Terbanding dengan SPK Nomor 602/382/BMO5/IV/SO1.03.01.01/2017.Bahwa fakta adanya SPK Nomor 602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017memiliki peristiwa hukumnya sendiri yaitu berupa Perjanjian Nomor602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 antara DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

Pembanding & turut Terbanding).Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

Cipta Usahayang diperoleh berdasarkan Perjanjian Nomor 602/382/BMO5/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 antara Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. CiptaUsaha.Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor 602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017tanggal 5 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV.

Cipta Usaha, yang secara formal perjanjian tersebut tidak memilikihubungan hukum dengan Penggugat dan/atau dengan para Tergugat.Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

) Kabupaten Purbalingga dengan CV.Cipta Usaha; Gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum sebagai Tergugat, denganalasan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) KabupatenPurbalingga dan/atau CV.

Mawardin MP SiregarMelawan1.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR R. I.2.Walikota Depok3.Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari4.Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK6.Mawardin

., & Partnersyang bertempat tinggal di OGIE PLAZA Blok A/07 Jalan Raya SiliwangiNomor 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/MAN/XII/2016 tertanggal 14Desember 2016, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Depok dibawah Nomor 1503/SK/2017/PN.Dpk, yangselanjutnya diSeDUt SCDAQGAL......... eee cece cece ee eeeee ener eeeteeeeneee PONQQgu gat;Lawan:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia(PUPR R.

Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR R. I.) beralamat di Jalan Cilandak No. 45,Jakarta Selatan (12110).

Fotokopi Eksepsi Kompetensi Absolut Tim Pembebasan Tanah (TPT)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R.1.) diberitanda P 8;9. Fotokopi Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Perdata No.01/PDT.G/2016/PN.

NATALIS YOGOBI, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq BUPATIKABUPATEN JAYAWIJAYA cq KEPALA DINASPUPR KABUPATEN JAYAWIJAYA

Pakenjeng) TA 2023, yang isinya terdiri dari :

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PUPR c.q. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN PUPR c.q. AGUNG SAPTO BAWONO, S.T., Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIMANGGIS-CIBITUNG II, DKK

)Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang TunaiUntuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut PERMEN PUPR);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 PERMEN PUPR, terdapat beberapa istilah yangrelevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Penggantiadalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan

Uang Santunan Untuk PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKEPMEN PUPR);Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebutdi atas sebagaimana diatur dalam PERMEN PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidaktercantum dalam KEPMEN PUPR maka ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihakyang berkeberatan dengan menghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukandimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian

;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkenadampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumahpengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkanPembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Diktum Kedua, diberikan kepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uangtunai untuk rumah pengganti atau uang santunan;Huruf B: Dalam

berdasarkan isi dari KEPMEN PUPR di atas, Hakimberpendapat apabila Tarsah/Tarmini (Penggugat I) yang merupakan anak dari (Alm)Sukatma dan merupakan pengganti dari Kepala Keluarga (AlmSukatma).

Kedudukan antara Tarsah/Tarmini sebagai ahli waris dari (Alm)Sukatma dengan Adma (sebagai suami) haruslah dipandang secara terpisah dan dihitungsecara tersendiri sesuai dengan aturan dari PERMEN PUPR dan KEPMEN PUPR di atas,sehingga dengan demikian Hakim berpendapat apabila Penggugat I berhak untukmendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti sesuai dengan PERMEN PUPR danKEPMEN PUPR;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati danmemeriksa alat bukti dari kedua belah pihak

Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
M. Ali Usman

>8/PDT/G/2012/PN.PLW , Perkara Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2813 K/PDT/2013 atas Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt/G/2012/ Pn.Plw,dan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2816 K/PDT/2013 atas Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt/G/2012/Pn.Plw, tertanggal 19 Juli 2013 selambat-lambatnya sejak putusan ini di ucapkan dengan dianggarkan dalam mata anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada DPA-SKPD DINAS PUPR

DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)

DINAS PEKERJAAN UMUMdan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (PUPR KAB.PELALAWAN), beralamat di Komplek. Bhakti Praja Pangkalan KerinciPelalawan Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. SyaifulBahri,S.H,Kepala Bagian Hukum ~~ Sekretariat Daerah KabupatenPelalawan,Hendri, S.H., M.H., Kasubbag Bantuan Hukum, Bagian HukumSetda.

HARRIS, Bertindak untuk dan atas nana PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN PELALAWAN DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAANRUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)DINAS CIPTA KARYA, Jabatan : BUPATI PELALAWAN, berkedudukan diKomplek Perkantoran Bupati Pelalawan, Jalan Said Hasyim, PangkalanKerinci Kab.

Agung RepublikIndonesia, akan tetapi hingga saat ini belum juga direalisasikan kepadaPenggugat pada mata anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawanpada DPASKPD Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan tanpa alasan yang jelas.

FAHRAN REDWANMT, Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUPR KabupatenPelalawan melalui Kuasa Hukum ZULKHAIRI, SH & Associates tertanggal19 Juli 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juni2013 Nomor : 39/Pdt/2012/PT.R, yang telah diberitahukan kepadaZULKHAIRI, SH,MH, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai serta diberitanda PIII.2;8.

Usulan penggugatcukup dilaksanakan oleh KPA, PPK, Kabag.Keuangan dan BendaharaSKPD/OPD PUPR Kab.

oleh Menteri PUPR yaitu PT.

PUPR RI atas nama LILI RETNO yangmenjabat sejak tahun 2019.

PUPR yang juga anggota timpenelaah terhadap usulan rencana penetapan pemenang pengadaan) diJakarta agar PT.

Kementerian PUPR yang juga anggota timpenelaah terhadap usulan rencana penetapan pemenang pengadaan) diJakarta agar PT.

PSTKementerian PUPR tahun anggaran 2016.

dimintauntuk melampirkan rekap usulan kegiatan hasil kunker RAPBN TA 2016Kementerian PUPR dari Biro perencanaan Anggaran dan Kerjasama LuarNegeri Sekjen Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga PUPR, apabila tidakHalaman 93 dari 465 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.

PST dengan Komisi V DPRRI, Kementerian PUPR. 132. 1 (satu) bundel salinan dokumen Usulan Hasil Kunker RAPBN TA2016, Kementerian PUPR. 133. 1 (satu) bundel print out Usulan ke Ditjen Bina Marga, KementerianPUPR. 134. 1 (satu) bundel print out Hasil Evaluasi Usulan dari Ditjen BinaMarga, Kementerian PUPR. 135. 1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR. 136. 1 (satu) bundel print out Alokasi Anggaran dan Target SasaranOuput APBN TA 2016, Kementerian

PUPR. 137. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Registration Card Hotel MarcopoloJakarta Room 334 a.n.

.132. 1 (satu) bundel salinan dokumen Usulan Hasil Kunker RAPBNTA 2016, Kementerian PUPR.133. 1 (satu) bundel print out Usulan ke Ditjen Bina Marga,Kementerian PUPR.134. 1 (satu) bundel print out Hasil Evaluasi Usulan dari Ditjen BinaMarga, Kementerian PUPR.135. 1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.136. 1 (satu) bundel print out Alokasi Anggaran dan Target SasaranOuput APBN TA 2016, Kementerian PUPR.137. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Registration

YOSETIA PERSADA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 10/PEMBANDING 5 ; 6. HERMONAIDI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASNDinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggaldi RT. 004, Kelurahan Danau Nibung, Kecamatan KotaMukomuko, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 11/ PEMBANDING 6 ;7.

IDHAMSYAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASNDinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggaldi RT. 003, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan KotaMukomuko, Kabupaten Mukomuk, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 13/PEMBANDING 7 =;8. BERTI HADINATA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MantanASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempattinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan KotaMukomuko,Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebutPutusan Nomor 32/B/2020/PTTUNMDN.

NOFI RIZAL EKA PUTRA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di RT. O02 Kelurahan Koto Jaya,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomukosselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 15/PEMBANDING 9 ; Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat9 tersebut masingmasing memberikan kuasa denganSurat Kuasa terpisah kepada i ;1. SUSTIMAWATI, S.H., M.H.

IZWANDI HUSAINI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung, RT. 004,Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko,Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT 7/ TURUT TERBANDING :: 4. BM.

DENNY ABDUL RAHMAN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan Bandar Ratu,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT 12/ TURUTTERBANDING ABDUL HADI, berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR KabupatenMukomuko, bertempat tinggal di RT. 003, KelurahanBandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, KabupatenMukomuko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT16/ TURUT TERBANDING ; 8.

tanggal 30September 2014, serta JULIA PRASETYARINI Alias UWI (yang masingmasingpenuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Nopember2015, hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 dan hari Kamis tanggai 7 Januari 2016atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengantahun 2016, bertempat di Restoran Meradelima Jalan Adityawarman Nomor 47Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Gedung Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR

Pst.Kepala BPJN IX Kementerian PUPR RI.

Pst.KUSBIMANTO selaku Kepala Bagian Administrasi Penganggaran BiroPerencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretaris Jenderal(Setien) Kementerian PUPR RI dan memperoleh penjelasan bahwa usulan"program aspirasi" milik DAMAYANTI WISNU PUTRANTI telah disetujui olehKementerian PUPR RI dan Pimpinan Komisi V DPR RI.

Setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan JULIAPRASETYARINI Alias UWI dipercaya oleh DAMAYANTI WISNU PUTRANTIuntuk ikut mendampingi dalam kegiatannya selaku anggota DPR RI; Pada awal bulan Agustus 2015 ketika DAMAYANTI WISNU PUTRANTIbersama dengan beberapa anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungankerja ke Provinsi Maluku berkenalan dengan AMRAN HI MUSTARY selakuKepala BPJN IX Kementerian PUPR RI.

FARY DJEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;477.2 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;477.3 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;477.4 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat post

Transaksi 4000091, Tanggal Transaksi 4 September 2018, Nomor BRIVA 888201812010015, Nama Customer Rek KPK - Perkara Lampung Selatan, Jumlah Tagihan IDR 11,000,000.00 dengan tulisan tangan "Gunawan PUPR LAMSEL dan uang sebesar Rp.11.000.000,00 yang telah disetorkan berdasarkan Voucher tersebut288 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI, tanggal 13 September 2018, SETOR TUNAI 8844201812010015 Rek KPK - Perkara Lampung Selatan IDR 30.000.000,00, Penyetor: MUHSMMAD SAYFUDIN, KTP No. 11801071507850007

PJJ-BM.1/APBD/DPUPR-LS/2018 tanggal 21 Juni 2018 dengan penyedia jasa PT Gading Putra Lampung19 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 14/KTR/PJJ-BM.1/APBD/DPUPR-LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan penyedia jasa CV Wira Bumi Perkasa20 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 13/KTR/PJJ-BM.1/APBD/DPUPR-LS/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan penyedia jasa CV Langit Biru21 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 27/KTR/PJJ-BM.1/APBD/PUPR-LS

Keputusan tersebut.79 7 (tujuh) lembar copi legalisir Daftar Paket Konstruksi, Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2016 Kab Lampung Selatan80 16 (enam belas) lembar copi legalisir Daftar Paket Konstruksi, Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2017 Kab Lampung Selatan81 18 (delapan belas) lembar Asli Laporan Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 (sampai dengan Triwulan III/1 Agustus 2018) OPD Dinas PUPR

Terkait Proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan TA2017.

pengadaan di Dinas PUPR, saksi bukananggota Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan.

Tahun 2017 atasan saksi yaituSYAHRONI selaku Kabid Bina Program sekarang menjadi KabidPengairan Dinas PUPR; Bahwa Saksi mengetahui adanya pengaturan pengadaan atau lelang diDinas PUPR.

dan Pengelolaanlrigasi pada Bidang Pengairan Dinjas PUPR.

Bahwa saksi sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sudah dapat pekerjaan diDinas PUPR Lampung Selatan. Bahwa saksi dapat pekerjaan dari SYAHRONI pertama kali tahun 2016,pada waktu itu SYAHRONI bagian keuangan di Dinas PUPR, awalnyatidak sengaja menemani RISKI bermain di tempat SYAHRONI bahwakemudian cerita bekerja di PUPR Lampung Selatan.

ST Bin KAMISMAN selaku PEJABATPENGADAAN, PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) danPetugas Admin Sirup pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas PUPR Kab.

SUCI BARU, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakanoleh pihak Dinas PUPR Kab.

Ir.ALI HASMI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Simeulu dan Saksi tiak bisamemperlihnatkan terhadap Dokumen Penyusunan KAK tersebutdikarenakan Dinas PUPR Kab.

Suci baru dipinjam oleh saudara Mumun yang merupakanPNS PUPR Kab.

MUTIAANANDA;Bahwa namanama pihak dinas PUPR Kab.

Penggugat:
GCW (Gorontalo Corruption Watch)
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Dinas PUPR Kota Gorontalo