14.00 wita,para Terdakwa telah ditangkap Polisi di rumahnya masingmasing karenatelah memperbanyak surat keterangan kesehatan yang kemudian dijualuntuk digunakan para pengguna pelabuhan' sebagai persyaratanmenyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi;Bahwa surat keterangan kesehatan tersebut adalah surat keterangan yangdikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Il Dinas Kesehatan Kecamatan DenpasarBarat, yang menerangkan keadaan kesehatan seseorang terbebas daripenyakit Corona Virus Desease

Tahun 2020 tentang KRITERIAPEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKAPERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID19), yang pada pokoknya berisi kebijakankebijakan pemerintahdalam menekan penyebaran penyakit pandemi COVID 19, maka salahsatu kebijakan bagi para pengguna pelabuhan yang ingin menyebrang danipelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi ataupun sebaliknyaadalah diharuskan terlebin dahulu menjalankan pemeriksaan kesehatan untukmengetahui ada tidaknya penyakit Corona Virus Desease

14.00 wita, para Terdakwa telah ditangkap Polisi di rumahnyamasingmasing karena telah memperbanyak surat keterangan kesehatan yangkemudian dijual untuk digunakan para pengguna pelabuhan sebagai persyaratanmenyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi;Menimbang, bahwa surat keterangan kesehatan tersebut adalah surat yangdikeluarkan oleh UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat,yang menerangkan keadaan kesehatan seseorang terbebas dan penyakit CoronaVirus Desease

kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional di fasilitaskesehatan resmi, maka menurut majelis hakim perobuatan para Terdakwatersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan pemalsuan surat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan suratketerangan kesehatan yang dibuat palsu oleh para Terdakwa adalah suratketerangan kesehatan yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Il DinasKesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan keadaan kesehatanseseorang terbebas dari penyakit Corona Virus Desease

EDARAN GUGUS TUGASPERCEPATAN PENANGANAN COVID19 Nomor 04 Tahun 2020 tentangKRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKAPERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19),yang pada pokoknya berisi kebijakankebijakan pemerintah dalam menekanpenyebaran penyakit pandemi COVID 19, maka salah satu kebijakan bagimasyarakat yang melakukan peralanan dan ingin menyebrang di pelabuhandiharuskan terlebih dahulu menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahuiada tidaknya penyakit Corona Virus Desease

Covid19 danTergugat menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bungapinjaman kepada Penggugat;Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020 atau beberapa bulansetelah Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional, dimana dalam diktum menimbangKeppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran Corona Virus Desease

berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian hartabenda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena serta menimbulkan implikasipada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor HK.01.07/MENKES/308/2020 tentang PenetapanPembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kampar, KabupatenPelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai, ProvinsiRiau Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease

perkara yang besarnya akan ditentukandidalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian dan ditolak untuk selain dan selebinnya maka petitum angka 1dinyatakan ditolak;Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 dan 1313 KUHPerdata, Pasal 12dan 13 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Desease

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 TentangKebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan UntukPenanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019(COVID19)Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang MembahayakanPerkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan MenjadiUndangUndang;2.

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 Tentang PenetapanKedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronas Virus Desease 2019(COVID19);5. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang PenetapanBencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional;6.

Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi,Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Desease (COVID19);Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUNMDN7. Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 Tentang StatusKeadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat VirusCorona DI Indonesia;8.

massa yang hadir tidak seluruhnya menggunakanMasker dan juga jaga jarak aman minumal 1 (Satu) meter antara Pengunjung satudengan pengunjung satu dengan pengunjung lainnya maka Pengadilan NegeriBondowoso berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Secarasah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 Ayat (1) (4),Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai upaya pencegahan danpengendalian Corona Virus Desease

Saat dilakukan operasi bersama tersebut terdakwa tidak memakaimasker maka saat itu juga terdakwa langsung dikenai pasal 5 ayat(1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 TentangPenyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahandan Pengendalian Corona Virus Desease 2019;Selanjutnya Hakim bertanya kepada Terdakwa, bagaimanatanggapannya atas keterangan

Penggugat Intervensi);Bahwa namun pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diseranglagi penyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), dimanagejala penyakit ini akan muncul apabila kondisi tubuh lemah dan terseranginfluenza (flu) atau pilek, dimana cairan ingus/dahak menyumbat saluranpernapasan, dan karena kondisi fisik Kien Njen sangat lemah dan tidakmemiliki Kemampuan untuk mengeluarkan cairan ingus/ dahak, sehinggamengakibatkan saluran pernapasannya menjadi tersumbat, dan tidak bisabernapas

dianggap telah dimasukkan danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam REKONPENSI/Gugat Balik sebagaimana tersebut dibawah ini:Bahwa Para Penggugat dr adalah kakak dan adik kandung dari Kien Njen yangberibu kandung bernama Tjong Yun Tjau yang selama ini selalu dan senatiasahidup berdampjngan dan memperhatikan serta menyangi satu sama lain,terutama kepada Kien Njen, karena Kien Njen pada dalam usia sekitar 26tahun telah menderita dan mengidap penyakit yang dikenal dengan"Myasthenia Gravis Desease

Basuki yang merupakan suami Para Penggugat dr/Tergugat II dk untuk segera membawa Kien Njen ke PenangMalaysia yangmana segala biayabiaya seperti tiket, akomodasi, biaya dokter dan obatobatan, diInya dijamin dan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Intervensiyang pada akhirnya Kien Njen mengalami peningkatan kesehatan yangsignifikan dan berangsurangsur pulih;Bahwa namun ,pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagipenyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), sehingga KienNjen

Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2001, ternyata KIEN NJEN diserangpenyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), dimana gejalapenyakit ini akan muncul apabila kondisi tubuh lemah dan terserang influenza(Flu) atau pilek, dimana cairan ingus/dahak menyumbat saluran pernapasan,dan karena kondisi yang lemah, KIEN NJEN tidak memiliki kemampuan untukmengeluarkan cairan ingus/ dahak, sehingga mengakibatkan saluranpernapasannya menjadi tersumbat, dan tidak bisa bernapas secara normal,dan harus segera

Bahwa benar pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagipenyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), sehingga Kien Njen menjadi langganan keluarmasuk ruang ICU rumah sakit yang terkenaldikota Medan, antara RS. Materna, RS. Methodist dan RS. Deli ;.

KARNEN, (Tergugat 1);Bahwa pada tahun 1998, Kien Njen dalam usia sekitar 26 tahun telan menderitadan mengidap penyakit yang dikenal dengan "Myasthenia Gravis Desease",yaitu penyakit kelemanan otot mata sebelah kanan, yang mana persambunganotot dan saraf berfu,ngsi tidak normal, sehingga langkah pertama dan utamatelah dilakukan serta diupayakan pengobatannya kepada dokter spesialis matayang bernama Dr. Mukri, namun akhimya Ibu Kandung Tergugat dan Il(Penggugat Intervensi meminta kepada sdr.

PenggugatIntervensi);Bahwa namun pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagipenyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), dimana gejalapenyakit ini akan muncul apabila kondisi tubuh lemah dan terserang influenza(flu) atau pilek, dimana cairan ingus/dahak menyumbat saluran pemapasan, dankarena kondisi fisik Kien Njen sangat lemah dan tidak memiliki Kemampuanuntuk mengeluarkan cairan ingus/ dahak, sehingga mengakibatkan saluranpernapasannya menjadi tersumbat, dan tidak bisa bernapas

Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDNBasuki yang merupakan suami Para Penggugat dr/Tergugat II dk untuk segeramembawa Kien Njen ke PenangMalaysia yang mana segala biayabiayaseperti tiket, akomodasi, biaya dokter dan obatobatan, dilnya dijamin danditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Intervensi yang pada akhirnya KienNjen mengalami peningkatan kesehatan yang signifikan dan berangsurangsurpulih;Bahwa namun ,pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagipenyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE

T.LIll dan TJ///2) yang selama ini selalu dan senatiasa hidupberdampingan dan memperhatikan serta menyangi satu sama lain,terutama kepada Kien Njen, karena Kien Njen pada usia sekitar 26tahun telah menderita dan mengidap penyakit yang dikenal denganMyasthenia Gravis Desease, yaitu penyakit kelemahan otot matasebelah kanan, yang mana persambungan otot dan saraf berfungsi tidaknormal, sehingga Para Pembanding bersamasama dengan TurutTerbanding membawa ke dokter spesialis mata yang bernama Dr.

segera membawa Kien Njen kePenangMalaysia yang mana segala biayabiaya seperti tiket, akomodasi, biayadokter dan obatobatan, dliilnya dijamin dan ditanggung sepenuhnya oleh TurutHalaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDNTerbanding/Penggugat Intervensi selaku ibu kandung yang pada akhirnya KienNjen mengalami peningkatan kesehatan yang signifikan dan berangsurangsurpulih;Bahwa namun pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagipenyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE

dariberita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Janthotanggal 6 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Jth berpendapat bahwa ; Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 April 2020 Nomor346/Pid.Sus/2019/PN Jth diucapkan dalam sidang teleconference tanggal 6April 2020 dihadapan terdakwa; Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masaHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BNAPencegahan Penyebaran Corona Virus Desease

Madurejo telahmembeli Surat Keterangan Hasil Rapid Test palsu dari orang yangtidak dikenal (DPO) sebanyak 3 (tiga) surat keterangan dengan hargaRp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa dari keseluruhan Surat Keterangan Hasil Rapid Test palsuyang digunakan oleh para terdakwa tersebut mencantumkan hasilNon Reaktif terhadap infeksi dari Corona Virus Desease 2019(COVID19), sedangkan pemeriksaan rapid test yang seharusnyadilakukan terhadap orang atau pasien tersebut belum dilakukansehingga

Hanta Noviyanto (Suami Penggugat) diyakini sudah sesuaidengan keilmuan kedokteran dan prosedur pelayanan medis yang berlakudi Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga dan tindak lanjut penanganan pasiendengan status PDP (Pasien dalam Pengawasan) mengacu pada ProsedurBaku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pencegahandan pengendalian Penyakit, Revisi IV Bulan Maret 2020 tentang PedomanPencegahan dan Pengendalian Coronavirus Desease (Covid19);Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan

bukan pasien BPJS.Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalamangka 2 yang menyebutkan pada tanggal 27 April 2020 Pasien/SuamiPenggugat dinyatakan Covid 19, yang betul adalah pada hari Selasatanggal 28 April 2020 pukul 09.00 WIB pada saat dirawat di ICU RSU DadiKeluarga telah dilakukan screening ulang terhadap pasien sesuai denganprotokol pandemi Covid19 dengan format baku Dinas KesehatanKabupaten Banyumas yang bersumber pada P3 (Pedoman Pencegahandan Pengendalian) Coronavirus Desease

tersebut, para pihakakan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telahmengajukan bukti surat sebagai berupa :1.Fotokopi Akta pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Rumah Sakit DadiKeluarga Nomor 27 tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda T1;Fotokopi Dokumen Resmi Kementrian Kesehatan RI tentang Prosedur bukuKementrian Kesehatan RI Direktorat Pencegahan dan PengendalianPenyakit Revisi IV bulan Maret 20020 tentang Pedoman Pencegahan danPengendalian Coronavirus Desease

Hanta Noviyanto (SuamiPenggugat) sudah sesuai dengan keilmuan kedokteran dan prosedur pelayananmedis yang berlaku di RS Dadi Keluarga dan tindak lanjut penanganan pasiesndengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan) mengacu pada prosedur BakuKementerian Kesehatan RI Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,Revisi IV Bulan Maret 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan PengendalianCoronavirus Desease (Covid 19) sehingga Tergugat membantah dan menolakdalildalil gugatan Penggugat;Menimbang bahwa Turut

berkas perkara, yang terdiri dariberita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 30 September 2020 berpendapatbahwa ; Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal30 September 2020 diucapkan dalam sidang teleconference tanggal 30September 2020 dihadapan Terdakwa ; Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa PencegahanPenyebaran Corona Virus Desease

pembayaran tuggakanangsuran kredit Penggugat menjadi terkendala;Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PALBahwa meskipun keadaannya demikian, Penggugat tetap berdaya upayauntuk bangkit dalam usaha Penginapan Penggugat dimaksud denganmerubah sistem yaitu membuka/menerimah Penyewaan kamar untukbulanan dan tahunan namun demikian baru Penggugat semntara berusahauntuk bangkit kembali setelah terjadinya gempa Bumi, Tsunami dan likuifaksidikota Palu tetapi ternyata terjadi lagi Pandemi Corona Virus Desease

Selanjutnya Para Tergugat memohon kepadaHakim untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Para Tergugatakibat pendemi Covid19;Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional, dimana dalam diktum menimbangKeppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019(Covid19) telah berdampak meningkatnya

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN PlwMenimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya tidak membantahadanya pinjaman kredit dan sisa hutang kepada Penggugat,;Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional, dimana dalam diktum menimbangKeppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran Corona Virus Desease

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/Pn MadBahwa Kota Madiun menjadi zona merah sejak tanggal 4Januari 2021 sampai dengan saat ini atau wilayah denganpenularan Covid 19 sangat tinggi;Bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaMadiun terkait dengan pandemi Covid 19 yaitu denganmemberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan KegiatanMasyarakat) untu menekan dan pengendalian penyebaranCorona Virus Desease 19;BahwaInstruksi Walikota Madiun Nomor O21 Tahun 2021tanggal 10 Januari 2021 tentang PPKM berlaku

Melaksanakan jaminan pembiayaan kesehatanmasyarakat;Bahwa Corona Virus Desease 2019 atau (Covid 19) adalahpenyakit menular yang disebabkan oleh Severe AcuteRespiratory Syndrome 2 (SarsCiv2), SarsCiv2 merupakancorona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya padamanusia;Bahwa tanda dan gejala umum infeksi Covid 19 antara lain :gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk dansesak nafas;Bahwa pada kasus Covid 19 yang berat dapat menyebakanpneumonia, syndrom pernafasan akut, gagal ginjal

Pengamanan, penanganan dan penegakan hukum.Bahwa Kota Madiun menjadi zona merah sejak tanggal 4Januari 2021 sampai dengan saat ini atau wilayah denganpenularan Covid 19 sangat tinggi;Bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaMadiun terkait dengan pandemi Covid 19 yaitu denganmemberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan KegiatanMasyarakat) untu menekan dan pengendalian penyebaranCorona Virus Desease 19;BahwaInstruksi Walikota Madiun Nomor O21 Tahun 2021tanggal 10 Januari 2021 tentang PPKM

Mengelola penyediaan kebutuhan Puskesmas danrumah sakit, termasuk layanan upaya kesehatanperseorangan dan masyarakat di Kota Madiun;G: Melaksanakan jaminan pembiayaan kesehatanmasyarakat;Bahwa Corona Virus Desease 2019 atau (Covid 19) adalahpenyakit menular yang disebabkan oleh Severe AcuteRespiratory Syndrome 2 (SarsCiv2), SarsCiv2 merupakancorona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya padamanusia;Bahwa tanda dan gejala umum infeksi Covid 19 antara lain :gejala gangguan pernafasan akut

Dengan total sejumlah Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

namun dikarenakan pandemi covid 19 dankondisi ekonomi Tergugat Ill bersama dengan Tergugat II belum membaiksehingga belum bisa membayar lunas pinjaman/utang kepada Penggugat;Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional, dimana dalam diktum menimbangKeppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran Corona Virus Desease

kepadaHakim untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Para Tergugatakibat pendemi Covid19;Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN PlwMenimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden RepublikIndonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional, dimana dalam diktum menimbangKeppres tersebut disebutkan bahwa penyebaran Corona Virus Desease

Yangdimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatutindakan hukum, dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atautergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran satuan tugaspenanganan Covid19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentan PerjalananOrang dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid19), pada bagian protokol huruf g menyebutkan, bagi pelaku perjalananpenyeberangan wajib menunjukkan

menjadi salah satu syarat untuk digunakan selaku pelakuperjalanan antar kabupaten / kota;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa membuat surat hasil rapid test antigen covid19atas nama Bahudin Suluwetang dan Irna Deritati Dakadjo dengan tujuansebagai salah satu bukti untuk melakukan perjalanan penyeberanganberdasarkan surat edaran satuan tugas penanganan Covid19 Nomor 14 Tahun2021 tentang Ketentan Perjalanan Orang dalam Negeri dalam Masa PandemiCorona Virus Desease