Ditemukan 138071 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-03-2010 — Upload : 15-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447K/PDT/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — PURA DALEM SAKENAN KELAN, DESA ADAT KELAN, PERSEROAN TERBATAS (PT) TRIDAKNA ARTA SEJAHTERA, dkk.
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PURA DALEM SAKENAN KELAN, DESA ADAT KELAN, PERSEROAN TERBATAS (PT) TRIDAKNA ARTA SEJAHTERA, dkk.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 14/PDT/2019/PT PLK
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Penggugat : MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI
Terbanding/Tergugat II : DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat III : MAJELIS HAKIM KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT. KATINGAN INDAH UTAMA
58 — 41
  • Pembanding/Penggugat : MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI
    Terbanding/Tergugat II : DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
    Terbanding/Tergugat III : MAJELIS HAKIM KERAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
    Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT. KATINGAN INDAH UTAMA
    Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor : 23/SKTA/DKAPRG/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 A.n. Doho Jahan (kakakkandung Penggugat) ;e. Putusan Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Desa Kabuauterkait Sengketa Adat Nomor : 1/KM/LPATDKBU/KPTS/XII/2017; sertaf. Didukung dengan buktibukti kepemilikan lainnya yang sahsesuai dengan ketentuan yang berlaku ;2.
    Putusan No.14/PDT/2019/PT PLK Timur : Sungai Subang Selatan : Hutan Barat : Hutan5, Menyatakan bahwa Lahan/ Tanah Adat Obyek Sengketatermasuk kebun kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Katingan IndahUtama atau apapun yang melekat diatas atau di bawah/ di dalamtanah adat dimaksud menurut Hukum Adat Dayak/ hukumperlekatan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sah milik DOHOJAHAN secara Hukum Adat Dayak;6. Menyatakan Pihak Teradu/ Direksi PT.
    95yakni Adat Eka MalanManana, Satiar Bausaha (adat tempatberladang dan tempat berusaha), Pasal 96 yakni Kasukup SingerBelom Bahadat (kelengkapan denda adat hidup kesopanan,beretika, bermoral yang tinggi);7.
    Katingan Indah Utama/Tergugat diperoleh fakta bahwa selain menurut perhitungan GPSoleh Tim Ahli Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat setelah dilakukanoverlay (pelapisan), diketahui Tanah Adat Dayak warisan milikPenggugat ternyata berada diluar peta perizinan Tergugat ,sebenarnya dari luas Tanah Adat Dayak warisan milik Penggugat +Hal. 7 dari 36 Hal.
    Tanah adat adalah tanahbeserta isinyayang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayahdesa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupahutan maupun bukan hutan dengan luas dan batasbatas yang jelas,baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannyadiakui oleh Damang Kepala Adat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — HUSIN ASA Alias TOKOH ADAT SUKA RAMAI BAWAH, DKK lawan KEPALA KAMPUNG KARANG REJO, DKK
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUSIN ASA Alias TOKOH ADAT SUKA RAMAI BAWAH, 2. OLGA REJE Bin JEMAAH Alias PENGHULU HUTAN BALESIMPANG TIGE, 3. IRWANSYAH Bin ABD. MAJID Alias PENGHULU UTEN BURNI TELONG, 4. ISHAQ Bin ABU BAKAR Alias TOKOH MASYARAKAT KUTE KERING, 5. MISNO Bin D NASEM ALIAS TOKOH MASYARAKAT PAGUYUBAN tersebut;
    HUSIN ASA Alias TOKOH ADATSUKA RAMAI BAWAH, DKKlawanKEPALA KAMPUNG KARANG REJO, DKK
    Bahwa Penggugat berasal dari Tokoh Adat Masyarakat Kampung SukaRamai dan Tokoh Masyarakat di sekitarnya dari beberapa Kampung yangmenginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejakturuntemurun kepada semua Penggugat;2. Bahwa tanah Pengugat , Il, Ill, IV , dan V mempunyai tanah adat yangberasal dari Reje Djali Seluas 200 Ha? atau sama dengan 2.000.000 m?
    Nomor 289 K/Pdt/2017adat maka Penggugat mesti melengkapi asalusul yang jelas apakahbenarbenar berasal dari tokoh adat, lain halnya bila Penggugatberkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi denganstruktur masyarakat yang telah diakui oleh masyarakat setempat danpemerintah di tingkat pemukiman, Kecamatan atau Kabupaten,pernyataan kedua juga perlu dibantah dari kalimat dari beberapaKampung yang menginginkan tanah adat yang dimiliki semuaPenggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Bahwa Penggugat selaku Tokoh Adat Masyarakat Kampung SukaRamai, Penggugat II selaku Penghulu Hutan Bale Simpang Tige,Penggugat Ill selaku Penghulu Hutan Bumi Telong, Penggugat IVselaku selaku Tokoh Masyarakat Kute Kering dan Penggugat V TokohMasyarakat Paguyuban, yang mendalilkan atas nama masyarakat disekitarnya dari beberapa kampung yang menginginkan kembalinyatanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun kepadasemua Penggugat.
    Bahwa Penggugat selaku Tokoh Adat Masyarakat Kampung Suka RamaiPenggugat II selaku Penghulu Hutan Bale Simpang Tige, Penggugat Illselaku Penghulu Hutan Bumi Telong, Penggugat IV selaku TokohMasyarakat Kute Kering dari Penggugat V Tokoh Masyarakat Paguyuban,yang mendalilkan atas nama masyarakat di sekitarnya dari beberapakampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semuaPenggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat.
    Lain halnya bila Penggugatberkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi denganstruktur masyarakat adat yang telah diakui oleh masyarakat setempatdan pemerintah di tingkat pemukiman, Kecamatan dan Kabupaten.Pernyataan kedua juga perlu dibantah dari kalimat dari beberapakampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semuaPenggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Wanprestasi
Register : 19-09-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 90/PDT/2012/PTSMDA
Tanggal 8 Januari 2013 — Pembanding : -YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK - DAUD GAUNG, SH Terbanding : -SIMON DH -RIO HARJITO -FADLIANNOOR,S.Sos - OBED BAHWAN,SE.MM
99 — 0
  • Pembanding : -YAYASAN LASKAR PEMUDA ADAT DAYAK - DAUD GAUNG, SH Terbanding : -SIMON DH -RIO HARJITO -FADLIANNOOR,S.Sos - OBED BAHWAN,SE.MM
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.DPS
Tanggal 26 Maret 2019 — PEMOHON: -GUSTI PUTU PUTRAWAN; PARA TERMOHON: 1.KELIAN BANJAR DINAS KUTARAGA; 2.BENDESA ADAT KUTARAGA; 3.PERBEKEL BONGKASA;
255 — 146
  • PEMOHON:-GUSTI PUTU PUTRAWAN;PARA TERMOHON:1.KELIAN BANJAR DINAS KUTARAGA;2.BENDESA ADAT KUTARAGA;3.PERBEKEL BONGKASA;
    BENDESA ADAT KUTARAGA, berkedudukan di Banjar Adat Kutaraga,Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, untukselanjutnya disebut SCDagal.............cccceeccseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERMOHON II;3. PERBEKEL BONGKASA, berkedudukan di Desa Bongkasa, KecamatanAbiansemal, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagaiseeueauenesausesseneusueuseusueeesensesenenssensesesenteseusesseseseseesessnsessereessenedl TERMOHON III;Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya:==1.
    Bahwa Para Termohon merupakan penyelenggara pemerintahan padaruang lingkup Desa Banjar Adat Kutaraga Desa Adat Kutaraga Des.Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab. Badung yang merupakan Badandan/atau Pejabat Pemerintah yang berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Badung No. 4 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa LainnyaJo.
    UndangUndang No. 30 Tahun 2014, tentang AdministrasiPemerintahan, yang memiliki Kewenangan untuk mengambil keputusanPutusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.DPS.Halaman 6 dari 51 Halamandan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah, menciptakantertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, dan menciptakankepastian NukUM) 222222 2n nen n en nnn nnn nn nnn en nnn neeBahwa Pemohon adalah salah satu warga Desa Banjar Adat KutaragaDesa Adat Kutaraga Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab.
    Kutaraga No.1 Tahun 2006 tentang Perubahan NamaKeturunan atau Penambahan Nama Lain Pada Gelar Kebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga tertanggal 14 Mei 2006 :Bahwa Pemohon sebagai.
    Warga Negara Indonesia suku Bali tidaksedang mempersoalkan tentang gelar kebangsawanan sebagaimanaKeputusan/PERAREM Banjar Adat Kutaraga No.1 Tahun 2006 tentangPerubahan Nama Keturunan atau Penambahan Nama Lain Pada GelarKebangsawanan di Banjar Adat Kutaraga tertanggal 14 Mei 2006, akantetapi Pemohon sedang mengajukan permohonan surat keterangankawin yang wajib ditandatangani oleh Para Termohon untuk selanjutnyamengajukan permohonan pencatatan perkawinan pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 60 /PDT/2017/PT.PLK
Tanggal 10 Januari 2018 — DAMANG KEPALA ADAT DAYAK KACAMATAN PANDIH BATU (SRI RAHAYU,SE) dkk.
41 — 27
  • DAMANG KEPALA ADAT DAYAK KACAMATAN PANDIH BATU (SRI RAHAYU,SE) dkk.
    2009 tentang Tanah Adat dan HakHak Adat diatas Tanah di ProvinsiKalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) (Bukti T.1.2), yangberbunyi :(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanahHal. 13 dari36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK14(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa
    Perdamaian Adat.Karena penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor :593.3/12/VIVDKA/AG/2016 tanggal 17 September 2016 tentangpemberian keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah adat kepadaPemilik Tanah Adat an.
    Tanah Adat dan HakHak Adat diatas Tanah di ProvinsiKalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanah ;(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahandan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersamaseluruh
    anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang KepalaAdat ;Dan Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi :4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah(SKT) Adat dan HakHak Adat diatas Tanah, wajib mempertimbangkanhalhal sebagai berikut :a.
    Tanah Adat dan HakHak Adat diatas Tanah di ProvinsiKalimantan Tengah dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :Hal. 25 dari36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK26(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanah(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahandan Kecamatan,
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 16-06-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK
Tanggal 28 September 2022 — Penggugat:
THOMAS
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT (DKA) KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022
219 — 79
  • Penggugat:
    THOMAS
    Tergugat:
    PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT (DKA) KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022
Pengadilan MS BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 7/JN/2021/MS.Bna
Tanggal 27 Januari 2021 —
Terdakwa:
JETRO PAKPAHAN Bin ADAT PAKPAHAN
271 — 71

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa JETRO PAKPAHAN BIN ADAT PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tidak pidana/Jarimah minum Khamar.
    2. Menghukum Terdakwa JETRO PAKPAHAN BIN ADAT PAKPAHAN dengan uqubah Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali cambuk.
    3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses ditetapkan sebagai hukuman tambahan.
    Mengukum Terdakwa JETRO PAKPAHAN BIN ADAT PAKPAHAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).


    Terdakwa:
    JETRO PAKPAHAN Bin ADAT PAKPAHAN
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 7/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
115 — 73
  • Penggugat:
    ADAT FRIANDES HARIO
    Tergugat:
    KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
    JANGGA PERSADA: Tempat kedudukan Jalan Ismail Malik RT. 44,Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan KotaBaru, Kota Jambi, diwakili oleh : ADAT FRIANDESHARIO, Kewarganegaraan Indonesia PekerjaanDirektur, Tempat tinggal Taman Raja RT. 12, DesaTaman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, KabupatenTanjung Jabung Barat, berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat PT. JANGGA PERSADA Nomor : 174Tanggal 27 Nopember 2014, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya : 1. RAMLAN TAMPUBOLON, S.H.,2.
    DN10 Ma003346 Tanggal 16 Mei 2011 Nama : ADAT FRIANDESHARIO MANURUNG (foto copy sesuai dengan asili);Halaman 39 Putusan No. 7/G/2017/PTUNMDN16.17.18.19.20.21.22.23%Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23: Foto copy ljazah Sarjana Teknik Tanggal 20 Agustus2010 Nama : Rikson Panjaitan (foto copy sesuai denganfoto copy yang dilegalisir);: Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Jambi NIK :1571024810690041 Nama: TRESNAYANTI dan KartuNomor Pokok Wajib Pajak : 14.628.528.3331.000
Pengadilan PN Kuala Kurun Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kkn
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
SAER RUBEN Bin ALAS
Tergugat:
USUI
Turut Tergugat:
DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN RUNGAN HULU
79 — 42
  • Penggugat:
    SAER RUBEN Bin ALAS
    Tergugat:
    USUI
    Turut Tergugat:
    DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN RUNGAN HULU
    DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN RUNGAN HULU,beralamat di Sei Antai, Kec. Rungan Hulu, Kab.
    Surat Kawin Adat atas nama USUI dengan Sdri RENIESUGIANTI REJO Tanggal 03 Agustus 2000 Seperti pada poin 6 disurat PUTUSAN DAMANG4.
    bisa menerbitkansurat putuSan menang disidang adat berdasarkan surat pakalaring yangtidak jelas tersebut.
    mas kawin istri Penggugat (RenieSugianti Binti Reja) sebagaimana dalam Surat Kawin adat Penggugattanggal 3 Agustus 20004.
    Bukti P12: Fotokopi Surat Kawin Adat antara Usui BinPanduk dengan Renie Sugianti Binti Rejo tanggal 03 Agustus 2000;13.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kependudukan Kewarganegaraan
Register : 10-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 20 Februari 2014 — Penggugat :
- I MADE RUKIG
Tergugat I :
- KEPALA LINGKUNGAN BANJAR KELOD
Tergugat II :
- BENDESA ADAT RENON
89 — 46
  • Penggugat :
    - I MADE RUKIG
    Tergugat I :
    - KEPALA LINGKUNGAN BANJAR KELOD
    Tergugat II :
    - BENDESA ADAT RENON
    BENDESA ADAT RENON, berkedudukan di Kantor Desa Adat Renon,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar .Selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT IIPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca ; 1. Surat gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal10 Januari 2014 dibawah register perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.DPS dantelah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 23 Januari 2014 ;2.
    Bahwa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Warisdan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang harus ditanda tanganioleh Kepala Lingkungan Banjar Kelod dan Bendesa Adat Renonsebagai persyaratan untuk pensertipikatan tanah Warisan hak milikPenggugat ; 4.
    Bahwa menurut keterangan Tergugat I, katanya Tergugat II sebagaiBendesa Adat Renon menganjurkan bahwa penandatanganandokumen/suratsurat tersebut diberikan saatpertemuan bersamasama antara Tergugat I dan Tergugat I dengan Kepala Kelurahan8.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 670/Pdt.Bth/2022/PN Dps
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
1.RUDY HALIM
2.HELENA HALIM
Tergugat:
Lembaga Perkreditatan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran
43 — 19
  • Penggugat:
    1.RUDY HALIM
    2.HELENA HALIM
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditatan Desa (LPD) Desa Adat Jimbaran
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-06-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 434 /Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 17 Januari 2017 — I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA,MM.melawan I KETUT MADRA,SH.MM, Ketua Lembaga Perkreditan Desa ( LPD) Desa Adat Kedonganan
81 — 37
  • Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban membayar hutangnya /tunggakan kreditnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ( Kepala LPD Desa Adat Kedonganan) berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;5.
    I PUTU PARWATA MAELEA KUSUMA,MM.melawan I KETUT MADRA,SH.MM, Ketua Lembaga Perkreditan Desa ( LPD) Desa Adat Kedonganan
    Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil gugatan Penggugatkecuali yang diakui kebenarannya secara sah;Bahwa posita no. 1 tidak benar, yang benar dalam perjanjian kredit modal kerjaantara LPD Desa Adat Kedonganan dengan Penggugat (Drs.
    Bahwa posita no. 3 dari Penggugat yang menyebutkan Tergugat bertindakselaku Kepala Lembaga Perlindungan Desa Adat Kedonganan yangdikukuhkan dengan keputusan SK Bupati No. 183/01/HK/2011 tidak benar,yang benar bahwa Tergugat selaku Kepala LPD Desa Adat Kedonganan yangdikukuhkan dengan SK Bupati No. 1831/01/HK/2011 sebagaimana posita no. 3gugatan Penggugat tidak jelas karena bisa mengaburkan obyek dan subyekyang dimaksud dalam SK tersebut, maka posita dari Penggugat kabur dan atautidak jelas sehingga
    tidak memberikan kepastian hukum terhadap subyek yangdimaksud dalam surat keputusan tersebut dan harus ditolak;Bahwa posita no. 4 tidak benar, sehingga dapat dikatakan Tergugat tidakpernah melakukan tindakan sebagai Kepala LPD Desa Adat Kedonganankarena Penggugat salah dalam penulisan No.
    Kedonganan LPD Adat Kedonganan telah pula memberikankeringanan dengan menghapuskan pembayaran lawyer fee sebesar Rp1.708.575.0000, dengan perincian sebagai berikut :Tunggakan pokok ........................19 KaliPokok ..........
    Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidakmempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban membayar hutangnya/tunggakan kreditnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Kepala LPD Desa Adat Kedonganan) berdasarkan surat pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;5.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-06-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 48/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 2 Juni 2016 — I MADE PURNITA sebagai PARA PEMBANDING I / PARA TERBANDING II M e l a w a n : Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi, desa Cemagi sebagai TERBANDING I / PEMBANDING II
50 — 24
  • I MADE PURNITA sebagai PARA PEMBANDING I / PARA TERBANDING II M e l a w a n :Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi, desa Cemagi sebagai TERBANDING I / PEMBANDING II
    Bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsung Pura Desa dan PuraPuseh, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung, Provinsi Bali, yang berasal dari: Banjar Adat Bale Agung; Banjar Adat Batan Tanjung; Banjar Adat Pengayehan; Banjar Adat Kaja Kangin; Banjar Adat Mengening 22222222 one one eee Banjar Adat Keliki; dan Banjar Adat Petapan; 22222 nnnn nnn non nnn nne een nn2.
    Bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsung Pura Desa dan Pura Puseh,Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat Bale Agung, DesaAdat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ProvinsiBali, sebagaimana diatur dalam AwigAwig Desa Adat Cemagi tahun 1986;3.
    Bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang berlokasi diwilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebelum dikukuhkansebagai Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi pada sekitar tahun1982 adalah merupakan Pura Pemaksan yang secara turun temurun telahdisungsung (dipuja)) oleh krama (warga) Desa Adat Cemagi.
    temurun yang berlokasi di wilayahBanjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, bukan Pura Desadan Pura Puseh yang baru dibangun.
    Menyatakan AwigAwig Desa Adat Cemagi yang dibuat dan disahkan pada tahun1986 adalah AwigAwig Desa Adat Cemagi yang sah dan mempunyai kekuatanhukum untuk berlaku; 3.
Pengadilan PN MALINAU Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 03-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN MALINAU Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mln
Tanggal 3 Maret 2023 — Penggugat:
2.akay
3.lukas ibung
4.sidiyany
Tergugat:
1.tombob ayut
2.lukas padan
3.tomy abia
Turut Tergugat:
lembaga adat dayak lundayeh kecamatan mentarang kabupaten malinau Cq. lembaga adat dayak lundayeh kabupaten malinau
86 — 9
  • Penggugat:
    2.akay
    3.lukas ibung
    4.sidiyany
    Tergugat:
    1.tombob ayut
    2.lukas padan
    3.tomy abia
    Turut Tergugat:
    lembaga adat dayak lundayeh kecamatan mentarang kabupaten malinau Cq. lembaga adat dayak lundayeh kabupaten malinau
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 29-05-2023 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbs
Tanggal 4 Maret 2024 — Penggugat:
Edinur
Tergugat:
1.SYAFRIL
2.ZULKARNAINI
3.Lembaga Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Nagari Ganggo Hilia
40 — 28
  • Penggugat:
    Edinur
    Tergugat:
    1.SYAFRIL
    2.ZULKARNAINI
    3.Lembaga Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Nagari Ganggo Hilia
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 28-04-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tim
Tanggal 29 Agustus 2022 — Penggugat:
DERINUS TABUNI
Tergugat:
NASAMAEL UAMANG
Turut Tergugat:
1.ALOSIUS PARATOWAU
2.LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT KAMORO
122 — 7
  • Penggugat:
    DERINUS TABUNI
    Tergugat:
    NASAMAEL UAMANG
    Turut Tergugat:
    1.ALOSIUS PARATOWAU
    2.LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT KAMORO
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 27-03-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kbr
Tanggal 18 Oktober 2023 — SAYIEH BANDARO
2.ZAIWARNI
3.RENGGA PERMATA
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM
50 — 40

4. Menyatakan tindakan TERGUGAT mengklaim secara sepihak objek perkara merupakan tanah ulayat nagari dengan mengeluarkan:

  1. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapatan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
  2. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan
    Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023
  3. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

5. Menyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para PENGGUGAT yang digunakan untuk kepentingan TERGUGAT dalam mengambil

hak Kaum Para PENGGUGAT atas objek perkara, berupa:

  1. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor : 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapatan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
  2. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04
SAYIEH BANDARO
2.ZAIWARNI
3.RENGGA PERMATA
Tergugat:
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 28-05-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
adat barus
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
22 — 0
  • Pemohon:
    adat barus
    Termohon:
    1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
    2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 161/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 28 Februari 2018 — RAMPAI
Turut Tergugat:
DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS
55 — 21
  • RAMPAI
    Turut Tergugat:
    DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS