Kerugian Materil sebesar: Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah):b. Kerugian Imateril sebesar: Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)Berdasarkan Halhal tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan keputusansebagai berikut:1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3.

, karenaPenggugat adalah sebagai Penyewa terhadap objek sengketa ;Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, jelasTERGUGAT dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawanhukum (Onrecht matige daad) terhadap Penggugat, sehingga dalildalilgugatan dan petitum Penggugat selanjutnya yang meminta Majelis HakimPengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk :e Menghukum Tergugat , Tergugat Il untuk membayar kerugian sebagaiberikut : Materill sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun

rupiah); Kerugian Immaterill Rp.2.000.000.000.000, (dua triliun rupiah);Dengan demikian sangat jelas bahwa petitum gugatan penggugat tersebutHalaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesarRp9.090.244.220.900,00 (sembilan triliun sembilan puluh miliar dua ratusempat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan (verzet), bandingatau kasasi:Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;Atau sekiranya Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Kami mohon putusanHalaman 2 dari 7 hal. Put.

mengenai buktiyang diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan alasantersebut diatas patut lan putusan Pengadilan NegeriPangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu dibatalkan,karena majelis hakim tidak cermat dalam memberikanpertimbangan hukumJUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TELAHMENGEBIRI HAK TERGUGAT/PEMBANDING UNTUK DILAKUKANPEMERIKSAAN LAPANGAN MENGINGAT JUMLAH KERUGIANYANG HARUS DITANGGUNG TERGUGAT/PEMBANING APABILAGUGATAN DIKABULKAN SELURUHNYA JUMLAHNYA BERSIFATMATERIAL LEBIH DARI 1 TRILIUN

Tergugat/Pembanding pada saatdilakukannya proses persidangan di Pengadilan NegeriPangkalan Bun telah 2 (dua) kali meminta dilakukannya agendaPemeriksaan Setempat akan tetapi selalu. ditolak denganalasanalasan yang tidak mendasar oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara perdata aquo;Adapun tujuan = permintaann dilakukannya PemeriksaanSetempat oleh Tergugat/Pembanding selain dari nilai kerugianyang harus ditanggung apabila gugatan dikabulkan seluruhnyajumlahnya bersifat material lebih dari 1 Triliun

Oleh karena telah terbukti terjadi kebakaran di area lahanyang dikuasai oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT makaPEMBANDING dahulu TERGUGAT harus bertanggung jawab atasperbuatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1.188.114.926.020 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh DelapanMilyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh EnamJuta Dua Puluh Rupiah) dengan rincian yang telah dihitung oleh Ahlidari TERBANDING dahulu PENGGUGAT dahulu PENGGUGAT sebagaiberikut:Halaman 43 dari 134 Putusan

Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor:15060216300002Cc) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor:15060216300003Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut Strict Liability(pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLK5.NoNoMenghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupakerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar Rp1.188.114.926.020 (Satu Triliun

Biaya Revegetasi Rp 60.000.000.000, Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLK Total keseluruhan (6 komponen) Rp 1.185.090.897.020,Terbilang : Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tujuh RibuDua Puluh Rupiah secara tunai melalui Rekening Kas Negara :Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung PusatKehutananNomor Rekening : 1220007923736Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian SengketaLingkungan HidupKode Akun : 425829Pendapatan

(Sembilan Puluh Enam Triliun Dua Ratus Tujuh PuluhEnam Milyar Rupiah),Kehilangan manfaat atas tanah objek gugatan tersebut sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak tahun1991 sampai sekarang, yaitu: 26 Tahun x Rp.300.000.000, = Rp.7.800.000.000, (Tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Kerugian manabertambah setiap tahun sampai pada dilaksanakannya putusan pengadilandalam perkara ini.Total harga kerugian materil seluruhanya sebesar :HargaTanah: 21.300 M?

x Rp. 4. 520.000.000, = Rp. 96.276.000.000.000, +25.26.C Harga Kehilangan manfaat atas tanah selama 26 tahun= Rp. 7.800.000.000, += Rp, 96.283.800.000.000.Terhitung :Simbilan Puluh Enam Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga MilyarDelapan Ratus Jutah Rupiah.B.

(SembilanPuluh Enam Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Rupiah),2) Kehilangan manfaat atas tanah objek gugatan tersebut sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun dihitung sejaktahun 1991 sampai sekarang, yaitu: 26 Tahun x Rp.300.000.000, = Rp.7.800.000.000, (Tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Kerugianmana bertambah setiap tahun sampai pada dilaksanakannya putusanpengadilan dalam perkara ini.Total harga kerugian materil seluruhanya sebesar :C Harga Tanah: 21.300 M?

x Rp. 4. 520.000.000,= Rp. 96.276.000.000.000, +C Harga Kehilangan manfaat atas tanah selama 26 tahun= Rp. 7.800.000.000,+= Rp. 96.283.800.000.000.Terhitung : Sembilan Puluh Enam Triliun Dua Ratus Delapan Puluh TigaAtau,Milyar Delapan Ratus Jutah Rupiah.B.

SNP) dan data Laporan Bulanandalam SIPP tentang penerbitan Medium Term Notes (MTN) dalam jumlahyang sangat signifikan sepanjang tahun 2017 dengan nilai sebesarRp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah). Atas informasitersebut Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan (DPLP) OtoritasJasa Keuangan (OJK) mengundang Direksi PT. SNP untuk melakukanrapat. Dalam rapat tersebut Direksi PT.

Laporan piutang pembiayaansebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah)juga tidak benar karena piutang yang sesungguhnya hanya sebesarRp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah). Mayoritaspiutang yang dijaminkan adalah piutang fiktif Karena perusahaanmenjaminkan piutang secara berulangulang tanpa didukung dokumenpembiayaan;Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Risk dan Keuangan sertaManager Akuntansi PT.

Putusan 48 P/HUM/2018menetapkan anggaran belanja Aceh Tahun 2017 sebesarRp14.733.699.981.655,00 (empat belas triliun tujuh ratus tiga puluhtiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).Sedangkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh TahunAnggaran Tahun 2018 menetapkan anggaran belanja Aceh Tahun2018 sebesar Rp15.084.003.946.127,00 (lima belas triliun delapanpuluh

Pada Pasal 7angka (1) lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun2018 Termohon turut serta memasukkan Dana Otonomi Khusussebagai bagian dari lainlain pendapatan daerah yang sah dengannilai penggunaan dana otonomi khusus sebesarRp8.029.791.592.980,00 (delapan triliun dua puluh sembilan milyartujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh duaribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pengeluaran Rp. 0, ()Pembiayaan Netto Rp 441.760.665.792,Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TahunBerkenaan Rp. 0,Berdasarkan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh TahunAnggaran 2017, nyatalah bahwa anggaran pengeluaran Acehpada tahun 2017 yang lalu adalah sebesarRp14.733.699.981.655,00 (empat belas triliun tujuh ratus tigapuluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan jutaHalaman 40 dari 76 halaman.

Pada Pasal 7 angka (1) lampiran Peraturan GubernurAceh Nomor 09 Tahun 2018 Termohon memasukkan DanaOtonomi Khusus sebagai bagian dari lain lain PendapatanDaerah yang Sah dengan nilai penggunaan dana otonomikhusus sebesar Rp8.029.791.592.980,00 (delapan triliun duapuluh sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta limaratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluhrupiah).

Putusan 48 P/HUM/2018sebagai bagian dari lain lain Pendapatan Daerah yang Sahdengan nilai penggunaan dana sebesarRp8.029.791.592.980,00 (delapan triliun dua puluh sembilanmilyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilanpuluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) adalahbertentangan dengan Pasal 183 ayat (5) UndangUndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 29ayat (2) Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang PengelolaanKeuangan Aceh karena telah menetapkan penggunaan

Jika dinilaidengan uang maka kerugian immaterial Para Penggugat setara dengan uangsebesar Rp1.000.000.000.000, 00 (satu triliun rupiah);53. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita ParaPenggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, maka seluruh tindakanTergugat untuk menyerahkan pengurusan kredit Para Penggugat kepadaPUPN/KPKNL Jakarta termasuk upaya lelang asset Para Penggugat haruslahdihentikan dan dibatalkan;54.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial ParaPenggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan dan membatalkan setiaptindakan yang termasuk penyerahan pengurusan kredit Para Penggugattermasuk menghentikan dan membatalkan lelang asset Para Penggugat;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;7.

Jika dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang dialami olehPenggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi setara dengan uangsebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);18.

Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti rugiimmaterial sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah)kepada Penggugat dalam Rekonvensi;6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan seluruh harta milik ParaTergugat dalam Rekonvensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak;7. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya banding, kasasi dan verzet;8.

empat ratus tujuh puluhtujuh milyar seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) +Rp.1.210.000.000.000,(Satu triliun dua ratus sepuluh milyar= Rp.2.687.102.500.000 (Dua triliun enam ratus delapanpuluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan olehperbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1),(2), (3) dan (4) diatas adalah sebesarRp.2.687.102.500.000,(Dua trililun enam ratus delapanpuluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunaikepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.2.687.102.500.000, (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh TujuhHal. 22 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.Milyar Seratus Dua Juta Lima Ribu Rupiah);.

Empat Ratus TujuhPuluh TujuhMilyar Seratus Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah) + Rp.1.210.000.000.000, (Satu Triliun DuaRatus Sepuluh Milyar Rupiah) =Rp.2.687.102.500.000 (DuaTriliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus DuaJuta Lima Ratus Ribu rupiah).Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatanTerbanding sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, hurufc dan huruf d diatas adalah sebesar Rp.2.687.102.500.000,(Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh MilyarSeratus Dua

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunaikepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.2.687.102.500.000, (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh TujuhMilyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);4.

= Rp.63.500.000,/ha.Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah gambut yangrusak seluas 20.000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x20.000 ha = Rp. 1.270.000.000.000, (Satu Triliun Dua Ratus TujuhPuluh Milyar Rupiah).b. Biaya pemeliharaan reservoirBahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut harus tetapdipelinara.

limaratus miliar rupiah); dan/ataub. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliunrupiah.(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajibanmenyampaikan pemberitahuan secaratertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihiRp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai asetdan/atau nilai penjualan dari:a.

Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun limaratus miliar rupiah); dan/ataub.

Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliunrupiah).(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewayibanmenyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai asetdan/atau nilai penjualan dari:a.

Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun limaratus miliar rupiah); dan/atau2.2. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliunrupiah).Bahwa dalam Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010, nilai asetdan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilaipenjualan dari:3.1.

lima ratus miliarrupiah); dan/ataub. nilat penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah.(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewayjiban menyampaikanpemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jikanilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dan:Putusan Nomor 42/Pdt.SusKPPU

Jumlah PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 yang terutang adalahsebesar Rp2.137.072.606.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh tujuhmilyar tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah);b. PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 yang kurang dibayar adalahsebesar Rp0 (Nihil);c. Jumlah PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013 yang masih harus dibayaradalah sebesar RpO (Nihil); Cfm.Pos SPT PemohonBandingPenghasilan Kena Pajak 10.685.363.030.389 Halaman 2 dari 9 halaman.

Kerugian Materil sebesar: Ro1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);b. Kerugian Imateril sebesar: Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)Berdasarkan Halhal tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan keputusansebagai berikut:1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum;3.

, karenaPenggugat adalah sebagai Penyewa terhadap objek sengketa ;Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, jelasTERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak melakukan perbuatan melawanhukum (Onrecht matige daad) terhadap Penggugat, sehingga dalildalilgugatan dan petitum Penggugat selanjutnya yang meminta Majelis HakimPengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk :e Menghukum Tergugat , Tergugat Il untuk membayar kerugian sebagaiberikut : Materill sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun

rupiah); Kerugian Immaterill Rp.2.000.000.000.000, (dua triliun rupiah);Dengan demikian sangat jelas bahwa petitum gugatan penggugat tersebutHalaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pat.G/2017/PN.

Menghukum Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayarkepada Penggugat penggantian kerugian moril atas jatuh atau merosotnyanama baik Penggugat di masyarakat, yang menurut keadilan dan kepatutandapati kiranya ditaksir sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/201912.

Menghukum Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayarkepada Penggugat penggantian kerugian moril atas jatuh atau merosotnyanama baik Penggugat di masyarakat, yang menurut keadilan dan kepatutandapati kiranya ditaksir sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);12. Menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri memasang iklan pada 8Halaman 12 dari 15 hal. Put.

Nilai investasi proyek tersebut mencapai US$3,000,000,000.00 (tiga miliar dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp.27.000.000.000.000, (dua puluh tujuh triliun Rupiah) untuk Tahap dengan skala produksi sebesar 35.000 ton nikel per tahun dan kemudiandilanjutkan ke Tahap II sebesar 30.000 ton nikel per tahun.

(dua koma tujuh triliun Rupiah) yang dapat mempengaruhikelangsungan proyek WBN. Hal ini dikarenakan tindakan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI mengubah prinsip dasar PPN (pajak ataspertambahan nilai) atas barang atau jasa kena pajak yang dihasilkan olehsuatu wajid pajak berubah menjadi Pajak Penjualan (PPn) yangumumnya berlaku pada konsumen akhir.

Dengandemikian, bilamana konsep dasar PPN ini semertamerta diubah saat inimenjadi PPn oleh tindakan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, hal inisangat menyulikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untukmenjelaskan kepada para pemegang saham dan pemberi pinjamanPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bahwa PEMOHON PENINJAUANKEMBALI membutuhkan modal kerja sebesar 2.700.000.000.000, (duakoma tujuh triliun Rupiah) untuk suatu komponen biaya yang sekarangtimbul namun dulunya tidak ada pada saat negoisasi Kontrak KaryaGenerasi VII

Mengukum Tergugat , Il, Ill, MW membayar kerugian yang timbul sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) atas kerugian materiil kepada ParaPenggugat;Subsidair:Dalam hal Yth.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Melawan Hukum dalamposita gugatan Para Penggugat dalil yang menyatakan ada kerugian tidakpernah ada baik kerugian maupun rincian kerugian , akan tetapi dalampetitum angka /nomor 8 (delapan) muncul angka dan nilai Rp.1000.000.000.000,(satu triliun rupiah) gugatan yang demikian adalahbombastis dan mengadaada, dicaricari dan tidak berdasarkan hukum;.

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi yang berupakerugian yang bersifat idiel, yang nilainya tidak mungkin terpulihkanseandainya perobuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat Rekonpensi tidak terjadi, akan tetapi berdasarkan asas :Penggugat Rekonpensi harus ditempatkan pada kedudukan seandainyaperbuatan melawan hukum itu tidak terjadi, maka layak jika ParaTergugat Rekonpensi dibebani mengganti kerugian termaksud , yangnilainya setara dengan Rp. 1000.000.000.000, (Satu triliun

Hal tersebut dilakukan karenaPerusahaan mengalami kesulitan pembayaran hutang ke perbankankurang lebih sejak tahun 2010, dan semakin merugi sampai saat ini.Perusahaan melaporkan piutang pembiayaan dalam SIPP perJanuari 2018 adalah sebesar Rp.4,5 Triliun, sedangkan piutangpembiayaan yang sesungguhnya adalah sebesar Rp.1,2 Triliun,sehingga terdapat gap sebesar Rp.3,2 Triliun.

, nilai piutangpembiayaan sebesar Rp4,63 Triliun, nilai ekuitas sebesar Rp738 Miliardan rasio nonperforming financing netto sebesar 0,44% akan tetapi daritemuan Tim Pemeriksa OJK pada saat pemeriksaan langsung dilakukan,Tim Pemeriksa OJK menilai bahwa hal tersebut terindikasi tidak sesuaidengan kondisi keuangan PT SNP yang sebenarnya.

Perusahaan melaporkan piutang pembiayaandalam SIPP per Januari 2018 adalah sebesar Rp4,5 Triliun,sedangkan piutang pembiayaan yang sesungguhnya adalahsebesar Rp1,2 Triliun, sehingga terdapat gap sebesar Rp3,2Triliun.

Namun demikian, Tim Pemeriksa berpendapatbahwa laporan keuangan audited Tahun 2016 dan laporan keuanganinhouse periode Desember 2017 terindikasi tidak mencerminkankondisi keuangan Perusahaan yang sebenarnya, dimanaberdasarkan laporan keuangan inhouse periode Desember 2017,Perusahaan melaporkan memiliki nilai aset sebesar Rp4,77 Triliun,nilai piutang pembiayaan sebesar Rp4,63 Triliun, nilai ekuitassebesar Rp738 Miliar dan rasio nonperforming financing nettosebesar 0,44%.

Perusahaan melaporkanpiutang pembiayaan dalam SIPP per Januari 2018 adalahsebesar Rp.4,5 Triliun, sedangkan piutang pembiayaan yangsesungguhnya adalah sebesar Rp.1,2 Triliun, sehingga terdapatgap sebesar Rp.3,2 Triliun. Perusahaan mengakui bahwapenerimaan dari collection perbulan yang diterima Perusahaanhanya sebesar Rp100 Miliar.b).

terdapat penyediaan alokasi belanjasubsidi BBM yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sesuai UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Pasal 7 (1) disebutkan bahwaSubsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cairLiquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran2012 direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluhtiga triliun

No. 2017 K/Pid.Sus/2015Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapanratus lima milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 6 dijelaskankriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan palingbanyak Rp300.000.000,00 (

dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun Anggaran 2013 sesuai dinyatakan dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Pasal 8 (1) yang menyatakanSubsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cairLiquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dan Liquefied Gasfor Vehicle (LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesarRp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun

No. 2017 K/Pid.Sus/2015Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 untuk LPG 3 kg sebesarRp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratussembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah)dan BBM jenis tertentu pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 direncanakansebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliundelapan ratus

yakni Relations Of Claim and Counter Claimsangat terpukul akibat perbuatan Tergugat yang mengakibatkankerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang;Namun demikian Penggugat menuntut kepada Tergugat melaluiPengadilan Negeri Surabaya agar kerugian immateriil tersebut dapatditentukan besarnya oleh Pihak Pengadilan berdasarkan kepantasan,yang oleh Penggugat kerugian immateriil tersebut dituntut untukdibayar oleh Tergugat melalui Putusan Pengadilan sejumlahRp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun

Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi materiil sejumlahRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta ruplah) ditambah dengankerugian Immateriil kepada Penggugat dengan uang sejumlahRp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), yang jumlah seluruhnyaPenggugat serahkan hitungannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya,terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan pengadilandilaksanakan, yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;4.

Dengan adanya hubungan terafiliasi dalam pelaksanaan jual bellipiutang tersebut mengakibatkan kerugian sejumlahRp4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh lima miliartujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapan ribuseratus tiga puluh lapan rupiah dan empat puluh delapan sen);b.

Berdasarkan ketentuan poin 2 Keputusan Komite KebijakanSektor Keuangan Nomor Kep.03/K.KKSK/II/2000 tanggal 10November 2000 tentang Kebijakan Penyehatan danRestrukturisasi Utang Perusahaan dan Pedoman PelaksanaanProgram Penjualan Aset Kredit III (PPAK Ill) Badan PenyehatanPerbankan Nasional tanggal 31 Januari 2003 khususnya tentangSyarat Pernyataan Kepatuhan, maka Penggugat berhak untukmenuntut kerugian berupa pembayaran piutang sepenuhnya,yaitu sejumlah Rp4.045.756.668.138,48 (empat triliun empatpuluh

Departemen Keuangan RIsebesar Rp4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh limamiliar tujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapanribu seratus tiga puluh lapan rupiah dan empat puluh delapan sen);. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut,mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untukHal 13 dari 55 hal. Put.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi sebesar Rp4.045.756.668.138,48 (empat triliun empat puluh limamiliar tujuh ratus lima puluh enam enam ratus enam puluh delapanribu; seratus tiga puluh delapan rupiah dan empat puluh delapan sen);4.

Bahwa hal itu terhitung sejak tanggal 30 Juni 2003 Turut Tergugatadalah Pemilik seluruh piutang kepada Tergugat IV sebesarRp3.778.333.741.397 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliartiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratussembilan puluh tujuh rupiah);. Bahwa berdasarkan halhal di atas terobukti Turut Tergugat adalahpembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi hukum;.

Hal ini berdampak pada sektorpertanian, tanaman pangan, budidaya ikan, ternak sejak tahun1994 s/d tahun 2010 sehingga diestimasikan kerugian Rp.100.000.000.000, per tahun X 16 tahun = Rp.1.600.000.000.000, (satu triliun enam ratus milyar rupiah).34342 Karena point 9.1. huruf b maka terjadinya evolusi bencanadengan rotasinya diestimasikan 6 tahun sekali terjadi bencanadi Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dapat diestimasikanbahwa tahun 1994 s/d tahun 2010 telah terjadi 2 kali bencanaalam yang menimbulkan

kerugian Cq menyedot anggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp.750.000.000.000, per tahun sehingga 2 kali terjadi bencanamaka 2 kali disedot APBA untuk biaya penanggulanganbencana termasuk di dalamnyarehabilitasirekonstruksiakibat bencana maka kerugian materialnya Rp.1.500.000.000.000, (satu triliun lima ratus milyar rupiah).Sebagai tambahan bahwa kerugian ini belum termasukkerugian yang dialami masyarakat Kabupaten Aceh Tamiangsebagai akibat terjadinya rotasi bencana tersebut.Karena

Dan 2). maka harusdilaksanakan restorasi dalam kerangka pemulihan secaraterintegrasi (terpadu dan menyeluruh), sehingga dibutuhkanbiaya sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah).Restorasi ini pun membutuhkan rentang waktu yang lamabaik dari segi pra pelaksana, pelaksanaan, pasca pelaksanaanmaupun kesinambungan tata kelolanya dari aspek SDM danSDA.2 Kerugian immaterial.

Hal initidak dapat dihitung secara material, akan tetapi dapatdisamakan atau setidaknya diestimasikan sebesar Rp.1.500.000.000.000, (satu triliun lima ratus milyar rupiah)Pemerintah Aceh akan memperoleh keuntungan bahwalahan seluas 152,7 Ha termasuk dalam titik kordinat KELAceh karenanya terdapat kekayaan alam hayati, florafauna yang terjamin, terjaga dan lestari dari aspekeksistensinya, sehingga secara terpadu dan menyeluruhdapat diberdayakan secara ekonomis, termasuk didalamnya hasil hutan baik

Aceh Tamiang, termasuk menguasai tanah lahankebun lebih dari 25 Ha secara perorangan oleh Tergugat Rkn adalahperbuatan melawan hukum.Menyatakan perbuatanperbuatan dari akibat atau turunan dari petitum2 ini adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugianmaterial dan immaterial bagi Penggugat Rkn.Menghukum Tergugat Rkn/Penggugat Kn untuk membayar ganti rugisebesar Rp. 7.201.763.500.000, (tujuh triliun dua ratus satu milyartujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepadaPenggugat

SUDARMIN, MM bin LA USU harus dibebaskan darikegagalan pekerjaan proyek tersebut, hal ini bertolak dari kebijakanpemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden RISUSILO BAMBANG YUDHOYONO dalam rapat kabinet terbatas diKantor Kementerian Koperasi Dan UKM tanggal 3 Maret 2008 (Harian Kendari Pos, 4 Maret 2008, terlampir dalam memori kasasi )dengan alasan Demi rasa keadilan dan kepastian bagi petani,pemerintah segera menghapus sisa tagihan Kredit Usaha Tani yangberjumlah Rp. 5, 71 triliun dari

total Rp. 8 triliun lebih sehinggadengan demikian sangat tidak adil rasanya petani yang menunggakkreditnya hingga triliun rupiah seperti disebutkan di atas bisadihapuskan dan tidak dihukum oleh pemerintah, apalagi kelompoktani seperti Kelompok Tani Liwu Andala yang mendapat kucuranbatuan dana ( bantuan dana hibah ) sebesar kurang lebih Rp. 39.320. 000, mau dihukum garagara tidak menyelesaikan pekerjaanproyek sebagaimana yang diharapkan padahal pekerjaan proyektersebut tidak dapat diselesaikan oleh