Putra telah dipukul oleh saksi Brantas Soro Masnar Alias Brantas,saksi Irpandi Arian Dani Alias Pandi Bin Bambang Irawan dihotel AmanJaya, mendengar perkataan dari terdakwa, serentak orangorang yangberada ditarup kurang lebih dua puluh orang langsung keluar danmelakukan pencarian terhadap saksi Brantas Soro Masnar Alias Brantas,saksi Irpandi Arian Dani Alias Pandi Bin Bambang Ilrawan yang telahmelakukan pemukulan terhadap sdr.

Putra, serentak terdakwa, sdr.

Putra telah dipukul oleh saksi Brantas Soro Masnar Alias Brantas,saksi Irpandi Arian Dani Alias Pandi Bin Bambang Irawan dihotel AmanJaya, mendengar perkataan dari terdakwa, serentak orangorang yangberada ditarup kurang lebih dua puluh orang langsung keluar danmelakukan pencarian terhadap saksi Brantas Soro Masnar Alias Brantas,saksi Irpandi Arian Dani Alias Pandi Bin Bambang Irawan yang telahmelakukan pemukulan terhadap sdr.

Tungkal llir Kab.Banyuasin;Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa NixarTindoy, Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat;Bahwa kejadian tersebut terjadi dimuka umum dimana ditempat tersebutdapat dilihat oleh banyak orang;Bahwa saksi dipukuli secara serentak olehpara para terdakwa NixarTindoy, para terdakwa Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat ataubersamasama secara berklikali kerah muka dan kearah kepala saksi;Bahwa para terdakwa, dkk tidak menggunakn alat apaapa melainkanmenggunakan

Tungkal llir Kab.Banyuasin;Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa NixarTindoy, Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat;Bahwa kejadian tersebut terjadi dimuka umum dimana ditempat tersebutdapat dilihat oleh banyak orang;Bahwa saksi dipukuli secara serentak oleh para terdakwa Nixar Tindoy,para terdakwa Akmal amar, Yulisman, Panji dan Zul Rahmat ataubersamasama secara berklikali kerah muka dan kearah kepala korban;Bahwa para terdakwa, dkk tidak menggunakn alat apaapa melainkanmenggunakan

Yulisman Fikri Bin Imron dan terdakwa Ill.Zul Rahmat Bin M.Sarif bersamasama dengan Nixar Tindoy bin LataniTindoy dan Akmal Amar bin Ambok memukul korban secara serentak ;Bahwa pemukulan tersebut disebabkan karena Nixar ditegur olehatasannya masalah Catering;Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami korban akibatpukulan terdakwa dan temanteman terdakwa tersebut karena setelahmemukul terdakwa langsung pergi;Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;Bahwa terdakwa menyesali perobuatan

Zul Rahmat Bin M.Sarif,Nixar Tindoy bin Latani Tindoy dan Akmal Amar bin Ambok secarabersamasama dan serentak tanopa komando memukul korban PungkyBin Susilo berkalikali kKearah muka dan kepala saksi korban Pungky BinSusilo sehingga mengakibatkan korban Pungky Bin Susilo mengalamiluka bengkak di kepala dan pipi kiri, luka lebam di pipi dan dada dekatbahu kiri, serta luka lecet pada bibir atas bagian dalam sesuai denganVisum et Repertum nomor : 345/PKM/TB/V2014 yang dikeluarkan olehDinas Kesehatan

Zul Rahmat BinM.Sarif, Nixar Tindoy bin Latani Tindoy dan Akmal Amar bin Ambok secarabersamasama dan serentak tanoa komando memukul korban Pungky BinSusilo berkalikali kearah muka dan kepala saksi korban Pungky Bin Susilo;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang telah terpenuhi;Ad.4.

KDI10.Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tentangPembuatan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa secara kolektifpada pemilihan Serentak Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan di LaworoPada Tanggal 5 Oktober 2019 bertentangan dengan Peraturan perundangundangan karena seharusnya yang membuat Tata Tertid adalahkewengangan Panitia Tingkat Desa.

;Tindakan Panitia Pemilinan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang tidakmembentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Desa, Padapemilinan Serentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 telah bertentangandengan peraturan perundangundangan.

;Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa, Penggugat telah ditetapkan oleh PanitiaPemilinan Tingkat Desa sebagai Calon Kepala Desa pada pemilihanSerentak Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 yang telah memenuhi syaratsebagaimana ditentukan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014,untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tanggal 15Desember 201 95 a naan nnn ti eneBahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Barat sesuaijadwal yang ditentukan

;Bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Muna Baratdilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2019.

;Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten (PPTK) TentangPembuatan Peraturan Tata Tertib Pemilinan Kepala Desa Secara Kolektifkepada 81 (delan puluh satu) Desa Se Kabupaten Muna Barat PadaPemilihan Serentak Tahun 2019 yang ditetapkan di Laworo Pada Tanggal 5Oktober 2019 telah Cacat Wewenang, Cacat Prosedur dan/atau CacatSubstansial.

Bahwa dengan memperhatikan dalildalil tersebut di atas, makasecara yuridis formil,mekanisme dan prosedur hukum dalampelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Parig!

Mangusa;Dalam surat keputusan bupati parigi moutong nomor : 410.45/1384/dpmdtentang jadwal tahapan pemilihan kepala desa serentak kabupaten parigimoutong tahun 2019;Ada 4 (empat) hal yang menjadi tugas BPD:1. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa2. Masa tenang3. Laporan dan usul pengesahan dan pelantikan oleh bpd kepada bupati4.

Bahwa pemilihan kepala desa tahun 2019 di Kabupaten ParigiMoutong, merupakan salah satu program Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan secara serentak pada70 (tujuh puluh) desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dan salahsatu desa yang masuk dalam perhelatan pemilihan kepala desaHalaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Prgsecara serentak tersebut adalah Desa Olobaru Kecamatan ParigiSelatan..

Bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan KepalaDesa secara serentak pada 70 (tujuh puluh) desa di Kabupaten ParigiMoutong tahun 2019, termasuk Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatansudah selesai, dan hasilnya pun telah ditetapkan oleh Panitia PemilihanKepala Desa (PPKD) Olobaru, dengan menetapkan Tergugat XIIsebagai Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Olobaru Kecamatan ParigiSelatan Masa Jabatan 20192025.2.

Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor410.45/1384/DPMD tanggal 12 April 2019 tentang Jadwal TahapanPemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019,tidak di tunjukkan aslinya di persidangan dan telah bermaterai yang cukupdan diberi tanda P. 12. Fotocopy Surat Pengantar Konfirmasi Balasan Surat BPD Nomor 10/PPKDO/V1I/2019 tanggal 07 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai yang cukup dan diberi tanda P. 23.

sebagai calon penghulukampung Sri gemilang kecamatan koto gasib kabupaten siakyangdiadakan pada tanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan jadwal TahapanPemilinan Penghulu Serentak SeKabupaten Siak Tahun 2017;Bahwa ObjekSengketa sebagaimana dimaksud dalam objek gugatanjelas sudah bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagaiberikut!

Asas penyalahgunaan kewenanganBahwa dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudahmenyalahgunakan kewenangannya karena sebelum jadwal resmiyang telah di tentukan sesuai dengan adwal dan tahapan pemilihanpenghulu serentak tahun 2017 sekabupaten siak mengenai hasilPutusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.PBR Halaman 12dari 57pengumuman kelulusan, keputusan tersebut sudah bocor yanghasilnya menyatakan penggugat tidak lulus;c.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat penetapan calon penghulukampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib kabupaten siaktanggal 14 Agustus 2017 maka sesuai dengan jadwal dan tahapanpemilihan penghulu serentak tahun 2017 akan di adakan pemilihansuara serentak calon penghulu pada tanggal 18 Oktober 201 7;b.

(sesuai denganfOtOCO Py) j 2 enon nnn enn nnn nen n eneBukti T13 : Foto copy Peraturan Bupati Siak Nomor 19Tahun 2015 Tentang Pedoman PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak, tertanggal 10Maret 2015 (sesuai dengan fotocopy).Bukti T14 Foto copy Peraturan Bupati Siak Nomor 98Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PeraturanBupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 TentangPedoman Pelaksanaan Pemilihan PenghuluSerentak, tertanggal 30 Desember 2016.

Bahwa Tergugat dan jajarannya memeriksa jawaban tes tertulis pesertabakal calon Penghulu serentak seKabupaten Siak termasuk JawabanPenggugat dengan menggunakan kunci jawaban berupa lembar soalyang pada jawabannya yang benar tercetak warna merah dan kemudianuntuk alasan kemudahan teknis mengkoreksi digunakan kertas jawabankosong yang dilubangi pada jawaban yang benar (Vide Bukti T I8, T I14dan Keterangan Kuasa Tergugat !)

Bahwa di Kabupaten Empat Lawang telah diadakan pemilihan kepala desasecara serentak pada tanggal 14 November 2016 (vide gugatan halaman 3, 4,5, dan 6) dan untuk itu berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKarang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor 03Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, telah dibentuk Panitia Pemilihan KepalaDesa Karang Gede (vide bukti T20);2.

Bahwa keberatan Penggugat tersebut telah dibahas dalam Rapat EvaluasiHasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Il Kabupaten EmpatHalaman 34 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2017/PTUNPLGLawang tanggal 22 November 2016 yang dihadiri oleh unsur Muspida danPejabatpejabat lain salah satunya Camat Sikap Dalam, yang hasilnyasebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat pada pokoknya pelaksanaanpemilihan Kepala Desa Karang Gede telah terlaksana dengan aman, tetapmengutamakan asas netral dan mengenai

Bahwa lebih tegas jawaban atas keberatan calon Kepala Desa terhadap hasilpemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak gelombang Il Tahun 2016dituangkan dalam surat Bupati Empat Lawang Nomor : 140/160/BPMPD/2016tertanggal 28 November 2016 yang salah satunya ditujukan kepada CamatSikap Dalam (vide bukti T17);.

pemilihan kepala desa diatur denganPEPalUFan MEMES ~~ nnn nn mn nnn er rire eamesMenimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal49 ayat (1) berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihankepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa selanjutnya pemilihan kepala desa di KabupatenEmpat Lawang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pelantikan Kepala Desa 0202 0Menimbang, bahwa dihubungkan dengan duduk sengketa perkara a quo,terdapat fakta hukum bahwa di Kabupaten Empat Lawang telah diadakanpemilinan kepala desa secara serentak pada tanggal 14 November 2016 (videgugatan halaman 3, 4, 5, dan 6) dan untuk itu berdasarkan Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Karang Gede Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten EmpatLawang Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, telah dibentuk PanitiaPemilinan Kepala Desa Karang Gede (vide bukti T20);

Bahwa Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I diKabupaten Bengkulu Utara Pada Tanggal 25 Juli 2016 khusus di Desa TepiLaut terdapat 3 (Tiga) Calon Kepala Desa yang bertarung, Yaitu:1). Nomor urut 1. : HAMDAN ;2).

. : ZAKARIA, S.IP. 33).Nomor urut 3 : AHMAD SUKRAN ;Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tepi Laut dengan Nomor Urut 2;Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tepi Laut Kecamatan AirNapal Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Bengkulu Utara Tanggal 25 Juli 2016, untuk di Desa Tepi Lauttediri dari 3 (tiga) dusun dengan hanya 1 (satu) TPS (Tempat PemungutanSuara) dengan jumlah Pemilih perdusun berdasarkan daftar pemilih tetap yangditetapkan oleh PPKD (Panitia

Bahwa berdasarkan hasil Perolehan Suara dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Tepi Laut Kecamatan Ar Napal Kabupaten Bengkulu Utara PadaPemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 25 Juli2016 berdasarkan Perhitungan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala DesaTepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan suaramasingmasing Calon : Nama Calon Penishan Perolehan Perolehan Jumlahsuara DusunI suara Dusun 2 suara Dusun 3 total suara1. HAMDAN 47 46 47 1402.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 telah ada surat dari Bupati Bengkulu Utarakepada Camat se Kabupaten Bengkulu Utara Perihal : penyampaian tahapan danjadwal pelaksanaan Pilkades serentak gelombang I di Kabupaten Bengkulu UtaraTahun 2016 beserta lampirannya (vide bukti P4 dan PS5) ;2.

dan jadwal Pilkades serentak gelombang Idi Bengkulu Utara tertanggal 11 Maret 2016 (vide bukti P4 dan P5) ;Menimbang, bahwa telah ada surat perihal penyampaian perubahan keduatahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak gelombang I di Kabupaten BengkuluUtara Tahun 2016 tertanggal 28 Juni 2016 dari Bupati Bengkulu Utara kepada Camat seKabupaten Bengkulu Utara (vide bukti T22) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 oleh karena telah adanyapenyampaian perubahan kedua mengenai tahapan dan jadwal

Iderussebagai Kepala Desa Anjir Palambang hasil Pilkades Serentak Tahun 2015 danBupati Kapuas (Tergugat I) menjadikan surat usulan Tergugat Il tersebutmenjadi dasar / konsideran untuk menerbitkan Keputusan Bupati Kapbuas Nomor619/Pemasdes Tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015 TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasilpemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 seKabupaten Kapuas diKecamatan Pulau Petak ; Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Tergugat , pada tanggal 3

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal27 Nopember 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa hasil pemilinan Kepala Desa serentak Tahun 2015seKabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak, khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang ;Halaman 21 dari 91 hal. Put.

Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLK21.22.23.24.25.26.27.28.Bukti P 21Bukti P 22Bukti P 23Bukti P 24Bukti P 25Bukti P 26Bukti P 27Bukti P 28Permintaan Keterangan Terhadap Pengaduan/Keberatan dalamPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015dan ditujukan kepada Camat Pulau Petak, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Rekapitulasi Permasalahan Pengaduan / Keberatan DalamPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenKauas Tahun 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; : Daftar Penerima

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27November 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se KabupatenKapuas di Kecamatan Pulau Petak, khusus pada lampiran poin Desa Anjir Palambang (vide bukti P2 = T.I5) ;2.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015 Tanggal 27November 2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa hasil pemilinan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se KabupatenKapuas di Kecamatan Pulau Petak, khusus pada lampiran poin Desa AnjirPalambang (vide bukti P2 = T.I5) ; 2.

Bahwa setelah dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten,selanjutnya melalui Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 141/851DPMPD/2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di KabupatenPandeglang Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 telah ditetapkan tahapanPemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021;.

Bahwa dalam perjalanannya tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentakyang telah ditetapbkan dengan Instruksi Bupati Pandeglang Nomor141/851DPMPD/2021 dilakukan Penundaan oleh Ketua Satuan TugasPenanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pandeglangdengan diterbitkannya Keputusan Nomor 360/5Satgas Covid/VII/2021tanggal 5 Juli 2021 tentang Penundaan/Pengunduran Pemilihan KepalaDesa Serentak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2021;.

Bahwa sebagai dampak dari adanya penundaan pelaksanaan Pilkadesserentak tersebut, mengakibatkan pula adanya beberapa kali perubahantahapan Pilkades yang telah ditetapkan dalam Instruksi BupatiPandeglang dan terakhir pelaksanaan tahapan Pilkades Serentakditetapkan dengan Instruksi Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2021tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten PandeglangTahun 2021 tanggal 04 November 2021 ;.

diKabupaten Pedeglang Tahun 2021, tanggal 29 April 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2021,Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenPedeglang Tahun 2021, tanggal 6 Juli 2021 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021,Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenPedeglang Tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021,Tentang

Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenPedeglang Tahun 2021, tanggal 10 Agustus 2021 ( FotokopiHalaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.12.13.14.15.16.17.18.19.20.T12T13T14T15T16T17T18T19T20sesuai dengan aslinya) ;Surat Intruksi Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2021,Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenPedeglang Tahun 2021, tanggal 4 November 2021 ( Fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihnan Desa CiherangNomor: 02/PANPILKADESCHG

OBJEK SENGKETA2"Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :188/485/KEP/435.012/2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih,Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 di Kabupaten SumenepHalaman 3 dari 61, Put.

DISAMPAIKAN / DISERAHKANDALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUMYANG BERLAKU Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, 26Desember 2019, Bahwa berdasarkan infonnasi dari tokoh masyarakatDesa Padangdangan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan olehtergugat tertanggal 02 Desember 2019 mengenai Surat KeputusanBupcti Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 TentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilin Pemilihan KepalaDesa Serentak

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiSumenep Nomar : 188/485/KEP/435.012/2019 TentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih,Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019 diKabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atasnama Mohammad Maskon ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desaterpilin, Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 diKabupaten Sumenep tanggal 02 Desember 2019 atasnama Mohammad Maskon ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugattelah mengajukan jawaban tertanggal 18 Pebruari 2020, yaitu sebagai berikut : Halaman 12 dari 61, Put.

oleh Tergugat,sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ; Bahwa, yang ada hanya dalil yang dikemukakan pada angka 14 SuratGugatnya, yang mendalilkan bahwa : Penggugat sangat kecewa karenamerasa hakhaknya tidak terpenuhi, akhirnya pada tanggal 11 September2019 melayangkan surat keveratan atas penetapan Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Bupati Sumenep selaku Tergugat dengan Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 Tentang PengesahanDan Pengangkatan Kepala Desa Serentak

Penetapancalon yang memperoleh suara terbanyak;Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok BaratNomor 40 tahun 2016 tidak mengatur tentang coblos tembusdalam Pilkades serentak tahun 2016, dan Peraturan MenteriDalam Negeri juga belum secara spesifik menjelaskan tentangCoblos tembus, maka dengan menganut azas preferensi hukum,sudah sepatutnya pihak panitia maupun Bupati Lombok Barat selakupimpinan Lembaga Daerah menjadikan aturan KPU untukmenjawab perselisihan mengenai surat suara coblos

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalahobyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) yangtermasuk bersifat berantai dan tidak berdiri sendiri mengingatterbitnya obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan"rekomendasi" dari berbagai subyek hukum lain sebagaimana yangdiamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 tahun2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak danAntar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.6.

GiliGede Indah dan KPPS, Surat Keputusan BPD, serta PanitiaPemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun2016, maka secara hukum KPPS, Panitia Pemilihnan Desa, BPD,dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten LombokBarat Tahun 2016 haruslah juga ditarik sebagai pihak atauTergugat lain demi adanya kepastian dan kejelasan dalam perkaraa quo sehingga tercapai kepastian dan keadilan hukum.Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak KPPS,Panitia Pemilihan Desa, BPD, dan Panitia

Pasal 51 Jo. 52 PeraturanBupati Lombok Barat No. 40 tahun 2016 tentang Tata CaraPemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak diKabupaten Lombok Barat tersebut kKemudian diatur secara mandiri melaluiPeraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentangPengaturan Desa, maupun Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 TahunPutusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR Halaman 502016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar

yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi ;Bahwa Penggugat adalah seseorang yang menjadi Calon Kepala DesaSimasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Nomor Urut 2 padapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak

Kepala Desa serta PeraturanWalikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa dalam ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah Kota PadangsidimpuanNomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanya Pengawasan PelaksanaanPemilinan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas PemilihanTingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Timgkat Desa ;Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkadessampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak

tersebut ;Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dankepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak

seKota Padangsidimpuan,khususnya Pilkadesa yang dilaksanakan di Desa Simasom, KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan dimana Penggugatmencalonkan diri sebagai Kepala Desa ;Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannya Pilkadesserentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakat pemilin sertaPutusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 6para calon Kepala Desa yang tergabung dalam Himpunan Calon Kepala DesaPada Pilkades Serentak Kota Padangsidimpuan Tahun

Bahwa Penggugat maupun Calon Kepala Desa lainnya yang tergabung dalamwadah Himpunan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)serentak Kota Padangsidimpuan tahun 2017 telah berulangulangmenyampaikan protes dan keberatan terhadap Panitia Pemilihan untukditeruskan kepada Tergugat agar mengangkat dan menetapkan PanitiaPengawas Pemilihnan Kepala Desa yang dilakukan secara serentaksebagaimana ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016tersebut, namun pada kenyataannya sebagaimana

Oleh karena ketakutan maka anak punk itu secara serentak menyerahkan barangsecara beruntun antara lain SINDI PRAMITA menyerahkan uang kepada terdakwadan Sdr.

Eko ( DPO ) langsung memintabarangbarang milik anak punk sambil mengancam dengan kata kalau gak ngasihbarang tak bacok ; Bahwa, benar oleh karena ketakutan maka anak punk serentak menyerahkan barangsecara berurutan yaitu Sindi Pramita menyerahkan uang kepada dr.

Eko ( DPO ) langsungmeminta barangbarang milik anak punk sambil mengancam dengan kata kalau gak ngasihbarang tak bacok , oleh karena ketakutan maka anak punk serentak menyerahkan barangsecara berurutan yaitu Sindi Pramita menyerahkan uang kepada dr.

Eko ( DPO ) langsung meminta barangbarang milik anak punk sambil mengancam dengan kata kalau gak ngasih barang tak bacok, oleh karena ketakutan maka anak punk serentak menyerahkan barang secara berurutanyaitu Sindi Pramita menyerahkan uang kepada dr.

mandistasiun dan sepulangnya dari kamar mandi IIN mengadu kepada terdakwadirinya diganggu oleh orang lain, selanjutnya terdakwa bersama dengan .Agung,Ceking dan KENCUT mengaiak EKA dan IIN untuk menunjukan iapa yangmenggangu atau menggoga IIN dan EKA kemudian IIN menunjuk kearah keALDI yang sedang berkumpul bersma ADAM, MIKAIL dan MAJIDselanjutnya tanpa bertanya lagi AGUNG langsung memukul ALDI sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian wajah lalu MIKAIL memukil AGUNG dankarena AGUNG dipukul oleh MIKAIL serentak

dan sepulangnya dari kamar mandi IIN mengadu kepada terdakwa dirinyadiganggu oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agung ,Ceking dan KENCUT mengajak EKA dan ITN untuk menunjukkan siapa yangmenggangegu atau menggoda EKA dan IIN kemudian IIN menunjuk ke arah keALDI yang sedang berkumpul bersama ADAM, MIKAIL dan MAJIDselanjutnya tanpa bertanya lagi AGUNG langsung memukul ALDI sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian wajah lalu MIKAIL memukul AGUNG dankarena AGUNG dipukul oleh MIKAIL serentak

dan sepulangnya dari kamar mandi IIN mengadu kepada terdakwadirinya diganggu oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Agung ,Ceking dan KENCUT mengajak EKA dan IN untuk menunjukkan siapa yangmengganggu atau menggoda EKA dan IIN kemudian IIN menunjuk ke arah keALDI yang sedang berkumpul bersama ADAM, MIKAIL dan MAJIDselanjutnya tanpa bertanya lagi AGUNG langsung memukul ALDI sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian wajah, lalu MIKAIL memukul AGUNG dankarena AGUNG dipukul oleh MIKAIL serentak

Bahwa awalnya datang 2 (dua) orang wanita dewasa ke hadapan saksi dan saksiMUHAMAD REALDI ADAM Alias ALDI Bin NANANG SAEPUDIN , yang salahsatu wanita tersebut digoda oleh warga, namun saksi tidak tahu persis siapa yangmenggoda salah satu wanita tersebut; Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian datang salah seorang pelaku yang tanpabertanya langsung memukul saksi MUHAMAD REALDI ADAM Alias ALDI BinNANANG SAEPUDIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, lalusaksi berusaha melerai namun serentak

masihberusia 16 tahun; Bahwa awalnya IIN yang merupakan istri terdakwa yang mengadu kepada terdakwabahwa dirinya diganggu oleh orang lain; Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama AGUNG, CEKING dan KENCUT mengajakEKA dan IIN untuk menunjukkan siapa yang mengganggu atau menggodanya,kemudian IIN menunjuk kearah saksi MUHAMAD REALDI ADAM alias ALDIBin NANANG SAEPUDIIN selanjutnya AGUNG memukul saksi sebanyak 1 (satu)kali dan mengenai bagian Wajah , .lalu aksit MIKAIL ZIKRI Bin NURHASANberusaha melerai namun serentak

Objek Sengketa:;20Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara iniadalah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebontertanggal 13 Desember 2019 dan Lampiran Khususnya Nomor: 146 atasnama ROFI'l Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagaiKuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. ;ll.

usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,Halaman 3 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDGindividual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata;Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 4 di atas, makaSurat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019 Tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak

Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap ObjekSengketa telah lewat waktu (kadaluwarSa@). 22"Bahwa Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi!

, tanggallahir Cirebon 26 Maret 1970, yang ditetapkan sebagai Kuwu Bode Lor,Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat padatanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon KuwuTerpilin pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019.;Bahwa Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatanterhadap Keputusan Objek Sengketa a quo kepada Tergugat pada tanggal 14April 2020.

;Dalam Pokok Perkara; nn nn nno monn nn nnn ne nn nn nn nn nc nc ncnn ne nccncncn1.2.Menolak gugatan PenggugatSO IUTUNNYajrnsss2seeneenseeesenernceeeeerececcneseconMenyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 146 atas nama Rofi!

Bahwa pemilinan Perbekel (Sselanjutnya disebut Pilkel) serentak diwilayah Kabupaten Badung untuk periode 2021/2027 dilaksanakansebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor79/0419/HK/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penetapanpelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Badung yangtelan diubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor:135/0149/HK/2020;2, Bahwa salah satu Desa yang melaksanakan Pilkeladalahn DesaAngantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;3.

Gugatan a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya;Halaman 14 dari 41 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 186/Pat.G/2021/PN DpsBahwa peristiwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalahmengenai "Pemilihan Perbekel serentak di wilayah KabupatenBadung";Bahwa Dasar hukum Pemilihan Kepala Desa khususnya diKabupaten Badung adalah peraturan perundangundangansebagai berikut: Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nmor 43 Tahun 2014

Di Kabupaten BadungHalaman 20 dari 41 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 186/Pat.G/2021/PN Dpssebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor145/0419/HK/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiBadung Nomor 78/0419/HK/2020 Tentang Pembentukan PanitiaPemilihan Perbekel Serentak Di Kabupaten Badung, adalah sebagaiWakil Ketua, dan sebagai Ketua adalah Sekretaris Daerah KabupatenBadung; maka seharusnya yang digugat adalah Panitia PemilihanPerbekel Serentak Di Kabupaten Badung dimana

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Badungdidasarkan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 79/0419/HK/2020tanggal 21 September 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan PemilihanPerbekel Serentak Di Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 135/0419/HK/2021tanggal 25 Nopember 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiBadung Nomor 79/0419/HK/2020 Tentang Penetapan PelaksanaanPemilinan Perbekel Serentak Di Kabupaten Badung Tahun 2021; dimanaHalaman

21 dari 41 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 186/Pat.G/2021/PN Dpsditetapbkan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel serentak di KabupatenBadung meliputi 34 (tiga pulun empat) Perbekel (salah satu diantaranyaPerbekel Angantaka) dengan tahapantahapan sebagaimana yang telahdijadwalkan dalam Lampiran Keputusan tersebut, dan Pemungutan danPenghitungan suara pada tanggal 7 Februari 2021;Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihnan Perbekel di Desa Angantaka,oleh Badan Permusyawaratan Desa Angantaka telah dibentuk

itu Penggugat mengalamikerugian hasil buah sawit dengan perincian sebagai berikut :1 Dari 1732009 s/d Desember 2009 ditaksir sebesar Rp. 35.000.000,2 Selama thn 2010 ditaksir sebesar Rp. 36.000.000,3 Selama thn 2011 ditaksir sebesar Rp. 36.000.000,4 Selama thn 2012 ditaksir sebesar Rp. 36.000.000 +Rp.143.000.000,Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.143.000.000, (seratus empat puluh tigajuta rupiah).Kesemua kerugian tersebut seharusnya dikembalikan/diserahkan kepadaPenggugat secara tanpa syarat serentak

Thoerie Sebelah Barat dengan tanah kebun sawit Nyoman NastreSebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2347 Desember tahun 2005secara hukum adalah sah milik Penggugat sekaligus memerintahkan Tergugat I,II dan II secara serentak dan seketika menyerahkan objek sengketa tersebutkepada Penggugat secara tanpa syarat serentak dan seketika.3 Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2347tertanggal 26 Desember 2005 atas nama Subari kepada Penggugat secaraserentak dan seketika

dan apabila tidak diserahkan maka menghukumTergugat III memberikan ganti rugi sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) secara serentak dan seketika.4 Menyatakan Tergugat III selama menguasai objek sengketa tersebut secaratanpa hak secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum.5 Menghukum Tergugat untuk memberikan kembali terhadap hasil sawit darikebun tersebut (objek sengketa) tersebut yang merupakan kerugianPenggugat sebesar Rp. 143.000.000, (seratus empat puluh tiga juta rupiah)

kepada Penggugat secara serentak dan seketika.6 Menghukum Tergugat II dan Tergugat II membayar kerugian immateriilkepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).7 Menghukum Tergugat LIJ dan II untuk membayar uang paksa sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan menyerahkanuang gaji hasil kebun kelapa sawit dan objek sengketa tersebut.8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TergugatVerzet, banding maupun Kasasi.9 Menyatakan sah

Salinan :PUTUSANNomor 13/ PDT / 2018 / PT TIKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara,Alamat Kantor PMD Lampung Utara Jalan Hi. Alamsyah RatuPerwira Negara No. 104 Kelurahan Kelapa Tujuh, KecamatanKotabumi Selatan Lampung Utara. 34512.Cq.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kecamatan Kotabumi Selatan.Alamat Kantor Kecamatan Kotabumi Selatan, Jalan AbdulRahman No.1 Desa Mulang Maya Kec Kotabumi SelatanLampung Utara;Cq. ISKANDAR, Ketua Panitia Pemilihnan Kepala Desa Serentak DesaBandar Putih. Alamat Kantor Kepala Desa Bandar Putih, JalanM.A. Komarudin Desa Bandar Putih Kec, Kotabumi Selatan,Lampung Utara;Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IRHAMMUDIN,S.H.

Selemak semanis dan seasam segaramnya; Atas kesalahan Beliau pada poin (3) Pertimbangan Keputusan Rapat LIDLembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten Batang Hari Tanggal 3Maret 2011 (T4); Yang sampai saat ini Sdr. Drs. A. Nangcik belum membayar denda Adattersebut sebagaimana terdapat dalam Surat : a.

Surat dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten BatangHari Kecamatan Pemayung Nomor : 73/ LAD/KC/ V/ 2011 yangditujukan kepada Bapak Sdr. Kepala Desa, Pemangku Adat Desa Selat,yang juga ditembuskan kepada Tergugat tentang Sanksi PelanggaranAdat (T6); += c. Surat dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten BatangHari Kecamatan Pemayung yang juga ditembuskan kepada TergugatNomor : 69/ LAD/ KC/ IV/ 2011 tentang Denda Adat (cuci kampung)d.

Surat dari Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Ragam Kabupaten BatangHari kepada Sdr. Drs. A. Nangcik (yang juga ditembuskan kepadaTergugat) Nomor : 06/ LADBH/ 2011 tanggal 28 Maret 2011 Perihal :Segera Malaksanakan Kesepakatan (T8); Bahwa usulan Pertimbangan Pemberhentian Sdr. Drs. A.

Bak Regam KabupatenBatang Hari (sesuai dengan fotokopinya); : Surat Keputusan LAD Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang HariKecamatan Pemayung Nomor : 81/LAD/KC/ Jum 2011 (sesuai denganfotokopinya); : Surat LAD Nomor : 73/V/LAD/KC/2011 (sesuai dengan fotokopinya); : Surat LAD Nomor : 69/LAD/KC/IV/2011 (sesuai dengan aslinya); : Surat LAD Nomor : 06/LADBH/2011 (sesuai dengan fotokopinya); : SK Nomor : 821.24/89/BKD tentang Pemberhentian dan PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Batang Hari adalah Lembaga AdatBumi Serentak Bak Regam, yang tugasnya antara lain : 1. Menegakkan Adat Istiadat; 2. Memberikan sanksi bagi masyaarakat yang melanggar adat; 3. Memberikan arahan pada masyarakat agar menjalankan adat istiadat; 2.

Dengan demikian maka pelaksanaanpemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari2016 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 201 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, yang berbunyi:Pasal 201 ayat (1):Pemungutan suara serentak dalam pemilinan

Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampaidengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yangsama pada bulan Desember tahun 2015;Pasal 201 ayat (2):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desembertahun 2016 dan yang

masa jabatannya berakhir pada tahun 2017dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun2017;Pasal 201 ayat (3):Pemungutan suara serentak dalam pemilinan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakanpada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;Halaman 5 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 305 K/TUN/2017Pasal 201 ayat (4):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasilpemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020;Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasalpasalpada ketentuan tersebut di atas, telah sangat jelas dan tegas bahwa tidakterdapat aturan dan atau ketentuan terhadap pelaksanaan pemilihan kepaladaerah di tahun 2016 sehingga telah berdasar dan beralasan

2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun2017;Pasal 201 ayat (8):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yangmasa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakanpada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;Pasal 201 ayat (4):Pemungutan suara serentak dalam pemilihnan Gubernur dan WakilGubernur,