Ditemukan 304 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-12-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2012/PN Bgl
Tanggal 23 April 2013 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Drs.MULKAN TAJUDIN, M.M
9039
  • Mengawasai pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Bertanggungjawab atas pelakasanaan tugas kepada kepala daerah melaluisekretaris daerah.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
199125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan Bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkumanlaporan mingguan dan berisi hal kKemajuan pekerjaan dalamperiode satu bulan, serta halhal penting yang perlu dilaporkan; Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki tugasdan kewenangan untuk mengawasai pelaksanaan anggaran SKPD yangHal. 20 dari 87 hal. Put.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — EPOK BAHARUDIN Bin IDIS MATING
9839
  • Daerah (selanjutnya disingkat RAPBD) Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2015 menjadi APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.Sedangkan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kapuas diwujudkan dalam halmenyetujui Rencana Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Raperda) KabupatenKapuas tentang APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 menjadi PeraturanDaerah Kabupaten Kapuas (selanjutnya disingkat dengan Perda) tentang APBDKabupaten Kapuas tahun anggaran 2015, begitu juga fungsi pengawasannya diwujudkandalam mengawasai
    Sedangkan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kapuasdiwujudkan dalam hal menyetujui Raperda Kabupaten Kapuas seperti Raperda tentangRAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 menjadi Perda tentang APBDKabupaten Kapuas tahun anggaran 2015, begitu juga fungsi pengawasannya diwujudkandalam mengawasai kinerja eksekutif termasuk penggunaan dana yang ada dalam APBDKabupaten Kapuas;Menimbang, bahwa memang sejak tanggal 17 sampai dengan 19 Nopember 2014 diDPRD Kabupaten Kapuas berlangsung rapat gabungan Komisi
Putus : 28-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 28 Januari 2013 — IMRAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
8125
  • Husaini melaluiHandphone Jol berangkat ke lokasi untuk mengawasai ke lapangan, dimanapekerjaan saat itu mau dimulai;Bahwa setelah menerima telepon (HP) dari Drs. Husaini, keesokan harinyasaksi menjumpai Drs. Husaini di Dinas Pendidikan dan menanyakanmengenai apa yang akan saksi awasi dan Drs. Husaini mengatakanmengenai pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung PPMG, lalusaksi mengatakan kepada Drs. Husaini bahwa tidak cukup 1 orangpengawas dan harus ada 3 orang dan Drs.
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm)
7222
  • Daerah (selanjutnya disingkat RAPBD) Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2015 menjadi APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.Sedangkan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kapuas diwujudkan dalam halmenyetujui Rencana Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Raperda) KabupatenKapuas tentang APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 menjadi PeraturanDaerah Kabupaten Kapuas (selanjutnya disingkat dengan Perda) tentang APBDKabupaten Kapuas tahun anggaran 2015, begitu juga fungsi pengawasannya diwujudkandalam mengawasai
    Sedangkan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kapuasdiwujudkan dalam hal menyetujui Raperda Kabupaten Kapuas seperti Raperda tentangRAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 menjadi Perda tentang APBDKabupaten Kapuas tahun anggaran 2015, begitu juga fungsi pengawasannya diwujudkandalam mengawasai kinerja eksekutif termasuk penggunaan dana yang ada dalam APBDKabupaten Kapuas;Menimbang, bahwa memang sejak tanggal 17 sampai dengan 19 Nopember 2014 diDPRD Kabupaten Kapuas berlangsung rapat gabungan Komisi
Register : 07-03-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.TPK/2016/PT SBY
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : INDI PREMADASA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd
15865
  • memerintahkan pembayaran;e Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;e Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatasan anggaran yang telah ditetapkan ;e Menandatangani SPM ;Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/ 2016/PT SBYe Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPDyang dipimpinya ;e Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggungjawab SKPD yang dipimpin;e Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpin ;e Mengawasai
Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDA KWA : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd
8859
  • SKPD yang di pimpinnya.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.Melaksanakan pemungutan, penerimaan bukan pajak.Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihakk lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan.Menandatangani SPM.Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.e Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang di pimpinnya.e Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang di pimpinnyae Mengawasai
    memerintahkan pembayaran.Melaksanakan pemungutan, penerimaan bukan pajak.Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan.Halaman 126 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipik or/2014/PN.BKLe Menandatangani SPM.e Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.e Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang di pimpinnya.e Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang di pimpinnyae Mengawasai
Register : 01-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 17 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SABRUL IMAM, SH.MH
Terdakwa:
MU'ADI Bin SAWARI
25559
  • Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan LPJ Dana Desa TA2015 adalah sekdes (sdr.YANTO) dan bendahara desa (sdr.AGUS)sedangkan yang menandatangani saksi selaku kepala desa Bahwa saya selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desakurang maksimal dalam mengawasai pelaksanaan pengadaan barang/jasaterkait Dana Desa TA 2015 dikarenakan saya menitipkan pipa pralon daripengadaan jaringan pembawa air minum (pengadaan pipa air bersih) yangsudah dianggarkan dalam APBDes Perubahan TA 2015, dengan alasanpralon
Putus : 27-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/Pid/2016
Tanggal 27 April 2016 — ELIAS LARAN alias LARAN
291179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 302 K/Pid/2016dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut sampai mengawasai sekitarnya.Bahwa pada saat membawa LINUS LOTAN menuju ketempat ikat sapiLAURENSIUS LABA alias LORI LODAN (Dalam Berkas Terpisah) mencekikleher LINUS LOTAN, FELIX SELE alias FELIX (Dalam Berkas Terpisah)memeluk tubuh LINUS LOTAN dan YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA(Dalam Berkas Terpisah) memegang pinggang LINUS LOTAN.
Putus : 03-10-2016 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH
10064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 568 K/PID.SUS/2016UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara mempunyai kewenangan:a.b.oa 0z= amenyusun dokumen pelaksanaan anggaran;melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;mengelola utang dan piutang;menggunakan barang milik daerah;mengawasai pelaksanaan anggaran;menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan
Register : 21-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 7/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 8 Agustus 2016 — MURSALIN ANWAR alias MURSAL
7012
  • Mengawasai pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;f.Melaksanakan tugastugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnyaberdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat PenggunaAnggaran (PA).g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.i.
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 04/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.
Tanggal 6 Mei 2015 — ANDI GATOT CAMMI,ST Bin AS JAFAR Ir.SUANDI A.M,ST Bin MANRANNUANG
12146
  • tidak kenal dengan Ir.SUANDY A.M,ST dan katanya disuruh olehANDI GATOT selaku Pengawas;e Bahwa saksi selaku Pemilik Perusahaan ada menanda tangani ikut Kualifikasidan Kontrak Perjanjian Kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Baratsedangkan untuk pelaksanaannya diserahkan pada Terdakwa I ANDI GATOTCAMMLST;e Bahwa saksi tahu Kontraknya sebesar Rp.40.000.000,empat puluh jutaRupiah Akan tetapi belum dapat dicairkan karena terlambat pengurusannya;e Bahwa saksi tahu Tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasai
Register : 21-04-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 11/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 22 Agustus 2016 — ZUDAN NURHARTONO, S.IP Bin ZAIFAH ZAINAL
6314
  • Mengawasai Pelaksanaan Anggaran.h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan,dalam hal terjadi perbedaan pendapat, danj.
Register : 11-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 16 /Pid.Sus-TPK/2016/PN. Dps
Tanggal 28 September 2016 — KETUT YASA, ST.
11563
  • Mengawasai pelaksanaananggaran, berarti PA seyogyanya memonitoring pelaksanaankegiatan yang menggunakan anggaran negara/daerah. Dalamkronologi sebagaimana telah penyidik jelaskan, ada perbuatanberupa :1. PA mengetahui bahwa proyek pembangunan Jembatan disubkontrakkan keseluruhannya oleh pemenang lelang.2.
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 02/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.
Tanggal 6 Mei 2015 — MUHAMMAD YUNUS,ST
15438
  • lisan;Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir.SUANDY A.M,ST dan katanya disuruh olehANDI GATOT selaku Pengawas;Bahwa saksi selaku Pemilik Perusahaan ada menanda tangani ikut Kualifikasidan Kontrak Perjanjian Kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Baratsedangkan untuk pelaksanaannya diserahkan pada ANDI GATOT CAMML ST;Bahwa saksi tahu Kontraknya sebesar Rp.40.000.000,empat puluh jutaRupiah Akan tetapi belum dapat dicairkan karena terlambat pengurusannya;Bahwa saksi tahu Tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasai
Register : 27-03-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 4 Juni 2013 — -H. LUKDIANSYAH BIN H. SAMIRHAN -SUPARNO. ST BIN SUMARNO
5517
  • yangtersedia dalam DIPA Rp. 5.080.450.000,dima milyar delapan puluh juta empatratus lima puluh ribu rupiah) dari Dana Alokasi Umum;4344e bahwa saksi berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten MurungRaya Nomor : 600 / 117/TUPU/2010 saksi diangkat sebagai Pengawas TeknisLapangan atas Proyek dimaksud dengan tugas dan tanggung jawab:*Membantu PPK dan PPTK melakukan Pengawasaan dilapangan*Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan sertaketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi*Mengawasai
Register : 24-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terdakwa:
MURAT
10632
  • Landakpada tahun 2019 seharusnya masuk ke kas Desa dan ada tim pelaksanankegiatan (TPK) nya untuk mengawasai pembangunan dari pengunaan dandesa tersebut, untuk pembayaran juga seharusnya dilakukan olehbendahara, akan tetapi untuk di desa tubang raeng saat saya menjabatsebagai kaur keuangan, semuanya dikelolah sendiri oleh Kepala DesaMurat tanpa ada TPK, Tetapi penunjukan TPK sendiri biasanya dilakukanhanya sebagai Formalitas laporan.Bahwa terkait penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tahun 2019, sayatidak
Register : 26-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptk
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
18453
  • Saksi SARWOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidikdan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Pontianakdan menjabat sebagai Account Representative (AR);Bahwa Tugas saksi mengawasai kepatuhan kewajiban perpajakan ataswajib pajak yang berada dalam pengawasan saksi dengan membuatsurat himbauan, surat tagihan pajak dan pembuatn profil pajak ;Bahwa Saksi
Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
H.M. Basyir Idris, dkk
12835
  • menyelesaikan seluruhpekerjaan sesuai dengan isi kontrak dengan pihak pemberipekerjaan, demikian pula pihak kedua berkewajibanmengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku, apabila dikemudian hari pihak kedua menyalahiatau melanggar ketentuan peraturan perundang undanganyang berlaku maka segala resiko akibat pelanggarantersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua danmelepaskan pihak ke satu dari resiko tersebut.Pasal6: Pihak kedua berkewajiban menempatkan pengawas dilapangan untuk mengawasai
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
168779
  • Beringin Jaya Abadi tanpa pemberian ganti untung apalagiganti rugi atau tali asih berbangsa dan bernegara, termasuk bertentangan denganketentuan (khususnya) Pasal huruf b UU No. 4 Tahun 2009;Bahwa demikian juga terhadap asas tertib penyelenggaraan negara, TergugatI dan tidak dapat menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampenyelenggaraan negara termasuk dalam membuat dan mengawasai pelaksanaanKeputusannya sendiri.