Walaupun tanpahak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namunsebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukumdapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kataatau yang terletak di antara frasa tanpa hak

KeberatanNomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbandingtersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis IPengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.I/15/2013 yang telah diucapkantanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Menambah pajak yang harus dibayar olehPemohon Banding dengan simpulan

Selanjutnya, keduanyatidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannyauntuk menceraikan Termohon, dan jika permohonan Pemohon dikabulkan Pemohonmenyatakan kesanggupannya untuk membayar iddah sebesar Rp 6.000.000, (enamjuta rupiah) dan memberi mutah berupa cicin seberat 3 gram 23 karat kepadaPemohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatan diceraikanPemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk halhal

BAyat (1) dan Ayat (3) sebagaimana diuraikan sebelumnya;Bahwa Terbanding menyatakan dalam rangka menerapkan keadilan dankestaraan dalam pembebanan pajak kepada seluruh Wajib Pajak, PPNMasukan yang terkait dengan kegiatan mengahsilkan TBS tidak dapatdikreditkan baik oleh perusahaan yang bersifat integrated (memiliki UnitKebun dan Unit Pengolahan CPO dan Kernel) maupun oleh perusahaanyang hanya memiliki Unit Kebun;Bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan

Putusan Nomor 1361/B/PK/PJK/20173)Masukan yang terkait dengan kebun yang mengahsilkan TBS tidakdapat dikreditkan;Bahwa menurut Majelis, pendapat Terbanding tidak sesuai bahkanbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPN, karenapenyerahan TBS dari Unit Kebun kepada Unit Pengolahan yangkeduaya dimiliki oleh Pemohon Banding bukan merupakan penyerahanBKP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal1A huruf d dan Pasal 4 UU PPN;Bahwa dengan demikian simpulan Terbanding yang diasarkan

yangdibandingkan adalah dua Wajib Pajak yang sangat berbeda karakterdan kegiatan usahanya:Bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga yang dijualadalah CPO dan Kernel, sedangkan Wajib Pajak yang dijadikanpembanding mempunyai kegiatan utama perkebunan kelapa sawitsehingga yang dijual adalah TBS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding),tidak dapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan

seolaholahyang dibandingkan tersebut adalah setara atau sebanding,dengan demikian Majelis berpendapat simpulan Terbandingsangat bias atau tidak jelas;Bahwa berdasarkan memori penjelasan pasal 16 B Ayat (1) UUPPN antara lain dinyatakan: bahwa salah satu prinsip yang harusdipegang teguh di dalam Undangundang Perpajakan adalahdiberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yangpada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada

tersebutterutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding denganjumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadapperedaran seluruhnya;Bahwa dengan demikian Pajak masukan atas pembelian pupuk,perlengkapan perkebunan dan sebagainya yang nyatanyata digunakanuntuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahanunitikegiatan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan majelisyang menyatakan bahwa simpulan

Masukan YangDapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2008 atas Pajak Masukan PemanfaatanBarang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean (royalti) sebesar Rp142.797.947,00terkait dengan sengketa pada Pajak Penghasilan Badan;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put44616/PP/M.III/15/2013menyatakan sebagai berikut:bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang Nomor 16 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 disebutkan;Pendapat dan Simpulan

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;e Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun sudah pisahranjang sejak Januari 2011dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagisampai sekarang;Menimbang, bahwa atas bukti surat maupun keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon membanarkan, sedangkan Termohon mengakui keluar tanpa seizinPemohon, tetapi karena memang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.Selanjutnya, keduanya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan

, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan menyerahkankebijakan pada Majelis Hakim.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon danTermohon datang sendiri menghadap di persidangan

Dari pembahasan diatas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini : Tanpa hak padaumumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukumtidak tertulis.

Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yangberwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.19Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namunsebagaimana simpulan angka di atas

yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya denganUU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemenmelawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yangterletak di antara frasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut PemohonBanding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012.bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dandiputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 16Desember 2013, denganamar putusan Menambah pajak yang harus dibayar oleh PemohonBanding dengan simpulan

Putusan No 0189/Pdt.G/2016/PA.Tba 8ahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun yampaikan kesi simpulan mohon kepada Maijelis Hakim agar Lem me mm me lL2T:Ssahkan dari putusan ini:PERTIMBANGAN HUKUM teem . a ~ tmhahwa maksud dan tujuan adalahsepaqaimana tersebut di atas:Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Ceral Guaat, makaz"dasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 0189/Pdt.G/2016/PA.

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehinggaatas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding kePengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Wenambahpajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

DJOKO SUTANTO dokter pada Rumah Sakit Umum KabupatenKotabaru dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN UMUNM. 22nenenneceneeneneeceeee Terdapat Luka robek pada lengan bawah kiri dengan ukuran panjagkurang lebih dua centimetre;PUNQQUNG: =n nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnn nnn nnn nnn rene nen nnennneee Terdapat Luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuranpanjang kurang lebih tiga centimeter dan kedalaman kurang lebihtiga sentimeter;K@SIMPULAN; = ==5===emese

memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut di atas masingmasing pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering melakukankekerasan (memukul) terhadap Penggugat disamping itu Tergugat sering keluarmalam tanpa pamit terhadap Penggugat dan sering pulang larut malamsehingga terjadi pertengkaran, sehingga berpisah tempat tinggal selama + 06Hlm 6 dari 9 hlm.Put.No.1219/Pdt.G/2018/PASpg. simpulan

tidak ada halangan kawin menuruthukum Islam maupun peraturan perundangundangan;bahwa sampai saat ini, Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) oranganak ;bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi,tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidakpernah keluar dari agama Islam;bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehinggapara Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya danmenyampaikan simpulan

Selanjutnya, keduanya tidakmengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatandiceraikan Pemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang

Sakira, umur 3 tahun, yangselama ini ikut Termohon; bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai karena Termohon marahkepada Pemohon; bahwa Termohon marah karena Termohon tidak pulang dan saksi tidakmengetahui pasti sejak kapan mulai terjadi pertengkaran; bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2017,Pemohon tinggal di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Grati; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

yang intinya Pemohontetap pada permohonan' untuk bercerai dan sanggup memenuhi gugatanrekonvensi sebagian sebagaimana dalam replik/tanggapan atas rekonvensi,dan Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinya tidak keberatanatas perceraian yang diajukan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensitersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam

Walaupun tanoa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud tanopa hak dalam kaitannya dengan UUNo. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dariMenteri yang berarti elemen tanoa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawanhukum dapat berarti melawan hukum formildanmelawanhukummaiteriil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yangterletak di antarafrasa tanoahak dan melawan hukum bersifatalternatif

Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis HakimPengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali inisebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo (halaman4447) antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa dalam konteks sengketa ini, Majelis tidak sependapat denganTerbanding dikarenakan simpulan Terbanding didasarkan pada hasilanalisis dengan ilustrasi yang tidak tepat bahkan bertentangandengan ketentuan yang diatur dalam UU PPN, dengan uaraiansebagai berikut:1)

Putusan Nomor 1360 B/PK/PJK/20172)3)penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yangdiatur dalam Pasal 1A huruf d dan Pasal 4 UU PPN;Bahwa dengan demikian simpulan Terbanding yang diasarkanpada asumsi atau pendapat yang bertentangan dengan UU PPN,maka simpulan Terbanding tersebut juga tidak sesuai ataubertentangan dengan UU PPN;Bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Terbandingmengabaikan prinsipprinsip dasar kesetaraan dankesebandingan, karena yang dibandingkan adalah dua WajibPajak yang

sangat berbeda karakter dan kegiatan usahanya;Bahwa kegiatan utama Pemohon Banding adalah industripengolahan kelapa sawit secara terintegrasi sehingga yang dijualadalah CPO dan Kernel, sedangkan Wajib Pajak yang dijadikanpembanding mempunyai kegiatan utama perkebunan kelapa sawitsehingga yang dijual adalah TBS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwapembandingan dua kegiatan yang berbeda (tidak sebanding), tidakdapat dipaksakan untuk menarik suatu simpulan seolah olah yangdibandingkan

tersebut adalah setara atau sebanding, dengandemikian Majelis berpendapat simpulan Terbanding sangat biasatau tidak jelas;Bahwa berdasarkan memori penjelasan pasal 16 B Ayat (1) UUPPN antara lain dinyatakan: bahwa salah satu prinsip yang harusdipegang teguh di dalam Undangundang Perpajakan adalahdiberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadapsemua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguhpada ketentuan perundangundangan

Walaupun tanpahak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namunsebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalamkaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan ataupersetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur inibersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapatberarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2020/PN Jap...Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35tahun 2009 tentang Narkotika).Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagaiberikut di bawah ini :Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Pbm1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umumdari hukum tidak tertulis.

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukumformil dan melawan hukum materiil.Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletakdi antara frasa tanpa hak dan melawan hukum

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan