Ditemukan 2639 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Jmb Tanggal 23 Oktober 2014 —
32 — 4
32 — 4
GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING) :Bahwa Penggugat yang menjadikan objek gugatan dalam parkara a quo adalahtanah milik TERGUGAT V dengan SHM Nomor:9719 tahun 2006 adalah tidaktepat, karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Jambi telah berjalan lebih kurang 9 (Sembilan) tahun terhitung tanggalditerbitkannya dan berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997eetentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah
Register : 22-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2020/PTUN.PBR Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.TENGKU YUSLINARNI
2.T. MIL
3.IRMA DAMAYANTI
4.AZHARI
5.TENGKU LINDAWATI
6.T. DARMA PUTRA
7.T. YULIYANI
8.PARLINDUNGAN. S
9.RIYANDI
10.HERIYONO
11.T. RUDI
12.T. KAHARUDIN
13.SYARII
14.MUHAMMAD SAIDI
15.TENGKU ANTON
16.SURYANA
17.YUHDI
18.KELOMPOK TANI PELALAWAN MAKMUR ABADI dalam hal ini diwaikili oleh ALIMUN dan DAYAT EFENDI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan
Intervensi:
PT. PERSADA KARYA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DODI ASAPUTRA
276 — 142
1.TENGKU YUSLINARNI
2.T. MIL
3.IRMA DAMAYANTI
4.AZHARI
5.TENGKU LINDAWATI
6.T. DARMA PUTRA
7.T. YULIYANI
8.PARLINDUNGAN. S
9.RIYANDI
10.HERIYONO
11.T. RUDI
12.T. KAHARUDIN
13.SYARII
14.MUHAMMAD SAIDI
15.TENGKU ANTON
16.SURYANA
17.YUHDI
18.KELOMPOK TANI PELALAWAN MAKMUR ABADI dalam hal ini diwaikili oleh ALIMUN dan DAYAT EFENDI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan
Intervensi:
PT. PERSADA KARYA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DODI ASAPUTRA
276 — 142
Bahwa Para Penggugat yang dalam dalilnya yang menyatakanmelayangkan Surat Keberatan Nomor: 017/DPP.TPNAD/IV/2020menurut hemat Tergugat II Intervensi hanya merupakan alasan yangdibuat sedemikian rupa yang bertujuan untuk menggiring opini hakimsehingga tidak dapat diterima dan menjadi alasan yang cukup bagiYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Parkara a quo agar dapatmenyatan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke verklaard).C.PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN DALAMMENGAJUKAN
Register : 13-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA.Mks Tanggal 2 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 19
75 — 19
Menghukum........cccee OSt. wees (Bukti P/4.B)Juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1786.K/PDT/2011, tanggal 28052013 yang AMAR PUTUSANNYA: Menolak permohonan Kasas:i ......... pores OSL. ceeeeteeeteeeeees= MSP RUIN ccsisenissrasueacueaaunn St. weet (Bukti P/4.C)Bahwa membaca dan mencermati putusan perkara tersebut oleh PeradilanUmum:a)b)Nebis in idem dengan parkara nomor:351/R/1978.Majelis Hakim Peradilan Umum telah melampaui bataswewenangnya dengan mengadili tentang HIBAH dan WARISorang
Upload : 16-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/PDT.SUS/2011 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA ( KPPU ); PT. PATRIOT JAYA UTAMA, DKK.
132 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Sidang Komisi dalam parkara a quo hanya satu kalidigelar, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 di KantorPerwakilan KPPU Makassar yang agendanya menyampaikanpembelaan para Terlapor, dan pada hari itu juga Majelis Komisimenyampaikan bahwa agenda berikutnya adalah sidang putusanyang digelar di Kantor KPPU Pusat Jakarta pada tanggal 30 Juli2010, tanpa memberi kKesempatan kepada para Terlapor untukmengajukan bukti surat, saksi, ahli pada sidang berikutnya,sehingga persidangan tersebut tidak
Putus : 21-10-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 PK /PDT/ 2014 Tanggal 21 Oktober 2014 — Nyonya NURHAINAH VS Tuan SYAHRUL, DK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu kesimpulan dan seluruh faktafakta hukumdi atas dan dihubungkan dengan dailildalil serta alasanalasanyang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekovensi, maka fakta tersebut akan menjadisuatu bukti bahwa perbuatan Majelis Hakim pada tingkat pertamatelah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyataterhadap Putusan perkara a quo dan patut juga untuk di dugabahwa perbuatan Majelis Hakim tersebut mengandung suatutujuan tertentu dalam proses pemeriksaan atas parkara
Register : 20-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PA BIMA Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Bm Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 22
57 — 22
No. 225 /Pat.G/2021 /PA.Bmperdamaian tertanggal 09 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri Raba Bimadengan Register parkara Nomor : 2 /Pdt. G /2012 /PN. Rbi yang di ajukanoleh Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi /Pembantah /tereksekusidalam perkara a quo melawan Asrun H.
Register : 22-05-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA PONTIANAK Nomor 572/Pdt.G/2014/PA.Ptk Tanggal 5 Nopember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 1
15 — 1
Dalam Pokok Parkara :1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh Replik Penggugat,karena apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, maupunReplik, hanyalah asumsi Penggugat yang tidak berdasarkan realita yangsebenarnya terjadi dan justeru menunjukkan egoisme Penggugat yangmencaricari alasan untuk bercerai dengan Tergugat.2.
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 321/PDT/2018/PT MDN Tanggal 30 Oktober 2018 — NARSEN LAWISAN, DK VS PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG MEDAN
41 — 14
41 — 14
karenatidak mempertimbangkan dan mencermati semua buktibukti yang sudahdiajukan Pembanding/ Penggugat.Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tidakberazaskan keadilan dan bertindak subjektif maka demi hukumHalaman 38 dari 47 Halaman Putusan Nomor 321/Pdt/2018/PT MDNputusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 17 April 2018 No.637/Pdt.G/2017/PN.Mdn harus/dapat dibatalkanBahwa juga dapat kami sampaikan Tergugatll/Terbanding Il tidakmempunyai itikad baik di dalam penyelesaian parkara
Putus : 19-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Mei 2017 — SUJADI VS IK LUAN, dkk
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat memperoleh dan memiliki objek parkara berdasarkanbukti hak yang sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan dilakukan dihadapan pejabatumum/PPAT yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga adalahberalasan hukum jika kepemilikan Penggugat atas objek perkaradinyatakan sah dan berkekuatan hukum;5.
Putus : 20-11-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 258/Pid.B/2012/PN.Kdr Tanggal 20 Nopember 2012 — ABDUL KHOLIK Bin HAJAR
21 — 3
21 — 3
penjara danterhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,sedang Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan olehkarena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalampembuktian perkara lain (dalam parkara
Putus : 05-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/MIL/2014 Tanggal 5 Agustus 2014 — TAUFIK ANUGRAHY SUTIKNO
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
kuat sesuai hukum yangdapat membatalkan akta otentik tersebut;Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72 K/Sip/1973 tanggal28 Mei 1973, antara lain menyatakan sesudah berlakunya UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria dan PeraturanPelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pemindahankepemilikan hanya dibuktikan dengan akta yang dibuat dan di hadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Camat atau Notaris selaku PPAT), dengandemikian dalam parkara
Register : 14-08-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mrb Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOFRY HARDI, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN ABDUL MAJID
104 — 22
NOFRY HARDI, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN ABDUL MAJID
104 — 22
SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untukpengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hinggaproses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untukmenyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara(pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka MajelisHakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindakpidana parkara
Putus : 26-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN PINRANG Nomor 1/PDT.G/2015/PN. Pinrang Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. Polesa Pelita Indonesia ( Penggugat )
ïâˆProf Albertina Nomay Baramuli Kaunang Dkk (Para Tergugat )
102 — 26
102 — 26
RIO LERY P MAMONTO, SH guna untuk menyelesaikan parkara yang diajukan olehpara pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidangdilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh pihak penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, TergugatTergugat telahmengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :Dalam Eksepsi ; 29202 1Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalildalil gugatanPenggugat untuk
Putus : 21-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Maret 2012 — PT. BINASENTRA MULIATATA ; PT. BAWANA MARGATAMA
175 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan Arbitrase tidak memuat alamat arbitermaka dalam hal ini menimbulkan kosekuensi hukum bahwasanyaputusan arbitrase dalam parkara a quo adalah cacat karena tidakmemenuhi syarat formil putusan, dan oleh karenanya berarti putusanadalah batal demi hukum.Berdasarkan uraian sebagaimana tertuang seluruhnya di atas, maka kamimemohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusansebagai berikut:12Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT seluruhnya ;Menyatakan
Putus : 08-02-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN PAINAN Nomor 9/Pdt.G/2010/PN-PIN Tanggal 8 Februari 2011 — FORI MARDINATA lawan FEBRIZON MARLINDO Dt. RAJO MOLIE, Dkk
90 — 6
90 — 6
Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugattelah berusaha menghubungi para Tergugat untukmenyelesaikan parkara ini secara musyawarah/mufakat,Putusan No.: 09 PDT.G/2010/PN.PIN halaman 5 dari 6118.1920.21.yangkaminamun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari paraTergugat, maka dengan terpaksa gugatan ini Penggugatajukan ke Pengadilan Negeri Painan;Bahwa guna menjamin terlaksananya putusan dalam perkara aquo dan demi kepastian hukum, dengan melihat itikad tidakbaik para Tergugat selama
Register : 31-07-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 27/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 4 Januari 2018 — THE DJURIANTO IRAWAN
MELAWAN:
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
176 — 165
176 — 165
Mediasi tentang laporan pengaduanpembangunan 4 rumah di kaveling b yang teletak di Jalan Pinus Blok P1 No 12Villa Melati Mas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat pernahmenghadiri undangan gelar mediasi yang dilaksanakan pada Tanggal 29Oktober 2014;Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUNSRGMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui adanya ketigaIMB yang menjadi obyek sengketa dalam parkara
Putus : 28-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2010 Tanggal 28 Januari 2011 — Ir. H. APEP HIDAYAT vs Ny. SURYATI, dk
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
S.H. pada tanggal 17 Juli 2006 tanpa Surat Kuasa selanjutnyadidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 20 Juli 2006, setelah dipelajari dan diteliti telah terjadi kejanggalan yangberakibat fatal atas pemeriksaan Parkara No. 45/G/2006/PTUNBdg. karenaPemegang Kuasa Sdr. GUNAWAN, S.H. mengajukan gugatan Tanpa DasarKekuatan Surat Kuasa Karena Pemberian Kuasanya Baru Pada Tanggal 5Agustus 2006.
Register : 02-10-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pdt.PLW/2017/PN Amb Tanggal 24 Mei 2018 — 1. JOVANCA PATRICIA TERSEMAN, beralamat Jalan. Dr. Kayadoe RT.007/RW.006, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota â Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH dan JOHNY HITIJAHUBESSY, SH, keduanyaAdvokat pada Kantor LAW OFFICE WILLEM R.E. SUDJIMAN, SH dan JOHNY HITIJAHUBESSY, SH & REKAN beralamat jl. Dr. Siwabessy, Lt. 2 No. 20 Pasar Tagalaya Batu Gantung Ambon, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 08 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 728/2017, tanggal, 11 September 2017, yang selanjutnya di sebut sebagai PELAWAN;
Melawan :
1. JOHANIS MATURBONGS, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Alamat Jl. Dr. Kayadoe RT.006/RW.05, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIREL E. SAHETAPY, SH.MH, HENRY LUSIKOOY, SH.MH, ARDIYAH LEATEMIA, SH.MHdan DIAN J.G. SITANIAPESSY, SH.MH, semuanyaAdvokat dan Pengacara pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH.MH dan REKAN, beralamat di Jln. Dana Kopra No. 1/29 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK-Pdt/X/FES/2-17, tanggal, 13 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 822/2017, tanggal, 16 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;
2. Ny. AGUSTINA TARIBUKA, Umur 43 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Dr. Kayadoe RT.006/RW.05, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAâÂÂAD PATTY, SH.MH, HASAN UMAGAP, SHdan AFRIYANDI CH. SAMALLO, SH, semuanyaAdvokat / Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum MAâÂÂAD PATTY, SH.MH dan REKAN Jalan A.Y. Patty Gedung ATC Lt.2 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK-Pdt/MP/X/2017, tanggal, 17 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 828/2017, tanggal, 19 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II,
52 — 18
52 — 18
Bahwa tanah milik Pelawanberasal dari tanah Negara yang diperusah atau yang diusahakan dengantanaman oleh Ayah Pelawan dan kemudian tanah tersebut menjadi hak milikHalaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.Plw/2017/PN Ambdari JANTJE TERSEMAS sebagaimana yang telah dibuktikan dengan adanyaPutusan Pengadilan Negeri Ambon dalam parkara Perdata Nomor240/1973Prdt tanggal 10 Januari 1974.
Register : 25-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 546/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 April 2011 —
75 — 43
75 — 43
Bahwa telah dikuatkan juga berdasarkan keterangan dari Yafis Syam danDhandy Trivianto (Perggugat II) pada waktu memberikan keterangan padaperkara pidana atas perkara yang sama, dimana secara terang dan jelas keduaorang tersebut menerangkan bahwa yang dirugikan di dalam parkara iniadalah Yafis Syam Penggugat II (Dhandy Trivianto) dan orang yangbernama Dorty Christanto vide bukti T1 &T2.
Putus : 27-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/Ag/214 Tanggal 27 Juni 2014 — SEIKH MOHAMMAD MASHOOR VS Hj. SRI UTAMI AGUSTINI alias Hj. SRI UTAMI AGUSTINI MISBACH binti M. SOEPROBO alias MAS SOEPROBO, Dkk
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
kuat sesuai hukum yangdapat membatalkan akta otentik tersebut;Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72 K/Sip/1973 tanggal28 Mei 1973, antara lain menyatakan sesudah berlakunya UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria dan PeraturanPelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pemindahankepemilikan hanya dibuktikan dengan akta yang dibuat dan di hadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Camat atau Notaris selaku PPAT), dengandemikian dalam parkara