Ditemukan 1784 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri kehutanan ri Keputusan menteri agama ri 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Suwandy vs menteri keuangan ri; Aminudin vs menteri keuangan ri; Jonatan Dkk vs menteri perhubungan ri; Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 125/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Kasna
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber DAya Air Balai Besar Wilayah CImanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
30 — 9
  • Penggugat:
    Kasna
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber DAya Air Balai Besar Wilayah CImanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pdt/2007
Tanggal 20 Januari 2010 — PEMERINTAH RI, Cq MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA RI, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM dan HAM NUSA TENGGARA TIMUR, Cq KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG VS APRIANUS ULU alias ALFRED ULU
18 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, Cq MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA RI, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM dan HAM NUSA TENGGARA TIMUR, Cq KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG VS APRIANUS ULU alias ALFRED ULU
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 389/PDT/G/2014/PN.BDG
Tanggal 26 Nopember 2014 — PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGAMA RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA BANDUNG Cq DEPARTEMEN AGAMA KOTAMDYA DATI II BANDUNG Cq KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATU NUNGGAL 2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA Cq DINAS PENDIDIKAN DASAR 3.
33 — 8
  • PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGAMA RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA BANDUNG Cq DEPARTEMEN AGAMA KOTAMDYA DATI II BANDUNG Cq KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATU NUNGGAL2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA Cq DINAS PENDIDIKAN DASAR3.
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA BANDUNG Cq CAMAT BATU NUNGGAL KOTAMADYA DATI II BANDUNG Cq LURAH KELUARAHAN BINONG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2007 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3061K/Pdt/2002
Tanggal 14 Maret 2007 — Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Ri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Pusat Di Jakarta Cq. Kakanwil Bank Negara Indonesia Tingakt I Sumatera Barat Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kakanwil I Bupin Medan Di Medan Cq.
88 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Ri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Pusat Di Jakarta Cq. Kakanwil Bank Negara Indonesia Tingakt I Sumatera Barat Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kakanwil I Bupin Medan Di Medan Cq.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
NURHASANAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq KPKNL Medan
145 — 26
  • Penggugat:
    NURHASANAH
    Tergugat:
    1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam
    2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq KPKNL Medan
    Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN SumateraUtara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan, beralamat di Gedung KeuanganNegara JI. Pangeran Diponegoro No. 30A, Madras HuluKec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2185 K/Pdt/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — HAMID ARIFIN, DKK ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE Cq. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA di TOBELO, DK
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAMID ARIFIN, DKK ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE Cq. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA di TOBELO, DK
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 25-11-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
Enom
Tergugat:
Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk - Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
22 — 5
  • Penggugat:
    Enom
    Tergugat:
    Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk - Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-02-2002 — Upload : 25-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063K/PDT/2000
Tanggal 13 Februari 2002 — PEMERINTAH RI. cq. Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengahcq. Bupati Kepala DaerahTingkat II KabupatenTegal cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang cq. Kepala Desa Pegirikan ; H. SIRADJUDIN ; Dkk
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. cq. Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengahcq. Bupati Kepala DaerahTingkat II KabupatenTegal cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang cq. Kepala Desa Pegirikan ; H. SIRADJUDIN ; Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — Pemerintah RI cq. Menteri Pendidikan Nasional RI. cq. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bupati Kabupaten Balangan, cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Balangan, dk
41 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI cq. Menteri Pendidikan Nasional RI. cq. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bupati Kabupaten Balangan, cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Balangan, dk
    ., Advokat,berkantor di Jalan Pembalah Batung RT. 09, Kelurahan Paliwara,Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013, paraPemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;melawan1 Pemerintah RI cq. Menteri PendidikanNasional RI. cq. Kepala Kantor DinasPendidikan Nasional Provinsi KalimantanSelatan cq. Bupati Kabupaten Balangan,cq. Kepala Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Balangan, berkedudukan diJalan A.
    wilayahKabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan;1 Bahwa memperhatikan pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahpada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa: Gubernur/Bupati/Walikotaadalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sehinggadalam hal ini Tergugat I tidak berkompeten dalam perkara ini;2 Bahwa memperhatikan poin huruf a dan huruf b Penggugat kurangpihak dalam menempatkan subyek perkara didalam gugatannya.Seharusnya Pemerintah
    RI Cq.
    Menteri Pendidikan Nasional RI Cq.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Cq. BupatiKabupaten Hulu Sungai Utara Cq. Kepala Dinas Pendidikan KabupatenHulu Sungai Utara dijadikan sebagai salah satu pihak dalam subyekperkara. Hal ini dikarenakan tanah tersebut merupakan asset dariPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum diserahkan keHal. 7 dari 11 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-12-2006 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3077K/PDT/2002
Tanggal 12 Desember 2006 — Suri Mamuki; Thamrin Bukoi; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo cq. Camat Limboto cq. Kepala Kelurahan Hutabohu
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suri Mamuki; Thamrin Bukoi; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo cq. Camat Limboto cq. Kepala Kelurahan Hutabohu
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 586/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Memet
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
32 — 18
  • Penggugat:
    Memet
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KRISNAYADI TOENDAN, M.Si dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRISNAYADI TOENDAN, M.SidanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
    Nomor 1384 K/Padt/2016Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;12Dan:PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH berkedudukan di Jalan di Panjaitan Nomor 10,Palangka Raya;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cqWALIKOTA PALANGKA RAYA cq KEPALA KECAMATANJEKAN RAYA cq KEPALA KELURAHAN PALANGKAberkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 20, Palangka
    Raya;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq GubernurProvinsi Kalimantan Tengah cq Walikota Palangka Rayacq Kepala Kecamatan Jekan Raya berkanitor di Jalan MahirMahar Lingkar Luar, Kota Palangka Raya;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII, VIll dan TurutTergugat/Terbanding VII, Vill dan Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-01-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 57/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 28 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : Sri Ermayani
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembntu Sinaksak
Terbanding/Tergugat II : pemerintah RI cq menteri keuangan cq direktorat jKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL P siantar
32 — 4
  • Pembanding/Penggugat : Sri Ermayani
    Terbanding/Tergugat I : PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembntu Sinaksak
    Terbanding/Tergugat II : pemerintah RI cq menteri keuangan cq direktorat jKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL P siantar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-03-2006 — Upload : 28-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791K/PDT/2004
Tanggal 13 Maret 2006 — TRITAMA TEXINDO RAYA; SARJANTO SARBINI; BANK MANDIRI PUSAT; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BPN KABUPATEN BOGOR; PT. SUTERA ALAM RATNA
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRITAMA TEXINDO RAYA; SARJANTO SARBINI; BANK MANDIRI PUSAT; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BPN KABUPATEN BOGOR; PT. SUTERA ALAM RATNA
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 03-04-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT PADANG Nomor 56/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 23 April 2020 — Bank Rakyat Indonesia cabang Pariaman
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI, cq MENTERI KUANGAN cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG
32 — 15
  • Bank Rakyat Indonesia cabang Pariaman
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI, cq MENTERI KUANGAN cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG
    Pemerintah RI cq Menteri Kuangan RI cq DirektoratJendral Kekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN Riau,Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, tempatkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Timur,Kota Padang, memberikan kuasa kepada Ali Mahmud, AndyRaffiwan, Ayu Fitriana, Yurista Vipriyanti, berdasarkan SuratKuasa Khusus nomor SKU333/MK.6/KN.8/2019 tertanggalHalaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT.
    Pemerintah RI cq Menteri Kuangan RI cq Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat danKepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang, tempat kedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79Padang Timur, Kota Padang, memberikan kuasa kepada Ali Mahmud,Andy Raffiwan, Ayu Fitriana, Yurista Vipriyanti, berdasarkan Surat KuasaKhusus nomor SKU333/MK.6/KN.8/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 danHalaman 12 dari 6 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-01-2003 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3904K/PDT/2000
Tanggal 3 Januari 2003 — Manalu; Ramadan Pane; M.Tohari; Panitia Hutabarat; A.Hamid By; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Di Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertahanan Jambi; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Di Jakarta cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Batanghari
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Manalu; Ramadan Pane; M.Tohari; Panitia Hutabarat; A.Hamid By; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Di Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertahanan Jambi; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Di Jakarta cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Batanghari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — H. SYAMSUL KAHAR, DK. VS 1. TJUT SURYATI, S.H., DKK. DAN PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
151 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAMSUL KAHAR dan Pemohon Peninjauan Kembali II PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH tersebut; 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 01-08-2012 — Upload : 07-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 PK/PDT/2010
Tanggal 1 Agustus 2012 — AMAH Binti EMAD;, dkk vs PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN RI Cq. DEPARTEMEN KEHUTANAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANI Cq. KANTOR WILAYAH KEHUTANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT Cq. KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA, dkk
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMAH Binti EMAD;, dkk vs PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN RI Cq. DEPARTEMEN KEHUTANAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANI Cq. KANTOR WILAYAH KEHUTANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT Cq. KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA, dkk
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN RI Cq.DEPARTEMEN KEHUTANAN' RI Cq. DIREKTORATJENDERAL PERHUTANI Cq. KANTOR WILAYAHKEHUTANAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARATCq. KANTOR PERHUTANI KABUPATEN PURWAKARTA,berkedudukan di Purwakarta;2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERTAMBANGAN DANENERGI Cq. PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUKPEMBANGKIT JAWA BARAT JAKARTA RAYA Cq. PT.PLN PJB II SEKTOR CIRATA, berkedudukan di Purwakarta;3. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1166 K/PDT/2019
Tanggal 24 Mei 2019 — PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO CQ. CAMAT KEPALA WILAYAH KEC. BAURENO CQ. KEPALA DESA TROJALU VS SITI MARTINJUN, dkk.
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO CQ. CAMAT KEPALA WILAYAH KEC. BAURENO CQ. KEPALA DESA TROJALU VS SITI MARTINJUN, dkk.
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 09-06-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mrh
Tanggal 6 Februari 2018 — NEMAR
Tergugat:
PT BARITO PUTRA PLANTATION
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Prov Kalsel Cq Bupati Barito Kuala
100 — 36
  • NEMAR
    Tergugat:
    PT BARITO PUTRA PLANTATION
    Turut Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Prov Kalsel Cq Bupati Barito Kuala
    Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROVKALSEL Cq BUPATI BARITO KUALA, beralamat di JalanPangeran Antasari, No. 1 Marabahan, Kab. Barito Kuala,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yuniken Pujiastuti,S.H.,M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala,beralamat di Kantor Pengacara Negara, JI. Puteri JunjungBuih, No. 1 Marabahan, berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari 59 Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN Mrh.tertanggal 3 Juli 2017.