dimana kemudian penetapan dariPengadilan Negeri Bandung tersebut, secara delegasi juga diikuti olehPengadilan Negeri Bale Bandung dimana pada tanggal 10 Nonember 2006telah Menerbitkan Penetapan Delegasi Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del. untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidangtanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, Sertifikat HGB199/Utama, seluas 23.270 m?;No. 7 dari 15 hal. Put.

ditangguhkan sampai dengan gugatanperlawanan dalam perkara No. 312/PDT/G/2006/ PN.BDG. mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa berdasarkan penetapan penundaan tersebut butir 3 di atas,Ketua Pengadilan Negeri Bandung secara delegasi pada tanggal 13Desember 2006 juga Menerbitkan Penetapan Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosonganterhadap sebidang tanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi,Sertifikat HGB 199/Utama, seluas 23.270 m?

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untukmenolak bantahan ini dengan alasan Pengadilan Negeri Bale Bandunghanya menjalankan delegasi untuk melaksanakan eksekusi dariPengadilan Negeri Bale Bandung sebagai pendelegasian eksekusi atasNo. 12 dari 15 hal. Put.

Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dibacakan tanpahadirnya Tergugat Il maupun Kuasa Hukumnya, maka pemberitahuanputusan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal ataspermintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pemalang (delegasi), padatanggal 15 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa HukumPenggugat telan mengajukan permohonan banding pada tanggal

Permohonan BandingNomor 14/Pdt.G/2021/PN Pml Jo Nomor 8/Pdt.Bdg/2021/PN Pml yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiHalaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 552/Pdt/2021/PT SMGPengadilan Negeri Pemalang kepada Terbanding semula Tergugat danTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II pada tanggal 25November 2021 (delegasi

upaya hukum banding tersebutPembanding semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan memori banding tanggal 16 November 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 November2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dan kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26November 2021 (delegasi

secara sah danpatut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal08 Desember 2021;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPemalang telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkasperkara banding (inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat ,kepada Turut Tergugat semula Turut Terbanding, masingmasing padatanggal 23 November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II padatanggal 25 November 2021 (delegasi

Adanya perintah yang tegas mengenai subjeklembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; c.

Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari undangundang atau lembaga pembentuk undangundang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpapenyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. (vide JimlyAsshiddigie, Perihal UndangUndang, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, hlm. 266269);Halaman 14 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/201713.Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus adadalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule makingpower) itu.

Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atasdiantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undangundang PokokAgraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahuibahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohonuntuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,Oleh karena itu PERDA a quo haruslah dinyatakan

dan yangbertanggungjawab adalah mandannya;e Bahwa kewenangan dapat diambil sewaktuwaktu;e Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelimbahankewenangan tergantung Kepala Daerahnya, dan yang bertanggungjawab yangmenerima delegasi tersebut;e Bahwa apabila telah dilimpahkan delegasi tidak bisa lagi mengintervensikewenangan yang telah dilimpahkan;e Bahwa apabila sudah diberi delegasi adalah orang yang diberi delegasi dantanggungjawab tata usaha negara sesuai dengan batas kewenangannya

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;Halaman 107 dari 144 halaman, Putusan No.01/Pid.Sus/2013/PN.JBI.e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untukmembedakan Mandat dengan Delegasi adalah Pertamaprosedur pelimpahannya kalau antara atasan dengan bawahanmaka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab ada padaMandan, pada Delegasi tanggungjawab ada padaDelegataries/orang yang diberi delegasi, kalau pendelegasiantersebut kepada bawahan namanya Mandat, antara Delegasidengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit MobilPemadam Kebakaran tipe V80 ASM berasal dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan (

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiriwewenang yang telah dilimpahkan itu,b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasihanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan,c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidakdiperkenankan adanya delegasi,d.

SH. padatanggal 18 Desember 2020; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam, akantetapi yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, makadiserahkan melalui Kelurahan setempat pada tanggal 21 Desember2020 ; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam, akantetapi yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, danditeruskan melalui Kelurahan setempat, tetapi Kelurahan tidak bersediamenandatangani pada tanggal 14 Desember 2020 ; Turut Tergugat V melalui delegasi

Kota pada tanggal 22Desember 2020 ; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam danyang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut maka relastersebut diserahkan melalui kelurahan setempat pada tanggal 16Desember 2020 ; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam karenayang bersangkutan sedang keluar kota maka diteruskan melaluiKelurahan, akan tetapi kelurahan tidak bersedia menandatangani relastersebut pada tanggal 16 Desember 2020 ; Turut Terbanding V melalui delegasi

Hukum Kota pada tanggal 11Januari 2021 ; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam danyang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut maka relastersebut diserahkan melalui kelurahan setempat pada tanggal 11Januari 2021; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam karenayang bersangkutan sedang keluar kota maka diteruskan melaluiKelurahan, akan tetapi kelurahan tidak bersedia menandatangani relastersebut pada tanggal 15 Januari 2021 ; Turut Terbanding V melalui delegasi

Kota pada tanggal 22Desember 2020 ; Turut Terbanding III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam danyang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut maka relastersebut diserahkan melalui kelurahan setempat pada tanggal 16Desember 2020; Turut Terbanding IV melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam karenayang bersangkutan sedang keluar kota maka diteruskan melaluiKelurahan, akan tetapi kelurahan tidak bersedia menandatangani relastersebut pada tanggal 16 Desember 2020 ; Turut Terbanding V melalui delegasi

Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 19 April 2018 kepada Tergugat dan Ill, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 07 Mei 2018 kepada Tergugat II telah diberitahukan adanyapermohonan banding tapi yang bersangkutan sudah

Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 14Mei 2018, kepada Para Terbanding semula Tergugat dan III, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal11 Mei 2018, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada paraTerbanding semula Tergugat dan Tergugat III, masingmasing melaluikuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei2018, kepada Terbanding Il semula Tergugat II telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah tidak tinggal dialamat tersebut sehingga inzage tersebut diteruskan ke Kelurahansetempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa

pada tanggal 11 Mel2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah pindah sehinggainzage tersebut diteruskan ke kantor Walikota setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27April 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V, melalui kuasahukumnya telah

SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangkredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.

SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangh.kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.

SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit(PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomortertanggal 10 September 2006.Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/20144611.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12.SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. TelukBetung13. Struktur organisasi PT.

SK Direksi PT.BRI Tok Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.14.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/201414. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT.

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap RAVAN RO ec ccccccssscseusnnsesseueTempatlahir 7.

ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gqmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR AQ /Pid.C/2021/PN RhlDEM!

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwapada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding III semula Tergugat Ill telah diberitahukanadanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwa pada tanggal04 September 2017, kepada pihak Terbanding

Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2017,kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding IIIsemula Tergugat III telah diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Pusat (delegasi), yang

Surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Barat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober2017, kepada para Pembanding semula para Penggugat telah diserahkankontra memori banding tersebut;7.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), menerangkanbahwa pada tanggal 06 September 2017, kepada para Pembanding semulaPara Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkanbahwa pada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding semulaTergugat

dan kepada pihak Terbanding IIl semula Tergugat Ill, telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwapada tanggal 04 September 2017, kepada pihak Terbanding II semula TergugatIl, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor678/Pdt.G/2016

DALAM REKONVENSI.Menolak gugatan para Penggugat/rekonvensi untuk seluruhnya.Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor:03/Pdt.G/2015/ PN.AdIl yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 10 Desember 2015 Jurusita Pengganti delegasi pada PengadilanNegeri Kendari telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum ParaTerbanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat tentang isi putusanPengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 Desember 2015 Nomor :03/Pdt.G/2015/PN.AdI ;Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor

Putusan No. 08/PDT/2016/PT.SULTRAPara Penggugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahanmemori banding tanggal 28 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut ParaTerbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memoribanding ;Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor: 03/Pdt.G/2015/PN.AdI masing masing tertanggal 05 Januari 2016yang dibuat oleh Jurusita Pengganti delegasi pada Pengadilan NegeriAndoolo yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang bersengketatelah

penentuankompetensi relatif berdasarkan pada ketentuan pasal 206 ayat 6 Rbgmenentukan bahwa pengajuan perlawanan atas obyek sengketa yangsedang dieksekusi diajukan di pengadilan tempat pelaksanaan eksekusi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahamipengadilan tempat mengajukan perlawanan diajukan ditempat pelaksanaaneksekusi bukan tempat perkaranya diputus;Menimbang bahwa Pengadilan Agama Mataram sehubungandengan eksekusi ataas obyek sengketa putusn yang diajukan perlawananini telah memint delegasi

Rbgmenentukan bahwa pengajuan perlawanan atas obyek sengketa yangsedang dieksekusi diajukan di pengadilan tempat pelaksanaan eksekusi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahamipengadilan tempat mengajukan perlawanan diajukan ditempat pelaksanaaneksekusi bukan tempat perkaranya diputus;Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 569/Pdt.G/2019/PA.Mtr.Menimbang bahwa Pengadilan Agama Mataram sehubungandengan eksekusi ataas obyek sengketa putusn yang diajukan perlawananini telah memint delegasi

~ PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohif@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 44 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap MRA RMA Tc sssssseesssssenseesecsessseeseeesusssseeTempatlahir

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah tidak ada klausul yang mengatur pemberianmandat maupun delegasi dari Direktur kepada bawahannya untukmembuat perikatan dengan pihak ketiga/pihak lain;Bahwa terkait dengan wewenang dalam Pemerintahan terdapat asas setiapkeputusan dan/atau tindakan harus ditetapbkan dan/atau dilakukan olehHalaman 13 dari 31 hal. Put.

Bahwapelimpahan kewenangan/delegasi dalam hukum administrasi negaraberdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh HR. Ridwan dalam bukunyayang berjudul Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa ... padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang secaraatributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.

Dalam halpelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syaratsyarat sebagai berikut:a. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau adaketentuan itu dalam peraturan perundangundangan;b.

Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirearkikepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;Bahwa dalam pemberian mandat tidak diperkenankan/tidak berwenanguntuk mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian dan alokasi anggaran;Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurutundangundang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demihukum.

banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBantul Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bil, tanggal 5 November 2019 tersebutdiatas ;Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 November 2019 telah memberitahukan secarasah dan seksama kepada pihak Terbanding Tergugat dan TurutTerbanding Turut Tergugat I, kepada Terbanding II Tergugat II padatanggal 18 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul,delegasi

XVII/2019 kepada Turut Terbanding II TurutTergugat II, pada tanggal 21 November 2019 kepada Turut Terbanding III Turut Tergugat Ill, kepada Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, kepadaTurut Terbanding V Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI TurutTergugat VI, kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi, pada tanggal18 November 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, pada tanggal 14November 2019, Nomor W13.U5/2869/HK.02/XI/2019 delegasi

PengadilanNegeri Bekasi kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi ;Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 November 2019,telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding II / Tergugat tanggal2 Desember 2019, delegasiPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9Desember 2019 kepada Turut Terbanding II Turut Tergugat II, tanggal 2Desember 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, delegasi

;Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage), Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl, dengan delegasi PengadilanHalaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT YYK.Negeri Sleman tanggal 3 Desember 2019, NomorW13.U5/3041/HK.02/XII/2019 kepada Kuasa Pembanding Penggugat,pada tanggal 3 Desember 2019 kepada Terbanding II Tergugat Il,kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII, kepada TurutTerbanding VIII Turut Tergugat VIII delegasi Pengadilan Negeri Bekasitanggal 3 Desember 2019

, Nomor W13.U5/3042/HK.02/XII/2019 kepadaTerbanding Para Penggugat Intervensi, delegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 3 Desember 2019, nomor W13.U5/3044/HK.02/X1/2019 kepada Terbanding Tergugat , Turut Terbanding TurutTergugat I, Turut Terbanding III Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V Turut Tergugat V, TurutTerbanding VI Turut Terggat VI, Terbanding Para PenggugatIntervensi, Terbanding Para Penggugat Intervensi, untuk mempelajariberkas perkara banding

Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap . LUALOIMEMT?

Panitera pada Pengadilan Negeri PematangSiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2010, TergugatIII /Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukankepada Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Maret2010, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui kuasa hukumnya padatanggal 18 Maret 2010, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II disampaikanmelalui delegasi ke

mempelajari berkasperkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggangwaktu 14 ( empat belas ) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal RelaasPemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Medan, sedangkan kepada Tergugat III / Pembanding disampaikan melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar No.W2.U2/1400.Pdt.04.10/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010, serta kepada Tergugat II / TurutTerbanding II disampaikan melalui delegasi

No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Juli 2013("Penetapan Delegasi Sita Eksekusi)(Bukti T2), atas harta PARAPENGGUGAT berupa:a. Tanah dan Bangunan yang terletak di JI.

Penetapan Delegasi Sita EksekusiJo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi,yang mana Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tersebut terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No.580/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Brt., maka PARA PENGGUGAT pada faktanya telahmenggunakan upaya yang diperkenankan oleh hukum untuk melakukanperlawanan terhadap sita eksekusi dan eksekusi lelang tersebut;42.

Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi yangmerupakan pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Mei 2010. Hal tersebut dikarenakan PARAPENGGUGAT sebelumnya telah menggunakan haknya untuk mengajukankeberatan atau perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Jo.Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.

Penetapan Delegasi SitaEksekusi Jo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi LelangEksekusi yang telah menetapkan harta benda PARA PENGGUGAT (PARAPENGGUGAT merupakan Direktur Utama, Komisaris, dan Pemegang Sahampada PT Ancol Pusaka) sebagai objek sita eksekusi untuk melaksanakan isiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut.tanggal 3 Mei 2010;67.

Penetapan Delegasi SitaEksekusi, yang oleh karenanya penetapanpenetapan tersebut merupakanpenetapan yang sah dan berkekuatan hukum;98.

., advokat/konsultan h pada kantor hukum lex Patriae yang berdomisili di Jorong air runding no. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2019 oleh karena dalam gugatan sederhana tidak dikenal adanya delegasi panggilan di luar wilayah hukum yang berlainan maka menyebabkan gugatan ini tidak bisa disidangkan .

,advokat/konsultan h pada kantor hukum lex Patriae yang berdomisili di Jorongair runding no. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten PasamanBarat berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Agustus 2019 oleh karena dalamgugatan sederhana tidak dikenal adanya delegasi panggilan di luar wilayahhukum yang berlainan maka menyebabkan gugatan ini tidak bisa disidangkan .Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo,hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.Menimbang

ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhlDEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap CANE OAV custussesssssseseTempat lahir . Noloc....