Dengan demikian, dapat dimaknai penerbitan Objek Sengketayang berisi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PENGGUGATbukanlah karena alasan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.11.Bahwa mengenai upaya administratif, dalam pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan: Ayat (1): Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melaluiupaya administratif.12.13.

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama.21.Bahwa ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :1)2)3)4)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJendral/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat lembaga non struktural,Sekretaris Daerah propinsi dan kabupaten/kota;Pejabat yang Berwenang dst...

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara.3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil.3.3 Bahwa, atas hal tersebut Tergugat memberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :Nama : AHMAD H. BATALIPU, SENIP : 196411121997031004Tempat tanggal lahir : Bungkudu,13 Maret 1959Pangkat/Gol.

Sipil Negara.Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat yang tempus delictinyaterjadi pada waktu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaiamana diubah dengan Undang UndangNomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, saat ini telahdicabut daya berlaku dan mengikatnya oleh Undang Undang No. 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bukti T.14 : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJTanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TindakPidana Korupsi.

Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanHalaman 25 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUNMDN.jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/ atau pidana umum.b.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengandemikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukankhususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk memberikan efekjera.b.

Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yangmelakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusanpengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuaidengan ketentuan yang berlaku.Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018tentang PelaksanaanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya : Dalam rangkamewujudkan penyelenggaraan

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan btersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi selambatlambatnya tanggal 30 November 2018.Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusankepada Menteri Dalam Negeri.10.

Sipil Negara (ASN),maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratifadalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur SipilNegara;Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/ Administratif knususnya untukPegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XiIllPenyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan

;Bahwa Penggugat adalah seorang PNS (Pegawai NegeriSipil)/ASN (Aparatur Sipil Negara), yang terakhir bekerjasebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahandi Daerah Madya, Unit Kerja: Inspektorat Daerah PemerintahKabupaten Luwu.

;ATURAN YANG DILANGGAR1.Bahwa pada saat Penggugat di lakukan penahanan baik di tingkatpenyidikan maupun pada saat penuntutan serta persidanganPenggugat tidak diberhentikan sementara sebagai PNS (PegawaiNegeri Sipil/ASN (Aparatur Sipil Negara), sehingga tahapanpenerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuanPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal276 huruf c Jo.

Putusan Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.Mks(4) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara Jo. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukankepada : 1) para Menteri Kabinet Kerja; 2).

;Menimbang, bahwa mekanisme upaya administratif terhadap sengketakepegawaian diatur pada ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo ketentuan Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa mekanisme upaya administratif sebagaimana diaturpada ketentuan Pasal 129 ayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara yang menerangkan bahwa Ketentuan lebihlanjut mengenai upaya administratif dan badan

;Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;Jabatan : Kasubag Layanan Bantuan HukumSekertariat Daerah Kabupaten Bone;2. Nama : H. Firman Batari, S.H. M.H.;Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum;3. Nama : Murtini, S.H.

SeharusnyaTergugat mendasarkan pada peraturan yang berlaku, yaituPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, Knususnya Pasal 248 ayat (1);Bahwa keputusan obyek perkara, diterbitkan tanggal 11 April2017 yang diperlakukan surut, yaitu terhitung tanggal 30 April2006 dengan mendasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilHalaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 27/B/2018/PT TUN Mks.Negara, dalam hal ini diperlakukan sebelum

diundangkan,sedangkan UndangUndang Nomr 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, berlaku sejak tanggal diundangkannya,yaitu tanggal 15 Januari 2015; Sebagaimana diatur dalam Pasal141 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara; Atau dengan kata lain, memberlakukan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,terhitung mulai tanggal 30 April 2006 (berlaku surut),bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara itu sendiri; Bahwa

,tanggal 19 Oktober 2005 yang diberlakukan tanggal 30 April2006, maka keputusannya seharusnya pada saat itu denganaturan yang berlaku saat itu dan oleh pejabat yang berwenangpada saat itu pula; Bukan dengan keputusan obyek perkara yangditerbitkan 11 tahun kemudian setelah Penggugat bertugaskembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diakui prestasinyaoleh Tergugat (seperti pada poin 4 di atas) denganmenggunakan aturan yang berlaku sekarang, yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Sipil Negara yang diundangkantanggal 15 Januari 2015;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan banding dariPembanding dahulu Penggugat seperti tersebut di atas, khususnya mengenaikeberatannya tentang penerapan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 27/B/2018/PT TUN Mks.tentang Aparatur Sipil Negara secara berlaku surut terhadap perbuatan yangdilakukan Pembanding dahulu Penggugat sebelum terbitnya UndangUndangtersebut.

harus dinyatakan dalam putusan pengadilanbersamaan hukuman pidana pokok ; Bahwa penerbitan obyek sengketa juga haruslah dipandang sebagaibertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangankarena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan ketentuan UndangUndang tentang Aparatur SipilNegara, padahal seharusnya karena UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dipakai dasarHalaman 16 dari 72 Halaman Putusan No. 41/G/2018/PTUNKPG15.16.pemberhentian Penggugat

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksudhuruf a dan huruf b tersebut di atas kepada MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiselambat lambatnya tanggal 30 November 2018.

Apabila kemudianada pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap orang tersebutberupa pemberhentian maka pejabat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM ;Bahwa menurut Ahli, Penggugat tidak dapat diberhentikan berdasarkanUndang undang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mereka telahmenjalani hukuman pemasyarakatan dan di kembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;Bahwa pemberlakuan surat keputusan bersama dirasa tidak sesuaidengan sistem hukum yang berlaku, bahwa Penggugat

Kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi.

Sipil Negara adalah sejakditetapkannya perturan ini yaitu tanggal 15 Januari 2014 sebagaimanapasal 141 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ; bahwa alasan Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalahPutusan Nomor : 388K/Pid.B/2013 tanggal 25 Maret 2013 (vide BuktiP2 = T8) adalah tidak tepat karena menerapkan ketentuan Pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara

untuk PNS (ASN) yang melakukankejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan PNS (ASN)tersebut, sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperuntukkanuntuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang melakukan kejahatan jabatan danatau yang ada hubungannya dengan jabatan Pegawai Nergeri Sipil (ASN)tersebut.

Dan bunyi pada Pasal tersebut juga berbeda, yang mana padaPasal 87 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan ada kata dapat yaitu PNS dapatHalaman 22 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUNMDN.10.11.diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.....dst, sedangakanpada Pasal 87 ayat (4) huruf (b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membunyikan kata yang wajib(harus) dilaksanakan yaitu PNS diberhentikan

,MMkepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tertanggal 4April 2019, (Bukti P9);10. Foto kopi Surat Pernyataan banding Administrasi atas Kepiutusan Bupati TapanullUtara No.29 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,yang diajukan oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MMkepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesiatertanggal 4 April 2019, (Bukti P10);11.

Foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018, tentangpelaksanaaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018, (BuktiT12);13.

SipilNegara, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang masih berlaku untukmemberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam PeraturanPerundangUndangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai NegeriSipil, yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Akademisi/pakar/professional;Hal ini karena ternyata Tergugat dalam membentuk panitia seleksi lelangjabatan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi Aparatur SipilNegara dan panitia seleksi yang dibentuk hampir seluruhnya terdiri dariakademisi, LSM, pers dan tokoh masyarakat;12.

Aparatur Sipil Negara, hanya bersumber dari UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Jo PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003.Bahwa pembentukan KP3S Kota Makassar, oleh Tergugat WalikotaMakassar, harus dihormati sebagai suatu kebebasan yang dimiliki TergugatWalikota yang bersangkutan mengenai suatu bidang tertentu.Mengenai suatu bidang tertentu, dalam hal pemerintah tidak bebas untukmenentukan kebijakannya artinya Tergugat Walikota Makassar yangbersangkutan terikat ketat kepada

SipilNegara; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; jo Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2014, maka Tergugat melakukan pemberhentiandari jabatan dan pengangkatan adalah Wewenang Tergugat / PemohonKasasi;Dari segi Prosedur:Maka pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan seorang Apartur SipilNegara harus dilihat sebagai suatu langkah kebijakan dalam upayamembangun Aparatur Sipil Negara yang tangguh agar lebih berdaya gunadan

dalam mengembangtugas bidang pemerintahan dan pembangunan nasional/ daerahsebagaimana yang diamatkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2015tentang Aparatur Sipil Negara..

Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Judex Facti, yang hanya melihatKeputusan Tergugat/Pemohon Kasasi memberhentikan Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam kasus ini dari segi kinerja Aparatur Sipil Negarayang mengerucut pada pola pengembangan karier, kepangkatan,danjabatan semata; Pada hal dalam sistim merik UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara; jabatan adalah bukan suatu Hakyang melekat pada seorang Aparatur Sipil Negara, tetapi merupakanserangkaian kewajiban seorang Aparatur

sebab sebelumnyaPenggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran maupun Kejahatan yangberhubungan dengan Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Aparatur SipilNegara;Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka jelasPenggugat telah nyatanyata dicabut status, kedudukan, harkat danmartabatnya serta kehilangan HakHak sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan oleh sebab itu Penggugattidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yakni Istri dan anakanak

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugatpada posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara atau setingkat sesuaidengan Peraturan Perundangundangan berlaku;5.

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87ayat 4 huruf (b) yang menyatakan PNS diberhentikan tidakdengan hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;2.

Bahwa selain hal tersebut, Keputusan TUN dimaksud jugadidasari atas adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018, tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidana Korupsi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara prosedur dansubstansi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah sahdan berdasar hukum;3.

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) beradapada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, danpengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur

Kepala BPMPD Provinsi Jawa Baratdengan Nomor 05/Des/IV/2015 tanggal 20 April 2015 untuk BantuanKeuangan Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan dan TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bantuan Provinsi Jawa Barat TA.2015 sebesar Rp. 115.000.000, (Seratus lima belas juta rupiah).e RAB dan Data Informasi Desa Tahun 2015 adalah kegiatan InfrastrukturDasar Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desasebagai pendukung Permohonan Pencairan Bantuan Infrastruktur DasarPerdesaan

Culamega Kab Tasikmalaya dalamprogram Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan dan TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bantuan Provinsi Jawa BaratTA 2015, yaitu untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan danTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bantuan ProvinsiJawa Barat TA 2015 yaitu untuk Rabat beton Jalan Poros Desa.Bahwa benar Apabila ada kelebihan atau sisa anggaran yang diterimaoleh Desa Bojongsari Kec.

Kepala BPMPD Provinsi Jawa Baratdengan Nomor 05/Des/IV/2015 tanggal 20 April 2015 untuk BantuanKeuangan Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan dan TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah DesaBantuan Provinsi Jawa Barat TA.2015 sebesar Rp. 115.000.000, (Seratus lima belas juta rupiah).Bahwa RAB dan Data Informasi Desa Tahun 2015 adalah kegiatan InfrastrukturDasar Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desasebagai pendukung.

Bantuan Keuangan Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan danTunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bantuan Provinsi JawaBarat TA. 2015 diterima melalui rekening Pemerintah Desa Bojongsarisebesar Rp. 115.000.000,. Dari jumlah dana tersebut hanya dibayarkan padatunjangan penghasilan aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 8.700.000,sedangkan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan pekerjaanpembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kp. Curugtelu Kp.

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)Bahwa benar yang membuat proposal pengajuan dan proposal permohonanPencairan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Infrastruktur Desa dan Tambahanpenghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Bojongsari Kec. Culamega Kab.Tasikmalaya yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat TA 2015 yaitu Sdr.ATENG DANA SASMITA (Pada waktu sedang menjabat sebagai SekdesBojongsari Kec. Culamega Kab.

Bahwa terhadap Objek Sengketa Penggugat telah mengajukanupaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 UndangUndangNo. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demipasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkahberikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskandalam pasal yang terkandung didalam undangundang tersebut atauUndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;6.

Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanyamengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan tetapi juga mengacu pada UndangUndang No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;9. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbuny!

Bahwa selain dari itu Penggugat juga telah mengajukan keberatanterhadap atasan Tergugat (Upaya administratif) berupa PengajuanKeberatan kepada Gubernur, Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) dan Presiden yang pada hakikatnya telah sesuai denganPasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang pada hakikatnya telah sesuai dengan Pasal 129 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namunseluruhnya tidak mendapat tanggapan dan balasan;16.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJtanggal 10 September 2018 tentang Penegakan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi.c.

Sipil Negara(ASN), dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukanUpaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai NegeriSipil atau Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipilatau Aparatur Sipil Negara in casu Penggugat