danempat diatas, dimana Penggugat telah memohon kepada Tergugat untukdiberi tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan membuat SuratPernyataan dan jaminan Asuransi atas sisa pekerjaan yang belumdikerjakan, dimana atas permintaan dan janji Penggugat akanmenyelesaikan pekerjaannya, dilandasi itikad baik Tergugat dalam hal iniPejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Teknik Lapangan dan DireksiPekerjaan masih bersedia membantu Penggugat dalam menyiapkandokumen pengajuan pencairan dana kepada Dinas PPKAD

sertaidengan Provisional Hand Over (PHO), yaitu Sertifikat Serah TerimaPekerjaan, dimana PHO tersebut tidak turut diserahkan oleh Tergugatkepada Penggugat, karena pekerjaan belum selesai sesuai kontrak.Artinya Surat Pernyataan dan Rekomendasi yang tidak disertai PHOadalah Surat atau kertas yang tidak berharga terlebihlebin apabiladijadikan dasar permintaan pencairan dana ;Bahwa ternyata Penggugat dengan itikad buruknya menjadikan SuratPernyataan tersebut untuk mengajukan permintaan pencairan dana keDinas PPKAD

, yang dikemudian oleh Dinas PPKAD menolak pengajuanPenggugat karena tidak adanya PHO;Demikian juga Penggugat dalam perkara a quo menyalahgunakanitikad baik Tergugat dengan menjadikan surat pernyataan tersebutuntuk menuntut dan menggugat Tergugat ;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas telah jelas danterang bahwa Penggugat telah dilandasi itikad buruk dengan tujuanmencari keuntungan pribadi meskipun telah melakukan perbuatanwanprestasi terhadap Tergugat, Untuk itu sangat beralasan YangTerhormat

milyarddelapan ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;Surat Pernyataan dari Nurbaya, SE NIP ; 570015079 Jabatan : BendaharaSekretariat DPRD Kabupaten Buol Periode 20062007 tanggal 17 Mei2010 ;Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :950/1833/Bag.Keu tanggal 06November 2006 tentang Pemegang Kas Daerah pemerinta daerahKabupaten Buol tahun anggaran 2006 ;Surat Tanda Setoran Nomor :377/67/XI/2006 sejumlah Rp.218.295.000,Satu lembar buku kas penerimaan dan pengeluaran ;Dikembalikan kepada Dinas PPKAD

Dinas PPKAD ;sedangakan terhadap Barang Bukti lain berupa :12 Fotocopy Tanda Daftar Penerimaan Tunjangan Komunikasi IntensifPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buol tertangal 30 Desember2006 ;13 Fotocopy Surat Setoran Pajak NPWP : 003788585531000 senilaiRp.218.295.000, tertanggal 26 Juli 2010 ;14 Fotocopy Bukti Pemindahbukuan No.Pbk.001/11/WPJ.16/ KP.1003/2010tertanggal 15 November 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Hal. 11 dari 20 hal.

menyeret orang/oknum terhadap suatu Perbuatanyang jelas jelas bersifat Kolektif berdasarkan strutur dan/atauhirarkikepemerintahan Daerah Kabupaten Talaud, hal ini sangat menciderai Hukumyang ada di Indonesia karena seharusnya masih ada oknum oknum yangharus dijamah dan ditarik dalam perkara ini tapi tidak di sentuh sama sekallioleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Oknum oknum tersebut adalahBUPATI TALAUD SAAT ITU DR.ELLY ENGELBERT LASUT,ME, DENNY RTATUWO,SE,ME SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH JUGA KEPALADINAS PPKAD

UDANG, MBA.MM diruang kerjanya danyang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas PPKAD saksiDENNY TATUWO, SE.ME, Kabid Anggaran saksi AMOS LUMENTUT danPit. Kabag Hukum saksi DENNY LALEGIT, SH.MH. Kemudian terdakwa Ir.FRANS CH.

(tujuh ratus juta tiga ratusenam ribu rupiah) kemudian terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM=LS)Nomor :0148/SPMLS/BBKDPPKAD/X/09 tanggal 23 Oktober 2009 lalu saksiDEKI EDAH S.pd.M.Si membawa SPMLS beserta seluruh dokumenpenunjangnya ke Dinas PPKAD melalui saksi SPENER S.M IPU selaku KetuaBUD mengeluarkan SP2D Nomor :3209/SP2D/12051/09 tanggal 23 Oktober 2009sebesar Rp.700.316.000.

Setelah Dokumen SPP ditelitioleh PPKSKPD dan dinyatakan lengkap makaPengguna Anggaran menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) yang kemudian diajukan kepadaKepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerahyang diwakili oleh Kuasa Bendahara Umum Daerahuntuk diterbitkan SP2D. Setelah melaluiverifikasi maka SP2D diterbitkan.

Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 00115/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ V/ 2014, tanggal 04 Mei 2014 ; 25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;26. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;28.

Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;30. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/ PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ; 32.

Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0080/ SPM-LS/ PPKAD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2893/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;46. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0079/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2892/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;48.

Kolektif berdasarkan strutur dan/atauhirarkikepemerintahan Daerah Kabupaten Talaud, hal ini sangat menciderai HukumHalaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Mndyang ada di Indonesia karena seharusnya masih ada oknum oknum yangharus dijamah dan ditarik dalam perkara ini tapi tidak di sentuh sama sekalioleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Oknum oknum tersebut adalahBUPATI TALAUD SAAT ITU DR.ELLY ENGELBERT LASUT,ME, DENNY RTATUWO,SE,ME SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH JUGA KEPALADINAS PPKAD

SBD, selanjutnya SPP danSPM diajukan ke dinas PPKAD/keuangan untuk dilakukan verifikasi dandikeluarkan SP2D, kemudian uang langsung masuk ke rekening pihakketiga.

Dama Nunna membawa (SPP) dan SuratPerintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba BaratDaya; Setelah Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya memprosesmaka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitupembayaran langsung ke rekening Penyedia Barang/Jasa CV. DamaNunna berupa pembayaran utuh 30% dari nilai kontrak karena9 sebelum pengajuan Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna telahmembayar pajak; Penyedia Barang/JJasa CV.

yang mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten SumbaBarat Daya.

Kabupaten Sumba Barat Dayamaka bukan saksi selaku Bendahara yang mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten SumbaBarat Daya.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PPKAD DOMPU.
4.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. LURAH BALI.
5.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DOMPU.

PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq KEPALA DINAS PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) DOMPU, yang beralamat diJalan Beringin Nomor 1 Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;4. PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq LURAH BALI, yang beralamat diJalan Mujair, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5.

Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat,b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal 18 Oktober 2013,c. 1 (satu) lembarfotocopy SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum daerah Nomor 043/SPD/DISPORA/20.18/I-IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan

Barat.e. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013.f. 2 (dua) rangkap fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013tertanggal 18 Oktober 2013.g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,f. 1 (satu) exemplar Asli Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013 tertanggal 18Oktober 2013,g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,halaman 31 dari 62Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PNMnkh. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

SILASKAPISA, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat,Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal18 Oktober 2013, Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian (SPPTU)nomor: 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal18 Oktober 2013, dan Rencana Penggunaan Dana Nomor043/SPD/DISPORA/20.18/IV/2013 tanggal 18 Oktober 2013;Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan

1 (satu) lembarAsli Surat Pernyataan Pengajuaan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,f. 1 (satu) exemplar Asli Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013 tertanggal 18Oktober 2013,g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahunanggaran 2013 PPKAD

cukup maka diganti dengan pidana penjaraselama3 (tiga) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:a.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatanLiga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Papua Barat,1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

Sekretaris: Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Sekretaris: Sekretaris BAPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Sekretaris 2: Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Sekretaris 3: Kabid Anggaran Dinas PPKAD KabupatenTasikmalaya.

Yamin Imran;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/1040/VIII/2013 tanggal 27 Agustus2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan PPK Keg.Pemb/Peningk.Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Transdes) Ir. Muh.Yamin Imran;Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pid.Sus/201759)60)61)62)63)64)1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yangditandatangani oleh PPK Keg.Pemb.

Yamin Imran, BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV Tri Tunggal Konsul RayaAzmat Karim, S.T;1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan DokumenSPPLS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, S.E., selakupeneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/187/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013perinal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan

Fatahul Hayat;1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan DokumenSPPLS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, S.E., selakupeneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/190/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013perinal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh.

Samran, S.T;1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan DokumenSPPLS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, S.E., selakupeneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/184/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh.

Setelah Dokumen SPP ditelitioleh PPKSKPD dan dinyatakan lengkap maka Pengguna Anggaranmenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukankepada Kepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah yang diwakilioleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D. Setelahmelalui verifikasi maka SP2D diterbitkan.

SALINANPUTUSANNomor 32/Pdt.G/2017/PA.Lt2) (5 al a4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara ceraigugat antara :XXXXXXXXXXXXXXX inti Xxxxxxx, UMur 40 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan PNS Dinas PPKAD Lahat, tempat kediamandi Kapling Blok AA RT.010 RW. 003 No. 2 Kelurahan BandarJaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, SebagaiPenggugat;melawanXXXXXXX DIN XXxXxXxxXx

Tompo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan PNS pada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal diBungkeke, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah ipar pemohon I.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suamiisteri yang menikahpada tanggal 18 Juni 1996 di Lingkungan Paceko, Kelurahan Balang,Kecamatan Binamu, Kabupaten

HUMA, ST. untuk diajukan keDinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untukpencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisiksedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminansisa pelaksanaan dari Bank.Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir.RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana saksi Ir.RAINMALNUS I.

PekerjaanPengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);48 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1I/201049 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan BreakWater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);50 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor900/366/PPKAD

PekerjaanPengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);4348 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1I/201049 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan BreakWater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);50 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor900/366/PPKAD

ribulima ratus tiga puluh empat rupiah).Maka ada selisih lebihnRp. 167.683.144,(Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Enam Ratus Delapan Puluh TigaRibu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) akan menjadi keuntungan baginegara/daerah sehingga proyek pekerjaan tersebut tidak mengalami kerugiannegara.h Progres fisik pekerjaan hingga akhir kontrak adalah 89,052 % sesuai laporanbulan ke V (tanggal 130 desember 2010) dan realisasi keuangan 84 % (buktiterlampir) dan sisa 16% telah terpotong secara otomatis oleh PPKAD

Seluma;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Seluma;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Seluma;1 (satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang PengelolaanKeuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

KabupatenSeluma tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma; 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011; 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 4 April 2011; 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011; 17 (tujuh belas

) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011;1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku LembaranDaerah Kabupaten Seluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PUperihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatanHal. 63 dari 131 hal.

Seluma yang dikeluarkanDinas PPKAD Kab. Seluma yang ditujukan pada Rekening PT. PugukSakti Permai yang telah disepakati para pihak, kKesepakatan antara KPAdan PT. Puguk Sakti Permai, pembayaran dilakukan pada rekeningNomor 3030107002311 pada Bank Pembangunan Daerah BengkuluCabang Tais dan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Bengkuludengan Nomor Rekening 011501002072301;Rekening Nomor 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Taisatas nama pemiliki PT.

Nomor 15/DPUSLM/V/2011 dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 2 Mei 2011; 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 4 April 2011; 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 22 Maret 2011; 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kabupaten Seluma kepada KepalaDinas PPKAD

2010 tanggal 18Oktober 2010 kepada Walikota Salatiga sebesar Rp.650.000.000, (enamratus lima puluh juta rupiah), dimana surat tersebut tanpa dilampiri rencanapenggunaan dana hibah tersebut baik dari KONI Kota Salatiga maupunPSISa dan disetujui oleh PSISa untuk dicairkan sebagaimana disposisiWalikota Salatiga tanggal 27 Oktober 2010 ;Bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KotaSalatiga menerbitkan SPM Nomor 0042/PPKAD

daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Papua Barat, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatanTerdakwa dilakukan dengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja tidak langsung nomor1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD

,(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) nomor cek, CB 575270 yangditandatangani oleh Terdakwa SUYONO, S.Sos dan saksi HAMID KUMAN,SE., M.Si, Pencairan pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 35.600.000.000,(tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) nomor cek, CB 575271 yangditandatangani oleh Terdakwa SUYONO, S.Sos dan saksi HAMID KUMAN,SE., M.Si.Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku bendaharadinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Fakfak

sengajamenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara perbuatan Terdakwa dilakukan dengancaracara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja tidak langsung nomor1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD

Tergugat bertengkar karenaTergugat tidak perduli dengan keadaan rumah tangga bahkan tidakmengurus Penggugat pada saat Penggugat sakit dan lumpuh; Bahwa penyebab lain Penggugat dengan Tergugat bertengkarkarena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah uang,Tergugat sering mengaku tidak punya uang namun seringmenawarkan pinjaman kepada tetangga; Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk medamaikanPenggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;SAKSI 2 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PPKAD

AcengHermawan, dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui olehBendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan Kepala DPPKAD KotaBanjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.SPM932/202/LsHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 dari Kuasa BUD dengannomor 931/03327/LsHibah/BUD/1.20.5.2/201 tanggal 22 Juli 2014 di BankJabar Banten Cabang Banjar dengan jumlah yang dibayarkan sebsesarRp.55.000.000, ( lima puluh lima juta rupiah

GeisaNofazia, dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui olehBendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan Kepala DPPKAD KotaBanjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Hibah kepada Kelompok BinaKarya yang beralamat di Dusun Cipantaran Rt.18 Rw.04 Desa CibereumKecamatan Banjar sebesar Rp.20.000.000, ( Dua Puluh juta rupiah) yangditandatangani oleh Ketua Kelompok Sdr.

AcengHermawan, dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui oleh BendaharaPengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.AMd dan Kepala DPPKAD Kota Banjar selakuPPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.SPM932/202/LsHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 dari Kuasa BUD dengannomor 931/03327/LsHibah/BUD/1.20.5.2/201 tanggal 22 Juli 2014 di Bank JabarBanten Cabang Banjar dengan jumlah yang dibayarkan sebsesar Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah)

Nia Kaniawati, dibubuhi materai, stempel kelompok dengandiketahui oleh Bendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,HAAMd dan KepalaDPPKAD Kota Banjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.SPM932/149/LsHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 01 Juli 2014 dari Kuasa BUD dengannomor 931/02661/LsHibah/BUD/1.20.5.2/20 tanggal 01 Juli 2014 di Bank JabarBanten Cabang Banjar dengan jumlah yang dibayarkan sebsesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)

Yuyun Rahayu, dibubuhi materai, stempel kelompok dengandiketahui oleh Bendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.AAMd dan KepalaDPPKAD Kota Banjar selaku PPKD Drs.