Ditemukan 138222 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 29-03-2023 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 75/PDT/2023/PT DPS
Tanggal 27 April 2023 — Pembanding/Penggugat : LPD DESA ADAT BELANCAN Diwakili Oleh : I Ketut Bakuh, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat : I Ketut Ginastra
59 — 10
  • Pembanding/Penggugat : LPD DESA ADAT BELANCAN Diwakili Oleh : I Ketut Bakuh, S.H.,M.H.
    Terbanding/Tergugat : I Ketut Ginastra
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-06-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 434 /Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 17 Januari 2017 — I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA,MM.melawan I KETUT MADRA,SH.MM, Ketua Lembaga Perkreditan Desa ( LPD) Desa Adat Kedonganan
82 — 38
  • Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban membayar hutangnya /tunggakan kreditnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ( Kepala LPD Desa Adat Kedonganan) berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;5.
    I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA,MM.melawan I KETUT MADRA,SH.MM, Ketua Lembaga Perkreditan Desa ( LPD) Desa Adat Kedonganan
    Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang diakui kebenarannya secara sah;Bahwa posita no. 1 tidak benar, yang benar dalam perjanjian kredit modal kerjaantara LPD Desa Adat Kedonganan dengan Penggugat (Drs.
    Bahwa posita no. 3 dari Penggugat yang menyebutkan Tergugat bertindakselaku Kepala Lembaga Perlindungan Desa Adat Kedonganan yangdikukuhkan dengan keputusan SK Bupati No. 183/01/HK/2011 tidak benar,yang benar bahwa Tergugat selaku Kepala LPD Desa Adat Kedonganan yangdikukuhkan dengan SK Bupati No. 1831/01/HK/2011 sebagaimana posita no. 3gugatan Penggugat tidak jelas karena bisa mengaburkan obyek dan subyekyang dimaksud dalam SK tersebut, maka posita dari Penggugat kabur dan atautidak jelas sehingga
    tidak memberikan kepastian hukum terhadap subyek yangdimaksud dalam surat keputusan tersebut dan harus ditolak;Bahwa posita no. 4 tidak benar, sehingga dapat dikatakan Tergugat tidakpernah melakukan tindakan sebagai Kepala LPD Desa Adat Kedonganankarena Penggugat salah dalam penulisan No.
    Kedonganan LPD Adat Kedonganan telah pula memberikankeringanan dengan menghapuskan pembayaran lawyer fee sebesar Rp1.708.575.0000, dengan perincian sebagai berikut :Tunggakan pokok ........................19 KaliPokok ..........
    Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidakmempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban membayar hutangnya/tunggakan kreditnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Kepala LPD Desa Adat Kedonganan) berdasarkan surat pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;5.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 670/Pdt.Bth/2022/PN Dps
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
1.RUDY HALIM
2.HELENA HALIM
Tergugat:
Lembaga Perkreditatan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran
44 — 20
  • Penggugat:
    1.RUDY HALIM
    2.HELENA HALIM
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditatan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 69/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.ADAT PURBA
2.LIMIN BR TARIGAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
36 — 20
  • Penggugat:
    1.ADAT PURBA
    2.LIMIN BR TARIGAN
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
    ADAT PURBA2. LIMIN BR TARIGAN: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Suka, KecamatanTiga Panah, Kabupaten Karo;: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Suka, KecamatanTiga Panah, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya : 1. RIVALINO BUKIT, S.H.,2. PINTAMIN KUAHATE BR TARIGAN, S.H.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-06-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 9 Nopember 2023 — Penggugat:
Putu Agus Budiasa
Tergugat:
1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
2.Lembaga Desa Adat Anturan
35 — 0
  • Penggugat:
    Putu Agus Budiasa
    Tergugat:
    1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
    2.Lembaga Desa Adat Anturan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Wanprestasi
Register : 19-09-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2012/PTSMDA
Tanggal 8 Januari 2013 — Pembanding : -YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK - DAUD GAUNG, SH Terbanding : -SIMON DH -RIO HARJITO -FADLIANNOOR,S.Sos - OBED BAHWAN,SE.MM
101 — 0
  • Pembanding : -YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK - DAUD GAUNG, SH Terbanding : -SIMON DH -RIO HARJITO -FADLIANNOOR,S.Sos - OBED BAHWAN,SE.MM
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 60 /PDT/2017/PT.PLK
Tanggal 10 Januari 2018 — DAMANG KEPALA ADAT DAYAK KACAMATAN PANDIH BATU (SRI RAHAYU,SE) dkk.
41 — 34
  • DAMANG KEPALA ADAT DAYAK KACAMATAN PANDIH BATU (SRI RAHAYU,SE) dkk.
    2009 tentang Tanah Adat dan HakHak Adat diatas Tanah di ProvinsiKalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) (Bukti T.1.2), yangberbunyi :(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanahHal. 13 dari36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK14(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa
    Perdamaian Adat.Karena penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor :593.3/12/VIVDKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tentangpemberian keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah adat kepadaPemilik Tanah Adat an.
    Tanah Adat dan HakHak Adat diatas Tanah di ProvinsiKalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanah ;(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahandan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersamaseluruh
    anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang KepalaAdat ;Dan Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi :4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah(SKT) Adat dan HakHak Adat diatas Tanah, wajib mempertimbangkanhalhal sebagai berikut :a.
    Tanah Adat dan HakHak Adat diatas Tanah di ProvinsiKalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :Hal. 25 dari36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK26(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanah(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahandan Kecamatan,
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 14/PDT/2019/PT PLK
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Penggugat : MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI
Terbanding/Tergugat II : DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : MAJELIS HAKIM KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT. KATINGAN INDAH UTAMA
58 — 41
  • Pembanding/Penggugat : MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI
    Terbanding/Tergugat II : DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
    Terbanding/Tergugat III : MAJELIS HAKIM KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
    Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT. KATINGAN INDAH UTAMA
    Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 23/SKTA/DKAPRG/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 A.n. Doho Jahan (kakakkandung Penggugat) ;e. Putusan Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Desa Kabuauterkait Sengketa Adat Nomor : 1/KM/LPATDKBU/KPTS/XII/2017; sertaf. Didukung dengan buktibukti kepemilikan lainnya yang sahsesuai dengan ketentuan yang berlaku ;2.
    Putusan No.14/PDT/2019/PT PLK Timur : Sungai Subang Selatan : Hutan Barat : Hutan5, Menyatakan bahwa Lahan/ Tanah Adat Obyek Sengketatermasuk kebun kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Katingan IndahUtama atau apapun yang melekat diatas atau di bawah/ di dalamtanah adat dimaksud menurut Hukum Adat Dayak/ hukumperlekatan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sah milik DOHOJAHAN secara Hukum Adat Dayak;6. Menyatakan Pihak Teradu/ Direksi PT.
    95yakni Adat Eka MalanManana, Satiar Bausaha (adat tempatberladang dan tempat berusaha), Pasal 96 yakni Kasukup SingerBelom Bahadat (kelengkapan denda adat hidup kesopanan,beretika, bermoral yang tinggi);7.
    Katingan Indah Utama/Tergugat diperoleh fakta bahwa selain menurut perhitungan GPSoleh Tim Ahli Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat setelah dilakukanoverlay (pelapisan), diketahui Tanah Adat Dayak warisan milikPenggugat ternyata berada diluar peta perizinan Tergugat ,sebenarnya dari luas Tanah Adat Dayak warisan milik Penggugat +Hal. 7 dari 36 Hal.
    Tanah adat adalah tanahbeserta isinyayang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayahdesa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupahutan maupun bukan hutan dengan luas dan batasbatas yang jelas,baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannyadiakui oleh Damang Kepala Adat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 15-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PURA DALEM SAKENAN KELAN, DESA ADAT KELAN, PERSEROAN TERBATAS (PT) TRIDAKNA ARTA SEJAHTERA, dkk.
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PURA DALEM SAKENAN KELAN, DESA ADAT KELAN, PERSEROAN TERBATAS (PT) TRIDAKNA ARTA SEJAHTERA, dkk.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
1.Herlambang Miady
2.Ni Luh Gede Rahayu
Tergugat:
Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Blahkiuh
26 — 9
  • Penggugat:
    1.Herlambang Miady
    2.Ni Luh Gede Rahayu
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Blahkiuh
    Untuk selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT II.Selanjutnya disebut Pihak Pertama KETUT DIRA, Umur 49 Tahun Pekerjaan Kepala LPD Lembaga PerkreditanDesa (LPD) Desa Adat Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Badung, untuk dan atasnama LPD Blahkiuh berkedudukan di Jalan Ciung Wanara Blahkiuh, Provinsi Bali;Selanjutnya disebut Pihak KeduaMenimbang, bahwa kedua belah pihak tersebut di atas, menerangkanbersedia untuk mengakhiri sengketa perkara Perdata yang diajukan olehPenggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan PN SAMARINDA
Register : 30-11-2010 — Putus : 07-11-2011 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 125/PDT.G/2010/PN-Smda
Tanggal 7 Nopember 2011 —
54 — 6
  • Menyatakan sah menurut hukum, Berita Acara Kesepakatan Bersama Komisi ( Fee Tambang Batu Bara ) Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak tertanggal 8 Desember 2004 yang dibuat serta ditanda tangani antara Tergugat II dengan pihak Penggugat ;3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi ) terhadap Penggugat ;4.
    Sos melawan YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK, DAUD GUNG, SH, OBED BAHWAN, SE, MM
    dan Tergugat DaudGung,SH namun saksi tidak kenal dengan Tergugat II Obed Bahwan,SE.MM ;e Bahwa saksi tahu Daud Gung,SH adalah Ketua Yayasan LaskarPemuda Adat Dayak (YLPAD) ;e Bahwa sekitar tahun 2004, saksi pernah diajak oleh Penggugat Simon,DH ke kantor Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak (YLPAD) di LoaBakung Samarinda dengan maksud untuk dipekerjakan di lokasitambang batu bara milik Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak (YLPAD) ;e Bahwa di Kantor tersebut, saksi bertemu dengan para Penggugat danDaud Gung
    ,diberi tanda T.6 ;7 Foto copy surat dari Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak yang ditujukankepada Ahmad Simon DH, No.046/Y.LPAD/SMD/I/2005, tanggal 1Januari 2005, perihal Keputusan Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak ,diberi tanda T.7 ;258 Foto copy surat dari Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak, berjudulDasar dan Alasanalasan Pencabutan atas Surat Kuasa bernomor : 020/Y.LPAD/VIII/005, tanggal 29 September 2005, diberi tanda T.8 ;9 Foto copy surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua YayasanLaskar Pemuda
    Dayak, bukan kepada YayasanLaskar Pemuda Adat Dayak, karena yang hadir dimukaPersidangan Pengadilan Negeri Samarinda adalah KetuaYayasan Laskar Pemuda Adat Dayak, bukan Yayasan LaskarPemuda Adat Dayak, cara pengajuan gugatan Penggugat yangdemikian sangat rancu dan menjadi kabur ;2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak ada hubungan hukumsama sekali dengan Penggugat maupun Tergugat III, karenaTergugat I, Tergugat II sebagai Pemilik Kuasa Pertambangan(KP) yang berhubungan langsung dengan PT.
    Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak dan gugatan Penggugat yangditujukan kepada Daud Gung, SH dalam kedudukannya sebagai KetuaYayasan Laskar Pemuda Adat Dayak adalah rancu dan kabur, menurutpendapat Majelis Hakim eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II ini sudahmenyangkut materi pokok perkara, karena untuk menentukan apakahYayasan Laskar Pemuda Adat Dayak dalam kedudukannya sebagai badanhukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atau tidak atau apakahDaud Gung, SH dalam kedudukannya selaku pribadi
    menerima imbalan jasa berupa pembagian hasil dari usahapertambangan batu bara milik Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak tersebut,Para Penggugat mengajukan bukti surat dibawah tangan bertanda P.1 yaituBerita Acara Kesepakatan Bersama Komisi (Fee Tambang Batu Bara)Yayasan Laskar Pemuda Adat Dayak tertanggal 8 Desember 2004 yangditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat II selaku Ketua YayasanLaskar Pemuda Adat Dayak;Menimbang, bahwa dalam isi bukti surat bertanda P.1 tersebut, ParaPenggugat dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-07-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Juli 2015 — ., ; KERAPATAN ADAT NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR Selatan PROVINSI SUMATERA BARAT
209 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; KERAPATAN ADAT NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAIKABUPATEN PESISIR Selatan PROVINSI SUMATERABARAT
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 09-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 15 Juni 2017 — PENGGUGAT: -I GUSTI NGURAH EKAWIJAYA; TERGUGAT: 1.KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG; 2.KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG.
99 — 37
  • PENGGUGAT:-I GUSTI NGURAH EKAWIJAYA;TERGUGAT:1.KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG;2.KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG.
    KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG;; Tempat Kedudukan Banjar Adat Ulun Uma Badung, DesaAdat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada :1. PUTU SUBADA KUSUMA,S.H., KN. 2. WAYAN SURYAWAN,S.H. 3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI,S.H.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Psb
Tanggal 5 Nopember 2019 — -NASRIZAL -YULNEFRI -HELFIAN AZWAR -Lawan -KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR -BADAN PENGAWAS KOPERASI SAWIT BOSA SUNGAI AUR MANJUNJUNG BILANG
204 — 86
  • -NASRIZAL -YULNEFRI -HELFIAN AZWAR -Lawan -KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR -BADAN PENGAWAS KOPERASI SAWIT BOSA SUNGAI AUR MANJUNJUNG BILANG
    Bahwa seharusnya Gugatan Penggugatpenggugat dimajukanterhadap Pengurus Kelompok Tani Bosa Adat Manjunjung BilangSungai Aur tersebut (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).3. Bahwa tentang Kelompok Tani Bosa Adat Sungai Aur, KelompokTani Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aur yang mana yangdiajukan subjek gugatan Penggugatpenggugat tersebut, karenaKelompok Tani Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aur telahterjadi pergantian pengurus dan penambahan anggota ;4.
    Tani Bosa Adat Manjunjung Bilang Sungai Aur ;7.
    Ha (lima ratus hektar) di Kenagarian Sungai Aur,jelaslah bahwa kenaggotaan Koperasi Bosa Sungai Aur ManjunjungBilang ditetap oleh Kelompok Tani Bosa Adat Nagari Sungai Aurdengan mendapat persetujuan dari Bosa Adat dan Ninik MamakManjunjung Bilang selaku pemilik tanah ulayat, adalah kelirupenetapan namanama anggota hanya semata ditetapkan olehPengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang(KSBSAMB) seperti yang telah Penggugatpenggugat lakukan ;8.
    Bahwa Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aur Manjunjung Bilang(KSBSAMB) hanyalah sebagai wadah dan penjembatan dariHalaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Psb10.11Kelompok Tani Bosa Adat Nagari Sungai Aur kepada PT.Agrowiratama untuk dapat terciptanya pembangunan perkebunankelapa sawit Plasma Kelompok Tani Bosa Adat Nagari Sungai Aurmelalui dana KKPA atas penyerahan lahan dari Ninik Mamak BosaManjunjung Bilang Sungai Aur kepada Kelompok Tani Bosa AdatNagari Sungai Aur ;Bahwa
    AHMAD ZIRWAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa mengenaijumlah anggota Koperasi Bosa Adat Manjunjung Bilang; Bahwa pada mulanya jumlah anggota Koperasi Manjunjung Bilang yangtergabung dalam kelompok tani Bosa Adat adalah 1.000 (seribu) orangdan kemudian menjadi 1.200 (seribu dua ratus orang); Bahwasaksi pernah menandatangani bukti T17 (daftar yang kedua);3.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 16-06-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK
Tanggal 28 September 2022 — Penggugat:
THOMAS
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT (DKA) KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022
228 — 83
  • Penggugat:
    THOMAS
    Tergugat:
    PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT (DKA) KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 7/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
119 — 77
  • Penggugat:
    ADAT FRIANDES HARIO
    Tergugat:
    KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
    JANGGA PERSADA: Tempat kedudukan Jalan Ismail Malik RT. 44,Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan KotaBaru, Kota Jambi, diwakili oleh : ADAT FRIANDESHARIO, Kewarganegaraan Indonesia PekerjaanDirektur, Tempat tinggal Taman Raja RT. 12, DesaTaman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, KabupatenTanjung Jabung Barat, berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat PT. JANGGA PERSADA Nomor : 174Tanggal 27 Nopember 2014, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya : 1. RAMLAN TAMPUBOLON, S.H.,2.
    DN10 Ma003346 Tanggal 16 Mei 2011 Nama : ADAT FRIANDESHARIO MANURUNG (foto copy sesuai dengan asili);Halaman 39 Putusan No. 7/G/2017/PTUNMDN16.17.18.19.20.21.22.23%Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23: Foto copy ljazah Sarjana Teknik Tanggal 20 Agustus2010 Nama : Rikson Panjaitan (foto copy sesuai denganfoto copy yang dilegalisir);: Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Jambi NIK :1571024810690041 Nama: TRESNAYANTI dan KartuNomor Pokok Wajib Pajak : 14.628.528.3331.000
Pengadilan PN Kuala Kurun Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kkn
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
SAER RUBEN Bin ALAS
Tergugat:
USUI
Turut Tergugat:
DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN RUNGAN HULU
85 — 50
  • Penggugat:
    SAER RUBEN Bin ALAS
    Tergugat:
    USUI
    Turut Tergugat:
    DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN RUNGAN HULU
    DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN RUNGAN HULU,beralamat di Sei Antai, Kec. Rungan Hulu, Kab.
    Surat Kawin Adat atas nama USUI dengan Sdri RENIESUGIANTI REJO Tanggal 03 Agustus 2000 Seperti pada poin 6 disurat PUTUSAN DAMANG4.
    bisa menerbitkansurat putuSan menang disidang adat berdasarkan surat pakalaring yangtidak jelas tersebut.
    mas kawin istri Penggugat (RenieSugianti Binti Reja) sebagaimana dalam Surat Kawin adat Penggugattanggal 3 Agustus 20004.
    Bukti P12: Fotokopi Surat Kawin Adat antara Usui BinPanduk dengan Renie Sugianti Binti Rejo tanggal 03 Agustus 2000;13.
Pengadilan MS BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 7/JN/2021/MS.Bna
Tanggal 27 Januari 2021 —
Terdakwa:
JETRO PAKPAHAN Bin ADAT PAKPAHAN
286 — 73

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa JETRO PAKPAHAN BIN ADAT PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tidak pidana/Jarimah minum Khamar.
    2. Menghukum Terdakwa JETRO PAKPAHAN BIN ADAT PAKPAHAN dengan uqubah Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali cambuk.
    3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses ditetapkan sebagai hukuman tambahan.
    Mengukum Terdakwa JETRO PAKPAHAN BIN ADAT PAKPAHAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).


    Terdakwa:
    JETRO PAKPAHAN Bin ADAT PAKPAHAN
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kependudukan Kewarganegaraan
Register : 10-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 20 Februari 2014 — Penggugat :
- I MADE RUKIG
Tergugat I :
- KEPALA LINGKUNGAN BANJAR KELOD
Tergugat II :
- BENDESA ADAT RENON
91 — 49
  • Penggugat :
    - I MADE RUKIG
    Tergugat I :
    - KEPALA LINGKUNGAN BANJAR KELOD
    Tergugat II :
    - BENDESA ADAT RENON
    BENDESA ADAT RENON, berkedudukan di Kantor Desa Adat Renon,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar .Selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT IIPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca ; 1. Surat gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal10 Januari 2014 dibawah register perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.DPS dantelah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 23 Januari 2014 ;2.
    Bahwa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Warisdan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang harus ditanda tanganioleh Kepala Lingkungan Banjar Kelod dan Bendesa Adat Renonsebagai persyaratan untuk pensertipikatan tanah Warisan hak milikPenggugat ; 4.
    Bahwa menurut keterangan Tergugat I, katanya Tergugat II sebagaiBendesa Adat Renon menganjurkan bahwa penandatanganandokumen/suratsurat tersebut diberikan saatpertemuan bersamasama antara Tergugat I dan Tergugat I dengan Kepala Kelurahan8.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 27-03-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 30-08-2020
Putusan PN RABA BIMA Nomor 24/Pdt.G/2020/PN RBI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
nasrudin
Tergugat:
1.yusran ishaka
2.m. ali
3.lembaga adat syari'at donggo lasdo
96 — 39
  • Penggugat:
    nasrudin
    Tergugat:
    1.yusran ishaka
    2.m. ali
    3.lembaga adat syari'at donggo lasdo
    Ketua Dan Unsur Pengurus LEMBAGA ADAT SYARIAT DONGGO(LASDO) yang berkedudukan / kantor Sekretariat di PasanggrahanHalaman 1 dari 42 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2020/PN RbiDonggo Desa OO Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
    dimintai keterangan oleh LASDO yang berkaitan dengandasar hak dan alas hak penggugat dapat menguasai danmenggarap tanah sengketa pada waktu itu ;Bahwa setelah mengetahui peranan tergugat Ill, Kepala desaKANANTA Kecamatan Soromandi,pada tanggal 27 Desember 2017,bersurat kepada Camat/Kepala Wilayah Kecamatan SOROMANDIyang melaporkan perbuatan lembaga adat LASDO/tergugat III yangmengeksekusi putusan lembaga adat LASDO/Putusan tergugat IllNomor.050 / s LASDO/ VIII/ 2017 tertanggal 15 Desember 2017atas
    Dengan demikian, LASDO/tergugatIll tidak punya hak dan kewenangan untuk memeriksa perkaraperdata diwilayah kecamatan lain diluar kecamatan DONGGO.Terlebin lagi, hak dan kewenangan lemabaga adat semacamHalaman 5 dari 42 hal.
    Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2020/PN RbiKEPUTUSAN, tetapi yang ada hanya surat yang bertuliskan SURATBERITA ACARA HASIL MUSAWARAH MAJELIS ADAT LASDOkarena memang kenyataanya penyelesaian masalah sengketa tanahtersebut selalu di AWALI DENGAN MUSAWARAH DAN DIAKHIRIDENGAN MUSAWARAH yang melibatkan berbagai elemen.Bahwa penggugat salah faham terhadap latar belakang terbentuknyaLembaga Adat dan Sariah Donggo (LASDO), oleh karena itu, perlu dijelaskan Tujuan dan Maksud terbentuknya LASDO adalah
    LASDO/tergugat III yangmengeksekusi putusan lembaga adat LASDO/Putusan tergugat IllNomor.050 / s LASDO/ VIII/ 2017 tertanggal 15 Desember 2017atas tanah sengketa .