.::::::00 tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dan pencegahan

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga koroban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke2 KUHP ;ATAUKEDUA :Hal. 14 dari 74 Hal. Put.

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo.

GustiGede Dharma, A. berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidakwajar dengan penyebab kematian akibat penekanan pada saluran napasbagian atas (batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen(asfiksia) yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo.

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke2 KUHP ;LEBIH LEBIH SUBSIDAIRKESATU :Hal. 27 dari 74 Hal. Put.

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.

Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakWa, = == 222 nnn nnn nnn nnn nn on nnn nn an nen nnn en nnn nce necesMenimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakvaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatifbagi setiap

subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yangsangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yangbersifat imperatif dimana dari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (seg/positif dan segi negatif) maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalambatasan yang telah diuraikan dalam mater surat dakvaan dan tidak dibenarkanmenjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelasadanya dimana

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaHalaman 1 dari 13 Putusan No. 1107/Pdt.G/2020/PA.Sdndirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4.

Bahwa perikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus PErawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satuanak yaitu Lailin Farida, umur 6 tahun;5.

Bahwa saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebelummemberikan kesaksian di depan persidangan telah disumpah yang padapokoknya menerangkan bahwa penyidikan telah dilakukan sesuai prosedurtanpa ada penekanan maupun paksaan dan alat bukti Surat, yaitu BeritaAcara Penelitian dan Penerimaan Tersangka (BA15) yang pada saatdilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkanbahwa Terdakwa mengakui bahwa sabusabu tersebut adalah milikTerdakwa dan disimpan di lemari baju dalam

UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan

Kainsarung warna kombinasi merah hijau, motif garis, bahan katun.Benda samping mayat : tidak ditemukan.Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan.Lembam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang, berwarna merahkeunguan dan silang pada penekanan.7.

Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SLAMET SUWANDI BIN P.

berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan

ParaTerdakwa dengan fakta kejadiannya perkara adalah tidak dapatdisetujui oleh Para Terdakwa karena peristiwa tersebut terjadi karenasematamata didasari adanya janji dan permintaan sertapembicaraan yang cukup panjang dan damai antara saksi Soewajidengan Para Terdakwa dan saksi Indarto yang cukup kental denganpenyelesaian utang tanoa adanya paksaan atau penekanan dankeributan yang berlebihan. Jadi sama sekali Para Terdakwa tidakHal. 5 dari 10 hal. Put.

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusperawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di RT/RW 006/002Pekon Srirahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnyaberpisah;4.

berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan Sri Nanda berstatusperawan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap paraorang tua yang menguasail anakanak untuk melakukan eksploitasi

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

kali.7 Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Sabusabu tersebutTerdakwa membuang alat bong berupa botol dan sedotannya kebelakang asrama (tempat sampah) lalu keesokan harinya tanggal4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita alat bong tersebutdimusnahkan oleh Terdakwa dengan cara dibakar, dengan tujuanagar apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi1 dan Sdr.Pusilan tersebut tidak diketahui orang lain.8 Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menerimasosialisasi tentang bahaya narkoba, dimana pimpinanmemberikan penekanan

persidangan Majelis tidak menemukanadanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harusdipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini,Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifatdan perbuatan Terdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut :1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taatterhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dariPimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan

Fujianto Penata Tk.NIP. 197104082005011004.Bahwa Saksi selaku Dansubdenpom XII/15 Ketapang sudahseringkali memberikan penekanan dan arahan kepada anggotaSubdenpom XI11/15 Ketapang tentang bahaya narkotika baiksebagai pengguna maupun sebagai pengedar dan Saksi merasapembinaan satuan yang dilakukan oleh Saksi sudah maksimalkarena setiap kali dilaksanakan apel pagi Saksi selalumemberikan penekanan untuk tidak menggunakan narkotika danperbuatan perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin.Atas keterangan

dan zat Matamphetamin,kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa dibuatkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit BhayangkaraPontianak Polda Kalbar Nomor: 420A/II/2016/Rs.Bhy tanggal 18Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Fujianto Penata Tk.I NIP. 19710408200501 1004.Bahwa menurut Saksi pembinaan satuan yang dilakukan olehSaksi1 selaku Dansubdenpom XIl/15 Ketapang sudahHal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 67K/PM.1I05/AD/XI/2016maksimal karena Saksi1 seringkah memberikan penekanan

danarahan kepada anggota Subdenpom XIlI/15 Ketapang tentangbahaya narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagaipengedar dan setiap kali dilaksanakan apel pagi Saksi1 selalumemberikan penekanan untuk tidak menggunakan narkotika danperbuatanperbuatan yang melanggar hukum dan disiplin.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi 3Nama lengkap : Muhammad Syurfi SitorusPangkat / Nrp : Sertu, 21080616780786Jabatan : Bariksa Subdenpom XII/15 Ketapang (sekarangBariksa Denpom XII

Kalbar.Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanyaperintah maupun penekanan dari KomandanSatuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagianggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkandiri dalam peredaran atau pemakai Narkotika.Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor : 39K/PM.I05/AD/VI/2018Menimbang16.17.18.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin knhusus atauRekomendasi dari Instansi yang berwenang untukbebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwajuga bukan pecandu Narkotika maupun sebagaiPasien Pecandu Narkotika.Bahwa

Kalbar.Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin Knususatau Rekomendasi dari Instansi yang berwenanguntuk bebas menggunakan Narkotika, sertaTerdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupunsebagai Pasien Pecandu Narkotika.Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwapernah melakukan tindak

Kalbar.Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin knususatau Rekomendasi dari Instansi yang berwenanguntuk bebas menggunakan Narkotika, sertaTerdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupunsebagai Pasien Pecandu Narkotika.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur kesatu

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.18.