KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

Penggugat:
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS

Berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 21 Maret 2018.Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Lawan :Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :1.

Pembanding/Tergugat : TINGGAL Diwakili Oleh : TINGGAL
Pembanding/Tergugat : LATIF Diwakili Oleh : TINGGAL
Pembanding/Tergugat : JENAL ABIDIN Diwakili Oleh : TINGGAL
Terbanding/Penggugat : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.

QE,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2013, sebagai PARAPEMBANDING semula PARA TERGUGAT.LawanBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 5, JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ENDANG PU4JILESTARI, SH.MH., BENY YUDHA KURNIAWAN, SH.MH.

., para Pejabat dan/atau Pegawai di Badan PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan Kementrerian Perhubungan,beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, JakartaPusat 10110, berdasarkan surat kKuasa khusus No.

Dirjen Perhubungan Laut; Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Nebis In Idem, sebabgugatan a quo telah pernah diperiksa dan diputus Hakim (berkekuatanhukum Gugatan Penggugat nyatanyata kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan para pihak dalam perkara putusan No. 282PK/Pdt/2010 jo. No. 1769 K/Pdt/2006 jo. No. 362/Pdt/2005/PT.DKI. jo.No. 185/Pdt/G/2004/PN. Jkt. Ut. ; Gugatan Penggugat tidak jelas tentang objek tanah yangdiperkarakannya, baik tentang luas, letak dan batasbatas tanahnya;2.

Menteri Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Kementerian Perhubungan RI. Oleh karena PihakPemerintah RI Cq.

UdaraKementerian Perhubungan Nomor 032/3527/BPIII/2016 dan Nomor B A. 133Tahun 2016.

Kementerian Perhubungan Jakarta, 20 Juli2016,yang diberi tanda (T.Il 9) ;10.

Bahwa oleh karenaTanah Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakanPembangunan Bandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepadaDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasuPemerintah Pusat maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkanPenggugat untuk tidak menarik dan melibatkan Pemerintah RI Cq. KementerianPerhubungan RI. Oleh karena Pihak Pemerintah RICq.

KALTIM, dan bukan bukan PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIACq.Menteri Perhubungan Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMURsebagaimana dimaksud surat gugatan Penggugat; menurut Majelis Hakim, penyebutanPemerintah Negara Republik Indonesia Cq.

Penggugat:
Tjhin Andreas Kayun
Tergugat:
Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Pemkot Semarang

berikut dibawah ini, dalamsengketa antala: 222222 nnn nnn nnn nnn nn nena nnnTJHIN ANDREAS KAYUN, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Himpunan PengusahaLingkungan Industri Kecil (HIPLIK), alamat Taman Maluku Nomor 3 RT003/RW 004 Semarang, warga negara Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 15 Desember 2018memberikan kuasa kepada : FADJAR TRI NUGROHO, SH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat JalanPapandayan 772 Semarang; 202nnenne ne eeen eneKEPALA BIDANG PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

telah mengajukan Gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 21 Desember 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Desember 2018dibawah Register Perkara Nomor: 180/G/2018/PTUN.SMG, yang pada pokoknyamohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa : SuratPembekuan Ijin Penyelenggaraan Parkir Swasta di Kawasan LIK Bugangan BaruSemarang Nomor : 300/10439 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan olehKepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI KANTOR PUSAT DI JAKARTA, Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNIT BUS KOTA BANDUNG vs Ny. WATI,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TERGUGAT / PEMBANDING 2. EDI CASMANTO PENGGUGAT / TERBANDING

PUTUSANNomor : 56 / B/ 2010 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaradi tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikutdalam sengketa antaraKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG, berkedudukanJalan HOS.

PEMIMPIN DIVISI RRD,
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat , sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Capitalinc Finance, telah membeli 2 (dua) Unit kapal dari PT.Capitalinc Finance yaitu Tugboat Widmarine eks Dillan Samudra IXsesual Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4202 tanggal 02112007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSamarinda dan Tongkang Widmarine 2 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta Baliknama Kapal No. 3497 tanggal 02102007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSurabaya, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunganlaut

Bahwa Penggugat ingin mengoperasikan Kapal Tugboat danTongkang tersebut namun belum dapat dioperasikan karena berkaitandengan kepemilikan dan pendaftaran kapal pada Direktorat Perkapalandan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, hingga saat inikami belum bisa melakukan pendaftaran kapal karena belum melakukantanda tangan JualBeli Kapal dan Balik nama kapal untuk didaftarkan diDirektorat Jenderal Perhubungan laut, sehingga Penggugat sangatdirugikan sekali dengan keadaan ini karena biayabiaya

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam kaitannya dengan perkaraini adalah sebagai Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, makaberkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat Ill yang menuntut supayaTergugat III menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Kepada PT.Armada Arung Samudra selaku pemilik yang sah Tugboat Widmarine 1 eksPerkasa 10 eks Dillah Samudra IX sesuai Grosse Akta No. 4202 tanggal 02112007 dan Tongkang Widmarine 2 eks PSPM 10 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PTPELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAUKUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, kelurahanAlak, Kecamatan Alak, kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Agung Prasetyo Guritno, dan kawankawan,Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;2.

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cqDISTRIK NAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di JalanYos Sudarso, RT 16 RW 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MahmudSengaji, SH.M.Hum., dan kawan, Penyusun ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;7. USMAN SIDI;8. LORENS SUI;9. MIRNA TARHANI;10. ANDERIAS;11. TANEL;12. LUKAS KADJA;13. MAYA;14.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

. ; Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 142/G/2016/PTUNJKTSemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokatpada Kantor Hukum JANTRA KEADILAN, beralamat diRuko Peterongan Plasa Blok C2, Jalan MT Haryono No.719, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai ..eect eee eeeeseeeeeeeaeeeeeeees PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, berkedudukan di Gedung KaryaNo. 12 s,d 17, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. Ir. M. Tohir, M.Si. ;2.

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

., dan kawankawan,Advokat pada Kantor Hukum AFF Law Office, beralamat diJalan Proklamasi, Nomor 46, RT 04, RW 21, KelurahanMekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan PutusanArbitrase;LawanPEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq.DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Syafrin Liputo selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI

Penggugat:
1.Khoiri Soetomo
2.Aminuddin Rifai
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Penggugat:
1.WAHYU DWI SULISTYO
2.DIKI HARDIKA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN

Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Bahwakewajiban melakukan Pembinan Penerbangan sebagimana dimaksud padaayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.l.1.

Dan melalui 3 media elektronik Tv diantaranya : Metro TV, TVONE dan SCTV masing masing dengan isi format sebagai berikut : "KAMIDEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, PERUSAHAAN MASKAPAI ETIHADAIRWAYS DAN PT.

Dan melalui 3 media elektronik TV diantaranya : Metro TV,TV ONE dan SCTV masingmasing dengan isi format sebagai berikut"KAMI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, PERUSAHAAN MASKAPAIETIHAD AIRWAYS DAN PT.

Komnas melihat hal tersebut menyatakansatu bentuk kriminilasisai dan akan memfasilitasi Penggugat denganitihad di mediasi;Tanggapan Komnas ham adalah masalah tersebut adalah tindakandiskriminasi disabiltas, dan akan memediasi/menindaklanjuti kasusnya,sedang tanggapan perhubungan sangat positif dimana permasalahan ituserius dan perhubungan akan memediasi pertemuan Penggugat danItihad dan memfasilitasinya dan perhubungan juga sudah ada pertemuandengan itihad dan akan mencari jalan keluarnya dan selanjutnyapertemuan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT) tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 168/PDT.G/2008/PN JKT TIM tanggal 19 Maret 2009;

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT)melawanPT. (Persero) JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT.JIEP)danHAJI HARJONO MOEKIRAN, S.H

PUTUSANNomor 642 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/qDirektur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur JenderalPerhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek PembangunanDoubleDouble Track (DDT) yang dahulu dikenal berkedudukandi Gedung Karya Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta 10110 diwakili oleh Menteri Perhubungan EEMangindaan

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah melalui beberapakali pertemuan pembahasan/negosiasi, maka antara Penggugat denganTergugat telah dicapai kesepakatan, baik luas, lokasi/letak maupun hargatanah yang akan dibebaskan dan untuk itu maka Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Konfirmasi Kesepakatan Pembelian Tanah di KawasanIndsustri Pulogadung tanggal 26 Januari 2004 yang pada pokoknya menyatakanbahwa Pihak Pembeli adalah: Depertemen Perhubungan Darat c/q DirektoratPerkeretapian

berdasarkan kedudukan hukumnya melainkan hanyamenyamaratakan saja;Bahwa Departemen Perhubungan adalah instansi Pemerintahan yangdipimpin oleh seorang Menteri yang bertugas membanitu Presiden di bidangperhubungan baik perhubungan darat, perkeretaapian, laut maupun udara.Menteri Perhubungan dalam hal ini adalah Regulator dan pembina teknisdalam kebijakan transportasi baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara.Di bidang perkeretaapian Menteri Perhubungan telah menunjuk Ir.

Yoyo Sulaeman selakuPimpro Pembangunan DoubleDouble Track (DDT);13Adalah merupakan salah gugat apabila Menteri Perhubungan RI ikutsebagai pihak mengingat perkara tersebut tidak berkaitan dengan tugas danfungsi Tergugat yaitu sebagai regulator dan pembina teknis dalamkebijakan transportasi baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara;Dalam Posita gugatan, Penggugat juga tidak mendalilkan perbuatanTergugat I.

Bahwa proyek Pembangunan DoubleDouble Track akanmembangun 4 (empat) jalur kereta api antara ManggaraiCikarangyang merupakan program Kementerian Perhubungan denganmaksud untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan kereta apibagi masyarakat umum. Tugas ini merupakan salah satu peranKementerian Perhubungan selaku Regulator dan Pembina teknisbidang perkeretaapian;2.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG;ACENG KODIR DKK ( 22 ORANG )

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN TANGERANG; tempat kedudukan di Jalan Raya Balaraja,Kresek, KM. 2 Balaraja, Kabupaten Tangerang; Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada : 1 DEDEN SYUQRON, S.H., M.H.; 2 20222 oe nce n ences ceceISDAWATL S.H.;ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.; 22 222 n concn cence cnnAMALITYAH, S.H.; WwW NHalaman dari 12 halaman.

Putusan Nomor : 28/B/2013/PT.TUN.JKTe Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318Huk/2012 Tanggal 21Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang UmumAngkutan Perdesaan CikupaPanonganKoreletBugelKatomasPasarGudang Tigaraksa, PP.; e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012,Tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12; 1 Mewajibakan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata

;e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012, Tentang PerubahanTrayek Angkutan Perdesaan E. 12; 4.

Pelaksanaan Surat Keputusan objeksengketa a quo; Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan gugatan Para Penggugat; Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Tergugat I danTergugat II berupa: e Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318Huk/2012 Tanggal 21Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang UmumAngkutan Perdesaan CikupaPanonganKoreletBugelKatomasPasarGudang Tigaraksa, PP.; e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

;e Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTangerang Nomor: 551.21/611DHKI/2012 Tanggal 4 Juli 2012, Tentang PerubahanTrayek Angkutan Perdesaan E. 12; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini; Bila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya, ex aquo et bono.

,CPCLE
Terbanding/Tergugat I : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Layanan

Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Pembanding/Penggugat : Prasandi Prasatria
Terbanding/Tergugat I : Bandung Pilot Academy
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara

Penggugat:
1.Gunung Hendrarto
2.Ny Sartinah
3.Teddy Erwinanto
4.Imam Agnianto
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Penggugat:
1.TEDI RAMDANI
2.DIAN SUGIATNA
Tergugat:
2.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI SELAKU PPK KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN