Bahwa merujuk pada ketentuan LampiranPERMEN PUPR No.14/2020 Bab Umum Butir C Jo.

Permen PUPR 14/2020 menyatakan:a. Pasal 10 Perpres 17/2019Pasal 10(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:a.

Bahwa tahapan tender paket pekerjaan PembangunanJalan MeraukeMappi perpedoman pada Perpres 17/2029 Jo.Permen PUPR 14/2020, Pasal 62 Permen PUPR 14/2020menyatakan:(1) Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung JasaKonstruksi melalui Penyedia dilaksanakan oleh PejabatPengadaan.(2) Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung JasaKonstruksi melalui Penyedia sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a.

Pasal 105 ayat (1) dan Pasal106 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 jo.

Namun, dengan memperhatikan Permen PUPR Nomor 14Tahun 2020 Bab Umum Butir C Jo.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOL-PASURUAN DANGEMPOL-PANDAAN KEMENTERIAN PUPR,

., Kepala Sub SeksiPemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah,kesemuanya berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 64,Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Januari 2018;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOLPASURUAN DANGEMPOLPANDAAN KEMENTERIAN PUPR, selakupihak yang memerlukan tanah yang berkedudukan diJalan Sultan Agung Nomor 22, Kota Pasuruan, JawaHalaman 1 dari 7 hal. Put.

.;: 196307301989032002;: Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro HukumKementerian PUPR;: Dewa Aji Ariwanto, S.Sos., M.S.E., M.A.;: 198102052006041002;: Kepala Bagian Administrasi Pengelolaan danPerencanaan Pegawai, Biro Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PUPR;: Lia Maulida, S.H., M.Si.;: 196209051987022001;: Analis Kepegawaian Madya, BPSDM selakuKoordinator Layanan Hukum dan Reformasi BirokrasiBPSDM, Kementerian PUPR;: Respanti Yuwono, S.I.P., M.A.;: 198003132006041005;: Analis Kebijakan

Ahli Madya Biro Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PUPR;: Budi Tiarsa, S.I.P.;: 198402252008011004;: Analis Kepegawaian Ahli Muda Bagian AdministrasiPengelolaan dan Perencanaan Pegawai, BiroKepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana,Kementerian PUPR;: Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.;: 198301082008012014;Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.Jabatan : Perancang Peraturan PerundangUndangan AhliMuda, Biro Hukum, Kementerian PUPR;7.Nama : Rentha Natallia Perdede, S.H.,

Seleksi Administrasiberdasarkan Verifikasi Ulang pada Masa Sanggah PengadaanCPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional JenjangKeahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.21 Januari, 4 Februari, 11 Februari 2020 TERGUGATmengeluarkan Pengumuman Nomor : KP.01.03.Mn/151 tentangJadwal, Lokasi, dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi KompetensiDasar Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk JabatanFungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Tahun 2019Lokasi Jayapura dan Banjarmasin; Pengumuman Nomor:Halaman

mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/560 tentang Hasil Seleksi KompetensiDasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahliandan Keterampilan Tahun 2019.

untukD3 Formasi Teknik Jalan Jembatan Terampil dengan latar belakangPendidikan D3 Teknik Sipil;Bahwa pada saat pelaksanaan tes seleksi CPNS di Kementerian PUPR,saksi telan melaksanakan seluruh rangkaian ujian dari SKD sampaidengan SKB dan psikotes;Bahwa hasil ujian psikotes tidak diumumkan secara langsung,melainkan diumumkan bersama dengan hasil pengumuman=akhirseleksi CPNS PUPR;Bahwa saksi adalah peserta CPNS PUPR yang mengikuti ujian diJakarta secara daring;Bahwa pada saat pelaksanaan tes psikotes

PSTKementerian PUPR tahun anggaran 2016.

dimintauntuk melampirkan rekap usulan kegiatan hasil kunker RAPBN TA 2016Kementerian PUPR dari Biro perencanaan Anggaran dan Kerjasama LuarNegeri Sekjen Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga PUPR, apabila tidakHalaman 93 dari 465 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.

PST dengan Komisi V DPRRI, Kementerian PUPR. 132. 1 (satu) bundel salinan dokumen Usulan Hasil Kunker RAPBN TA2016, Kementerian PUPR. 133. 1 (satu) bundel print out Usulan ke Ditjen Bina Marga, KementerianPUPR. 134. 1 (satu) bundel print out Hasil Evaluasi Usulan dari Ditjen BinaMarga, Kementerian PUPR. 135. 1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR. 136. 1 (satu) bundel print out Alokasi Anggaran dan Target SasaranOuput APBN TA 2016, Kementerian

PUPR. 137. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Registration Card Hotel MarcopoloJakarta Room 334 a.n.

.132. 1 (satu) bundel salinan dokumen Usulan Hasil Kunker RAPBNTA 2016, Kementerian PUPR.133. 1 (satu) bundel print out Usulan ke Ditjen Bina Marga,Kementerian PUPR.134. 1 (satu) bundel print out Hasil Evaluasi Usulan dari Ditjen BinaMarga, Kementerian PUPR.135. 1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.136. 1 (satu) bundel print out Alokasi Anggaran dan Target SasaranOuput APBN TA 2016, Kementerian PUPR.137. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Registration

Terbanding dengan SPK Nomor 602/382/BMO5/IV/SO1.03.01.01/2017.Bahwa fakta adanya SPK Nomor 602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017memiliki peristiwa hukumnya sendiri yaitu berupa Perjanjian Nomor602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 antara DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

Pembanding & turut Terbanding).Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

Cipta Usahayang diperoleh berdasarkan Perjanjian Nomor 602/382/BMO5/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 antara Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. CiptaUsaha.Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor 602/382/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017tanggal 5 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV.

Cipta Usaha, yang secara formal perjanjian tersebut tidak memilikihubungan hukum dengan Penggugat dan/atau dengan para Tergugat.Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalinggadengan CV.

) Kabupaten Purbalingga dengan CV.Cipta Usaha; Gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum sebagai Tergugat, denganalasan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) KabupatenPurbalingga dan/atau CV.

Paramount Enterprise International
Turut Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Simpang Tiga (Doka 2019) Nomor : 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM- PUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Tachi Mita Nomor : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 31 Oktober 2017;

I Dinas PUPR Aceh Nomor : 02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh TA 2018 (An. Kurniawan, ST. M.Si sebagai PPTK-3 UPTD I wilayah Kab.

Simpang Tiga (Tahap I) Nomor Kontrak : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 12 Juni 2017;

Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status : 30 Oktober 2018;

Mawardin MP SiregarMelawan1.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR R. I.2.Walikota Depok3.Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari4.Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK6.Mawardin

., & Partnersyang bertempat tinggal di OGIE PLAZA Blok A/07 Jalan Raya SiliwangiNomor 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/MAN/XII/2016 tertanggal 14Desember 2016, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Depok dibawah Nomor 1503/SK/2017/PN.Dpk, yangselanjutnya diSeDUt SCDAQGAL......... eee cece cece ee eeeee ener eeeteeeeneee PONQQgu gat;Lawan:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia(PUPR R.

Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPR R. I.) beralamat di Jalan Cilandak No. 45,Jakarta Selatan (12110).

Fotokopi Eksepsi Kompetensi Absolut Tim Pembebasan Tanah (TPT)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R.1.) diberitanda P 8;9. Fotokopi Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Perdata No.01/PDT.G/2016/PN.

NATALIS YOGOBI, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq BUPATIKABUPATEN JAYAWIJAYA cq KEPALA DINASPUPR KABUPATEN JAYAWIJAYA

Darlin Sagala sebagai PLT KadisPUPR merangkap Pengguna Anggaran).= Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bernard Jonly Siagian, STberdasarkan SK Kadis PUPR Kab. Tobasa No : 600/223/PUPR/2017 tanggal1 Februari 2017.

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Anto C Sipahutar,dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No. 600/690/PUPR/2017 tanggal 2Mei 2017.Selaku Pengawas Lapangan yaitu : Ananda Pratama Tampubolon, Amd,Hendry Sirait, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.*Selaku bendahara Dinas/Pengeluaran yaitu. Wandy Briston Haro,berdasarkan SK Bupati No : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.

Kabupaten Tobasa Nomor : 600/223/PUPR/2017 tanggal01Februari 2017 bersamasama dengan saksi FERNANDO HUTAPEA sebagaiDirektur PT.

Darlin Sagalasebagai PLT Kadis PUPR merangkap Pengguna Anggaran). Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu. Bernard JonlySiagian, ST berdasarkan SK Kadis PUPR Kab. Tobasa No600/223/PUPR/2017 tanggal 1 Februari 2017. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Anto CSipahutar, dasar penetapan yaitu SK Kadis PUPR No.600/690/PUPR/2017 tanggal 2 Mei 2017.

Pencairan Dana tanggal 21Juni 2017 No.SPM : 079/SPMLS/PUPR/2017 tanggal 21 Juni 2017SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesarRp.786.147.963,, kepada PT.

)Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang TunaiUntuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut PERMEN PUPR);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 PERMEN PUPR, terdapat beberapa istilah yangrelevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Penggantiadalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan

Uang Santunan Untuk PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKEPMEN PUPR);Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebutdi atas sebagaimana diatur dalam PERMEN PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidaktercantum dalam KEPMEN PUPR maka ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihakyang berkeberatan dengan menghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukandimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian

;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkenadampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumahpengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkanPembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Diktum Kedua, diberikan kepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uangtunai untuk rumah pengganti atau uang santunan;Huruf B: Dalam

berdasarkan isi dari KEPMEN PUPR di atas, Hakimberpendapat apabila Tarsah/Tarmini (Penggugat I) yang merupakan anak dari (Alm)Sukatma dan merupakan pengganti dari Kepala Keluarga (AlmSukatma).

Kedudukan antara Tarsah/Tarmini sebagai ahli waris dari (Alm)Sukatma dengan Adma (sebagai suami) haruslah dipandang secara terpisah dan dihitungsecara tersendiri sesuai dengan aturan dari PERMEN PUPR dan KEPMEN PUPR di atas,sehingga dengan demikian Hakim berpendapat apabila Penggugat I berhak untukmendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti sesuai dengan PERMEN PUPR danKEPMEN PUPR;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati danmemeriksa alat bukti dari kedua belah pihak

Simpang Tiga (Doka 2019) Nomor : 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM- PUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Tachi Mita Nomor : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 31 Oktober 2017;

I Dinas PUPR Aceh Nomor : 02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh TA 2018 (An. Kurniawan, ST. M.Si sebagai PPTK-3 UPTD I wilayah Kab.

Simpang Tiga (Tahap I) Nomor Kontrak : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 12 Juni 2017;

Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status : 30 Oktober 2018;

Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
M. Ali Usman

>8/PDT/G/2012/PN.PLW , Perkara Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2813 K/PDT/2013 atas Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt/G/2012/ Pn.Plw,dan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2816 K/PDT/2013 atas Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt/G/2012/Pn.Plw, tertanggal 19 Juli 2013 selambat-lambatnya sejak putusan ini di ucapkan dengan dianggarkan dalam mata anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada DPA-SKPD DINAS PUPR

DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)

DINAS PEKERJAAN UMUMdan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (PUPR KAB.PELALAWAN), beralamat di Komplek. Bhakti Praja Pangkalan KerinciPelalawan Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. SyaifulBahri,S.H,Kepala Bagian Hukum ~~ Sekretariat Daerah KabupatenPelalawan,Hendri, S.H., M.H., Kasubbag Bantuan Hukum, Bagian HukumSetda.

HARRIS, Bertindak untuk dan atas nana PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN PELALAWAN DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAANRUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)DINAS CIPTA KARYA, Jabatan : BUPATI PELALAWAN, berkedudukan diKomplek Perkantoran Bupati Pelalawan, Jalan Said Hasyim, PangkalanKerinci Kab.

Agung RepublikIndonesia, akan tetapi hingga saat ini belum juga direalisasikan kepadaPenggugat pada mata anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawanpada DPASKPD Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan tanpa alasan yang jelas.

FAHRAN REDWANMT, Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUPR KabupatenPelalawan melalui Kuasa Hukum ZULKHAIRI, SH & Associates tertanggal19 Juli 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juni2013 Nomor : 39/Pdt/2012/PT.R, yang telah diberitahukan kepadaZULKHAIRI, SH,MH, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai serta diberitanda PIII.2;8.

Usulan penggugatcukup dilaksanakan oleh KPA, PPK, Kabag.Keuangan dan BendaharaSKPD/OPD PUPR Kab.

tanggal 30September 2014, serta JULIA PRASETYARINI Alias UWI (yang masingmasingpenuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Nopember2015, hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 dan hari Kamis tanggai 7 Januari 2016atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengantahun 2016, bertempat di Restoran Meradelima Jalan Adityawarman Nomor 47Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Gedung Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR

Pst.Kepala BPJN IX Kementerian PUPR RI.

Pst.KUSBIMANTO selaku Kepala Bagian Administrasi Penganggaran BiroPerencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretaris Jenderal(Setien) Kementerian PUPR RI dan memperoleh penjelasan bahwa usulan"program aspirasi" milik DAMAYANTI WISNU PUTRANTI telah disetujui olehKementerian PUPR RI dan Pimpinan Komisi V DPR RI.

Setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan JULIAPRASETYARINI Alias UWI dipercaya oleh DAMAYANTI WISNU PUTRANTIuntuk ikut mendampingi dalam kegiatannya selaku anggota DPR RI; Pada awal bulan Agustus 2015 ketika DAMAYANTI WISNU PUTRANTIbersama dengan beberapa anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungankerja ke Provinsi Maluku berkenalan dengan AMRAN HI MUSTARY selakuKepala BPJN IX Kementerian PUPR RI.

FARY DJEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;477.2 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;477.3 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;477.4 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat post

ST Bin KAMISMAN selaku PEJABATPENGADAAN, PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) danPetugas Admin Sirup pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas PUPR Kab.

SUCI BARU, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakanoleh pihak Dinas PUPR Kab.

Ir.ALI HASMI selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Simeulu dan Saksi tiak bisamemperlihnatkan terhadap Dokumen Penyusunan KAK tersebutdikarenakan Dinas PUPR Kab.

Suci baru dipinjam oleh saudara Mumun yang merupakanPNS PUPR Kab.

MUTIAANANDA;Bahwa namanama pihak dinas PUPR Kab.

YOSETIA PERSADA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 10/PEMBANDING 5 ; 6. HERMONAIDI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASNDinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggaldi RT. 004, Kelurahan Danau Nibung, Kecamatan KotaMukomuko, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 11/ PEMBANDING 6 ;7.

IDHAMSYAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan ASNDinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggaldi RT. 003, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan KotaMukomuko, Kabupaten Mukomuk, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 13/PEMBANDING 7 =;8. BERTI HADINATA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MantanASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, bertempattinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan KotaMukomuko,Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebutPutusan Nomor 32/B/2020/PTTUNMDN.

NOFI RIZAL EKA PUTRA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di RT. O02 Kelurahan Koto Jaya,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomukosselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 15/PEMBANDING 9 ; Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat9 tersebut masingmasing memberikan kuasa denganSurat Kuasa terpisah kepada i ;1. SUSTIMAWATI, S.H., M.H.

IZWANDI HUSAINI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung, RT. 004,Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko,Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT 7/ TURUT TERBANDING :: 4. BM.

DENNY ABDUL RAHMAN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di RT. 002, Kelurahan Bandar Ratu,Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT 12/ TURUTTERBANDING ABDUL HADI, berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR KabupatenMukomuko, bertempat tinggal di RT. 003, KelurahanBandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, KabupatenMukomuko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT16/ TURUT TERBANDING ; 8.

KabupatenMajene, sehingga pada tanggal 3 September 2018 dilakukan PemutusanKontrak oleh Kepala Dinas PUPR Prov.

Samarinda Perkasa Abadi Nomor600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;1 (Sau) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul BarNomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. SamarindaPerkasa Abadi;2 (dua) lembar foto copy Surat DInas PUPR Prov.

Wilayah Penjualan V (WIKA Beton)
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) cq. BALAI LITBANG SABO PUPR YOGYAKARTA
3.BANK BJB ATAU BANK JAWA BARAT CABANG TAMANSARI