Ditemukan 11601 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 365/Pdt.G/2018/PA.Tnk Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
XXXXX di Rumah Orang tua PenggugatdiKelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang
Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 723/Pid.Sus/2013/PN Sda Tanggal 30 Oktober 2013 — JUWITA als. JEMBLING bin ASMADI
30 — 4
30 — 4
unsureunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasa disebut jugadengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 20-03-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Kla Tanggal 15 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 1
21 — 1
Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 27 Juli1974, di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 3
13 — 3
perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Maret2017 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 13-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PA MAROS Nomor 697/Pdt.P/2015/PA Mrs. Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon
14 — 9
14 — 9
Pemohon dengan lelaki bernama ....... tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 05-08-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA MAROS Nomor 242/Pdt.P/2015/PA Mrs. Tanggal 2 September 2015 — Pemohon
15 — 6
15 — 6
Pemohondengan wanita bernama ..... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0469/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 22 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
ataupunhalangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danHal. 7 dari 11 hal Pen.No 469/Pdt.P/2016/PA.Skgbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Putus : 23-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 — BAMBANG DWIJO SETYO LELONO
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;.
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besertapenjelasannya yang menyebutkan bahwa :Pasal 40(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suamiatau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;Penjelasan Pasal 40Hal. 33 dari 177 hal. Put.
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besertapenjelasannya yang menyebutkan bahwa :Pasal 40Hal. 63 dari 177 hal. Put.
Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;6.
Register : 19-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 487/Pdt.P/2017/PA.Skg Tanggal 15 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
18 — 8
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA MAROS Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mrs Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual
Register : 03-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Bji Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 09-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA METRO Nomor 0739/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.
Register : 28-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.P/2015/MS-LSK Tanggal 16 Februari 2015 — Penggugat-Tergugat
24 — 7
24 — 7
Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 664/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
38 — 5
38 — 5
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 181/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 2 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 10
21 — 10
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 24-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 6 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 13
15 — 13
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 755/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 5
21 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
17 — 8
Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — PT SUPRA MATRA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 33
54 — 33
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 2
10 — 2
April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan