Ditemukan 821 data
17 — 15
menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepadaPengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;dated
18 — 11
ol) dated) aoe (4!calla gas Ald) are daa gallArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraianadalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketikaterjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteriyang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkanhukum Allah.;Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0672/Padt.G/2018/PA.TlbMenimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
24 — 6
Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Certificate of Marriage Commonwelth ofAustralia, Dated this the 12th day of May 2012, diberi tanda P 2 ;3. Foto Copy sesusi Aslinya berupa : Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tandaP3;4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Psapor Nomor A 3820423 An. IIETEGUH KARTAWNWAYA KWAN, selanjutnya tanda P 4 ;5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Psapor Nomor G 43869616 An. HAIWEWU, selanjutnya tanda P5;Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Dps6.
84 — 26
(Piutang TURUT TERGUGAT) berdasarkan Pernyataan KembaliPerjanjian Restrukturisasi Tanggal 5 Oktober 2007 (Restated Restructuring Agreement dated 5 October 2007), yang dibuat antara TURUT TERGUGAT selaku Debitur, para kreditur TURUTTERGUGAT selaku Kreditur, dan TERGUGAT I selaku Agen Jaminan (Perjanjian Kredit 5Oktober 2007) vide, Bukti P1 diambilalih oleh PENGGUGAT dan karenanya piutangtersebut beralih kepada PENGGUGAT ; Bahwa pengalihan piutang terhadap TURUT TERGUGAT II tersebut di atas kepadaPENGGUGAT
tersebut di atas, nnma PENGGUGAT tercatat sebagai kredituryang sah dari TURUT TERGUGAT dalam laporan keuangan TURUT TERGUGAT yang diauditoleh auditor independen dan dilaporkan kepada otoritas berwenang terkait, sekurangkurangnyamulai dari Laporan Keuangan TERGUGAT III Tahun 2007 hingga Tahun 2013 vide, Bukti P10dan P11, dan kemudian tercatat dalam Perjanjian Tambahan atas Pernyataan Kembali PerjanjianRestrukturisasi Tanggal 5 Oktober 2007 (Supplemental Agreement to Restated RestructuringAgreement dated
Dan yang lebih fatal lagi, pihakyang meminta Tergugat I untuk menandatangani dokumen secara tanggal mundur (back dated)tersebut adalah Turut Tergugat PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk yang sejakdinyatakan pailit pada tanggal 16 April 2013 tidak lagi berwenang melakukan tindakan hukumkarena saat itu telah ditunjuk Para Kurator untuk melakukan pengurusan atas nama Turut TergugatPT.
5 Oktober 2007), diberi tanda buktiFotocopy bermaterai legalisir sesuai asli Perjanjian Tambahan atas PernyataanKembali Perjanjian Restrukturisasi tanggal 5 Oktober 2007 (Supplemental Agreementto the Restated Restructuring Agreement dated 5 Oktober 2007), tanggal 10 Juni 2011,diberi tanda bukti TI2 ;Fotocopy bermaterai legalisir sesuai asli Surat No. 114.01/PAILITSAIP/JPJOS/V/13tertanggal 26 September 2013 dari Tim Kurator PT.
21 /Pdt.sudGugatan Lainlain/2014 /PN.Niaga.Sby, tertanggal 03 Desember 2014, diberi tanda bukti TIII6 ;Buktibukti surat mana sudah dilihat dan bukti yang ada aslinya disesuaikan dengan aslinyadipersidangan ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat yang menyangkal keseluruhan dalildalil dari Penggugattidak pula mengajukan saksi dan hanya mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1 Fotocopy bermaterai Pernyataan Kembali Perjanjian Restrukturisasi Tanggal 5 Oktober 2007(Restated Restructuring Agreement dated
18 — 4
kemaslahatan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentangPencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961 tentangPerubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar sebagai berikut :dated
22 — 2
Sbypernikahan, maka pernikahan antara anak Para Pemohondengan calonsuaminya dapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :dated Je gle dc I cle ale Cb pusArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Para Pemohoncukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang
21 — 2
gelfeel pemees 9 alll Laced"as aArtinya : Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantaramu, dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianya lagi MahaMengetahui ;2Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segalayang bermaslahat ;3 Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :dated bow ds JJ te pled!
10 — 0
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidakdapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakanjalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masadepannya yang lebih baik di kKemudian hari;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatahli figin Doktor Anmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab AtTolak halaman 57yang berbunyi:cet oN dated
7 — 0
namunsebaliknya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugattelah lari dariprinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapatbahwa perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketarumah tangga yang berkepanjangan dan sekaligus menghindari timbulnyamudharat yang lebih besar bagi keduabelah pihak; Hal ini pula sejalandengan ibarat yang termuat dalam, Kitab Fikin Sunah Juz Il Halaman 290berbunyi:alg Y ual Malle 95k) W joe Wyledyled Wigad aud Mola, tags to glal dnc aylita dated
19 — 5
dengan ketentuan pasal 7 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 15ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dapatmelangsungkan pernikahan bin dengan calon isterinya telahsesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yangdiambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :dated
13 — 2
namun kondisirumahtangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yangberkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besarlagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz ll halaman 290 yang berbunyi:sal ald Walle oSly Myet ledge Wigad audd Milia, Mys se shal ae alylita dated
13 — 0
namun kondisirumahtangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yangberkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besarlagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang berbunyi:sal ald Walle oSly Myet ledge Wigad audd Milia, Mys se shal ae alylita dated
38 — 4
Pendapat Fugaha yang terdapat dalam kitab alAsybah wan Nadzairhal 128, sebagai berikut ;dated) Logis Asc i gle ale) Ci pactArtinya ; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.2. Kaedah Fighiyyah :Cellucal) qila IS athe ty Ldalle yshal 8 dari 10 hal Pen. No.82/Pdt. G/2017/PA.
211 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aspart of the restructuring scheme of the Issuer, LTH has assigned theIndebtedness together with all rights and priviledges of LTH as providedin the Asset Sale Agreement pursuant a deed of assignment dated 26December 2006 made between LTH and THI. C. In furtherance thereto,the Issuer is desirous of issuing to THII, and THII is desirous ofsubscibbing in the Issuer, the Serie A Shares (as defined herein), inconsideration of which THII shall setoff the Indebtedness. D.
16 — 2
Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomnor 3 Tahun 2006, dan perobahannya yang ke dua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakimperlu mengetengahkan Qaidah Fighiyah sebagai berikut :(Augaall sac Lall) dated Ly L gis dae jt) le a LY) Ca) iArtinya : "Pemerintah dalam mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya";(VY 2h Uaill yolk YW) eb Leal Gils
17 — 10
ditetapbkan kepadaPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlumemaparkan acuanacuan yang memberikan petunjuk tentang siapa yangdapat dijadikan wali serta siapa yang dapat diletakkan di bawah perwalianseperti berikut ini: Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, dipersyaratkan wali adalah orang yang dewasa,berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik; Berdasarkan doktrin fiqh sebagai berikut:posal) (gle AGG Cuils dated
548 — 1097
Moriss Energi dated 31Juli 2013 (SHA)We refer to the SHA, Capitalised term in this letter have the samemeaning as in the SHA.We also refer to our letter of 31 October 2014 and your responseof 20 October 2014.KBP did not receive, by 31 October 2014, the unconditionalapproval of the Bupati of Kutai Kartanegara to the transfer ofshares in each of PT.
Dated 3 Dec 2013 (2 original copies)9. Pledge of Shares Agreement between NRIPL & PT AnugrahTunas Asia dated 3 Dec 2013 (2 original copies)10. Pledge og Shares Agreement between NRIPL & PT HarscoDana Abadi dated 3 Dec 2013 (2 original copies)11. Termination Agreement by and between NRIPL and RadiantGlobal Limited Coal Sale and Purchase Agreement (2original copies)12. Termination Agreement by and between NAIPL and NamcoAsia Trading Limited Coal Sale and Purchase Agreement(2 original copies)13.
Moriss Energi dated 31 July 2013 (SHA), terhitung31 Oktober 2014 adalah murni alasan internal PT. Kharisma BumiPersada dengan Para Penggugat yang tidak ada kaitannyadengan tindakan konsultan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalamHalaman 70 Putusan Nomor 633/PDT/2018/PT.DKISurat tanggal 7 November 2014 yang dikirim oleh PT.
Dated 3 Dec 2013 (2 original copies)9. Pledge of Shares Agreement between NRIPL & PT AnugrahTunas Asia dated 3 Dec 2013 (2 original copies)10. Pledge og Shares Agreement between NRIPL & PT HarscoDana Abadi dated 3 Dec 2013 (2 original copies)11. Termination Agreement by and between NAIPL and RadiantGlobal Limited Coal Sale and Purchase Agreement (2original copies)12. Termination Agreement by and between NAIPL and NamcoAsia Trading Limited Coal Sale and Purchase Agreement(2 original copies)13.
44 — 8
Rp.221.000,Untuk salinan resmiPanitera Pengadilan Negeri Denpasar,Mustafa Djafar, SH.MH.NIP. 19720411 199203 1 001.Catatan :Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasartanggal 28 Nopember 2016, Nomor : 578 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps. ini diberikankepada dan atas permintaan Pemohon bernama: Asman Ali alias Aing. pada hari :, tanggal, =Desember 2016, dengan perincian biaya sebagaiberikut :Te: DATED cess: meumemen 222 ememmmme aameme sc eenmummene 222 5 omnes Rp. 6.000,2.
19 — 2
Ptk.Menimbang, bahwa selain itu hal tersebut juga sejalan dengan ketentuandalam kaidah Usul Figih dalam Kitab Al Asyabah Wan Nadloir, halaman 128yang berbunyi :dated) de gia dis yl) gle a) Ci walArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 KompilasiHukum Islam, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
43 — 14
dated anesSesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanyakehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaqdan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf b dan f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi HukumIslam;Putusan Nomor. 041/Pdt.G/2014/PA. Pal.