Ditemukan 136458 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2076 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI VS FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI VS FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL MANADOBITUNG PADABALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI, Weynni PaulceDavidson Mawey, ST., beralamat di Desa Suwaan KecamatanKalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon I, Il:LawanFREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY, bertempat tinggaldi Desa Tumaluntung Jaga Il, Kecamatan Kauditan, KabupatenMinahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Stevie Da Costa, S.H., Pengacara
    Nomor 2076 K/Pdt/2017Wiryadi, Satuan Tugas Iventarisasi Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung serta Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pembangunan Jalan TolManado Bitung telah melakukan sosialisasi kKemasyarakat mengenalpembayaran ganti rugi milik tanahtanah dari masyarakat yang salah satunyaadalah tanahtanah kebun dari Penggugat; Posita gugatan poin 6 (enam) halaman 4 (empat) sebagaimana dibawah ini:Bahwa sehubungan dengan objek sengketa yang akan
    (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp970.000,00(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Hengky Liklik Watil, Cs).Posita gugatan poin 9 (sembilan) halam 8 (delapan) sebagaimana dibawah ini:Bahwa penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan Penggugat;Dirubah/diperbaiki menjadi:Bahwa penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak oleh para ParaTergugat dan Penilai Pertanahan dan Pelaksana
    Nomor 2076 K/Pdt/2017Menetapkan, penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak olehPara Tergugat dan Penilai Pertanahan dan Pelaksana Pengadaan tanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung oleh KJJP SIH Wiryadi danRekan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang sangat mrugikan Penggugat; Poin 4 (empat) halaman 9 (sembilan) sebagaimana dibawah ini:Menetapkan penghitungan ganti rugi tanah kebun milik Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan
    KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL MANADOBITUNG, 2. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN' JALAN TOLMANADOBITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XIHalaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2017tersebut:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 131/Pdt.G/2016/PNArm. tanggal 2 Maret 2017;MENGADILI SENDIRI: Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya:3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-05-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2018 — PERDAGANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERKEBUNAN TENANG DJAJA : KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
61 — 70
  • PERDAGANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERKEBUNAN TENANG DJAJA : KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    Bahwa dalam rangka pengamanan aset sebagaimana diatur Peraturan Pasal42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah dimaksud, maka Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu SatuPintu Kecamatan Tamansari mengambil kebijakan untuk melakukanpembatalan terhadap Ketetapan Rencana Kota (KRK) Nomor 0042/GSB/JB/TS/IV/15 tanggal 16 April 2015 berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;.
    Bahwa terbentuknya Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu PintuKecamatan Tamansari d.h.
    Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu PintuKecamatan Tamansari pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga penerbitan KetetapanRencana Kota (KRK) Nomor 1107/GSB/JB/TS/IX/14 dan Ketetapan RencanaKota (KRK) Nomor 138/GSB/JB//JB/I/2003 atas nama Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta belum menjadi kKewenangan Tergugat oleh karena diterbitkansebelum Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu
    Bukti T 17: Surat Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Taman Sari KotaAdministrasi Jakarta Barat, Nomor : 053/1.711.1 tanggal 28Februari 2018, Perihnal Pembatalan KRK Nomor : 0042/GSB/JB/TS/IV/15, tanggal 16 April 2915 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;18. Bukti T 18: Laporan informasi pengiriman Expedisi JNE No. Resi 015010023327218, dikirim tanggal 6 Maret 2018 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;19. BuktiT 19: Lembar Pengantar No.
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnyadisebut Satlak Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kecamatan Pasal 5:Jenis serta kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiaran Peraturan Gubernur ini, Pada Lampiran Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 pada Poin E. tentangPenataan Ruang ditentukan kewenangan untuk menerbitkan Ketetapan RencanaKota adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
RADEN MAS RATNAM ANINDYA
Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
73 — 24
  • Penggugat:
    RADEN MAS RATNAM ANINDYA
    Tergugat:
    1.Gubernur Riau
    2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Riau, beralamat di Jalan Sudirman No. 438Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,Provinsi RIAU SCDAQAL .............ccceeeeeseeeeeeees TERGUGAT II;Selanjutnya disebut SeDagal..............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Mei 2016 — VS Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah DK
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Selatan selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah DK
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 235/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 11 Desember 2019 —
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
36 — 25

  • Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
    Badaruddin Gg Kenanga No.24 Langkapura Bandar Lampung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK/LBHSLBL/V1/2019, tertanggal 18 juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKETUA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA FAJAR BARU;Berkedudukan Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten LampungSelatan;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1. YELLI BASUKI, S.H. M.Si.;2. ANSORI, S.H.,M.H.;Halamanldari 9halaman,Putusan No. 235/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3.
Pengadilan PN MARISA Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN MARISA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN MAR
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
SUGIMAN
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
Turut Tergugat:
MASTUR , SUKEMI
104 — 22
  • Penggugat:
    SUGIMAN
    Tergugat:
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
    Turut Tergugat:
    MASTUR , SUKEMI
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO DI GORONTALO CqKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROPINSI GORONTALO ODIGORONTALO ;Selanjutnya disebut SCDaQAl ............ceeceeeeeeseeeeeeeees TERGUGAT ;2.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 18-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 5/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 5 September 2019 —
Tergugat:
Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
176 — 51

  • Tergugat:
    Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
    KHMR/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepadaPanitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Kecamatan JatiAgung Lampung Selatan. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa FajarPutusan Perkara No.5/G/2019/PTUN.BL. Hal.9Baru Tingkat Desa sudah menyampaikan Tanggapan Somasi Nomor :004/PANPILKADESFB/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;.
    Tindakan/perbuatan panitia pelaksana telah melampaui batas waktuyang sudah ditetapkan, sesuai Pengumuman yang ditempel pada papanpengumuman Kantor Desa Fajar baru tanggal 1 April 2019 ini berartiseharusnya Panitia Pelaksana tidak menerima berkas tersebut.
    Hal.1314.Pilkades yang sudah ditetapkan Panitia Pelaksana dan calon kepala desatersebut dapat didiskualifikasi atau gugur sebagai calon kepala desa, danklien kami berkeberatan dan menolak terhadap tindakan, perbuatan PanitiaPelakSanda;2 22 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn nnnBahwa Pelaksanaan tes pembobotan dan tes tertulis sesuai denganundangan Ketua Panitia Pelaksana akan dilaksanakan tanggal 24 April2019 sekitar jam 10.00 WIB, kemudian dibatalkan, Faktanya salah satucalon atas nama M
    Hal.1724.25.pilkades, justru panitia pelaksana tingkat desa menunjukkan kesalahan,pelanggaran terhadap ketentuan hukum tentang pemilinan kepala desadengan dalildalil yang membuktikan proses Pemilihan Kepala Desa iniadanya indikasi pihak Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Barutidak independen dan memihak terhadap Calon Kepala Desa yang ikutseleksi Sesuai dengan tahapan pilkades, sehingga atas tindakan/perbuatanyang dilakukan panitia pelaksana secara jelas merugikan klien kami Hi.Adnan Malik
    Panitia Pelaksana seharusnyamemahami aturan hukum yang berlaku terhadap proses pemilinhan ini, karenapanitia pelaksana dapat melakukan perpanjangan waktu apabila calon yangmendaftar hanya 1 (satu) orang sampai dengan batas waktu yang sudahditetapkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa; 2).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2023 — Krisnaidi
Tergugat:
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
Intervensi:
Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
38 — 0
  • Krisnaidi
    Tergugat:
    Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
    Intervensi:
    Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 19-01-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Maret 2023 — AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
92 — 32
  • AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
    Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
36 — 20
  • RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
    Jakarta Utara,selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT ;Melawan :PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIANPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69,Jakarta 12190. selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 251/PENDIS/2015/PTUN.JKT, tertanggal 4 Desember2015
Pengadilan PN MARISA Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN MARISA Nomor 9/Pdt.G/2019/PN MAR
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
SUWONDO
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
Turut Tergugat:
MAMIQ MULYADI, NAROKSE
79 — 12
  • Penggugat:
    SUWONDO
    Tergugat:
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
    Turut Tergugat:
    MAMIQ MULYADI, NAROKSE
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2019 — Pelaksana Jaya Mulia
2.PT. Pusat Mode Indonesia
Tergugat:
PT. Mentari Agung Jaya Usaha
75 — 52
  • Pelaksana Jaya Mulia
    2.PT. Pusat Mode Indonesia
    Tergugat:
    PT. Mentari Agung Jaya Usaha
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 13-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 22/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 17 September 2014 — TUAH SAKTI Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
98 — 39
  • TUAH SAKTI MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 19-07-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bjb
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
ISRATUL IKHSAN
Tergugat:
1.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru
2.Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan
92 — 49
  • Penggugat:
    ISRATUL IKHSAN
    Tergugat:
    1.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru
    2.Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan
    Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru,dalamhal ini2.
    KepalaMaydiwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaruselaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah KotaBanjarbaru, beralamat di Jalan Panglima Batu TimurNomor 1, Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasakepada Dwi Kurnianto, S.H., M.H., Yandi Primanandra,S.H., Samsiska Dien Ermika Samsu, S.H., M.H., NalaArjhunto, S.H., M.H., dan Joddi Aditya Inrawan, S.H., dariKantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeribanjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Juli 2021 serta Agustina Wardani
    Bahwa Pasal 66 Ayat (3) Perpres No 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum menyebutkan Besarnya nilai Ganti Kerugianberdasarkan basil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud padaayat (1), oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana PengadaanTanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bjb4.
    Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaianjasa penilai atau penilai publik.3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal sebagaimana gugatanpemohon dalam perkara aquo maka gugatan pemohon adalah kelirupihak yang digugat (error in persona) karena seharusnya gugatanditujukan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanJalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor bukan kepada KepalaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan(termohon Il).
    Bahwa Pasal 66 Ayat (3) Perpres No 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum menyebutkan Besarnya nilai Ganti Kerugianberdasarkan basil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud padaayat (1), oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana PengadaanTanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.8.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-11-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 599/PDT/2013/PT DKI
Tanggal 6 Februari 2014 — Pembanding/Penggugat : MARUWAH
Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
41 — 3
  • Pembanding/Penggugat : MARUWAH
    Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
    Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 03-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 598/PDT/2013/PT DKI
Tanggal 27 Januari 2014 — Pembanding/Penggugat : MUSRIAH
Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
75 — 6
  • Pembanding/Penggugat : MUSRIAH
    Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
    Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-12-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN PADANG Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
MAIZARMAN
501 — 84
  • Penggugat:
    PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    Tergugat:
    MAIZARMAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-03-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 K/Pdt/2021
Tanggal 1 Maret 2021 — KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA-MUARA ENIM, dk
286 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA-MUARA ENIM, dk
    KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAANTANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYAMUARAENIM, berkedudukan di Jalan Raya PalembangPrabumulihKm 34 Indralaya, Kelurahan Timbangan, Indralaya,Kabupaten Ogan llir, Sumatera Selatan;2. MENTERI PEKERJAAN UMUM Cq. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLPALEMBANGINDRALAYA, berkedudukan di JalanLetnan Murod Lrg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 K/Pdt/2019
Tanggal 21 Mei 2019 — PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA VS DJABLIS
103 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA VS DJABLIS
    PUTUSANNomor 1062 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUKPEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNITPELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGANSULTRA, berkedudukan di Jalan SaoSao Nomor 252, KotaKendari, Kode Pos 93116, diwakili oleh Fahrul Marzuki, selakuManajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkitdan Jaringan Sulawesi Tenggara
    kerugian yang lebih besarlagi dariPenggugat akibat berjalannya kegiatan/proyek pembangunanjaringan oleh Tergugat, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkaraini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:Memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yangmendapat hak dari Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan padaproyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) DanSaluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola olehTergugat selaku Pelaksana
    RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dengan demikian Penggugatyang mengajukan tuntutan atas keberatan ganti rugi tanaman ataspengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melaluiprosedur gugatan biasa adalah keliru dan melanggar tertib hukum acara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN (PERSERO) cqPIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATANcq UNIT PELAKSANA
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN(Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESIBAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKITDAN JARINGAN SULTRA tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-05-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — ABDUL AZID, DKK VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALUR KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DKK
57 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL AZID, DKK VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALUR KERETAAPI BANDARA SOEKARNO HATTA cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA TANGERANG, DKK
    Agus Salim Nomor 14, Poris Plawad,Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Oktober 2015;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALUR KERETAAPI BANDARA SOEKARNO HATTA cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikuasa kepada M.
    Dasar Hukum Permohonan Keberatan dan Kepentingan Hukum ParaPemohon;1.Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berhak mendapatkan gantikerugian Proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur KeretaApi Bandara SoekarnoHatta;Bahwa pada tanggal 28 dan 29 Juli 2015 Para Pemohon telah diundangoleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api BandaraSoekarnoHatta untuk penyampaian nilai ganti kKerugian;Bahwa Para Pemohon keberatan dengan besaran nilai ganti kerugianyang disampaikan oleh Termohon karena
    Acara tersebut dihadiri oleh Pihak YangBerhak termasuk didalamnya Para Pemohon dan dipimpin langsungoleh Termohon selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
    Tahun 2012 yangmenyatakan:Huruf f, Yang dimaksud dengan asas kesepakatan adalah bahwaproses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihaktanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penetapan gantikerugian tanpa melalui musyawarah adalah perbuatan yang melanggarhukum dan melanggar asas kesepakatan sebagaimana mandatUndangUndang Nomor 2 tahun 2012, oleh karenanya besaran gantikerugian tersebut batal demi hukum;Ganti kerugian dari Pelaksana
    Karena menjadi KetuaPelaksana Pengadaan tanah Jalur Kereta Api bandara SoekarnoHatta, tidak secara otomatis selaku kepala BPN melainkan atas dasarpenunjukkan atau surat kKeputusan baru;Oleh karenanya surat kuasa yang ditandatangai oleh kepala BPN KotaTangerang yang hanya mencantumkan jabatannya sebagai KepalaBPN tanpa mencantumkan sebagai Ketua Pelaksana PengadaanTanah Jalur Kereta Api Bandara SoekarnoHatta, untuk mewakilisebagai pihak Termohon dalam perkara a quo adalah tidak sah,karena sesungguhnya