kewenangannyasebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 174/PMK.06/2010, tentang Pejabat LelangKelas ;pihak Turut Terlawan III sebagai pihak ketiga pihak formil, dalam hal iniyang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaanpelelangan terkait (Lelang V Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Kamis,tanggal 28 No vember 2013, yang telah menerbitkan Risalah LelangNomor 1627/2013, tanggal 28 No vember 2013, dalam hal ini ), sebagaipihak pemberi Jasa PraLelang

ayat (3) dan Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 93/PMK.06/ 2010 yaitu:e Pasal 10 ayat (1):Penjual / Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barangsecara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelangsecara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaanlelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.e Pasal 10 ayat (3):Penjual / Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang

Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang.e Pasal 16 ayat (3):Penjual / Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumenpersyaratan lelang.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang BalaiLelang mengenai Jasa Pra Lelang adalah sebagai berikut:e Pasal 11:Balai Lelang dapat memberikan Jasa Pralelang

Eksekusi, termasuk lelang atas barang yang dikuasai negarae Pasal 12:1) Jasa Pralelang oleh Balai Lelang meliputi:a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barangyang akan dilelang;Hal 27 dari 84 halaman putusan perk No. 635/PDT/2015/PT.DKI28b. melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dandokumen barang yang akan dilelang;c. menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label, dan menyimpanbarang yang akan dilelang;d. menguji kualitas dan menilai harga barang

Tergugat Il tidak meneliti Dokumen mengenai aset yang dilelang sertamelakukan pengecekan terhadap objek lelang;39.40.41.42.43.44,Bahwa Tergugat II selaku pelaksana Lelang swasta tidak menelitikelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yangakan dilelang serta meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (b) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 176/Pmk.06/2010 tentang Balai Lelang,menyatakan, Jasa Pralelang oleh Balai Lelang termasuk

BahwaPeraturan Menteri Keuangan No. 176/ PMK. 06/ 2010Pasal 1 ayat 1: Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT)yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelangPasal 16: Kegiatan Usaha Balai Lelang meliputi kegiatan Jasa Pralelang dan JasaPascalelang untuk semua jenis lelang;5. Bahwa benar Tergugat III menerima Surat Perintah Kerja No.012/SK/LWOSAM/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 dari PT.

telah masuk dalam kategori kredit macet;Bahwa, maka berdasarkan UndangUndang hak tanggungan maka apabila Debiturcidera janji maka untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditur dilakukan penjualanlelang hak tanggungan di muka umum, sehingga pelaksanna lelang terhadap obyek aquo dalam perkara ini adalah telah benar dan berdasarkan hukum;Bahwa apabila memang Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik makasudah seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat I dan Tergugat IIsebelum proses pralelang

Fhoto copy dari aslinya Surat pemberitahuan lelang dari Tergugatll kepada Penggugat pada tanggal 7 Januari 2018, tanpa adanya surat pralelang dan tanpa adanya Fiat dari Pengadilan dan bertentangan denganYurisprudensi MA No. 3201/K/Pdt/1984 dan Peraturan Menteri KeuanganHalaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN TjkNo.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, diberi tanda P10;Menimbang bahwa terhadap alat bukti Surat tersebut setelah diteliti olehMajelis Hakim dan dicocokkan

Adanya permintaan perlawan kepada Terlawan II untuk membantu proses PraLelang terhadap Hak Tanggungan yang dikuasai Terlawan berdasarkan pedanjianperintah kerja ; 222 222 b. Adanya akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 20 tanggal 1292007 antara Pelawan dengan Terlawan ;c. Adanya akta Pedanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 21 tanggal 1292007 antara Pelawan dengan Terlawan ;d.

empat puluhempat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), bahwa hutang sebenarnyaPenggugat II sisa Rp22.925.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilanratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa hal tersebut membuktikan pelaksanaan lelang dimanipulatif olehTergugat ;Bahwa, baik Penggugat maupun Penggugat II sama sekali tidakdibertahukan sebelumnya adanya Lelang/Penjualan Barang Sitaan olehTergugat ;Bahwa proses Lelang/Penjualan Barang Sitaan atas objek sengketa a quobanyak mengandung kejanggalan sejak praLelang

mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyaiperusahaaan baik PT maupun CV; Bahwa, yang membuat saksi percaya dan tergerak memberikan uangkepada terdakwa adalah oleh karena terdakwa memnunjukkan gambarproyek an menjelaskan proyek tersebut dan terdakwa juga mengatakandapat tender dan sudah aman dan akan mendapat fee 20%;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Tsm Bahwa, kemudian saksi ketahui bahwa terdakwa tidak pernah menangtender dan ahirnya uang sejumlah Rp.30.000.000. tersebut adalah buat pralelang

Hanya beberapa bulan tertundadan bagian dari dampak Covid 19, Terlawan langsung memberitahukanlelang atas jaminan Pelawan pada Terlawan dengan mengabaikan syaratsyarat pralelang dan mengabaikan perintah Undangundang. Sementarabukti P2 diatas sampai dengan saat ini tidak pernah di jawab oleh Terlawan,hal ini tentunya pihak Terlawan telah mengangkangi perintah Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;3.

Bahwa mengingat Lelang Eksekusi Hak Tanggungan akandilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN II) pada hari Rabu, tanggal 25September 2019 melalui jasa pralelang PT.

Pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT ini dapat melibatkan BalaiLelang pada jasa pralelang;h. Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari:1. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit;2. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan & Akta PemberianHak Tanggungan;3. Salinan/fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebani haktanggungan;4. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapatberupa peringatanperingatan maupun pernyataan dariPimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur;5.

hanya di jual seharga Rp.119.000.000,= tidak lagi berfikir kemanadan di mana keluarga tereksekusi kemudian tinggal, mohon hal inidapatnya majelis Hakim berangkat dari HATI NURANI untukdipertimbangkan, karena Debitur saat ini sanggup untukmelaksanakan penyelesaian penebusan kepada Terlawan IV ;Bahwa, jika hal ini terus dibiyarkan dan Pengadilan tidak dengan tegasBahwa,membatalkan lelanglelang yang tidak berkeadilan dan KPKNL jugatidak tegas clan membiyarkan jika hanya prosedur yang terpenuhidalam pralelang

Balai Lelang Star, selaku pihak yang melaksanakan proses pralelang.4.2. Bahwa, berkaitan pemberian kredit kepada Debitur Ade Chandra bin H.Ahdi Jaenudin dan H. Ahdi Jaenudin bin Sarun (Para Penggugat/ParaPelawan), telah menandatangani akta notaril masingmasing :Perjanjian Kredit No. 210 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapanKasman Hadiwijaya, SH Notaris di Subang, dimana Ade Candra sebagaipihak Debitur, H.

Balai Lelang Star, selaku pihak yang melaksanakan proses pralelang tidak disertakan sebagai salah satu pihak dalam gugatan a quo.Menimbang, bahwa terhadap terhadap gugatan kurang pihak menurut Majelisadalah menjadi hak Penggugat sepenuhnya sepanjang ada perselisihan hukum denganpihak yang digugatnya, ada sesuatu yang dilanggar/dirugikan oleh orang lain, yangakan dibuktikan Penggugat dalam perkara pokok, maka eksepsi Tergugat/Terlawan tersebut, majelis kKesampingkan dan ditolak;Menimbang, bahwa dengan

hari, karena lelang atas barang jaminan Idan barang jaminan II berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 0234/2010 tanggal25 Nopember 2010 maupun rencana lelang atas barang jaminan III, barangjaminan IV, dan barang jaminan V di lain waktu adalah perbuatan yangbertentangan dan melawan hukum karena :e Debitur telah meninggal dunia pada saat perjanjian kredit masih berlangsung,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat(1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007, maka pralelang

SKPT dalam LelangEksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan sangatpenting adanya, karena termasuk prosedur PraLelang;Bahwa bagaimana mungkin lelang tersebut dipandang sah oleh JudexFacti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in litis, sedangkansesungguhnya tidak terdapat bukti adanya Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) ketika lelang tersebut terjadi, sebagaimanatidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan buktibukti perkara a quo;d.

secara hukum telah mengetahui melaluiinformasi dari Tergugat sebagai pihak yang memberikan perintah kerjabahwa alamat surat menyurat resmi Penggugat sebagai recht person yangtelah diperjanjian dalam Akta Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 18antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan padaposita gugatan angka 5 di atas adalah di Ruko Golden Boulevard Blok F111, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan;Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat IV yang hendak melakukan pralelang

Bahwa selain hal tersebut di atas ternyata rencana pelaksanaan pralelang oleh Tergugat IV serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat Vsecara yuridis telah dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atasbahwa disatu sisi Tergugat III yang dalam hal ini mewakili Tergugat dan Tergugat II, in concreto telah menyetujui surat permohonanPenggugat tertanggal 30 April 2014, akan tetapi disisi lain Tergugat IIItetap membiarkan Tergugat IV melakukan rencana kegiatan

pralelang dan membiarkan Tergugat V yang hendak melakukan lelangumum atas kekuasaan sendiri dan bahkan Tergugat V telahmenjadwalkan pelaksanaan lelang yang telah ditentukan olehTergugat V pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014;Bahwa pada saat gugatan a quo telah didaftarkan ke PengadilanNegeri Tangerang tanggal 3 Juni 2014, ternyata pada tanggal 20 Juni2014 Tergugat III mengajukan kembali surat permohonan lelangkepada Tergugat V dengan Nomor surat 0863/RMG/CCR/V1/2014tanggal 20 Juni 2014 dan terhadap

telah diubah dengan PMK No. 160/PMK.06/2013 tentangBalai Lelang bahwa kegiatan Balai Lelang meliputi kegiatan jasapralelang dan jasa pasca lelang untuk semua jenis lelang;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas nyata bahwaTergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan tersebut melalui lelangyang akan dilaksanakan dihadapan atau oleh Pejabat Lelang yangdalam hal ini Tergugat telah menunjuk PT Triagung Lumintu sebagaiBalai Lelang pelaksana Pralelang

dantidak mungkin pernah dapat batal demi hukum, karenaSurat Peringatan I, Il dan Ill a quo tidak bertentangandengan Pasal 1320 KUH Perdata atau aturan hukumdan perundangundangan yang berlaku;Bahwa sebagai upaya maksimal / terakhir dariTergugat untuk mengembalikan dan menyelamatkan uangperusahaan Tergugat /negara yang sudah lama tidak dibayar/dikembalikan oleh Penggugat, maka Penggugat mengirimkanSurat Pemberitahuan Pra Lelang No:03/COLLBAV/MIKRO/GRB/13 tanggal, 14 Mei 2013 dan Surat Pemberitahuan PraLelang

pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.11.Bahwa Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia menyebutkan:Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2020/PTMDNApabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untukmenjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannyasendir.12.Bahwa Oleh karena itu Terlawan mempunyai hak eksekutorial dan dapatmelaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya secara lelangterbuka melalui jasa pralelang

TERGUGAT I1 Bahwa, TERGUGAT II adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa PraLelang, dimana Tergugat II berperan penting dalam terjadinya pelelangan tersebut;Halaman 5 PUTUSAN NOMOR : 86/Pdt.G/2012/PN.JBI2 Bahwa, TERGUGAT II adalah yang mengurus seluruh perijinan,penjadwalan Lelang di KPKNL, termasuk yang mengurus mengenai SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yangmerupakan salah satu syarat administrasi dalam pelelangan, dan juga yangmengumumkan atau mengiklankan

JBIoleh Tergugat I tidak ada istilah perijinan dan perluTergugat IIsampaikan bahwa Tergugat II adalah hanya sebatas sebagai Jasa PraLelang sesuai dengan Surat Perintah Kerja No BNISy / RRM / 487,Tanggal 01 Oktober 2012, sedangkan yang berwenang menentukan/atau menetapkan penjadwalan lelang dan melaksanakan lelangeksekusi terhadap jaminan adalah Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang(KPKNL) JambiBahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) adalah syarat admimstrasidalam Pelaksanaan Lelang