Ditemukan 436 data
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
82 — 55
Bahwa surat segel yang dikuasai oleh Jamaludin Bin Kate (Tergugat)yang didapat dari Fatimah (lbu Kandung Jamaludin) sejak 11 Maret1961 (sesuai dengan surat segel pembagian hak), sedangkan SuratHak Milik Sertifikat yang dikuasai oleh Miswati (Penggugat) sejak tahun2009.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kota Palembang Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Binamarga Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sahabat Anugrah Sejati Cq. Direktur PT. Sahabat Anugrah Sejati
44 — 51
dibeli oleh Kakek PENGGUGAT SAMPAI SEKARANG INI TIDAKPERNAH DIOLAH, TIDAK PERNAH DITEMPATI OLEH PENGGUGAT,DITINGGALKAN BEGITU SAJA DAN TIDAK PULA DITINDAK LANJUTIUNTUK PEMBUATAN SERTIFIKAT ATAS TANAH OBJEK SENGKETATERSEBUT HANYA BERPEGANG PADA SELEMBAR SURAT JUALTANGGAL 28 DESEMBER 1950 SAJA, karena bukti Surat saja tidaksepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, dan untuksempurnanya suatu) hak harus memenuhi bukti materil berupapenguasaan fisik tanah secara teruSs menerus, karena pemegang surathak
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PS.Tua Simanjuntak, S.H. menawarkan solusi untuk menyelesaikan;Bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan lelangyang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga ke4(empat) Sertipikat yang dijaminkan tersebut dikembalikan akan tetapi SuratHak Guna Bangunan Nomor 19 Blok Nyangkokot, Desa Sudajayagirang,Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Surat Ukur Nomor 3 tanggal 17April 1986, luas 1.855 m?
Emma Haryani
Tergugat:
1.Mufli Harna
2.Tanti Yosefa
3.Marwan Jaya Putra
4.BPN KABUPATEN MERANGIN
86 — 10
Bahwa kemudian oleh Tergugat dan Tergugat II telah diajukan surathak kepemilikan berupa sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan NegaraKabupaten Merangin (Tergugat IV);10.Bahwa Penggugat dan beserta keluarga besar Penggugat sudahberupaya melarang Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak menguasai danmembangun rumah toko di atas tanah milik Penggugat, namun Tergugat dan Tergugat III tidak menghiraukannya;11.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakansebagai berikut: tiao perbuatan
77 — 37
Bahwa tergugat II harus dilindungi oleh undangundang sebab pembeliyang beritikad baik yang sungguhsungguh meneliti kebenaran dan surathak kepemilikan dari tergugat dan sebelum menandatangani akta jualbeli telah terlebin dahulu cek bersih dari Badan Pertanahan NasionalKota Pematangsiantar dan akta jual beli tersebut bukanlah asalasalantetapi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam hal iniNotaris Nelsi Sinaga, SH;.
1.SIGIT als GITO SUDARNO
2.SUYATI
3.MINTEN
4.SUJIEM
Tergugat:
1.SULASTRI
2.SUGIARTO
95 — 11
bahwa terhadap obyeksengketa pada tanggal 12 Juni 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Setempatyang terletak di Desa Bagi , Kecamatan Madiun, Kab Madiun, sebagaimanaSurat Hak Milik Nomor: 1374 dengan Surat ukur sementara 3599 yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Madiun, tahun 1982 yangdikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah beralasansecara hukum karena berdasarkan bukti T13 dan T14 terbukti terhadap obyeksengketa telah terjadi jual beli antara SUWADI dengan SUGIARTO serta SuratHak
Terbanding/Penggugat : FAISAL
47 — 25
tersebut Pembanding pun dalam memori bandingint telah mengajukan bukti berupa surat pernyataan dari saksi Syarifudintertanggal 10 Januari 2018 yang telah diberi materai dan dileges Notaris(terlampir), yang menyatakan pada pokoknya tidak pernah menyangkalsubstansi atas bukti P7 dan T1 serta T2 dipemeriksaan persidangan padatanggal 4 Desember 2017.DALAM POKOK PERKARAPemohon banding keberatan pertimbangan Judex Factie hal 41 atas sitajaminan(conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana SuratHak
Pembanding/Penggugat II : Dra. Alberta Agustinawati Zebua Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Pembanding/Penggugat III : Antonius Anwar Surya Zebua Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Pembanding/Penggugat IV : Agnes Tinawati Zebua Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Pembanding/Penggugat V : Paskalis Hendrikus Zebua, SE Diwakili Oleh : SOBAMBOWO BUULOLO SH
Terbanding/Tergugat I : Budisokhi Zebua
Terbanding/Tergugat II : Yustinus Zebua
Terbanding/Tergugat III : Foanoita Zebua
Terbanding/Tergugat IV : Fatialina Zebua
Terbanding/Tergugat V : Agnes Happy Samsinar Zebua
Terbanding/Tergugat VI : Miriam Yolan Finisar Zebua
Terbanding/Tergugat VII : Bonifonsius Zebua
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias
88 — 40
PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PNGS tanggal 20Januari 1992;Bahwa atas tindakan Para Tergugat I,II,III,1V,V,VI,VIl tersebut diatas, yangnyatanyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut dengan menyerobot,merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal danmelawan hukum, bahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menerbitkan surathak sepihak kepada orang yang tidak memiliki
PutusanPengadilan Tinggi Medan No. 138/Pdt/1992/PT.Mdn tanggal 30 Juli 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 02/Pdt/G/1991/PNGS tanggal 20Januari 1992;Bahwa atas tindakan Para Tergugat J,II,III,IV,V,VI,VII tersebut diatas, yangnyatanyata telah melakukan perbuatan berulang/berlanjut dengan menyerobot,merusak tanaman, dan menguasai tanah yang diperoleh secara ilegal danmelawan hukum, bahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menerbitkan surathak sepihak kepada orang yang tidak memiliki
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Perjanjian Hak pakai tertanggal 6 September 1997 Batal demiHukum (vanrechtswege nietig)Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan ParaTergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti MajelisHakim Pada tingkat Banding Pada Halaman 41, yang menjadikan SuratHak Pakai Tertanggal 6 September 1997 sebagai dasar pertimbanganMajelis hakim Pada Judex Facti untuk menyatakan Perbuatan ParaPemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Para Tergugat sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Halaman
170 — 61
Liyanti Feli, berada di atas tanah sebagaimana tersebut dalam SuratHak Milik Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941dari Pemerintah KerajaanPontianak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sepertidiuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap obyeksengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5995 Desa Sungai Raya,Gambar Situasi Nomor : 9573/1992 seluas 21. 732 M2 tanggal 24 Nopember601992 atas nama H. Muhammad A.
SuratHak milik tersebut menunjuk pada sebidang tanah yang terletak di SungaiSeribu Kampung Sungai Raya District Pontianak domein (kepunyaan)Lanschap Pontianak yang batasbatas begitupun ukurannya sertapun luasnyaadalah dinyatakan pada peta tanah (perceelskaart) yang menyertai surat ini(vide bukti P6);Menimbang, bahwa menurut Prof.
Asri, SH, tersebut Majelis Hakimberpendapat Surat Hak Milik dari Pemerintah Kerajaan dapat disebut jugadengan Surat Hak Milik Swapraja, dengan demikian dalam kasus ini Surat HakMilik Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941 dari Pemerintah KerajaanPontianak dapat disebut juga dengan Surat Hak Milik Swapraja Nomor : 1323tanggal 14 Januari 1941;Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah SuratHak Milik Swapraja Nomor : 1323 tanggal 14 Januari 1941 yangdiciptakan/diberikan dengan dasar legalitas adat
EDDY L. E. WAKKARY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.RIZAL TANDIAWAN
2.CORNELIS JACOB,dkk
115 — 44
Sertipikat Hak Milik No. 347 danNo. 378 (objek sengketa), berasal dari Konversi Hak Milik No. 382, yangterletak di Wilayah Kelurahan Ttitiwungen Lingkungan II Kecamatan Sario(dahulu Kecamatan Manado Selatan Selatan), Kota Manado (DahuluHalaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MdoKotamadya Daerah Tingkat Il Manado), berdasarkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah No. 174/Ket/1982, Tanggal 15 Juli 1982, sesuai SuratUkur tertanggal 20 Juni 1907 m2, (luas keseluruhan 1617 m2), menurut SuratHak
58 — 32
Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan SURATHAK MILIK SWAPRADJA PONTIANAK Nomor : 2289, tanggal 20 Maret1958, luas 2980 M?, tercatat atas nama ABDULLAH Bin H.
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewajiban seseorang untuk membayarpajak terhadap tanah yang dikuasainya;Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 2064 K/Pdt/1991 Tanggal 28Pebruari 1994, kaidah hukum, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumkhususnya dalam hukum pembuktian bahwa /egenbewij yang merupakanaanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atastanah yang sudah menurut prosedur;Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 321 K/Sip/1978 Tanggal 31Januari 1981, kaidah hukum, PN tidak berwenang untuk membatalkan surathak
M. HASYIM BIN BAKSUM
Tergugat:
ZULKIPLI ISMAIL
Turut Tergugat:
1.HADISASMITA,SH
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU
107 — 39
Surat izin garap pengelolahan tahun 1949 yang diperpanjang pada tahun 1974berati tanah yang digarap oleh Penggugat ditinggalkan selama 25 tahun tanahtersebut digarap oleh Zikri hamid (Alm) dan dibayar pajaknya, maka keluar surathak milik adat nomor 02/PII/III/76 atas nama Zikri Hamid maka Surat izin garaptersebut sejak tahun 1949 baru digugat tahun 2020 berarti tanah tersebutditinggalkan + 71 tahun maka surat izin garap tersebut sudah lama mati tidakmungkin hidup kembali;7. Penggugat (M.
1.ILHAM BUDIONO
2.Sri Nurhayati Ningsih.
3.Siswanto.
4.Martono
5.Wahyudi
6.Erna Nurmarlina
7.Purnomo
8.Sumiatun
9.Budi Rianto
10.Herlina, S.Kep
11.Surahman
12.Ngadimin
13.Sunti Arianti
14.Murti Handayani
15.Siswanto
16.Lusi Indriasari
17.Sunarti
18.JONO
19.M.Ridwan
20.Billy Kifly Prayoga
21.Eva Damayanti
22.Sri Suparmi
23.M. Rizal
24.Sogini
25.HJ. Sugiarti
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri kementerian Pertahanan Republik Indonesia
193 — 26
yang mana secara jelas dan nyata merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;Dalil diatas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yaitu;Karena pengeluaran sertifikat itu Sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak
110 — 49
II Manado WilayahKecamatan Manado Selatan DesaSario sesuai suratukur tertanggai 18 Desember 1930No. 139 dengan luas473.330 M2 menurut surathak atas tanahtertanggali 18 Desember 1931 No. 4 adalahmilik "Lie Boen Yat EnCo" ;b.Individuab.
Terbanding/Tergugat III : PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONALTbk
Terbanding/Tergugat I : M.SYAHRUL
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
41 — 17
YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999memberikan kaidah hukum sebagai berikut :"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut; maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang pengadilan negeriYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 menyatakan sebagai berikut :Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak
Pembanding/Penggugat II : SRI MARYATI, S.Pd Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH., MH.,
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
Terbanding/Tergugat II : SARIANSYAH
Terbanding/Tergugat III : HADEN HUMADINI, ST Alias AKUANG
Terbanding/Turut Tergugat I : POLTAK PARDOMUAN, SH.,
Terbanding/Turut Tergugat II : BUDI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
108 — 37
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan bahwa:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1198 K/Sip/1973tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan:Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang~ administrasi, bukanPengadilan.d.
1.Suka Sagala
2.Sihol Sagala
3.Jittar Sagala
4.Konel Sagala
5.Lamhot Sagala
6.Anggiat Sagala
Tergugat:
Kepala Desa Hutaginjang Kecamatan Sianjur mulamula Kabupaten Samosir
131 — 72
batu ;e Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan hanyalah sebagaikelengkapan persyaratan administrasi untuk pengurusan jinusaha galian C (SKHM) dan untuk pengurusan ijin mendirikanbangunan (SKPAT), sebagaimana telah dijelaskan pada uraiandalildalil tersebut diatas, dan penerbitan Obyek Sengketatidaklah perliu harus mendapatkan tanda tangan darin pihakpihak yang ada diperbatasan yang berbatasan dengan tanahdiatas tanah objek sengketa, karena objek sengketakeperluannya bukanlah untuk pengurusan peningkatan surathak
124 — 20
Koenom;Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonanpengukuran ulang terhadap tanah dengan Sertifikat HakMilik Nomor M 21 atas nama Miansyah bin Tambi tetapiditolak pihak BPN Kabupaten Banjar dengan alasansertifikat tersebut ada atas nama orang lain yaitu L.Koenom dan Basuni sehingga sertifikat tersebut tidakdapat dibalik nama;Bahwa selanjutnya terdakwa melalui pengacaranya yangbernama Sutomo, SH menawarkan tanah dengan SuratHak Milik Nomor M 21 Tahun 1972 atas nama Miansyahbin Tambi yang terletak