kasasi pada tanggal 14 April2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta pada tanggal 17 April 2009, dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sistem penjatuhan pidana dalam tindak pidana

khusus (korupsi)sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,Hal. 50 dari 53 hal.

Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 21/Pid.B/2010PN.END,tanggal 26 Juli 2010, dalam perkara terdakwa (Penggugat),merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) diPeradilan Umum.

Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011berdasarkan SK Kepala Dinas Perindag KabupatenEnde Nomor : 12/Disperindag.sekret/III/2011 tanggal 25Maret 2011, telah menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau setidaktidaknya yang berhubungandengan jabatannya atau pekerjaanya ; Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 64/Pid.SusTPK/2014/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2014 dalamperkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranahHalaman 35 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUNKPGHukum Pidana

Khusus (Korupsi) dilingkup PeradilanUmum.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2045 K/PID.SUS/2012tanggal 28 Pebruari 2013, halaman 26, terdapat perbedaanpendapat (Dissenting Opinion) tentang Kasasi Jaksa, dalampengambilan putusan itu, salah satu anggota Hakim Agungmenolak Kasasi Jaksa, karena belum ada Peraturan Pemerintah(PP) yang mengatur PNS menjalani hukuman Pidana Khusus(Korupsi, Teroris dan Narkotika) untuk dijatuhi hukuman disiplin,Halaman 11 dari 75 halaman.

dengan kewajibannya yangselengkapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana unsurunsur tindak pidananya telah diuraikan olehPenuntut Umum dalam surat tuntutannya halaman 60 sampai denganhalaman 65;Menimbang, bahwa dalam menentukan dakwaan yang paling tepat,Majelis Hakim akan berpegangan pada peraturan perundangan undangandalam tindak pidana

khusus korupsi juncto tindak pidana umum yang diserapdalam tindak pidana khusus korupsi dan peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan, serta beroegangan pada putusan putusan MahkamahAgung terutama yang telah menjadi yurisprudensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berupa keadaan SekolahMenengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Mandau Kabupaten Bengkalis padatahun 2018 melakukan penerimaan murid/siswa baru dan murid/siswapindahan yang berasal dari sekolah lain, dimana kepada para wali muridcalon

Pasar Kota Medan, dan hal tersebut bukanmerupakan tindak pidana, apalagi Tindak Pidana Khusus Korupsi yangmenyalahkan Keuangan Negara/Daerah Pemerintah Kota Medan, sehinggaoleh karenanya Terdakwa Drs. H.

PUTUSANNo. 2293 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : M. MERANG H SAADILAH;Tempat lahir : Tarakan;Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Agustus 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Gg. Pinang Merah RT.09 No.54, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta (Direktur CV.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung)

No. 736 K/Padt.SusPHI/2015suatu kebijakan perusahaan tidak dapat dijalankan dengan maksimal danmenimbulkan kerugian, maka hal tersebut bukanlah tindak pidana khusus(korupsi), melainkan kasus perdata.Sedangkan, pidana khusus lebih pada kelalaian dan ketidakhatihatiansuatu pribadi maupun kelompok baik disengaja maupun tidak disengajayang menyebabkan kerugian yang cukup besar pada modal perusahaan.Bahwa konsekuensi kerugian Negara tersebut telah menghantarkan Eks.Direktur Utama PDAM TB Kota Tangerang

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Bahwa Putusan Pengadilan Nomor64/Pid.B/2010PN.END, tanggal O03 September 2010,dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranahHukum Pidana Khusus (Korupsi) di Peradilan Umum.Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapanStatus Hukum Kepegawaian terhadap Drs.

Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 89/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGtanggal 1 Maret 2016 dalam perkara terdakwa (Penggugat),merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) di PeradilanUmum.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1)2)3)menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1)2)3)menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung

Sedangkan tindak pidana khusus(Korupsi)nya agar dilakukan splitzing untuk pengungkapan secara materiil fenomenakasusnya. Dan Pasalpasal yang dapat dipersangkakan terhadap sdr. TERRY HERDIAWANadalah Pasal 220 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) kele KUHP karena kapasitas dia sebagai orangyang melakukan sendiri dan bersamasama dengan orang lain (sdr.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanandari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (PengadilanNegeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung)

PUTUSANNo. 919 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Korupsi pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si.

PUTUSANNomor : 38/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus korupsi padatingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara Terdakwa :Nama : dr.

., (PenasihatHukum Terdakwa) atas Memori Banding Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Kediri terhadap Putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A tertanggal 08 September2021, perkara No. 39/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby tanggal 09 Agustus2021 atas nama Terbanding/Terdakwa Ida Riyani Binti Suwarno,diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 September 2021;Surat Nomor: W.14.U.1/14578/HK.07/9/2021 tertanggal 8 September2021, Hal