Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-03-2009 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298K/TUN/2008
Tanggal 20 Maret 2009 — LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA,
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA,
    ., Advokat, berkantor di Kompleks Asrama BrimobMedaeng, BlokA, Ggl No. 4, Waru Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, berkedudukan di JalanIndrapura No. 5 Surabaya, Termohon Kasasi dahuluTergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPenetapan hari dan tanggal lelang yang diterbitkan oleh Tergugat (KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya) seperti yangdisebutkan diatas ;2. Bahwa surat keputusan yang diumumkan di Harian Surya tanggal 11September 2007 dalam Pengumuman Lelang kedua yang dikeluarkan olehTergugat (KPKNL Surabaya) dan pemberitahuan dari PT.
    tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) yakniobyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhikualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa suratNomor : S1052/WKN.10.2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang berisi tentanghari dan tanggal lelang, dimana Penggugat mendalilkan bahwa surat yangdikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), diwakili Pelaksana pada KPKLNPamekasan, Eka Prasetya Ningtyas, berkedudukan di JalanStadion Nomor 104 Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasakepada Yulianto, S.H., S.Ap., dan kawankawan Kepala SeksiHukum dan Informasi pada KPKLN Pamekasan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016:2. PT.
    Bahwa terhadap objek a quo yang diajukan eksekusi oleh Terlawan tersebut,berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Pamekasan yang melaksanakan lelang secara umum terhadap objeka quo yang nyatanyata melanggar syaratsyarat dan ketentuan lelang haldemikian didasari atas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasandilakukan dengan tidak transparan, dengan cara melakukan lelang terhadapobjek a quo secara umum tanpa
    ;Eksepsi Persona Standi Non Judicio:Bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan ternadap Terlawan harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terlawan di dalamsurat gugatan Pelawan kurang tepat karena tidak mengaitkan denganPemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan cq Direktorat JenderalKekayaan Negara cq Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSurabaya cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasanselaku (instansi) atasan Terlawan , karena Kantor
    Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pamekasan bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
    Apalagi jika dibaca secara komprehensif alat bukti surat T.IIIldidalamnya bukanlah sebuah peringatan secara nyata, oleh karena alat buktisurat T.Il11 tersebut hanyalah sebatas menginformasikan jika penyelesaiankredit Pemohon telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Skh
Tanggal 12 Oktober 2016 — Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
95 — 16
  • Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 12-09-2023 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PN SLEMAN Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Smn
Tanggal 31 Juli 2024 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
46 — 29
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
    3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUGENG MULYONO, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,
    Karena tidakmengaitkan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. KanwilX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan BadanHukum Induk dari Tergugat Il seharusnya Pemerintah RepublikIndonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. DirekturJenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil X Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor157 Malang;b.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-06-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 27-09-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 302/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : FRANSISKO WERIDITI
46 — 59
  • Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
    Terbanding/Penggugat : FRANSISKO WERIDITI
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 16-05-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 126/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 16 Mei 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO dkk
60 — 36
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO dkk
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAWA TENGAH WILAYAH KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPURWOKERTO, beralamat sesuai dengan gugatan di Jl.Jendral Sutoyo No. 1 Tanjung, Purwokerto Selatan danberdasarkan surat kuasa khusus No. SKU294/MK.6/2016tanggal 14 April 2016 dan jawaban Tergugat tertanggal20 Juli 2016 serta suratsurat terkait beralamat di JalanPahlawan Nomor 876 Purwokerto dalam hal ini diwakilioleh: 1.
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor WilayahDJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. KantorPelayanan Negara dan Lelang Purwokerto, beralamat diJalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT ;Him. 1 Putusan No.126/PDT/2017/PT SMG2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTORCABANG PURWOKERTO, Jl. Jendral Sudirman No. 57Purwokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh 1.
    Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2015 Tergugat menyampaikan pengumuman pelaksanaan lelang yang intinyamenyatakan bahwa harta kekayaan penggugat yang terurai dalampoint 2 diatas, telah berhasil dilelang dan sebagai pemenangnyaadalah Tergugat Ill.. Bahwa penjualan lelang terhadap Hak Tanggungan Penggugat olehTergugat yang dilakukan atas permohonan Tergugat Il telahternyata bertentangan dan tidak sesuai dengan prosedur hukumyang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:5.1.
    Tanggal 28 Maret 2016 Penggugat mengajukan gugatan atasproses lelang, bahwa proses lelang tidak syah.Tanggapan Tergugat Ill :Tergugat Ill telah memenangkan proses lelang melalui lembagaresmi negara yang menangani proses lelang yaitu KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Purwokerto dan telahdilaksanakan sesuai prosedur;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 14-09-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2016 — BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
174 — 84
  • BANK SBI INDONESIA;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIRKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    SENA MAHESA WICAKSANA ;Masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta l,Kantor Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang Jakarta I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015,tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang ; Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan Surat KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta , Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor : S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal Permohonan Penetapan Lelang tersebut ;4.
    Bukti T9Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004,tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (foto copy sesuai cetakan) ;Pasal 44 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.93/PMK.06/2010, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang (foto copy dari foto copy) ; Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 42/KN/2014, tentang Penetapan Standar PelayananDi Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (foto copy dari foto copy) ;Buku
    NEGARAHalaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 189/G/2015/PTUNJKT.DAN LELANG pada Pasal 30, KPLN : mempunyai tugas melaksanakan pelayanandi bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara dan lelang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1097 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KEKAYAAN NEGARA cq. KANWIL. DJKN JAWA BARAT cq., KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, dkk.
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEKAYAAN NEGARA cq. KANWIL. DJKN JAWA BARAT cq., KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, dkk.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH DJKN JAWA Barat Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor,dalam hal ini memberi kKuasa kepada Abdul Manaf dankawankawan, Kepala KPKNL Bogor, bersamasama atausendirisendiri mewakili Pemerintah Repiblik Indonesia Cq.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN, JawaBarat Cq.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015:2. PT. BPR CENTRA ARTHA REZEKI, berkedudukan di BumiSerpong Damai Sektor 1.1., Blok D, Nomor 10, Tangerang,diwakili oleh Marakarma selaku Direktur Utama, dalam halin memberikan kuasa kepada Rahmad Siregar, S.H.
    Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam buku KompilasiHukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jikakrediturnya adalan Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untukmemeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/BadanHalaman 4 dari 20 hal. Put.
    Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusidi dalam Undang Undang Hak Tanggungan, eksekusi melaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa ingkar janjidebitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutangdan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undang Undang Nomor49 Prop Tahun 1960;Tugas lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/Pdt/2018
Tanggal 3 Juli 2018 — HADI WALUJO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HADI WALUJOVSKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DKK
    Kliwon, Kota Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017:Pemohon Kasasi:1.Z.Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki MangunSarkoro Nomor 141, Kota Surakarta, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia dalam kedudukannyamewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527 K/Pdt/2013
Tanggal 2 April 2014 — TINA MARTINA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TINA MARTINA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 19 Kota Tasikmalaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Radityo Tri Handono, SH.pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Tasikmalaya (KPKLN) Tsm;2. P.T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG TASIKMALAYA, berkedudukan di JalanK.H.Z. Mustofa Nomor 110 Kota Tasikmalaya, diwakili olehPimpinan Kantor Wilayah Bandung PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 568/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 3 April 2024 — Penggugat:
FRANSISKO WERIDITI
Tergugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
242 — 0

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Penundaan:

    • Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tidak Sah Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor HKI.2.KI.01.03.02-04 tertanggal 07 Juli
    Penggugat:
    FRANSISKO WERIDITI
    Tergugat:
    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-01-2011 — Upload : 27-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/PDT/2010
Tanggal 13 Januari 2011 — SITI NURMAH, ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, dkk
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI NURMAH, ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, dkk
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG MATARAM, berkedudukan di JalanPendidikan No. 24 Mataram;2. Drs. H. SUDIRMAN M. NOOR, bertempat tinggal di JalanIsmail Marzuki No. 9 Mataram;3. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/PDT/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk.
77 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk.
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA;yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia (A.n. Menteri Keuangan) MHadiyanto,berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3 Jalan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/PDT/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
    ., dan kawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Propelat Barat VI Nomor 24, RT 007 RW021, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2017;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) BANDUNG, yang diwakili oleh Plh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 K/Pdt/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGMATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24,Mataram, Kota Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LL.M, dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Februari 2012;2. Hj. ALUYAH, bertempat tinggal di Pondok Indah PerasihRT/RW. 003/002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,Kota Mataram;3. Ir.
    Bahwa di dalam mengajukan perlawanannya a quo Pelawan telahmenjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Mataram sebagai Terlawan dengan dalil bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akanmelaksanakan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1874 (selanjutnya disebut obyek sengketa):4.8.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor WilayahXIV di Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaMataram dimana Terlawan 1/ Termohon Kasasi 1 bukan sebagai penjualmelainkan sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini sebagaimanadisebutkan didalam PPeraturan Menteri KeuanganNomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang disebutkan padaHal. 13 dari 28 hal. Put.
    Kementerian Keuangan R Il, cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah XIV diHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2013Denpasar cq.
    Bahwa yang melaksanakan Lelang eksekusi adalah (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram(Terlawan l/ Termohon Kasasi ) atas obyek tanah dan bangunanHotel Zaitun Selaparang dan 5 (lima) lokal toko diatasnya (milikPelawan) yang dimohonkan oleh Pengadilan Agama Mataram;c.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Putus : 25-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 36/Pdt/2011/PT.Sultra
Tanggal 25 Mei 2011 — DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
27 — 15
  • DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
    banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak TergugatII/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding IIdan Penggugat/Terbanding ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan olehTergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dansurat memori banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding' padatanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakanKantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982 K/PDT/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pdt/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
150 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V tersebut;
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2250 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — UUS KUSTIWI VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, DKK
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UUS KUSTIWI VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, DKK
    KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di JalanAmbon Nomor 1 Kota Bandung;2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) TBK. KANTORCABANG PEMBANTU PASIRKALIKI BANDUNG,berkedudukan di Jalan Pasirkaliki Nomor 150 B, KotaBandung;3.
    pelelangan umum diaturdalam UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari1908 Staatsblad 1908;189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Staatsblad 1941 : 3) juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang) dan Peraturan DirekturJenderal Kekayaan