Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2014Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2007 Nomor00040/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Mataram Barat berdasarkan Laporan PemeriksaanPajak Nomordengan perhitungan sebagai berikut:LAP036/WPUJ.31/KP.0105/2011tanggal 16 Februari 2011, Jumlah Rupiah MenurutNo UraianPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang@ PPNa.1 Ekspor Rp Rp =a.2 Penyerahan yang

Pendapat Terbanding1. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP22/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 05 Januari 2012 yangisinya :a. Menolak permohonan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor :ACS/07/0018 tanggal 25 April 2011;b. Mempertahankan SKPKB PPN Nomor : 00040/207/07/91 1/11tanggal 17 Februari 2011 Masa Pajak Oktober 2007, denganperincian sebagai berikut :Halaman 4 dari 36 halaman.

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan PutusanPengadilan Negeri Selong Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sel tanggal 9Oktober 2019, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semulaPara Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding1

tuanya(Penggugat/Terbanding 1 dan Almarhum Alius bin Sarin) kepada anakperempuan mereka (yang pertama), nama Eliza Yusanti, terbuktiSertifikatnyapun atas nama Eliza Yusanti;Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat/Pembanding tersebutdibantah oleh para Penggugat/Terbanding, bahwa orang tua mereka(Penggugat/Terbanding 1 dan Alius bin Sarin) tidak pernah menghibahkantanah objek sengketa a quo kepada Eliza Yusanti, tetapi tanah objek sengketaa quo tetap sebagai Harta Bersama suamiistri antara Penggugat/Terbanding1

Kurang Bayar dariTerbanding Nomor 00134/207/10/051/12 tanggal 24 April 2012;Bahwa terhadap Laporan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari2010 yang telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding telah dilakukankoreksi terhadap Pajak Masukan sebesar Rp261.179.321,00 sehingga menjadiKurang Bayar Rp386.545.396,00;Bahwa oleh Terbanding dan pemeriksaan Keberatan Pemohon Bandingoleh Terbanding dengan Nomor LAP163/WPuJ.19/2013 tanggal 27 Februari2013, dengan penghitungan sebagai berikut: No Uraian Menurut Terbanding1

Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.431.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat danditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :22/Pdt.G/2018/PN.Pwr. bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 KuasaPembanding / Semula Penggugat telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, permohonan bandingmana telah diberitahukan kepada Terbanding1

Sertifikat Hak Milik No.439/Tanjung Rejo tanggal 17Maret 1993 seluas 406 M2, Sertifikat Hak MilikNo.443/Tanjung Rejo tanggal 10 April 1993 seluas : 323 M2,sehingga luas tanah keseluruhannya yaitu seluas 1.789 M2,semuanya atas nama : Maniar, berikut bangunan rumah yangberdiri di atas tiga bidang tanah tersebut, setempat dikenaldengan Jalan Sunggal No. 197, Kelurahan Tanjung Rejo,Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi SumateraUtara;Membatalkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akandilaksanakan oleh Terbanding1

Menghukum Terbanding1, Il, Ill dan TerbandingIV untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang bahwa Terbanding Il semula Tergugat Il mengajukan KontraMemori Banding atas Memori Banding, yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat pada pokoknya sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA:1.

Artinya : Jika Suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raji,maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dan dalil tersebut, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang apa yang telah ditetapkanMajelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menetapkan danmenghukum Pembanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding1/3 (sepertiga) bagian dari gaji Pembanding yaitu Rp1.500.000,00 (satu jutalima

Alidan para Penggugatsejak tahun 50an;Bahwa mengenai bukti surat P1 ini, tidak dibantah oleh Terbanding1/Tergugat 1, Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 sampai denganTerbanding 7/Turut Tergugat 7, bahkan diakui secara tegas oleh TurutTergugat 1 sampai Turut Tergugat 7 dalam jawabannya secara tegasmenyatakan: asalusul lokasi yang menjadi objek sengketa adalah milikalm. Panggola Ali ayah dari alm. Mustapa P. Ali dan alm. Umar P.Ali...... dst...... yang dibeli dari alm.

SH, SpN;Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 18/PDT/2019PT PALBahwa, fakta tersebut menegaskan, Terbanding 1/Tergugat 1 telahmengetahui bahwa tanah objek sengketa yang dibelinya itu sedang dalamstatus disengketakan, seharusnya pada saat Terbanding 1/Tergugat 1 ketahuitanah yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 59640449/PPATS, tanggal19 Maret 2010 itu telah jadi tanah sengketa, maka seharusnya Terbanding1/Tergugat 1 tidak melakukan pembelian untuk yang kedua kalinya secarakeseluruhan

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017Pertambahan Nilai Nomor 00004/307/09/051/13 tanggal 15 November 2013Rp38.188.168.000,00, diketahui koreksimenurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:Tabel 1Perbandingan SPT PPN Masa April 2009 dan SKPKBT PPN Masa April 2009Masa Pajak April 2009 senilai JUMLAH RUPIAH MENURUT NO URAIAN SelisihPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp56.943.669.569Menurut Terbanding1. Koreksi Saat VerifikasiDasar dilakukan Verifikasi untuk Tahun Pajak 2009a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Pasal 15Halaman 4 dari 58 halaman. Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017disebutkan:Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan;b.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding 1 seluruhnya ;1.Menetapkan 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 12 m X 8 m yangletaknya di atas tanah obyek sengketa 5.2 adalah harta warisanMudrim yang belum dibagi waris ;Menghukum para ahli waris Mudrim sebagaimana tersebut dalamdiktum angka 3 (tiga) konvensi untuk membagi harta warisan Mudrimsebagaimana dictum angka 2 (dua) rekonvensi sesuai ketentuan padadiktum angka 5 (lima) konvensi putusan ini ;Menghukum Penggugat 1 Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding1

dengan perolehan BKP/JKP yang penyerahannyaberupa CPO dan PK yang terutang PPN.Pengertian Penyerahan yang Tidak Terutang PPNbahwa yang dimaksud dengan pengertian Penyerahan Yang Tidak TerutangPajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PajakPertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16B UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Landasan Hukum Terbanding1

Oleh karena itu,kewajiban PEMBANDING untuk membuktikan, bahwa TERBANDING1 telah menerima uang pembayaran mobil dari PEMBANDINGmaupun JOHANES MINDARYU.

Kurang Bayar dari TerbandingNomor 00136/207/10/051/12 tanggal 24 April 2012;Bahwa terhadap Laporan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2010 yangtelah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding telah dilakukan koreksiterhadap Pajak Masukan sebesar Rp.70.648.224,00 sehingga menjadi KurangBayar Rp.141.296.448,00;Bahwa oleh Terbanding dan Pemeriksaan Keberatan Pemohon Banding olehTerbanding dengan Nomor LAP163/WPJ.19/2013 tanggal 27 Februari 2013,dengan penghitungan sebagai berikut: No Uraian Menurut Terbanding1

Putusan Nomor 903/B/PK/PJK/2015 Jumlah Rupiah MenurutNomor Uraian Selisih / BedaPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan PajakImpor BKP 0,00 1.249.809.790,00 1.249.809.790,002. Perhitungan PPN Kurang Bayar :PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00 124.960.379,00 124.960.379,00PM yang dapat diperhitungkan 0,00 0,003. PPN Kurang Bayar 0,00 124.960.379,00 124.960.379,004. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 59.980.981,005.

JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENILAI BUKTI MILIK TERBANDING1.Bahwa tidak ada satupun BuktiBukti milikTerbanding yang menunjukan dimana letak dan posisi objek milikTerbanding, Bukti P.8 tidak menjelaskan tentang keluasan maupun batasbatas tanah milik Terbanding sehingga objek yang disengketakan menjadikabur dan tidak jelas, adanya bukti Terbanding Kode P.9 dari keteranganIpin Soden membenarkan Bukti tersebut belum dicap dipertegas pulamelalui keterangan saksi Samsul Saluki membenarkan tidak ada alaspendukung

Tanggapan Terbanding1. Dasar HukumA. Ketentuan dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor17 Tahun 2000 (UU PPh) antara lain mengatur sebagai berikut:1.

Selanjutnya, apabilabukti T.Il.Intv.14 dan T.ll.Intv.18 tersebut telah digunakan sebagai recht title(alas hak) dari Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai Atas Tanahyang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2kepada Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 pada tanggal 1 Mei 2009tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena menurut hukum keberadaanbukti T.ll.Intv.14 dan T.Il.Intv.18 tersebut wajib ditangan Tergugat/Terbanding1/Termohon Kasasi 1 selaku penyimpan dokumen

BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP unit Kwala Berkala Medanberkantor di Jalan: Jamin Ginting No. 80 Medan, mul iTERLAWANI, sekarang TERBANDING1;Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.411/PDT/2014/PTMDN.2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)MEDAN, berkantor di JI. P.

Adanya sebab yang halal > faktanya pada objek benda yang diperjualbelikan melekat hak yang pasti dimana awalnya obyek sengketamerupakan hak milik dari Tergugat 1 , sehingga jual beli samasekali tidak bertentangan dengan hukum ataupun norma yangada.Dengan demikian pertimbangan hukum Mejelis Hakim yang menyatakanJual beli antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding1 harus dibatalkan tersebut haruslah ditolak, dan putusan perkaraNomor 145 / PDT.G / 2014 / PN.

Bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding1. Termohon semula Penggugat/Terbanding tidak memilikisatupun bukti permulaan untuk mengajukan gugatan diPengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1902 KUH Perdatayang berbunyi: yang dinamakan permulaan pembuktiandengan tulisan yalah segala akta tertulis, yang berasal dariorang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yangdiwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentangbenarnya peristiwa?