di Bojong Mentengtanggal 1 September 2003, yang menjelaskan sebagai berikut :Tahun 1992 Perum Otorita Jatilunur memberikan Penjelasan Tentang StatusTanah Sebih Bin Kemon.Tanah Sebih Bin Kemon tersebut berdampingan dengan Tanah MilikDepartemen Pekerjaan Umum, maka Divisi Pengairan Barat mengundangKepala Desa Jatiasih, Kepala Desa Jatirasa

Jatilunur Divisi Pengairan Barat No. 701/ Air/ 063/ SITB :1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil PengukuranTanah Untuk Pengairan, menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih BinKemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik Departemen PekerjaanUmum/ Dirjend Pengairan,Berdasarkan Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No. 01/ Air/ 719/1993 tanggal 15 Juli 1993, menerangkan bahwa dalam PembebasanTanah Tahun 1959 Tidak Termasuk Dalam Ganti Rugi Genangan.Menjelaskan bahwa Tanah Milik Atas Nama Sebih

No.341/Pdt.Plw/2015/PN.BKS.10.11.12.Foto copy dari Foto copy surat dari Kepala Seksi Jaringan Induk TarumBarat Perum Otorita Jatiluhur, Devisi Pengairan BaratNo.701/Air/031/JITB.IV1992 tanggal 11 Febuari 1992, yang diberi tanda buktiPP2;Foto copy dari Foto copy surat Otorita Jatiluhur, Devisi Pengairan BaratNo.701/Air/063/SITB:1992 tanggal 10 Maret 1992, yang diberi tanda buktiPP3;Foto copy dari Foto copy surat keterangan Tanah No.186/Reg.22/VIIV/1992dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tinggak Il Bekasi

Bahwa TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT, sebidang tanahyang akan diurus oleh TERGUGAT tersebut ketika berhasil dan diperoleh hakpengalokasiannya untuk dan atas nama TERGUGAT, maka TERGUGAT setujudan menyepakati menunjuk PENGGUGAT selaku Investor untuk membantumelunasi membayar uang sewa tanah (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) keBP.

/Turut TERGUGAT denganlegalisasi Nomor: Leg/RRAS/2011/XII/1616, perjanjian tersebut menerangkanTERGUGAT telah memperoleh hak atas tanah sekitar kurang lebih 40.000 m2(empat puluh ribu meter persegi) dan telah pula menunjuk PENGGUGAT(PT.Glory Point) untuk membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sertauntuk mengembangkan lahan yang telah dialokasikan kepada TERGUGAT;4.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak dapatmenyerahkan dokumen berupa Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan,dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu daripada Tanah, HakPengelolaan Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam, dan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam) yangtercatat atas nama TERGUGAT kepada PENGGUGAT;14.

Menghukum TERGUGAT, untuk melanjutkan dan melaksanakanperjanjian kerjasama sebagaimana disepakati untuk mengurus Surat PerjanjianPengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas bagianbagian14tertentu daripada Tanah, Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, dan Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah industri Pulau Batam (Sekarang Badan Pengusahaan Batam);6.

Menghukum TERGUGAT, untuk melanjutkan dan melaksanakan perjanjiankerjasama sebagaimana disepakati untuk mengurus Surat PerjanjianPengalokasian, Penggunaan, dan Pengurusan Tanah atas bagianbagiantertentu daripada Tanah, Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, dan Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah industri Pulau Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) ;.

Atas biaya Pihak Kedua, Pihak Pertama berkewajiban untukmembebaskan lahan, mengurus, menyelesaikan dan melengkapi surat surat dan/atau dokumen dokumen lainnya yang sekiranya masihdibutuhnkan terhadap lahan tersebut dari instansi instansi yangberwenang hingga telah diterbitkan oleh Otorita Batam dan PemerintahKota;3.

Pihak Pertama berkewajiban menyelesaikan hal hal yang dimaksuddalam ayat 1 (satu) pasal ini dalam jangka wakiu selambatlambatnya 3(tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh hari) kalender terhitung sejakdiajukan pengurusan dan/atau permohonan lahan, kecuali jika PihakKedua terlambat menunaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)maka tiap tiap waktu keterlambatan tersebut tidak dihitung sebagaijangka waktu pengurusan dokumen lahan yang dilakukan oleh PihakPertama4.

Melunasi tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas lahantersebut;2. Membiayai pengurusan dokumen lahan yang dilakukan oleh PihakPertama (Para Tergugat), termasuk di dalamnya proses pembebasanlahan;3. Dengan ini Pihak Kedua menerima keadaan lahan tersebut sesuaidenganapa adanya yang diperoleh Pihak Pertama (Para Tergugat) dariInstansiyang berwenang;6.

Dari nilai tersebut angka 2 (dua) maka Pihak Pertama (Para Tergugat)berhak mendapatkan dan/atau menerima sebesar SGD 3.00/M2 (tigaDollar Singapura per meter persegi), dan Pihak Kedua (Penggugat)berhak mendapatkan dan/atau menerima sebesar SGD 14.00 M2(empat belas Dollar Singapura per meter persegi), dengan ketentuanbagian Pihak Kedua (Penggugat) tersebut akan dipotong untuk biayapengurusan dokumen lahan, pembebasan lahan dan menunaikanpembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 tahun lunas ataslahan

Duta PuteraTempatan;.Bahwa Para Tergugat dengan sengaja tidak memberikan faktur Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) dari Badan Otorita Batam ( sekarang BP Batam)untuk dibayar oleh Penggugat, yang seharusnya menjadi kewajibanPenggugat untuk membayarnya, sesuai dengan Akta Perjanjian PengikatanPeralihan Dan Pengoperan Hak Atas Lahan Nomor : 8 tanggal 22 April2009, KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 22 April 2009 dan Akta*Kesepakatan Bersama Nomor : 5 tanggal 04 Juli 2009;Bahwa belakangan Penggugat baru mengetahui

kakakPemohon;e Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon memakai namaKiunardy ;e Bahwa seharihari nama Pemohon disebut She Kiun;e = Bahwa arti nama She Kiun artinya adik lakilaki;e Bahwa tanah pemohon suratnya sudah diterbitkan Yayasan diBatame Bahwa Pemohon ada mendapat warisan dari orangtuanya, berupatanah letaknya di Batam ;e Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibumasih ada;e Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilannegeri Tanjungpinang mau mengurus uang wajib tahunan otorita

ISMAIDI :e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluargahanya teman lama;e Bahwa selama ini Pemohon dipanggil nama She Kiun ;e Bahwa Pemohon memiliki tanah di Batam peninggalan ayahnya;e Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilannegeri Tanjungpinang mau mengurus uang wajib tahunan otorita(UWTO) tanah pemohon di Batam, karena nama Pemohon di KartuTanda Penduduk dan di Surat tanah berbeda maka tidak bisa diuruspembayarannya;e Bahwa dulu ada anjuran untuk suku tionghoa menggunakan

mengajukansurat tanah dimaksud; pemohon hanya mengajukan bukti surat berupa SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014(P.6) , Surat Team Pemukiman Kembali Penduduk (P.7) dan Surat TandaPenerimaan Laporan Kehilangan Barang (P.8), yang seluruhnya mencantumkannama Kiunardy/Kionardy;Menimbang, bahwa saksisaksi menerangkan bahwa Pemohon memilikitanah dari peninggalan ayahnya yang terletak di Batam dan pemohon hendakmelaksanakan kewajibannya membayar Uang Wajib Tahunan Otorita

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;

Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batammengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan26.360 m?

, kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batammengeluarkan Faktur Tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita Batamsebesar Rp336.090.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilanpuluh ribu Rupiah) untuk pembayar UWTO 5 (lima) tahun, sumber uanguntuk membayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaranpedagang kaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukanoleh Penggugat dan rekanrekan;Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamyang diketahui oleh Penggugat dalam

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Bertentangan dengan peraturan perundangundang yang berlaku yaitu:1. UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960;2.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, tertanggal 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu daripadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, Kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat II berupa:a.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentudaripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP);Halaman 188 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017b. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 9904868, Luas Lahan 26.360m?, tanggal 18 November 1999, atas nama Himpunan Pengusaha KecilPribumi (HPKP);7.

Bahwa atas Keputusan Ketua Otorita Batam No. 043/UMKPTS/V/1998tanggal 28 Mei 1998 telah diajukan Gugatan oleh H. Anwar Sjukur(Direktur PT.

Bunga Setangkai ataskeputusan BP Batam yang membatalkan/mencabut Surat KeputusanKetua Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam No. 043/UMKPTS/V/1998 tanggal 28 Mei 1998.

Bunga Setangkai Jalan Batam Centre; Fotokopi Surat Putusan Nomor: 376 K/TUN/1999antara Ketua Otorita Batam melawan H. Anwar Syukur;Fotokopi Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Industri Pulau Batam Nomor: 043/UMKPTS/V/1998 tentang Pembatalan Pengalokasian danhalaman 33 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPI21.22.23.24.P21P22P23P24Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas nama PT.

Menimbang, bahwa alas hak tebitnya objek sengketa a quoadalah Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. 96/UMKPTS/VII/90 Nomor Urut Alokasi : 186 tentang PenetapanPenggunaan Tanah Kepada PT.

kepada Otorita Batam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan dibatalkannya sebagian pengalokasianlahan milik PT.

YONDRI DARTO, SH, bertempat tinggal di Jalan SultanAbdul Rahman, Komplek Sulaiman Blok A Nomor 10 dan11 NagoyaBatam, Kepulauan Riau;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Il/ Para Terbanding;DanBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)dahulu OTORITA BATAM, beralamat di Jalan Engku Putri,Batam Centre, Kota Batam,Turut Termohon Kasasi dahulu TurutTergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 18 hal.Put.

duabelas juta rupiah) dan pada tanggal tujuh belas Maret dua ribu empat belassebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya setelah pembayaran Uang Panjar kemudian disepakatiakan dilakukan penandatangan Akta Pengikatan Jual Beli di depan Notaris /PPAT Yondri Darto, S.H;Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jual belitersebut merupakan milik Tergugat , kemudian Tergugat , telahmenyerahkan dokumendokumen asli berupa IP (izin Prinsip), Faktur UWTO(Uang Wajib Tahunan Otorita

BATAM) dahulu Otorita Batam, karena lahan yang menjadi Objek JualBeli yang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (BP BATAM) dahulu Otorita Batam kami tarik menjadi pihakTurut Tergugat adalah untuk mengamankan hak hak hukum Penggugat agarterlindungi sebagaimana surat pemberitahuan hukum yang telah kamisampaikan pada tanggal 26

yang terletaksetempat dikenal dengan dapur 12 Wilayah pengembangan Sekupang, KotaBatam, Kecamatan Sagulung Kota, Kelurahan Sagulung, sesuai DraftGambar Penetapan Lokasi (PL) dan Form Hasil Ukur yang dikeluarkan olehBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam (Bp Batam) Dahulu Otorita Batam tertanggal sepuluh Maret dua ribuempat belas (10 032014);Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapatdibantah oleh Tergugat rnaka Penggugat mohon agar putusan atas

BATAM) dahulu Otorita Batam tertanggalsepuluh Maret dua ribu empat belas (10032014) yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat , adalah sah dan mengikat secara hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan perjanjian jualbeli merupakan perbuatan Wanprestasi;Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tetap melanjutkan danmelaksankan perjanjian jual beli dinadapan Tergugat Il, dengan segeramenandatangani akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan YondriDarto, S.H.

Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari Tergugat Ill padatanggal 21 April 2009, untuk mengurus semua dokumen tanah/alokasitanah atas lokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di PerumahanLucky View pada Kantor Otorita Batam sesuai dengan Penetapan Lokasi(PL) Nomor BTA/PL/438/85, tanggal 24 Desember 1985 atas nama PTPembangunan Batam;5.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksanaan Otorita BatamNomor 464/BKAP/KA/X11/1986, tanggal 31 Desember 1985;2. Gambar Penetapan Lokasi tahun 1990, Nomor Lokasi Tanah BTA.PL/438/85;3. Faktur UWTO Nomor 4651/F/Asum/BHP/XII/88, tanggal 24111988;4. Ketentuan Perencanaan Bangunan Nomor 352/FP/DITREN/X11/1989;5. Patwa Planologi Nomor 352/FP/DITREN/XII/1989, tanggal 1 Desember1989:6.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (SKEP) Nomor 464/SKEP/KA/XII/1986,tanggal 31 Desember 1985;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang yangmengakuaku sebagai kuasa/wakil dari PT Pembangunan Batam (PTHalaman 9 dari 22 hal.Put.Nomor 267 PK/Pdt/2017Pembangunan Batam Utama) telah melakukan perbuatan yang merugikanPenggugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan memberikanketerangan palsu/keadaan palsu kepada Badan Otorita Batam

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi 40 (empat puluh) GambarPenetapan Lokasi Pengganti atas nama PT Pembangunan Batam yangditerbitkan dan diserahkan Badan Otorita Batam kepada TergugatRekonvensi:3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan danmengosongkan tanah dan bangunan rumah serta apartemen diPerumahan Lucky View yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dalamkeadaan baik;:4.

Omar Sugianto Direktur Utama PT Pembangunan Batammenyampaikan surat kepada Otorita Batam tentang PermohonanPembatalan Penerbitan Peta Lokasi (PL) kepada PT Good Luck tanggal.....;Putusan Nomor 128/Padt.G/2009/PN.BTM tanggal 23 November 2011 antaraPT Pembangunan Batam yang diwakili oleh H.

Uang Muka Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar 10% (sepuluh persen ;c. Faktur biaya pengukuran ;d. Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, secaralunas ;M. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan ;F.

Padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)asli ada pada Penggugat ;Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 52/Pdt. G /2017/PN.

Btm.14.15.16.17.18.19.20.Bahwa BP Batam/Turut Tergugat III telah mengeluarkan Kwitansi sebagi buktipembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh)tahun, Padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) asli adapada Penggugat, Turut Tergugat Ill tidak selektif dan ceroboh menerimapembayaran faktur tagihan UWTO yang tidak menggunakan Faktur TagihanUWTO yang asli, ini Sangat rawan dengan pemalsuan oleh pihakpihak tertentuyang ingin mengambil keuntungan dengan cara

Bahwa berdasarkan point 14 di dalam Gugatan Penggugat menyatakanbahwa BP Batam/Turut Tergugat III telah mengeluarkan Kwitansi sebagai buktipembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh)tahun padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) asli adapada Penggugat, Turut Tergugat Ill tidak selektif dan ceroboh menerimapembayaran faktur tagihan UWTO yang tidak menggunakan Faktur TagihanUWTO yang asli, ini Sangat rawan dengan pemalsuan oleh pihakpihak tertentuyang

Foto copy Peta Lokasi yang ditetapkan oleh Otorita PengembanganIndustri Pulau Batam terhadap lahan seluas 40000M2 kepada PT.GrahaKawitaria Barelang diwilayah Sei Panas, Batu Ampar, Kota Batam, diberi tandaP37 ;38. Foto copy surat nomor 30/PSP/LHOb/X1/207 tertanggal 26 November2007 perihal Pembebasan Lokasi yang ditujukan kepada Ketua Otorita Batam,diberi tanda P38 ;39.

: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ; Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ; Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

bertempat tinggal di Perum TibanMas Residence Blok E No.54 RT/RW 002/011 Kel.Tiban LamaKc.Sekupang Kota Batam ;Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 1956/Pdt.P/2018/PN.Btm Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari EDWIN CHARLESHUTAPEA; Bahwa Suami Pemohon bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 ; Bahwa Suami Pemohon yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEAtersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2007 di RumahSakit Otorita

yang dialami oleh pendudukIndonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa petitum ke2 dari permohonan pemohan adalahuntuk menetapkan identitas yang bernama EDWIN CHARLES HUTAPEA, jeniskelamin lakilaki, tempat lahir di SINTONG MARNIPI, pada tanggal 14OKTOBER 1971 adalah benar suami Pemohon berdasarkan Surat KeteranganNikah No.13/SKN/RLH/II/99 (bukti P2) dan saat ini telah meninggal dunia padatanggal 12 Maret 2007 di Rumah Sakit Otorita

.:46 tanggal 12 Nopember2011 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam; atas nama NuRITA lahir di Madiun, tanggal 13 Mei 1980; pekerjaanSwasta; agama Islam; pindahan lokasi dari Kp.

Sebidang Tanah Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi); Berikut BangunaRumah Liar, surat Bukti Penempatan KSB 6 M X 10 M Batu Aji ReformasiBatam; Peta lokasi Nomor Blok C No.:08 tanggal 12 Nopember 2011 yangdikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; atasnama HASANUDDIN lahir di Bonto Parang, tanggal 01 Juni 1979; pekerjaanSwasta; agama Islam; pidahan lokasi dari Kp.

Sebidang Tanah kosong seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi); Surat BuktiPenempatan KSB 6 M X 10 M Batu Aji Reformasi Batam; Peta lokasi NomorBlok C No.:38 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam tanggal 13 Nopember 2011; atas nama JENNYWATI alias ISNEN lahirdi Pangkal Pinang, tanggal 13 Maret 1971; pekerjaan Wiraswasta; agama Islam;pidahan lokasi dari Kp.

Sebidang Tanah Luas 60 M2 (enam puluh meter persegi); Berikut bangunanrumah tinggal diatasnya, surat Bukti Penempatan KSB 6 M X 10 M Batu AjiReformasi Batam; Peta lokasi Nomor Blok C No.:43 tanggal 13 Nopember2011 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam; atas nama M.

Sebidang Tanah kosong seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi); SuratBukti Penempatan KSB 6 M X 10 M Batu Aji Reformasi Batam; Peta lokasiNomor Blok C No.:38 yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam tanggal 13 Nopember 2011; atas nama JENNYWATI aliasISNEN lahir di Pangkal Pinang, tanggal 13 Maret 1971; pekerjaan Wiraswasta;agama Islam; pidahan lokasi dari Kp.

turut Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalildalil:Hal. 1 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009Bahwa Tergugat sebagai pihak yang namanya tercantum sebagaiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan lInvestigasi(Tabloid Investigasi) telah membuat tulisan, yakni dalam Tabloid InvestigasiEdisi #11/1730 Agustus 2006, dengan tajuk Warisan Korupsi Ismeth diOtorita Batam, dengan laporan utama dalam 9 (sembilan) halaman denganjudul: (1) temuan BPK di Otorita

Pada cover Tabloid Investigasi tersebut termuat berita Warisan KorupsiIsmeth di Otorita Batam";b. Halaman 4 Tabloid Investigasi pada bagian Editorial dengan judul "FigihKorupsi" dengan komentar dari Tergugat yang dikutip sebagai berikut "...Ismeth Abdullah belakangan terungkap mengobral dana ratusan jutamilyar selama menjabat Ketua Otorita Batam dari Tahun 1998 sampaiawal 2005.

Halaman 5 Tabloid Investigasi "Jejak Korupsi Otorita Batam" dan jugamemuat itulisan "benarkah laju korupsi paling tinggi terjadi di eraKepemimpinan Ismeth Abdullah?";d. Halaman 7 Tabloid Investigasi berjudul "Temuan Audit BPK atas OtoritaBatam" pada alinea terakhir yang bunyinya "dalam pemeriksaannya, BPKmenemukan ketidaktertiban pengelolaan penerimaan dana MIWO yangjelasjelas mempengaruhi Cash Flow Keuangan DB. Bukan mustahilpiutang itupun bakal lenyap ditelan bumi.

Moestofa boleh jadi tak kuasa menolak, Ilha wong Ismeth Abdullahmasih duduk sebagai Staf Ahli di Otorita Batam";Halaman 10 Tabloid Investigasi, berjudul "Mubaligh Ismeth Menilap UangKas" yang berisi tulisan "Sejumlah LSM di Batam melaporkan adanyadugaan penyimpangan penggunaan uang kas Otorita Batam semasaKepemimpinan Ismeth Abdullah. Uang kas ratusan milyar rupiah.

Aksimembabat hutan lindung demi bisnis kian semarak menyusul notakesepahaman antara Ketua Otorita Batam dan Walikota Batam upayamenjual hutan ke pengusahapun kian sempuma selepas keluarnya SuratMenhut MS.

Penggugat:
MARIATI SITANGGANG, S.Pd, MM
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM dahulu disebut OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
2.PT. TUNAS QASE SEJAHTERA
3.HETY MATILDA SINAMBELA

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam dahulu disebut Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam alamat Kantor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam CenterBatam Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMochammad Nasrun SH.MH ,Triyanto,SH Anggy Auliawan,SH.MH, SantoPratowo,SH.MH, Jerry Satriawan,SH Harry Kurniawan,SH.MH, HadySaputra Manalu,SH, Juanda, SH dan BagusRestu Sahara masingmasingadalah Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan penyangga juga bisa dijadikan tempat singgahlimpahan air hujan sehingga pada saat musim hujan, kelebihan air bisaterserap oleh lahan pada kawasan penyangga, sehingga banjir bisadikurangi;Bahwa, ketentuan penggunaan Buffer Zone ini telah diatur dalamKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor : 99/KPTS/KA/XI/2002 tentang Pemanfaatan BufferZone Guna Peruntukkan Penggijauan, yang ditetapkan pada tanggal 14Nopember 2002;10) Bahwa, isi dari ketentuan Keputusan Ketua Otorita

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;3.

Selanjutnya berdasarkan bukti T Int.18 yaituFatwa Planologi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam bahwa proyek peruntukan jasa Hetty MatildaSinambela berada diluar Buffer Zone;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemilik SertipikatHGB No. 3394 tanggal 9 Mei 2005 (Bukti P.17) berdasarkan P.11, P.12,P.14 dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Menimbang, bahwa karena Lahan Hak Guna BangunanPenggugat/Terbanding adalah bersempadan dengan Lahan milik ParaPembanding

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a. ayat ini memberi wewenangkepada ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau batamuntuk :1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;3.

1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Deo Pratama bin Yasik Efendi) dengan Pemohon II (Rasita binti Senen) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 di Dusun Otorita, Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp720000,00 ( tujuh ratus dua puluh ribu ).

Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor:1491/KPTTS/KAAT/IX/2020, tertanggal O02 September 2002, tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu DariHalaman 10 Putusan No.69/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama PT. Dani Tasha Lestari (vide bukti P14);b.

Bahwa di atas lokasi lahan seluas 100.056,752 M2 (seratus ribu lima puluhenam dan tujuh ratus lima puluh dua perseriobu meter persegi) berdasarkanKeputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 4 Nomor:1491/KPTTS/KAAT/IX/2020, tertanggal O2 September 2002, tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamatas nama PT.

Bahwa terhadap alokasi lahan seluas 100.056,752 M2 berdasarkanKeputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor:1491/KPTTS/KAAT/IX/2020, tertanggal O02 September 2002, tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamatas nama PT. Dani Tasha Lestari telah habis jangka waktunya pada tanggal7 September 2018 (vide bukti P14);.

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepadaKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampaidengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.Keputusan Menteri

Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamtermasuk areal tanah di gugusan Pulaupulau Janda Berias, Tanjung Sau &Nginang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau;Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan:Pasal 1 angka 1:Halaman 14 Putusan No.69/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMBadan Pengusahaan

Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Gugatan, Tergugat II Intervensitelah melaksanakan kewajibankewajibannya antara lain namun tidakterbatas pada : membayar uang muka UWTO, membayar biayapengukuran serta melunasi pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun.;d.

Pantai Barelang Indah;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 30 tahun, Nomor : C.0078031303 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 1.807.826.500, berikutKwitansi tanda terima Nomor : 602/WIL.1/A1.15/4/2013 tanggal 23 April2013;e Keputusan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagianTertentu.

;Bahwa berdasarkan dokumen alokasi lahan tersebut maka telah terbuktiTergugat Il Intervensi selaku penerima alokasi lahan telah melakukankewajibannya melunasi Uang Wajib Tahunan Otorita dan telah memilikidokumen alokasi yang lengkap sehingga Tergugat II Intervensi adalahpenerima alokasi lahan yang sah dan oleh karenanya harus dilindungisecara hukum.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b.

Daripada Tanah Hak Pengelolaan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,Nomor : 80/SPJA1/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Tergugat IlIntervensi telah melakukan pembayaran Uang Wajib Tahunan otorita sesuaiFaktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita 30 tahun, Nomor : C.0078031303 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 1.807.826.500, berikutKwitansi tanda terima Nomor : 602/WIL.1/A1.15/4/2013 tanggal 23 April2013, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan KeputusanMenteri

yang dikenal dengan Pasar Melati, karena lahandipasar kaget AKAO Pelita akan digunakan oleh Pemerintah Kota MadyaBatam untuk pembangunan;Bahwa pada saat Penggugat dipindahkan ke Bengkong di atas lahanseluas 9.813,86 m* disarankan oleh Pemerintah Kota Madya Batam danOtorita Batam agar penggugat membentuk koperasi berbadan hukum agarmempermudahkan mengurus legalitas lahan di Otorita Batam, supayaPenggugat bersama anggotanya tidak lagi menjadi korban pemindahankarena pembebasan lahan;Bahwa maka pada

yang terletak di PasarMelati Bengkong ke Otorita Batam, namun atas saran dan usul BapakMartius Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Pembina Koperasi dansebagai Kepala Bagian Pemerintan Kota Madya Batam agar pengajuanpermohonan legalitas lanan oleh koperasi supaya memakai/menggunakannama Pemerintah Kota Madya Batam saja agar pengurusannya cepat danbiaya ringan;Bahwa atas dasar ini, lalu Pemerintah Kota Madya Batam hanya dipinjampakai nama saja oleh koperasi mengajukan permohonan legalitas ataslahan

yang terletak di Pasar Bengkong Batam keOtorita Batam, kemudian pada tanggal 10 November 1995 Otorita Batammenerbitkan faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaPemerintah Kota Madya Batam. Sedangkan Uang Wajib Tahunan sebesarUS$ 11.580,11 dibayar oleh pengurus koperasi;Bahwa pada tanggal 18 Maret 1996 Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam menerbitkan surat keputusan Nomor 148/SKEP/KAATI/III/1996 Tentang Pengalokasian Tanah seluas 9.813,86 m?

Bahwa pada tanggal, 18 Maret 1996 Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam menerbitkan surat keputusan Nomor148/SKEP/KAAT/III/1996 Tentang Pengalokasian Tanah seluas9.813,86 m?

Putusan Nomor 565 K/TUN/2016pengelolaan kioskios, namun secara hukum izin alokasi lahan terhadapobjek sengketa a quo dimohonkan oleh Pemda Kodya Batam, ... dst.; Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas nama SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 148/SKEP/KAAT/III/1996 tentang Pengalokasian danPenggunaan Tanah atas BagianBagian Tertentu Dari Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (buktiT10) ... dst; Dari kedua pertimbangan

Setelah terbit Ijin Prinsip (IP), Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) 30 (tiga puluh), Tergugat akan membayar 25% ( dua puluh limaPersen) atau sebesar SGD.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu dollarSingapore) ;c. Setelah terbit Gambar Penetapan Lokasi (PL) Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill akan membayar 20% (dua puluh persen) atau sebesarSGD.108.000 (seratus delapan ribu dollar Singapore)d.

Vang Muka Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar 10% (Sepuluhpersen ;c. Faktur biaya pengukuran ;d. Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tiga puluh) tahun, secaralunas ;e. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan ;F. Pengosongan dan/atau pembebasan lahan bebas dari penggarap, rumahliar (ruli), kKebun/tanaman dan/atau mengganti rugi dengan biaya yangtimbul seluruhnya menjadi tanggungjawab Penggugat ;Hal.7 dari 37 hal.

(UWTO) 30 (tiga puluh) tahun.Padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) asli ada padaPenggugat ;Bahwa BP Batam/Turut Tergugat Ill telah mengeluarkan Kwitansi sebagibukti pembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30(tiga puluh) tahun, Padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) asli ada pada Penggugat, Turut Tergugat Ill tidak selektif danceroboh menerima pembayaran faktur tagihan UWTO yang tidakmenggunakan Faktur Tagihan UWTO yang asli, ini Sangat rawan

Bahwa dalam point 14 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa BPBatam/Turut Tergugat Ill telah mengeluarkan Kwitansi sebagai buktipembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 (tigapuluh) tahun padahal Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)asli ada pada Penggugat, Turut Tergugat III tidak selektif dan cerobohmenerima pembayaran faktur tagihan UWTO yang tidak menggunakanFaktur Tagihan UWTO yang asli, ini sangat rawan dengan pemalsuan olehpihakpihak tertentu yang ingin mengambil

Hal tersebut hanyalah merupakan asumsi dari Penggugatyang tidak bisa menjelaskan mengenai ketentuan yang dilangggar oleh TurutTergugat III serta kerugian yang dialami oleh Penggugat atau pihakpihak laindengan diKelurahanuarkannya kwitansi sebagai bukti pembayaran FakturTagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) (Sebagaimana dalilpenggugat).

:BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BATAM, dahuludisebut Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, berkedudukan di Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau;PT GLORY POINT, berkedudukan Komplek Imigrasi BaloiPersero, Blok B Nomor 9 C Kota Batam, Provinsi KepulauanHalaman 1 dari 20 hal.Put.

Menyatakan gambar penetapan lokasi PT Putera Karyasindo PrakarsaNomor 03.93030372.085 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023,yang dikeluarkan oleh dahulu Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam adalah sah danmengikat;3.

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutgambar penetapan lokasi PT Glory Point Nomor 210030253, tanggal 15April 2010, yang dikeluarkan oleh dahulu Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam;4.

Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam adalah sah danmengikat;Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutgambar penetapan lokasi PT Glory Point No.210030253, tanggal 15April 2010, yang dikeluarkan oleh dahulu Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam sekarang Badan Pengusahaan Batam;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti

2(sebelas ribu delapan ratus lima puluh dan empat puluh enam perseratusmeter persegi) dengan batasbatas pada koordinat A, T, S, RI, R5, R4,A3, A4, dan A5;Bahwa sesuai dengan batasbatas koordinat tersebut jelas menunjukkanbahwa lokasi/iahan yang dikembangkan oleh Tergugat IV untukperumahan Anggrek Permai adalah tidak termasuk row 20 m, karena row20 tersebut adalah row jalan pemerintah atau row jalan Otorita Batam;Bahwa dengan demikian sangat jelas sekali Tergugat IV tidak adahubungan hukumnya dengan