1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/HK.06.4-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang pemberhentian tetap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 8 Maret 2021 sepanjang atas nama Libertus Pogolamun dan Hatta Nongkeng;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- ( tiga ratus delapan puluh

Penggugat:
1.LIBERATUS POGOLAMUN
2.HATTA NONGKENG
Tergugat:
KPU RI

Terhadap tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksudpada angka 7, pada prinsipnya KPU sebagai penanggungjawab akhir ataspenyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;9.

Adapun mekanisme pemberhentianAnggota KPU in casu KPU Kabupaten Boven Digoel diatur secara khususdalam Pasal 37 dan 38 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 37;(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:a. meninggal dunia;b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugasdan kewajiban; atau;c. diberhentikan dengan tidak hormat.(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikandengan

Nomor:mantan735/PL.02.2SD/06/KPU/IX/2020 perihalPenjelasan terpidana tertanggal 5 September2020(Sesuai dengan asli);Surat KPU Nomor: 773/PL.02.2SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal20 Juli perihal Penjelasan syarat calon dalam pemilinan Tahun2020 (Sesuai dengan asli);Surat KPU Nomor: 822/PL.02.2SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal25 September 2020 perihal Penjelasan (Sesuai dengan asili);Surat KPU Nomor: 821/PL.02.2SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal25 September 2020 perihal Penjelasan (Sesuai dengan asili);Keputusan KPU

ketua Helda ambay secara pribadimenyurati Ketua KPU RI menanyakan status hukum pasangan calon YusakYaluwo dan KPU RI membalas surat Ketua KPU Boven Digoel.

, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktukarena:a.

ADAUKTUS TAKERUBUN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;

Kabupaten Nabire Nomor : 9/Kpts/KPU.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor :9/Kpts/KPU. Nabire/V III/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Khususnya pada LampiranKeputusan Tergugat tersebut atas nama Pasangan Calon :1) DEKIKAYAME, SH.;2) Drs.

dan mengikat, maka Tergugat kemudian telah mengeluarkanKeputusan dalam Rapat Pleno berupa Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Nabire Nomor: 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015 tanggal 18Setember 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALONBUPATIDAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2015.

Bahwa adapun dasardilaksanakannya Keputusan Panwaslu tersebut, sebagaimana tercantumdalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam BAB XI PENYELESAIANSENGKETA TATA USAHA NEGARA, Pasal 94 yang berbunyiSengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPUProvinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIPKabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

;demikian pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati SertaWalikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 25 dengan tegas menyebutkanKeputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkaitpenyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikatkecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PANIAI vs 1. SALMON PIGAI, S.Sos., M.Si., 2. WILLEM KAYAME;

PUTUSANNomor 57 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALtempat kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 ARIS BONGGA SALU, S.H.;2 HERMAN BONGGA SALJU, S.H.

Parpolpengusung yang pada waktu itu perwakilan dari PPDI diwakilioleh Ketua DPC PPDI yaitu Yabal Pigai dan SekretarisStevanus Mote, dan didampingi oleh Korwil Provinsi Papuayaitu Yulianus Lawegau serta dari PBR didampingi Ketua DPCPBR yaitu Yan Wikilife Pigai dan Sekretaris Geri Adii padawaktu itu rombongan Para Penggugat mendatangi KantorTergugat pada tanggal 22 April 2012 dengan maksud untukmendaftarkan diri secara resmi;Bahwa Para Penggugat beserta Tim Sukses bertemu langsungdengan Tergugat di Kantor KPU

Bahwa ternyata Tergugat(Ketua KPU Kabupaten Paniai) pada saat itu setelah menerimaberkas langsung membuka dan melihat sebentar kemudianmemutuskan tidak dapat menerima berkas tanpa alasan yangjelas dan secara langsung mengembalikan semua berkasHalaman 3 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 57 K/TUN/2013persyaratan kepada Para Penggugat tanpa dilakukanpemeriksaan mendalam dengan alasan bahwa dukungan PartaiPolitik tidak mencapai 15%;Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada ParaPenggugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkasberkasyang diajukan oleh Para Penggugat, dan apabila dalamverifikasi ditemukan kekurangankekurangan atau terjadikesalahan maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2010 Pasal 42 yang menyebutkan: Pasangan Calon yangdiajukan oleh partai

Putusan Nomor 57 K/TUN/201320Pasangan Calon lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agarkiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunyaSurat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017 dengan salah satu pertimbangan hukumadalah

MARTHIN BILLA, MM; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI.

PENGGUGAT;MELAWAN:Hal dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKTI KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) REPUBLIK INDONESIA. ,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT I;ITIKOMISI PENGAWAS PEMILU ( PANWASLU ) REPUBLIK INDONESIA,Jalan Pulau Sumatera Rt.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan TarakanTengah, Kota Tarakan, KalimantanSelanjutnya disebut sebagai...............

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara pemilihan jugadiatur dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yoPeraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yangmenentukan :Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalambidang

tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapanpasangan calon peserta pemilu;Menimbang, bahwa terhadap adanya sengketa tata usaha negara pemilihan telahdiatur tata cara penyelesaiannya sebagaimana Pasal 154 UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015Pasal 154 yang pada pokoknya berbunyi sebagai

No. 9 Tahun 2015 yo Peraturan KPU No. 12 Tahun2015 adalah hanya dibatasi pada Keputusan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/KotaTentang Penetapan Pasangan Calon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitasmengajukan gugatan, karena Obyek yang disengketakan adalah bukanmempermasalahkan tentang Penetapan Pasangan Calon, maka demi hukum gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa dengan demikian

Nomor 12 Tahun 2015Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Programdan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 TentangPengawas Pemilihan

YAYAT RUSTANDI, MSTr; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG.

Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 43/PL.03.2BA/3273/KPU Ko/XIV/2017tanggal 6 Desember 2017 Tentang HasilSs Ss7se Ss Hal 4 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/201 BIRETUN.JK JKTs Ss MEMENUHI SYARAT IIS) jnnneeenn ence cence $SyoeSsor> >vyYSPa Sverte) Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan cag PerseoranganDalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandling Tahun 2018;aBahwa, batas minimal dukungan adalah 110.213 pendukungad Ae, berdasarkan Keputusan KPU Kota Bagsling No 10/HK.03.1Kpt/

Bahwa, secara kenyataan Penggugat 3t Belum menerima dan/atau denganSstidak diterbitkannya Berita AcaraHasil Verifikasi Faktual oleh Tergugatdan/atau Model BA.5 onl Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota, mak agcukup = alasan forum untuk menyatakan Tergugat telah menydlahgunakan koysrangannya sebagai penyelenggara pemiinan; nonneBahwa 2: PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur semua bentukaesurat keluar untuk KPU Kabupaten/Kota dan eS Provinsi yangwe

Persyarata Pencalonan, termasuk persyaratan bagi baka pasangan: K KPU Kota BTempat antor KPU Kota Bandung. ea Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung.ayes Bahwa persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan harusay memenuhi jumlah minimum syarat autngn calon perseorangan sebesar eo oe ee& Ss Y + Hal 1 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PTSTUN.JKTiads syx> wyby Nasa RsDan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bandung yang berjurilah 1.695.573y *jiwaye a Rt Qn nnn nnn nnn nnnnnn nannies4.

~sBahwa jumlah minimum syarat dukungan bakal. .alon perseorangan Dalamwy aPemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebesar 6,5 %oedari 1.695.573 jiwa yaitu berjumlah 110.213 jiwa yang tersebar minimum 16 KPU oivi2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih S8Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar ee&&yJumlah Minimum Dukurgan Persyaratan Pasangan Calon Persegrangan$eDalam Pein Walikota Dan Wakil

Bahwa daiam penyerahan dukungan bakal pasangan calattfarus membawaSr Ssdakomen pencalonan berupa formulirformulir yang dapat diunduh padasTaman website TERGUGAT dengan alamat ile bandung.kpu.go.id atauadapat diambil di Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 260Bandung. Dokumen dibuat dalam pestuk hardcopy dan softcopy untuk di

HARIYANTO WALUYO VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PEMEKASAN;

Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor81/PK.01BA/3528/KPUKAB/XI/2017, tertanggal 30 November 2017tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan danSebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr.Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;2.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkankeputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrsi Jumlah MinimalDukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon PerseoranganTelah Memenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan HariyantoWaluyo;4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati danmelaksanakan putusan ini;5.

Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk membayar biayaperkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugatmengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Halaman 2 dari 7 halaman.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkankeputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah MinimalDukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan TelahMemenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati danmelaksanakan putusan ini;7.

Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018yaitu Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIPKabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubenur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikotadan Calon Wakil Walikota.

,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU RI

., Anggota KPU R.1.;2. Ilham Saputra, S.IP., Anggota KPU R.1.;3. Pramono Ubaid Tantowi, M.A., Anggota KPU R.I.;4. Sigit Joyowardono, R.I., Kepala Biro Hukum Setjen KPU R.1.;5. Mas Noer Soesanto, S.H., Wakil Kepala Biro Hukum Setjen KPUR.1.;6. Daryatun, S.H., Kepala Bagian pada Biro Hukum Setjen KPUR.1L.;7. Setya Indra Arifin, S.H., M.H., Tenaga Ahli pada Biro HukumSetjen KPU R.I.

;Annete Lusi Handayani, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.;Edho Rizky Ermansyah, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.;Praise Juinta WSS, S.H., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.I.;Herman Pamuji, S.Wdum., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.L.;Ayutya Triadindawathy, S.H., Fungsional Umum pada Biro HukumSetjen KPU R.I.;Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H., Fungsional Umum pada BiroHukum Setjen KPU R.1.

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan UmumProvinsi Dan Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten/Kotaberbunyi :(1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotayang lulus tes psikologi mengikuti tes kesehatan;11.

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota danbertentangan dengan Keputusan KPU Tentang Juknis SeleksiAnggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BAB II HurufB (Pelaksanaan Kegiatan) Point 6 (Tes Kesehatan danWawancara) huruf a) yang mengatur Calon Anggota KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologitahap berikutnya mengikuti tes kesehatan;Adapun hasil tes psikologi calon anggota KPU Kota Semarangberdasarkan Model TK.

Sesuai dengan yang telahditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 harus dilaksanakanoleh KPU. KPU itu hanya bisa mempertimbangkan 10 nama itu saja, karenayang diambil hanya 5.

SYAMSUL BAHRI, MSJ VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG;

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Wikarta & Partner,beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, SudirmanCentral Business District Lot 9, Jalan Sudirman Kav. 5253Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor11/SKK/ILO/IV/2018, tanggal 4 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANGtempat kedudukan di Jalan KH.

MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISIPEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM

Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat mendaftarkan dirisebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU KotaPangkalpinang, yang diberikan tanda terima tanpa Tanggal oleh Tergugat;6.

di laci lemari KPU Kota Pangkalpinang tanpaalasan yang jelas, hal ini diketahui pada saat Tergugat pada Tanggal 26Februari 2013 melakukan klarifikasi ke partai PIS yang hanya membawaberkas calon Drs.

mengeluarkan rekomendasi Nomor 002/RKD/Panwaslu.Pkp/IV/2013yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP menonaktifkan 2 orang Tergugatselaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang dan anggota Pokja pencalonanWalikota dan Wakil Walikota serta meloloskan partai RepublikaN sebagaipartai pengusung Para Penggugat;Halaman 16 dari 49 halaman.

PadaPk.16.00WIB hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013, satu harimenjelang masuknya masa pendaftaran bakal calon (15 21Maret 2013), KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan SK Nomor20 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 16, TentangPenetapan Partai Politik Dan Pengurus Partai Politik PesertaPemilinan Umum WalikotaWakil Walikota Pangkalpinang Tahun2013.

Komisioner KPU KotaPangkalpinang 4 (empat) orang bersama 4 (empat) orang stafnya danHalaman 28 dari 49 halaman.

Penggugat:
HAMSIR, BE
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KPU, KPU provinsi, KPUkabupaten/kota paling lambat 14Halaman 13 dari 57.

, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakanberupa:a.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotayang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.Halaman 23 dari 57.

mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPUKabupaten/Kota...... 12.

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI

Putusan No. 08/G.TUN/2011/PTUN.JPRSelanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGATMELAWANKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI, TempatKedudukan Jalan Korido Sorendiweri,Kabupaten Supiori, Provinsi Papua ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Nomor : 08/PEN.MH/2011/PTUN.JPRtanggal O02 Februari 2011 tentang Penunjukkan MajelisHakim ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyeksengketa pada waktu surat keputusan terebut diajukankepada KPU Provinsi Papua pada tanggal 22 Januari 2011dengan surat pengantar No.17/SET KPU/SUP/1/201 1sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyekgugatan perkara ini, gugatanyang diajukan masin dalam tenggang waktu untukmenggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 j = esses swe emme ce me eee Bee eee oS ee oe2.

Pasal 10ayat (1) huruf mn Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009sehingga Para Penggugat sebagai calon nomor urut 2 harusdinyatakan tidak sah ;Bahwa Penggugat Drs. Hendrik Jan Rumkabu dalam perkaradugaan tindak pidana dengan nomor perkara 2215K/Pid.Sus/2009 atas nama Penggugat Drs.

Hendrik JanRumkabu ; bahwa pasangan Para Penggugat mendapatkan suara terbanyakkedua sebanyak 1.875 suara pada putaran pertama =; bahwa pasangan Para Penggugat berhak mengikuti putarankedua dengan penetapan KPU ; bahwa tidak ada keberatan dari pasangan calon lainmengenai perkara pidana Penggugat (Drs.

Hendrik Jan Rumkabu (PenggugatPrinsipal) a quo telah melewati proses verifikasiadministrasi maupun verifikasi faktual di KPU KabupatenSupiori /n casu Tergugat, kemudian Drs. Hendrik Jan RumkabuHal. 27 dari 33 Hal.

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SORONG

Partai KasihDemokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik yang memperolehkursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 (videPeraturan KPU Nomor 13.

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, 3.

telah memenuhi pasal 46 ayat (1) yakni:e Pada tanggal 04 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong)telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkanPasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaiPasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun2012, yang tertuang dalam SK KPU Kota Sorong Nomr 23 Tahun2012; Pasal 46 ayat (2) yakni: wana nnn nnn nanan nnn nnn nnn n enn ne anne e Pada tanggal 08 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong

Pasangan Iv.Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, Sh, MH, (fotokopii T9a:Surat Pencalonan (Model B, B1, B2KWK KPU) Nomor: 02/APB/IXSRG/2011 tangga 29 Nopember 2011 an. Pasangan HengkRumbiak dan Hi.

JuniTriatmoko mendaftar di KPU Kota Sorong tanggal 9 Desember2011 jam 3 sore; e bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasangan para Penggugatmendaftar di KPu Kota Sorong; e bahwa saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu mendaftardi KPU apakah pasangan Hengky Rumbiak atau Para Penggugat; e bahwa saksi mengetahui pengembalian berkas yang kuranglengkap dari pasangan hengky Rumbiak ke KPU adalah tanggal 6Januari 2012; e bahwa saksi mengetahui KPU Kota Sorong melakukan verifikasidengan DPC Partai Kesatuan

Penggugat :
- I PUTU AGUS ADIARTA
Tergugat :
- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BADUNG

2014 dengan Register Nomor : 03/G/2014/PTUN DPS dalam perkara antara :I PUTU AGUS ADIARTA, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Banjar Kangin,Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Nama : Gunadjar, SH ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Jalan Noja XXXVII No. 16, Denpasar ;Pekerjaan : Advokat ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2014, yangselanjutnya disebut sebagai : Pihak Penggugat MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

) KABUPATEN BADUNG, di Badung PropinsiBali, yang selanjutnya disebut sebagai : Pihak Tergugat Menimbang , bahwa yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara ini adalahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPUBadung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013 TentangPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BadungDalam Pemilihan Umum

sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yangtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara seksama, obyek sengketa dalamperkara ini, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPU

Badung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBadung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat telahmemenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun ; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1

DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati ketentuan pasal259 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, maka obyek sengketa dalam perkara ini yangdikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BadungNomor : 85/Kpt/KPU

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 503/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021

tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 12 Juli 2021;

YULISMAN, MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT;

Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapatmengajukan permohonan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihnan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai ketentuanPasal 153 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 juncto UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 telah diatur bahwa:Sengketa tata usaha negara Pemilinan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara Pemilinan antara Calon Gubenur, CalonBupati dan Calon Wali kota dengan KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten/Kota sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten Kota;2.

Tanah Datar Nomor61/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Dataryang menyatakan Paslon Nelson DarwisMuzar Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Serta Panwaslu Kabupaten Tanah Datar meminta KPU setempat untukmengubah Surat Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentangHalaman 6 dari 24 halaman.

;Bahwa perlu dicatat dan digarisbawahi, bahwa persoalan partai politikselaku syarat pencalonan Pasion Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada ini,bagi kita semua khususnya KPU Pasaman Barat mempersoalkan danmempersalahkan salah satu kepengurusan partai politik kubu (Ir. H.Romahurmuziy, M.T. yaitu DPD Partai PPP Pasaman Barat, dengan tegas kaminyatakan, itu bukanlah domain atau wilayan KPU, khususnya KPU PasamanHalaman 9 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 568 K/TUN/PILKADA/2015Barat, karena KPU atau KPU Pasaman Barat tugasnya dan wewenangnyaadalah administratif (mencatat) yang bersifat pasif secara ilmu hukumketatanegaraan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli tata negara yaituProf. Dr. Yusril Inzamahendra, S.H., M.H.;Kalau memperhatikan kronologis pendaftaran pasangan Drs. ZambriIr.Yulisman, M.M.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK/ KPU KOTA DEPOK ; Drs.H. BADRUL KAMAL, MM ; K.H. SYIHABUDDIN ACHMAD, BA

Penggugat:
RAHMAD HIDAYAT
Tergugat:
1.KPU OKU Selatan
2.Bawaslu Oku Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR. 2. IMRON NAFIFAH .dkk. vs 1. HERI SETIYONO.dkk

Dalam menjalankan kewenangan tersebut Tergugat/Pembandingtelah mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada Tim Seleksi yangdibentuk berdasarkan Surat keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 21/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 10 April 2014 (bukti T6), dimana Tim SeleksiCalon Anggota KPU Kabupaten Blita memilki kewenangan delegatif untuk (j)menetapkan sepuluh nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapatBahwa berdasarkan hukum administrasi, penerima delegasi yakninTimSeleksi Anggota KPU Kabupaten

Bahwa Tergugat/Pembanding walaupun memiliki kewenangan atributifuntuk memilih anggota KPU Kabupaten, namun terikat kepada keputusan TimSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar yang telah menetapkan sepuluhcalon anggota KPU Kabupaten Blitar sehingga Tergugat/Pembanding tidakberwenang untuk memilih calon lain di luar sepuluh nama yang diputuskanTim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar.Bahwa pasal yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, yakni pasal 2 huruf g

Bahwa nyatanya pertimbangan majelis hakim mengenai dilanggarnyapasal 33 huruf c Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 senyatanyadidasarkan pada pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Tim SeleksiSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar dan karenanya menjadikewenangan...8kewenangan Tim Seleksi Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitarbukan Tergugat/Pembanding ;3. Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru menyebut pasal 33 huruf cPeraturan KPU nomor 2 Tahun 2013 tanpa menyebut ayatnya ;B.

17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun2013 .

Hal inisebagaimana pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 02 tahun 2013 : KPU Provinsimembentuk Timsel untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotapada setiap Kabupaten/Kota . Kemudian pasal 31ayat(1)b PKPU Nomor (02 tahun 2013: Setelah selesai seluruh rangkaiantahapan...16tahapan seleksi, Timsel melaporkan hasil pelaksanaan seleksi...... b. seleksicalon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU KPU Provinsi . B.

AKHMAD ISKANDAR VS TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2008-2013

PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa, memberikan Putusansebagai berikut dalam sengketa antaraAKHMAD ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta , bertempat tinggal di Kp.Palagan RT. 01/07, Bojongkokosan,Parungkuda, Kabupaten Sukabumi ,selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGATMELAWANTIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

)KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2008 2013,berkedudukan di Kantor KPU KabupatenSukabumi, Jalan Kompleks GelanggangPemuda Cisaat No. 822, KabupatenSukabumi, dalam hal ini diwakili olehKuasanya BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H.

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal9 September 2008, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor90/G/2008/PTUNBDG, tanggal 10 September 2008, yangtelah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan dan telahdiserahkan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan alasanalasan pada pokoknya adalah sebagai berikutAdapun yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU

KabupatenSukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal NamaBakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5September 2008 iBahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut #@