;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

oleh ABU RARA pada hari Merekas Tanggal 10 Oktober2019 sekitar pukul 14.28 Wib, yang Terdakwa menshare melalui HPmilik Terdakwa LENOVO warna putih dengan tujuan untukmemberitahukan kepada umahat dan ikhwan lainnya yang merupakankelompok Anshor Daulah bahwa ABU RARA telah melakukan aksi jihaddengan melakukan amaliah kepada Thoghut yaitu PAK WIRANTO.Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi

Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBBNo. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang organisasi Teroris.Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftarterduga teroris dan organisasi teroris domestik No.DTTOT/2723/X1/2014 tanggal 20 November 2014 yang menetapkanISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara

oleh ABU RARA pada hari Merekas Tanggal 10 Oktober 2019sekitar pukul 14.28 Wib, yang Terdakwa menshare melalui HP milikTerdakwa LENOVO warna putin dengan tujuan untuk memberitahukankepada umahat dan ikhwan lainnya yang merupakan kelompok AnshorDaulah bahwa ABU RARA telah melakukan aksi jihad dengan melakukanamaliah kepada Thoghut yaitu PAK WIRANTO.Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

No. 574/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timtelah disampaikan ucapan terima kasih secara terobuka oleh Ahrar Sham.Ahrar Sham menerima bantuan persenjataan dari Turki, sebagaimanapengakuan lembaga intelijen Jerman.Bahwa Organisasi Jihadist ISIS dan JAN telah dikategorikan sebagaiorganisasi teroris oleh DK PBB melalui Resolusinya Nomor 2170 (2014).Selanjutnya melalui Resolusi Nomor 2199 (2015) tanggal 12 Februari 2015yang juga meminta semua negara dan pihak untuk tidak memberikanbantuan persenjataan, keuangan,

Organisasi ini merupakan hasil rebranding dari JANguna menghindarkan diri dari cap organisasi teroris sebagaimana disebutdalam Resolusi DK PBB Nomor 2170 (2014). Hal ini dilakukan sesuai dengansaran pihak AS namun tampaknya kurang berhasil karena adanya reservasidari Rusia dan beberapa negara anggota PBB lainnya.

Terorisme,yang menyangkut definisi, pendanaan, jenis senjata yang digunakan, jumlahminimal pelaku yang dapat dituduh melakukan tindak pidana terorisme, jenisjenis tindakan terorisme serta ancaman hukuman 1020 tahun penjara pluskerja berat hingga hukuman mati, jikalau terdapat korban nyawa atastindakan tersebut.Bahwa ini semua negara anggota PBB (termasuk Indonesia) memilikikewajiban hukum untuk memberantas semua bentuk ancaman terorismeyang dilakukan oleh ISIS/ISIL dan Jabatul Nushra.Bahwa melalui Resolusi

Selanjutnya melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor2170/2014 dan diperkuat dengan Resolusi Nomor 2199/2015, semua negaraanggota PBB wajib melakukan tindakan hukum terhadap semua individuyang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahanterhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS.Bahwa dengan Keppres nomor 19 tahun 2012 Tentang Tindak PidanaTerrorisme tersebut, maka ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish AlIslam danBrigade ArRahman termasuk dalam kategori organisasi terrorist

;Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 31/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan

Sanksi pidana yang dapat dijatunkan kepada anak pelaku tindak pidanapada dasamya tetap harus mengacu pada prinsipprinsip yangdikemukakan dalam Standard Minimum Rules for The Administration ofJuvenile Justice dan Convention on The Child of The Right (BeijingRules) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal29 November 1985, knususnya berkenaan dengan penempatan the bestinterest of the child sebagai landasan berpikir utama dalam menentukansanksi dan penjatuhan pidana penjara merupakan

sesingkat mungkin.Selain dari peraturan tersebut di atas, insturmen international lainnyayang berkenaan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadapanak hanya sebagai upaya akhir dan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya adalah antara lain adalah United Nations Rules for TheProtection of Juveniles Deprived of Their Liberty yang disahkan melaluiResolusi PBB Np. 45 / 113 tanggal 14 Desember 1990 dan UnitedNations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (RiyadhGuidelines) yang merupakan Resolusi

Maka Majelis Hakim menilai rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yangmengalami keretakan dimana salah satu pihak meninggalkan dengan sengajahingga saat sekitar 2 (dua) tahun lamanya secara berturutturut, hal itumenunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk menyatukembali.Menimbang, bahwa selama berpisah tak ada peran dan tanggung jawabkeduanya dalam tindakan resolusi untuk memulihkan situasi rumah tangga kearah perdamaian.

saling memahami dan meneladani antara suami Istridalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanya mengetahuiperan serta masingmasing agar terhindar dari konflik rumah tangga yangberkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan danpertengkaran terus menerus.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialami Penggugat danTergugat tanpa ada resolusi

meneladani antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogianyasaling terobuka, mengetahui peran serta masingmasing agar terhindar darikonflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akan mengakibatkanterjadinya perselisihan dan pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak, maka hal itu sudah sulit untuk diredam lagi sebagaimanadialami Penggugat dan Tergugat tanpa adanya resolusi

Keterangan ahli yang menyatakan dalam rekaman video CCTV yangdianalisa didapatkan kesimpulan: Ahli tidak dapat mengidentifikasi wajah pengendara motor, karenaukuran pixel/resolusi gambar rendah, sehingga apabila dilakukanzoom, gambar pecah; Ahli melakukan proses convert/pembalikan dan penajaman terhadapwarna baju yang dipakai pengendara motor yang berboncengan,hasil yang didapatkan adalah baju yang dipakai pengendara motoryang di depan adalah baju dengan warna mendekati putih polostanpa motif, sedangkan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

kepastian hukum bagi anakanaknya di masa depanagar setiap hakhak dari anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakimberpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi

kewajibannya, begitu pulaseyogianya saling terbuka, mengetahui peran serta masingmasing agarHal. 9 dari 13 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2018/PA.Lbt.terhindar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmengakibatkan terjadinya perselisinan dan pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihan danpertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak, maka hal itu sudah sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat tanpa adanya resolusi

Terutamasekali peristiwa sedemikian ini banyak terdapatpada penghuni penghuni baru.Praktek praktek homo seksual berkembang, khususnyanarapidana narapidana pria yang ayu dan lemah,menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa olehmereka yang kuat, ganas dan buas.Para narapidana mengembangkan' resolusi resolusiyang streotypis, yaitu. cepat curiga, lekasmarah, cepat membenci dan mendendam.Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidakbisa diberi tanggung jawab, sehingga apabilamereka itu. telah keluar

bernama xxx (umur 8 tahun);Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya berjualan BBMeceran, sehingga sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,akibatnya kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattidak dapat terpenuhi dengan baik, berawal dari permasalahan inimengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat;Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masihdapat rukun kembali demi mempertimbangkan masa tumbuh kembanganak, dengan resolusi

KIM IN DUCK, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT O Sung Garment,berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di Jalan Caringin Km. 6,5 No.61, RT.003/RW.06, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu,Bekasi 17117 Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, denga'n demikian sahbertindak untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diterangkan dalamAkta No. 72 tertanggal 15 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan(Resolusi) Para Pemegang Saham PT Osung Garment, yang dibuatdihadapan Arsin Effendi, SH.

SIHOMBING, dalam jabatannya selaku Direktur UtamaPT Mirae Cipta Indah, berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di JalanRaya Narogong KM 6 RT 005/RW 003, Kelurahan Bojong Rawalumbu,Kecamatan Rawa Lumbu Propinsi Jawa Barat, dengan demikian sahbertindak untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diterangkan dalamAkta No. 38 tertanggal 21 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan(Resolusi) Para Pemegang Saham PT Mirae Cipta Indah, yang dibuatdihadapan Arsin Effendi, SH.

kemudianuangnya itu. akan didistribusikan dengan prosentase pembagiansebagaimana Pasal 31 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga yaitu:a. 50% untuk Unit Kerja;b. 50% untuk perangkat organisasi diatasnya yaitu: 25% Untuk perangkat organisasi tingkat Cabang; 15% Untuk perangkat organisasi tingkat Daerah; 10% Untuk perangkat organisasi tingkat Pusat; Bahwa Hasil Rapat Pimpinan Nasional Serikat Pekerja Kimia, Energi,dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tanggal 19Desember 2013, telah mengeluarkan resolusi

kemudianuangnya itu) akan didistribusikan dengan prosentase pembagiansebagaimana Pasal 31 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga yaitu:a. 50% untuk Unit Kerja;b. 50% untuk perangkat organisasi diatasnya yaitu: 25% Untuk perangkat organisasi tingkat Cabang; 15% Untuk perangkat organisasi tingkat Daerah; 10% Untuk perangkat organisasi tingkat Pusat; Bahwa Hasil Rapat Pimpinan Nasional Serikat Pekerja Kimia, Energi,dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada tanggal 19Desember 2013, telah mengeluarkan resolusi

semestinya dalam rumah tangga saling meneladani antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPenggugat dan Tergugat yang seharusnya mencari resolusi

antarasuami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogyanyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar konflik rumah tanggayang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinya pertengkaran.Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 256/Padt.G/2018/PA.L bt.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisihandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tangga sudahmemuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialami Penggugat danTergugat yang seharusnya mencari resolusi