Mei 2007 dan mengenakan tarif Safeguard atas PIBNo. 000535 tanggal 09 Januari 2006 menjadi sebesar Rp. 63.288.000,00.Bahwa adapun alasan pengajuan banding karena :Bahwa pembebanan tarif Safeguard kepada Pemohon Banding tersebut tidak sesuaidengan rasa keadilan, sebab pada waktu PIB diajukan tidak dipermasalahkan baikoleh sistem aplikasi maupun oleh Terbanding.Bahwa Hasil Audit Terbanding tidak membebankan tarif Safeguard tersebut.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Juni 2008 No.Put

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuktidak mempertahankan No.Put

Foto copy buku pemasukan dan pengeluaran barang dagangantahun 2002;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 09275/PP/M.VII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak No.

Memori Banding dari Oditur Militer No.Ban/01/1/2010 tanggal 14 Desember 2009.Bahwa permohonan banding dari Oditur Militeryang diajukan tanggal 1 Desember 2009 terhadapputusan Pengadilan Militer J01 Banda Aceh No.PUT/176 K/PM I 01/AD/X11/2009 tanggal 1 Desember2009 telah diajukan dalam tenggang waktu = danmenurut cara yang ditetapkan oleh Undang undang,oleh karena itu) permohonan banding Oditur Militersecara formal dapat diterima.Menimbang13Bahwa dalam Memori Bandingnya OditurMiliter mengajukan keberatan

PUT/176 K/PMI 01/AD/XII/2009 tanggal 1 Desember2009 tidak berdasarkan pasal 188 ayat (2) UUNo. 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer MusyawarahMajelis Hakim harus didasarkan pada surat Dakwaandan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaandi sidang.Putusan...Putusan Pengadilan Militer 101 Banda Aceh No.PUT/176 K/PMI 01/AD/XII/2009 tanggal 1 Desember2009 tidak memeriksa sama sekali Dakwaan OditurMiliter apakah perbuatan Terdakwa terbukti pidanaatau tidak atau perkara Terdakwa tidak merupakansuatu

Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari ditemukan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B10/K/AD/PMTI/IV/2007 tanggal 10 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan : 1. Menolak secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Terdakwa KHAIRUL ANWAR TARIGAN PRADA Nrp.31010010260879.2. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepadaTerdakwa sebesar Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah).3.

Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali denganmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor No.Put.88589/PP/M.XIA/15/2017 tanggal 13 November 2017, Mengadili Kembalimenyatakan Peredaran Usaha Pemohon Peninjauan Kembali telahsesuai dengan faktafakta dan ketentuan peraturanperundangundangan menjadi sebesar Rp6.864.358.835, dan HutangPajak PPh Badan Tahun Pajak 2011 menjadi nihil;2.

Barangbarang : tidak ada.Suratsuat yang berkaitan dengan perkara ini tetap disatukan dalam berkasnyadan mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).Membaca putusan Mahkamah Militer LO9 Bandung No.PUT/32/K/MM.IF09/AD/V/1997 tanggal 28 Mei 1997 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

No.Put.0109/PP/A/MIII/16/2002 tanggal 26 April 2002;2. No.Put.13657/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008;3.

No.Put.13658/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudah samasama kita maklumi terutama sejak berlakuknya UU Nomor 28 Tahun 2007, sehinggapencantuman persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan harus didasarkanpertimbangan yang sangat hati hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor : PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010 (Daftar TemuanPemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yang diberitahukan

Mei 2007 dan mengenakan tarif Safeguard atas PIBNo. 002061 tanggal 30 Januari 2006 menjadi sebesar Rp. 53.118.000,00.Bahwa adapun alasan pengajuan banding karena :Bahwa pembebanan tarif Safeguard kepada Pemohon Banding tersebut tidak sesuaidengan rasa keadilan, sebab pada waktu PIB diajukan tidak dipermasalahkan baikoleh sistem aplikasi maupun oleh Terbanding.Bahwa Hasil Audit Terbanding tidak membebankan tarif Safeguard tersebut.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Juni 2008 No.Put

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.008247.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019 TANGGAL 10 Desember2019 untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.:Put.008247.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2019 TANGGAL 10 Desember2019 karena tidak sesuai dengan ketentuan PerundangUndanganyang berlaku, sehingga menyatakan pemohon Peninjauan Kembalimemenuhi persyaratan formal pengajuan Banding, dan3. Mengadili sendiri:a.

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B64/K/AD/PMTI/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Terdakwa :RAHMAT HIDAYAT KAPTEN CKU NRP.11960058860773.2.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindakan, tetapi bukanmerupakan tindak pidana, karenanya kepadanya harus dilepaskan darisegala tuntutan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B64/K/AD/PMTI/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 04 Palembang No.

tahun 2004, UndangUndang No.8 tahun 1981 danUndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer padaOditur Militer 04 Palembang tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : TerdakwaRAKHMAT HIDAYAT, Kapten Cku Nrp.11960058860773 tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT

Membatalkan putusan Pengadilan Militer 02 Medan No.PUT/143K/PM 102/AD/X1I/2010 tanggal 01 Desember 2010untuk seluruhnya ;MENGADILI SENDIRI. Terdakwa Epsan Rajagukguk Serka Nrp. 21000002450878tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan olehOditur Militer ;. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanOditur Militer ;.

./2008 tanggal29 Juli 2008 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.13559/PP/M.VIII/99/2008, tanggal 12 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Tergugat dengan posita perkara pada pokoknya sebagai

.151.412.917.241,00 (seratuslima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh belasribu dua ratus empat puluh satu rupiah) karena permohonan Penggugatdijawab dalam jangka waktu melewati 12 (dua belas) bulan dan karena tidakada obyek pajak untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sertapenerbitan SKPKB tersebut telah melewati jangka waktu 12 (dua belas)bulan sesuai surat Penggugat Nomor: 096/KPI/WKM/XII/O3 Tanggal 4Desember 2003;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008,tanggal 12 Maret 2008 diberitahukan kepada Penggugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Postanggal 11 April 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari aktepermohonan peninjauan kembali No.PKA155/SP.51/AB/VI/2008 yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, permohonan manadisertai dengan memori

No. 176/B/PK/PJK/2008.1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13559/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 12 Maret 2008, tidak terdapat pendapat/pertimbangan Majelis Hakim mengenai surat Termohon PeninjauanKembali semula Tergugat No.

dua puluh lima) hari.Bahwabuktibukti tersebut telah dapat meyakinkan Majelisuntuk mengambil Putusan bahwa jawaban atas suratpermohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar No. 096/KPI/WKM/XII/03 telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulansehingga sesuai Pasal 3 ayat (2) KMK542/KMK.04/2000 tanggal 22Desember 2000, Permohonan Penggugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali dianggap diterima.Bahwa buktibukti dan faktafakta yang terungkap dalam persidanganinilah yang tidak ada dalam Putusan No.Put

2007 dan mengenakan tarif Safeguard atas PIBNo. 002492 tanggal 07 Pebruari 2006 menjadi sebesar Rp. 59.655.600,00.Bahwa adapun alasan pengajuan banding karena :Bahwa pembebanan tarif Safeguard kepada Pemohon Banding tersebut tidak sesuaidengan rasa keadilan, sebab pada waktu PIB diajukan tidak dipermasalahkan baikoleh sistem aplikasi maupun oleh Terbanding.Bahwa Hasil Audit Terbanding tidak membebankan tarif Safeguard tersebut.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Juni 2008 No.Put

peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf edilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusandikirim";Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak,disebutkan bahwa:"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile,atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat,keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung":Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak No.Put

yang menjadi pokok sengketa Permohonan Peninjauan Kembali iniadalah Permohonan Pengembalian atas Kelebinan Bayar Pajak PenghasilanPasal 15 yang seharusnya tidak terutang sebesar Rp412.286.829,00;Atas pokok sengketa di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakanmenolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) membaca,meneliti, dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Kompensasi (67.a) Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari2005 No.Put.04656/PP/M.III/16/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP0316/WPJ.07/KP.0409/2003Hal. 10 dari 19 hal. Put.

harus dipungut Rp. 273.004.995.00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 25.650.313.047.00Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 27.300.499.00Pajak yang dapat diperhitungkan : Pajak Masukan dapat dikreditkan Rp. 774.507.934.00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 192.608.079.00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 967.116.013.00PPN yang lebih dibayar Rp. 939.815.514.00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2005 No.Put

Gatot Subroto No.40 42, Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPenggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.10196/PP/M.XI/99/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan positaperkara sebagai berikutBahwa

Dalam memutus perkara gugatan yang sama MajelisHakim tidak konsisten dan memperhatikanyurisprudensi No.Put.06897/PP/M.VI1/ 99/2005diucapkan tanggal 25 November 2005 mengenai gugatandari Nama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2831.001, Alamat : Jl. G. Nokilalaki No.36, PaluSelatan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNo.KEP 12/WPJ.30/BD.04/2005, tanggal 13 Mei 2005mengenai STP PPN BJ Masa Januari s.d Desember tahun2002.

Atas kelebinan bayar tersebutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengkompensasikannya ke masa pajak April 2011.Kelebihan bayar PPN yang terjadi di masa pajak Maret 2011 telahdikoreksi seluruhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan menjadi sengketa banding dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put. 61914/PP/M.IVB/16/2015.

Putusan Nomor 1791/B/PK/PJK/2016Artinya, terdapat keterkaitan antara sengketa banding dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put. 61914/PP/M.IVB/16/2015 dengan sengketabanding dalam Putusan Pengadilan Pajak ini.Bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak atas sengketa Koreksi KompensasiKelebihan Bulan Lalu sebesar Rp5.558.961.000,00 sebagaimanadinyatakan dalam putusan pengadilan pajak a quo adalah sebagaiberikut:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding

No.43/B/PK/PJK/2008.banding Pemohon Banding dapat dipenuhi sesuai dengan azaskeadilan.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajaktanggal 3 Agustus 2007 No.Put. 11391/PP/M.X/12/2007 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah = sebagaiberikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP762/PJ.44/2006 tanggal 3 April 2006 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Tahun Pajak2002 Nomor : 00090/203/02/ 053/05 tanggal

Korea Development Co.Ltd, NPWP : Ol.669.020.8 053.000, Alamat : Gedung BEJ Menara I Lt.23,Jalan Jenderal Sudirman Kav.52 53 Jakarta 12190.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan PengadilanPajak tanggal 3 Agustus 2007 No.Put. 11391/PP/M.X/ 12/2007diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding pada tanggal 28 Agustus 2007 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding diajukan permohonan~ peninjauan kembali

sudah sesuai dengan Purchase Order dan Sales Contract antara Pemohon Bandingdengan Shipper;Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnyadan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding dengan Shipper;Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor: KEP4318/KPU.01/2008 tanggal 08 September 2008, dan perhitungan SPKPBM menurut PemohonBanding adalah tidak terutang/nihil;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2010 No.Put