Ditemukan 1781 data
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAMID ARIFIN, DKK ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI MALUKU UTARA DI TERNATE Cq. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA di TOBELO, DK
NURHASANAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq KPKNL Medan
140 — 26
Penggugat:
NURHASANAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq KPKNL MedanPemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN SumateraUtara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan, beralamat di Gedung KeuanganNegara JI. Pangeran Diponegoro No. 30A, Madras HuluKec.
Enom
Tergugat:
Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk - Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
21 — 5
Penggugat:
Enom
Tergugat:
Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk - Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Kasna
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber DAya Air Balai Besar Wilayah CImanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
28 — 7
Penggugat:
Kasna
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Sumber DAya Air Balai Besar Wilayah CImanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAHLAN A, S.HLawanPEMERINTAH RI CQ GUBERNUR ACEH CQ BUPATIACEH UTARA, DkdanPEMERINTAH RI, CQ MENTERI BUMN CQ PTPERTAMINA JAKARTA CQ. PERTAMINA SUMBAGUTCQ. PT PERTAMINA LHOKSEUMAWE, Dkk
TOBIAS LOKOLLO
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU Cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
91 — 35
Penggugat:
TOBIAS LOKOLLO
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU Cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAHPemerintah Ri cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Maluku cq BupatiKepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah, bertempat tinggaldi Jin. Geser Masohi, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDaniel W. Nirahua, SH. MH., Helmy J. Sulilatu, SH. MH.,Irmawaty Bella, SH. MH., Melky . Supusepa, SH., Anastasia E.Pattiasina, SH., Kresmon Towely, SH., Kesemuanya adalahAdvokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law FirmNirahuaLatar & Partners, Jin. PHB.
57 — 9
Pemerintah RI. Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR DKI JAKARTA CQ. WALIKOTA JAKARTA UTARA, SELAKU KETUA TIM PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH (P2T) PROYEK BANJIR KANAL TIMUR JAKARTA UTARA, dkk vs MAEMUNAH Binti ACHMAD, dkk
PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQGUBERNUR DKI JAKARTA CQ. WALIKOTA JAKARTAUTARA, SELAKU KETUA TIM PEMBEBASAN' DANPENGADAAN TANAH (P2T) PROYEK BANJIR KANALTIMUR JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Laksda YosSudarso No.2729 Tanjung Priok Jakarta Utara;2 PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ.GUBERNUR DKI. JAKARTA CQ. WALIKOTA JAKARTAUTARA CQ. KEPALA KECAMATAN' CILINCINGJAKARTA UTARA, CQ.
KEPALA KANTORBADAN PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTAUTARA;2 PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI KEUANGAN CQ.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ.
Walikota Jakarta Utara, 2.Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur DKI Jakarta Cq. WalikotaJakarta Utara Cq. Kepala Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Cq.
RI CQ.
MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR DKIJAKARTA CQ. WALIKOTA JAKARTA UTARA, SELAKU KETUA TIMPEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH (P2T) PROYEK BANJIR KANALTIMUR JAKARTA UTARA, 2. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAMNEGERI CQ. GUBERNUR DKI. JAKARTA CQ. WALIKOTA JAKARTAUTARA CQ. KEPALA KECAMATAN CILINCING JAKARTA PUSAT, CQ.KEPALA KELURAHAN MARUNDA tersebut ;Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliT : 1.
18 — 8
PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGAMA RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA BANDUNG Cq DEPARTEMEN AGAMA KOTAMDYA DATI II BANDUNG Cq KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATU NUNGGAL2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA Cq DINAS PENDIDIKAN DASAR3.
PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT Cq WALI KOTAMADYA BANDUNG Cq CAMAT BATU NUNGGAL KOTAMADYA DATI II BANDUNG Cq LURAH KELUARAHAN BINONG
145 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAMSUL KAHAR dan Pemohon Peninjauan Kembali II PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH tersebut; 2.
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA RI, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM dan HAM NUSA TENGGARA TIMUR, Cq KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG VS APRIANUS ULU alias ALFRED ULU
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Ri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Pusat Di Jakarta Cq. Kakanwil Bank Negara Indonesia Tingakt I Sumatera Barat Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kakanwil I Bupin Medan Di Medan Cq.
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Terbanding/Penggugat : YUSNELLI GAMI
Turut Terbanding/Tergugat III : HAYATI INDUSWARI
42 — 19
Pembanding/Tergugat I : Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Terbanding/Penggugat : YUSNELLI GAMI
Turut Terbanding/Tergugat III : HAYATI INDUSWARI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HKI cq DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
213 — 61
GUNAPLASINDO PRIMA ABADI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEN HKI cq DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dewi Amperawati; Ellys Mirawati; Sulastri Juminem; Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur KDH Tk.I Sumatera Utara, Cq. Walikota Tk.II Medan, Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Deli, Cq. Kepala Kelurahan Tanjung Mulia, Medan
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASRINO CHAN GELAR RAJO SULAIMAN ; RATINUS, (Pr) ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.GUBERNUR KDH TK.I SUMBAR Cq. KAKANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SUMBARCq. WALI KOTA PADANG Cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA PADANG
1.Nizis Edward Julitris
2.Siti Zuriana
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Tengah
109 — 25
Penggugat:
1.Nizis Edward Julitris
2.Siti Zuriana
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Tengah
Terbanding/Tergugat I : PT Bank OCBC NISP Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
79 — 0
Terbanding/Tergugat I : PT Bank OCBC NISP Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Pajak Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Manalu; Ramadan Pane; M.Tohari; Panitia Hutabarat; A.Hamid By; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Di Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertahanan Jambi; Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/Kepala BPN Di Jakarta cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Batanghari
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO CQ. CAMAT KEPALA WILAYAH KEC. BAURENO CQ. KEPALA DESA TROJALU VS SITI MARTINJUN, dkk.