Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2013 Tanggal 14 Maret 2013 — BUDIYONO, Dk ; PT. MULIA GLASS
48 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnyatindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakan melanggar itudiancam pula dengan pidana kurungan atau denda.... ( dikutip dalambukunya Prof. Imam Soepomo, SH berjudul : PENGANTAR HUKUMPERBURUHAN,. Edisi Cet. Ketiga Belas, 2003 pada hal 11 12);Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/PDT.SUS/2013.1.
Sangsi terhadap pelangaran atas peraturan ini biasanya ialahtidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkanseringkali juga tindakan melanggar itu diancam pula dengan pidanakurungan atau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul : PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN,. Edisi Cet. KetigaBelas, 2003 pada hal 11 12);1.
Register : 28-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 45/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon:
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.
Register : 07-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 16-K/PM I-02/AD/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277
41 — 23
41 — 23
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lamamelibatkan diri dalam penyalahgunaan' narkotika sehinggakecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakantugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikianjuga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintahagar memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, mengingatdampaknya yang besar
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Siswoyo Als Woyo
89 — 15
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Siswoyo Als Woyo
89 — 15
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA RSUP., DR. M. DJAMIL PADANG VS DR. NOVERIAL., SP.OT;
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2647 K/PDT/2010 HUSNI ; M. DAHLAN HS. DK.
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
Register : 02-05-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 376/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
21 — 3
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
21 — 3
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 22-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Bbs Tanggal 19 April 2017 — - SYAFIâÂÂI Bin WARYONO
37 — 13
37 — 13
obatHeximer dan obat Tramadol bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atauefek samping yang dapat dialami oleh pengkonsumsi tersebut adalah dapatmengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal, dan aritmiajantung atau irama detak jantung tidak normal.Bahwa terhadap penjual obat Heximer dan obat Tramadol yang dilakukan tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidangobat kesehatan atau dilakukan oleh orang perorang, maka terhadap sipenjualdapat dikenakan sangsi
Register : 12-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mlg Tanggal 27 Nopember 2019 — Terdakwa
131 — 19
131 — 19
Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi dijatuhi pidana penjara ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernamaANAkdan penasihat hukum anak menyatakan
Register : 11-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 51/Pid.B/2016/PN Liw Tanggal 31 Mei 2016 — terdakwa I. JONI RUSLAN Bin RUSLAN (alm); terdakwa II. ZEVI ALIYANSYAH Bin ROBIAN; terdakwa III. SUHARDI Bin ROHIDIN
36 — 26
36 — 26
) ke4kitab undangundang hukum pidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONI RUSLAN bun RUSLANbersama dengan terdakwa II ZEVI ALTYANSYAH bin ROBIAN dan terdakwaIi SUHARDI Bin ROHIDIN dengan pidana penjara masingmasing 8 (delapan)bulan di kurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintahpara terdakwa tetap ditahan :Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5264221160538726e Uang sebesar Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada sangsi
Putus : 07-08-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 45/Pid.Sus/2014/PN Sdw Tanggal 7 Agustus 2014 — YUSTINUS DEGON anak dari ILENG
76 — 35
76 — 35
dengan melampirkan copysertifikat / bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang diakui oleh BadanPertanahan Nasional ;e Bahwa jika menebang pohon di dalam hutan Negara, hutan Adat maupun hutanHak harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan setempat ; e Bahwa baik diperjualbelikan ataupun tidak dalam hal penebangan danpengangkutan kayu tetap harus dapat izin dari Dinas Kehutanansetempat;e Bahwa jika Terdakwa menebang kayu di hutan tersebut terbukti tidakmemiliki izin maka selain dapat dikenakan sangsi
Putus : 21-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Juni 2012 —
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1507 K/Pid.Sus/2011Bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam pelaksanaan Proyek tersebutsudah sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Proyek tersebut pun telah di Audit oleh BANWAS DA KabupatenManggarai, baik terhadap Kontraktor, Kepala Dinas maupun Terdakwa, danhasil Audit, Kontraktor harus membayar kerugian Negara dan Terdakwabersama Kepala Dinas telah diberi sangsi sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Terdakwa telah menerima hukuman jabatan dan Kontraktor telahmengembalikan Kerugian Keuangan Negara dan telah
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 107/Pid.B/2019/PN Wsb Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
105 — 17
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
105 — 17
Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi yang dijatuhkankepada pelaku tindak pidana adalah tidak bertujuan untuk memberikan balasdendam atau menyengsarakan terpidana, namun sanksi dijatuhkan sebagaibentuk korelasi dan pembinaan agar pelaku menyadari akan kesalahannya dankemudian dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;7.
Register : 03-08-2010 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 31-03-2011
Putusan PA NGANJUK Nomor 1093/Pdt.G/2010/PA.NGJ_CERAI_TALAK Tanggal 17 Februari 2011 — PEMOHON DAN TERMOHON
18 — 1
18 — 1
Amin;Termohon orang yang teraniaya semoga Allah mengabulkan doanya;Mengenai meminangMemang jelas disini bahwa Pemohon orang yang gegabah kalau bicarasyukur ngomong tidak diteliti kebenarannya (Tukang fitnah), seperti yangditulis dia, Termohon mau dipinang Wabub, padahal Wabub Nganjuksudah beristeri hal itu tidak mungkin, (andai hal ini diadukan kepadaWabub pasti mendapat sangsi karena pencemaran nama baik).
Putus : 05-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — 1. SURONO , DKK VS PT. UNION PLASTIK, Peseroan
96 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.
Putus : 29-09-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 29 September 2014 — Tn. YUAN AGUSTA VS Tn. MARTONO SAPUTRO, General Magager (GM) Hotel Sahid Jaya Solo
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan ini jugamelanggar Perjanjian Kerja Bersama Lampiran Ill butir 4 yangmenyatakan "Dilarang Karyawan untuk memberikan keterangan palsu,Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 404 K/Pdt.SusPHI/2014baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerjadengan sangsi repriment III atau pemutusan hubungan kerja atau PHK.Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 e yangmenyatakan "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadappekerja
Register : 08-08-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 09-11-2014
Putusan PA BANTAENG Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Batg Tanggal 25 April 2013 — Pemohon VS Termohon
56 — 24
56 — 24
halaman 2 No. 3 bahwa pernyataansudah dijelaskan secara benar dan jelas dan tidak mengadaada, dan setiap saatselalu mengacu pada prosedur yang sudah ada, dan tidak mengesampingkanproses hukum yang berlaku;20Berkaitan dengan itu ada satu permasalahan atau dengan kata lain tambahantuntutan yang tidak sempat tercantum pada awal tuntutan Termohon yaitumengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain/selingkuhannya tanpaseizin istrinya yang sah sehubungan dengan itu mohon kiranya Majelis Hakimmemberikan sangsi