Ditemukan 2546 data
149 — 17
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat PengawasIntern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasanintern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit, selanjutnya ada duajenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunyaaudit dengan tujuan tertentu.
101 — 101
Audit kami laksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1314 Tahun2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah(APIP) yang mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan auditdengan sebaikbaiknyae Bahwa prosedur Audit Investigatif kami lakukan dengan langkahlangkahsebagai berikut :1) Mengumpulkan dan menelaah
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
134 — 73
Bahwa selain kesepakatan saksi selaku KPA dengan PPK, tidak ada pihaklain yang memberikan masukan tentang memungkinkannya pekerjaan RS.Pendidikan UHO TA. 2014 tersebut diberi waktu kesempatan 50 harikalender untuk dilanjutkan pekerjaannya menyeberang tahun anggaran,baik dari Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP), melainkan kesepakatan itu dari saksi dan PPK saja,namun saksi tegaskan kepada PPK untuk memastikan blokir garansi bankpenyedia jasa.
444 — 205
Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertugasatas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;Bahwa berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52dinyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
126 — 48
pihak yang tertera dalamperjanjian dan telah melakukan kewajiban sesuai di dalam kontrak.Adapun pihak yang tidak termuat dalam perjanjian tersebut tidakmenjadi tanggungjawab negara untuk melakukan pembayarankepada pihak tersebut, namun menjadi tanggung pribadi pihak yangmenugaskannya;Bahwa jika pekerjaan diketahui selesai dilaksanakan dengan tidaksesuai spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan kemudiankepada Penyedia membuat surat pernyataan akan melakukanperbaikan apa bila ada temuan oleh APIP
63 — 14
Athfal diperoleh kerugian:Bahwa benar pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas kasus dugaan TPK pada Penyaluran Dana BOSProgram Wajar Dikdas 9 Tahun Pondok Pesantren Salafiyah PPSNurul Huda, PPS Raudatul Huda dan PPS Sirajul Athfal Tahun2008, 2009 dan 2010 sesuai dengan Ruang Lingkup, Prosedur,Metode dan dokumendokume atau buktibukti audit yang kamiperoleh serta Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
108 — 39
Sedangkan Pelatihnan yang ahliikuti diantaranya adalah perencanaan keuangan daerah dari KementrianDalam Negeri, Pelatihan tentang Peningkatan Kapabilitas APIP kerjasamaKPK, BPKP dan LKPPBahwa ahli memiliki Sertifikat Pembentukan Pengawas PemerintahanPelaksana Kementrian Dalam Negeri Nomor : 03/700/2787/LXIX/31/2014tanggal 5 Juli 2014, Sertifikat Pelatinan Peningkatan Kapabilitas APIPPelaksana Kerjasama KPK, BPKP dan = LKPP Nomor341/KSP.00/16/10/2017Kasus Desa Sendangrejo Kec Parengan Kab.
350 — 144
B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep1093/K/D6/2007tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalampenanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk danaNonbudgeter,L138 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang di dalamnya menjelaskan standard Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuanbagi seluruh APIP dalam
09/2007, No.POL.B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasuspenyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang terindikasi TindakPidana Korupsi termasuk dana Nonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraRepublikIndonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah yang di dalamnya menjelaskanstandard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajibmenggunakan acuan bagi seluruh APIP
88 — 39
Adapun pihak yang tidak termuat dalam perjanjian tersebut tidakmenjadi tanggungjawab negara untuk melakukan pembayaran kepada pihaktersebut, namun menjadi tanggung pribadi pihak yang menugaskannya.Bahwa jika pekerjaan diketahui selesai dilaksanakan dengan tidak sesuaispesifikasi yang ditetapbkan didalam Kontrak dan kemudian kepada Penyediamembuat surat pernyataan akan melakukan perbaikan apa bila ada temuanoleh APIP dan BPK, apakah dibenarkan pembayaran atas hasil pekerjaantersebut sesuai nilai kontrak
113 — 25
Bahwa Dalam proses pelelangan sampai penetapan pemenang belum adakerugian Negara atau tindak pidana, maka wilayah hukumnya adalahkewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau TUN ;Bahwa dalam proses pengadaan alat alat operasi terdapat pemberiansejumlah uang dengan total Rp. 845.000.000, (delapan ratus empat puluhlima juta rupiah) adalah merupakan niat dan kehendak dari Dr.
783 — 467
Tirta Amarta Bottling CompannyTahun 2012.1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat.1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dariPT. Bank Mandiri kepada PT. Tirta Amarta Bottling Up.
Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.150. 1 (satu) BundelCopy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;151. 1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
110 — 84
disalurkan karena Kepala Desabelum membuat Laporan Realisasi Tahap 3 Tahun 2018; Bahwa terhadap' tidak adanya pertanggungjawabanpenggunaan anggaran ADD dan DD tahun 2018, Terdakwa selakuKepala Desa Nangai Amen telah membuat Surat Pernyataantertanggal 13 Januari 2019, pada point 3 berbunyi bahwa KepalaDesa Nangai Amen siap membuat seluruh = SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan menyimpan seluruh AdministrasiKegiatan dengan baik; Bahwa Inspektorat Kabupaten Lebong' selaku AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
158 — 85
KepalaKepolisian Resor Maluku Tenggara Barat dengan Nomor700/75/IV/2020, tanggal 8 April 2020, perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan;Bahwa Ahli turut terlibat sebagai Ketua Tim dalam melakukanpemeriksaan Kerugian Negara/Daerah terhadappertanggungjawaban Penyertaan Modal T.A 2018 dan PenerimaanKas tahun 2018 pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Kepulauan Tanimbar;Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan PerhitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah yakni metode sesuai standarAudit APIP
hukumadministrasi Negara; Bahwa modal usaha PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbarbersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa jika terjadi kerugiaan kKeuangan negara yang dilakukan olehPDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka yang berwenangmenghitung dan menyatakan tejadi keuangan negara adalah BadanPengawas Keuangan (BPk); Bahwa laporan keuangan PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbarharus dilaporkan juga kepada Badan Pengawas Keuangan (BPk); Bahwa sekalipun Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
101 — 46
Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) Tahun 2015; Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kemudian dituangkandalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara nomor : SR504 / PW27 / 5 / 2016 tanggal 20Desember 2016 dan Dasar Ahli melakukan perhitungan kerugiankeuangan Negara tersebut adalah :a.
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
138 — 72
Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerahmaksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerahdalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaanreview oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dariLokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan;Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT.DPSdan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator)dalam
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
159 — 21
auditor yang dilakukanBPKP, dan memiliki sertifikat auditor ahli dari Pusdiklatwas BPKP;Bahwa berdasarkan surat permintaan Kejaksaan Negeri Katingan, nomor dantanggalnya saksi lupa kemudian keluar Surat Inspektur Kabupaten Katingan,tapi nomor dan tanggalnya lupa namun bulan April 2018, dimana saksi selakuanggota tim ada melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan penyalahgunaan kewenangan pada pencairanADD dan DD tahun anggaran 2015 oleh Yefri Agnetius Deddy;Bahwa APIP
57 — 10
Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
PT Sheng Long Mining Industry
Tergugat:
1.Ren Ling
2.Phoa Hermanto Sundjojo
3.Yus Sudaryanto
Turut Tergugat:
3.Chen Tian Hua
4.Chen Wen Long
5.Yang Daouyun
6.PT BCMG Tani Berkah
166 — 134
DesaSegara Makmur No. 91 MarundaJakarta (Tanda Terima : Suheriyono,Supir : Apip) (Bukti TI, Til, THI, TTIV 435)A436. Fotokopi Surat Jalan No.35/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan 1) dan PT.Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik JI. DesaSegara Makmur No. 91 MarundaJakarta (Tanda Terima : Suheriyono,Supir : Mita); (Bukti TI, TI, THI, TTIV 436)Halaman 101 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi437.
100 — 56
dewan tidak ada urusan dengan Administrasi dan urusanAdministrasi kKeuangan itu ada apa wilayah Eksekutif ;Bahwa saksi tidak meragukan tentang BPKP mempunyai kemampuan untukmenghitung suatu keuangan Negara ;Bahwa BPKP tidak dapat melakukan audit kerugian kKeuangan negara tanpa adapermintaan dari penyidik artinya ada permintaann dahulu yang sebelumnya didahului oleh MOU ;Bahwa LHPKKN BPKP tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan didalam berkas perkara setelah BPK menghitung ;Bahwa BPKP APIP