Ditemukan 2854 data
1.TUNGGUL WARDANI
2.PARMAN MITRO SUWARNO
3.PANI
4.SUTARNO
5.SAMIKO
6.KARTO DIKROMO SUKIR
7.KATIMIN SASTRO WIYONO
8.SLAMET SUPRIYANTO
9.WAKIMIN
10.TANDUR
11.SURATMI
12.TUKIMIN HADI SISWANTO
13.MADIYEM
14.WARDOYO
15.TUKINO
16.MARDI
17.SRI WAHYUNII
18.SITI LESTARI
19.SUGIMIN
20.WINARNI
21.MINAH
22.NGADIMIN PARTO WIYONO
23.SURYANI
24.JUMBADI
25.WIYONO
26.PAINO
27.SISWO DIHARJO SAIMAN
28.KAMTO WIYONO PAIMAN
29.SRI LESTARI
30.WARSO WIYONO SAMIDI
31.AGUS PUJIANTO
32.SAIMAN SAMTO WIYONO
33.UMI USWATUN HASANAH
34.KARNO HARTONO
35.TUKINO MAHMUD
36.PURWANTO
37.PAIMAN
38.PARDIYEM
39.SUMIYEM,SPd
40.SUGIYEM
41.PUPON
42.SAIDI
43.SUMARNO
44.CIPTO WIYONO SAINO
45.SUPARNO
46.SUGINEM
47.PANIKEM
48.SUTIYEM
49.PARNO
50.SURAT
51.DARTO WIYONO
52.RATMO WIYONO WAGIMIN
53.YONO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
3.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
120 — 23
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penetapan penilaian GantiKerugian oleh Tergugat berdasarkan hasil penilaian jasa penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN yang beralamat diWisma Penilai JI. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo.3.
Fotokopi Laporan Opini Penilaian Properti Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum Peningkatan Ruas Jalan SugihanPaluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN No.
Saksi FOURIER, S.T., di bawah sumpah di persidanganmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai rekan pada KJPP Sih Wiryadi danRekan, sebagai penilai publik di KJPP Sih Wiryadi dan Rekanmemiliki Ijin Penilai Publik dari Menteri Keuangan RI untuk melakukanpenilaian terhadap tanah; Bahwa saksi juga memiliki lisensi dari BPN RI kemudian dalamproyek pelebaran ruas jalan SugihanPaluombo saksi berkedudukansebagai reviewer.
Pasal 66 ayat (4) PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 tersebut di atas Termohon Keberatan telahmenyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & REKAN kepada ParaPemohon Keberatan dan telah diterima oleh Para Pemohon Keberatan.Bahwa gugatan tidak berdasar hukum karena telah disampaikan nilai gantkerugian berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIHWIRYADI & REKAN yang telah mendapat lisensi dai Menteri Keuangan
) Sih Wiryadi & Rekan (bukti T.13).Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fourier, S.T., menyatakan bahwaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan telah memiliki ijinpraktek penilaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan untukmenghitung nilai/narga objek pengadaan tanah, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Sih Wiryadi & Rekan telah mendapat lisensi dari Badan PertanahanNasional (BPN);Menimbang, bahwa penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sudah
240 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 208 PK/Pid.Sus/2016BUKAN DILAKUKAN OLEH SATU ORANG dalam hal ini PemohonKasasi selaku AO, MELAINKAN BEBERAPA ORANG yang sifatnyaberjenjang;Bahwa di dalam fakta persidangan, telah terbukti bahwa PARAAPRESIAL JAMINAN YANG DITUNJUK OLEH BCA yaitu :a) Kantor KJPP TOTO SUHARTO Dan Rekanb) Kantor KJPP M.ARIF Dan Rekanc) KJPP SIH WITYADI Dan RekanFAKTA persidangan, TERDAPAT 4 orang saksi UTAMA dari BCAyaitu :1.
BCA,Tbk dalam menilai jaminan terhadap pengajuan KPR dilakukanoleh KJPP yang ada kerja sama dengan PT. BCA, Tbk, PT.
No. 208 PK/Pid.Sus/2016D16.17.SELAKU TERDAKWA TELAH MELAKUKAN MUFAKAT JAHATDENGAN APRESIAL INDEPENDEN UNTUK MEMPENGARUHI/MENGATUR APRESIAL YANG DILAKUKAN KJPP INDEPENDENREKANAN BCA TERSEBUT di persidangan ;Bahwa para saksi KJPP APRESIAL INDEPENDEN BCA YANGMELAKUKAN APRESIAL DI PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA.SAMA SEKALI TIDAK MENERANGKAN ATAU MENUNJUK ADANYAAO (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) melakukan kerja samauntuk mengatur apresial atas obyek jaminan tersebut ;Keterangan KJPP Independen Saksi DANNY PURWANTOROdi
persidangan di bawah sumpah, menerangkan :"Saksi bekerja pada KJPP ARIEF dan REKAN adalah REKANANBCA, Saksi melakukan apresial bagi Debitur WILLIEM ARYOGUNAWAN, AGUNG WIJAYA, dan RETNO SAPUTRA ;Saksi Tidak Pernah hubungi AO (Terdakwa/Pemohon Peninjauan);Bahwa setelah dengan adanya kredit macet, kemudian ada KJPPPembanding, dari KJPP saksi tetap pada penilaian semula;Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekananBCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak(mohon periksa keterangan saksi
KJPP saksi tetap pada penilaian semula ;Bahwa selama saksi bekerja di KJPP yang merupakan rekananBCA selama ini dari BCA tidak pernah menolak.
PT Inti Insan Santosa
Tergugat:
1.KPP Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
2.PPK Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek pada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI
141 — 110
Bahwa penilaian ganti kerugian atas tanah PT.Inti Insan Sentosa(PEMOHON), dilakukan oleh Konsultan Jasa Penilai Publik Ruky, Syafrudindan Rekan (KJPP RSR) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Wilayah Kota Administrasi Jakarta SelatanNo.57/KEP.31.74100/I/2018 tentang Penetapan Jasa Penilai PublikKegiatan Pengadaan Tanah Untuk Jalur Kereta Api Light Rail Transit (LRT),Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran dan Kelurahan Kuningan Barat,Kecamatan Mampang Prapatan;2.
Bahwa nilai ganti kerugian atas tanah yang diklaim oleh PEMOHON adalahNihil atau NOL karena dalam Peta Bidang Inventarisasi dan Daftar Nominatif(DN No. 961/12.31.74.500/11/2018) tercantum status Tanah Negara,sehingga KJPP RSR tidak menilai ganti kerugian atas tanah tersebut.4.
Bahwa yang dilakukan oleh KJPP RSR tersebut telah sesuai denganPerpres No.71 Tahun 2012, Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa :Ganti kerugian tidak diberikan terhadap pelepasan hak objek pengadaantanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, kecuali :a) Objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakansecara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;b) Objek pengadaan tanah dimiliki/dikuasai Pemerintah/Badan Usaha MilikNegara/Badan
Bahwa KJPP RSR menilai ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanamandan objek lain di atas dan/atau dibawah yang berkaitan dengan tanahtersebut berdasarkan Peta Bidang Inventarisasi dan Daftar Nominatif yangdibuat oleh Satgas Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T);Hal.13 dari 26 hal. Putusan No.419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel..
Seharusnya PEMOHON mengajukan keberatan atas status TanahNegara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, yangmengakibatkan tidak dinilainya ganti kerugian oleh KJPP RSR;Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, TERMOHON II memohonkepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menolak keberatanPEMOHON secara keseluruhan, dengan pertimbangan:a.b.Tidak terdapat kesalahan perhitungan nilai ganti kerugian olen KJPP:Keberatan PEMOHON, tidak menyentuh kepada substansipermasalahan
91 — 18
) MPBRU Yogyakartayang benar adalah .vee Dra.Uswatun Hasanah Msi :selaku ketua tim appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta:Dalam Posita gugatan:1.
Posita No 03 halaman 2 tertulis tergugat Ill (Dra.UswatunHasanah.Msi) selaku Ketua tim appraisal dari Kantor JasaPenilai publik(KJPP) MPBRU Yogyakartayang benar adalah:.. ergugat Ill (Dra.Uswatun Hasanah,Msi) selaku ketua timApraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MutaqginBambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah(MBPRU) Yogyakarta:2.
Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatanyang dilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU &Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU &Rekan.3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornyaberkedudukan di Yogyakarta.4.
EKSEPSITERGUGAT III pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU &Rekan. Dra.
Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten,Desa Maguwoharjo, Kec.
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
285 — 193
Kerugian atas Sertipikat HakMilik Nomor: 1130/Limusnunggal, Nomor Bidang 2l,dengan luas tanah yang terkena 778 M2 senilai Rp.512.100.000, yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan tertanggal 16 Februari 2017 (foto darifotocopy) ;Surat Revisi atas Bidang 21 Nomor: O0064BF/S/IMMVII/2018, Perihal: Surat Pengantar ResumePembangunan Jalan Tol CimanggisCibitung milikMasyarakat yang berlokasi di Desa Limusnunggal,Kecamatan Cileungsih, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel
SinarHoperindo sebagai Penggugat melawan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johhny dan Rekan D/HPT. Sucofindo Advisory Utama (dahulu bernama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung sebagai Tergugat Ill.
SinarHoperindo sebagai Pembanding semula Penggugatmelawan Kantor asa Penilai Publik (KJPP) ImmanuelJohhny dan Rekan D/H PT. Sucofindo Advisory Utama(dahulu bernama PT. Sucofindo Apraisal Utama sebagaiTerbanding semula Tergugat I, Kantor PertanahanHalaman 50 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG19 Bukti P I1920 Bukti P I2021 Bukti P I21Kabupaten Bogor sebagai Terbanding II semula TergugatTI, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat RI Cq.
BuktiPll6 : Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian atas Sertipikat HakMilik Nomor: 1040/Limusnunggal, Nomor Bidang 2A,dengan luas tanah yang terkena 1.877 M2 senilai Rp.1.235.400.000, yang dikeluarkan oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan tertanggal 16 Februari 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;7. BuktiPll7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1169/Limusnunggal atasnama Linda Chandradinata seluas 8.595 M2 (fotocopysesuai dengan aslinya) ;8.
SinarHoperindo sebagai Penggugat melawan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel Johhny dan Rekan D/HHalaman 54 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG24 Bukti P Il2425 Bukti P Il2526 Bukti P II26PT. Sucofindo Advisory Utama (dahulu bemama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq.
121 — 66
(dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh jutatujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus ernpatpuluh tujuh rupiah) tersebut berupa Persediaan barangusaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yangsedang diproses dan yang telah jadi setelah dilakukanpenilaian/ pengecekan oleh Kantor KJPP Anas KarimRivai dan rekan,Blok AII Jl.
Anas Karim.16) Asli laporan Appraisal KJPP Mitra Konsulting(mesin).17) Asli laporan Appraisal KJPP Soeparjono ArthaPenilai (Persediaan barang).18) Copy legalisir KJPP Hari Purwanto (mesin).3.
(bukti Nomor :2.14).Asli laporan Appraisal KJPP Anas Karinm........(buktiNomor :2.15).16. Asli laporan Appraisal KJPP Mitra Konsulting(mesin).....(bukti Nomor :2.16).17. Asli laporan Appraisal KJPP Soeparjono ArthaPenilai (persediaan barang ).....+ .(buktiNomor :2.17).Copy Legalisir KJPP Hari Purwanto (meSsin)......(bukti Nomor :2.18).3. Stok kayu dan barang jadi di Pabrik PT. NusantaraCitra Alam Raya/PT.NCAR (daftar terlampir).....
(bukti nomor: 2.3).Copy Legalisir KJPP Hari Purwanto (mesin).......
Asli laporan Appraisal KJPP Anas Karim.......(bukti Nomor :2.15).13. Asli laporan Appraisal KJPP Mitra Konsulting(mesin).....(bukti Nomor :2.16).14. Asli laporan Appraisal KJPP Soeparjono ArthaPenilai (persediaan barang ).....+ .(buktiNomor :2.17).Dikembalikan kepada PT.Bank BCA.1771. Asli rekening Koran PT.Nusantara Citra Alam Raya(PT.NCAR)........
183 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Turut Tergugat dengan menerbitkan rekomendasi kepadaKementerian Keuangan, agar mencabut izin praktek KJPP MBPRU,mengingat mereka telah bekerja tidak seuai prosedur dan berkerja asalasalan, sehingga merugikan Penggugat dan mungkin masyarakat banyaklainnya yang berhubungan dengan penilaian harga tanah untuk TapakTower dan ROW SUTT 150 KV, Ulee Kreeng Krueng Raya;7.
Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan, denganmenerbitkan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agarmencabut izin praktek KJPP MBPRU, mengingat mereka telah bekerjatidak sesuai prosedur dan bekerja asalasalan, sehingga merugikanPemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan mungkin masyarakat banyaklainnya yang berhubungan dengan penilaian harga tanah untuk TapakTower dan ROW SUTT 150 KV, Ulee Kreeng Krueng Raya;10.
bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan, oleh karena setelan membaca dan meneliti secarasaksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 dan kontra memori kasasitanggal 15 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalamhal ini Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun/KJPP
156 — 38
yang berdiri diatas tanah milik Orang Tidak Hadir (Afwezig) yang terletak di Jalan Pandegiling No. 113 Surabaya ;Sehubungan dengan halhal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukanpermohoan penetapan ijin menjual, sekaligus mengusulkan penunjukkan Kantor JasaPenilai Publik ( KJPP ) Asmawi & Rekan yang berbadan hukum untuk melakukanpenilaian (Apraisal) atas boedel afwezig dimaksud kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, dengan menetapakan sebagai berikut :1.2.
dan bangunansemi permanen pondasi dari paving dan beratap asbes yang terletak di Jl.Sidosermo ll, RT/RW : 04/04, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo,Kota Surabaya, dalam keadaan tidak hadir (afwezig) Mengangkat / menunjukKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan yang berbadan hukumsebagai penilai ( Apraisal ) terhadap boedel afwezig SIE DJENG HAN, yang terletak di Jl.
Pandegiling No. 113 Surabaya secaradibawah tangan, sesuai dengan harga penilaian (Apraisal) yang telah ditentukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan ; Membebankan biaya permohonan kepada boedel afwezig yang bersangkutan ;Hal.3 Penetapan No.583/Pdt.P/2017/PN.Sby.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telahdatang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan
Pandegiling No. 113 Surabaya ;Hal.5 Penetapan No.583/Pdt.P/2017/PN.Sby.16.Bukti P14 : Fotocopy Surat jin Kepala Rumah No. 181.2/502/402.5.03/1995,tanggal 17 Pebruari 1995 dari Dinas Perumahan DaerahPemerintah Kotamadya Tingkat Il Surabaya ; 17.BuktiP15 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) /PBB Tahun2017; 18.BuktiP16 : Fotocopy Surat Keterangan badan hukum KJPP Asmawi & Rekan ;19.BuktiP17 : Fotocopy Surat Nomor : 593/49/436.9.5.2/2017 tanggal 21Februari 2017 dari Kelurahan Dr.
3.KJPP TOTO SUHARTO & REKAN (Tangerang)
4.Slamet Musianto, SH
5.Fardian, SH
6.KPKNL Jakarta III
7.PT. Mitra Makmur Sejati
8.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
10.KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN
101 — 79
3.KJPP TOTO SUHARTO & REKAN (Tangerang)
4.Slamet Musianto, SH
5.Fardian, SH
6.KPKNL Jakarta III
7.PT. Mitra Makmur Sejati
8.Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
10.KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
53 — 11
Pembanding/Penggugat : Ramadhan Abadi
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Tergugat II : Gubernur Riau
Terbanding/Tergugat III : Bupati Bengkalis
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis
Terbanding/Tergugat V : TOTO SUHARTO dan Rekan Business dan Property Vahuar
55 — 24
Riau;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SHAEFUL RADIAN.N jabatansebagai Appraisal pada Kantor KJPP TnR dan TUBAGUS HAMIDjabatan sebagai Penilai pada Kantor KJPP TnR, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Maret 2019 No.Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PDT/2020/PT.PBR82/SKK/III/2019/PN.Bls untuk selanjutnya disebut sebagai TerbandingV semula Terbanding V ;Pengadilan Tinggi
Menyatakan Tergugat V selaku KJPP telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum, karena Tidak Mematuhi dan MelaksanakanKetentuan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3), dan ayat (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA Nomor : 3 Tahun 2016 dan Tidak melakukan PenafsiranTanah dan atau Besaran Ganti Rugi Lahan dan Penggantian sesuaiHarga Layak (Harga Pasar);3.
59 — 16
USWATUN HASANAH, Msi, selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, beralamat di Graha MuliaLt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rio Jaka Tama, SE, M.Ec.Dev,Yos Hendra, SE, MM, M.Ec.Dev, Ak, CA, MAPPI (Cert), Angger FahrulFebrianto, S.Pd, Edi Hartoyo, ST, Muhammad Saefullah, SE, Rifki khoirudin,SE, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert), Rahman Hakim, A.Md
Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak uswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta.Il. DALAM POSITA GUGATAN 1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis :Tergugat Ill (Dra.
Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Halaman 15 dari 60 Putusan Gugatan Nomor 151/Pat.G/2016/PN WatYang benar adalah :Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang PurwantoRozak uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta.2.
Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 50 dari 60 Putusan Gugatan Nomor 151/Pat.G/2016/PN Wat. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.. Bahwa Dra.
Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukandi Yogyakarta.. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah..
700 — 457
., notaris di Jakarta Bukti T16;Bahwa sebagai persyaratan untuk memperoleh fasilitas, atas JaminanHak Tanggungan, PENGGUGAT menyerahkan hasil penilaian dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Kampanius Roman yang menurutpenilaiannya harga pasar atas objek Jaminan Hak Tanggungan adalahRp 45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah) berdasarkan BuktiHalaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 648/Pdt.G/2018.
Kedua Bukti T19;Namun PENGGUGAT tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannyakepada TERGUGAT.Bahwa TERGUGAT melakukan penilaian ulang atas Jaminan Kebendaandan mengetahui nilai pasar terkini dan diketahui bahwa JaminanKebendaan mengalami penurunan nilai menjadi Rp 36.391.000.000 (tigapuluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) dengan nilailikuidasi Rp 25.473.700.000 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuhpuluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dalamSurat KJPP
yangditunjuk yang oleh PENGGUGAT dengan laporan penilaian KJPP yangditunjuk oleh TERGUGAT.Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi TERGUGAT bagaimana mungkinnilai sebuah aset tidak bergerak dalam bentuk tanah dapat mengalamipenurunan nilai sebesar 60% jika tidak terdapat faktorfaktor riil eksternalyang mempengaruhi penurunan nilai tersebut?
) Kampanus Roman, S.E., No. 127/KJJPPKR/LPLEIBC/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, perihal LaporanPenilaian 3 (tiga) Unit Ruko.Fotocopy Surat Tergugat No. 0245/Srt.FARD/MSI/03201 7,tanggal 20 Maret 2017, perihal Surat Peringatan Pertama.Fotocopy Surat Tergugat No. 0273/Srt.FARD/MSI/032017,tanggal 30 Maret 2017, Prinal Surat Peringatan KeduaFotocopy Laporan KJPP Iskandar dan Rekan No.068.1/DR/DP.1/AL/IV/2017, tanggal 18 April 2017, perihalHalaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 648/Pdt.G/2018
Bukti T 23: Fotocopy Laporan Penilaian KJPP Areyanti Junita No.4677/Lap.Pen/AJBMSI.EIB/IV/2018, tanggal 19 April 2018,Perihal Laporan Penilaia Aset Tanah, Bangunan, Sarana danPerasarana.24. Bukti T 24: Fotocopy Surat Tergugat, tanggal 11 Mei 2018, perihalTergugat Keras/Somasi.25. BuktiT 25: Fotocopy Surat Tergugat, tanggal 30 Mei 2018, perihalTergugat Somasi ke2.26. Bukti T 26: Fotocopy Surat Pengguat No. 886/EIBC/V/w2018, tanggal 24Mei 2018, Perinal Rencana Penualan Asset Jaminan.27.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. SAMAD. S. Sos., M.Si Bin H. UCIT Diwakili Oleh : BASUKI, S.H., MH., MM., Dkk
187 — 215
Feasibility Study UPT/Samsat Malingping Tahun Anggaran 2018 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra diatas nama PT Saeba Konsulindo dengan 71 Halaman;
- -1 (satu) bundle asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra;
- -1 (satu) bundle asli Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP
Hasil penilaian dari KJPP Endro Kampianus sebagaiberikut:1)Tanah seluas 2.100 M? yaitu Rp.840.000,00 per M? dengan nilai pasarRp.1.764.000.000,00;Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.10.2) Tanah seluas 4.410 M? yaitu Rp.610.000,00 per M? dengan nilai pasarRp.2.690.100.000,00;3) Tanah seluas 4.400 M?
Uyi Safuri;Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.11.12.13.Setelah penyerahan Laporan Penilaian KJPP Endro Kampianus sesuai BeritaAcara Penyerahan Hasil Penilaian pengadaan Lahan Untuk UPT MalingpingNomor 030/28Bapenda/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatanganioleh Perwakilan KJPP dan Tim serta mengetahui Kepala Badan PendapatanDaerah Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwa menghadiri negosiasi hargadengan Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj.
Euis Yunengsih, bersama Kepala BadanPendapatan Daerah, Tim Pelaksanaan serta Tim KJPP Endro Kampianus. Darihasil penilaian tersebut setelah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah,para pihak menyetujui harga jual tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus riburupiah) per M2. Kemudian ditetapbkan harga tanah tersebut sejumlahRp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M?
Uyi Safuri;Setelah penyerahan Laporan Penilaian KJPP Endro Kampianus sesuaiBerita Acara Penyerahan Hasil Penilaian pengadaan Lahan Untuk UPTMalingping Nomor 030/28Bapenda/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yangditandatangani oleh Perwakilan KJPP dan Tim serta mengetahui KepalaBadan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwamenghadiri negosiasi harga dengan Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj. EuisYunengsih, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah, Tim Pelaksanaanserta Tim KJPP Endro Kampianus.
Uyi Safuri;Setelah penyerahan Laporan Penilaian KJPP Endro Kampianus sesuai BeritaAcara Penyerahan Hasil Penilaian pengadaan Lahan Untuk UPT MalingpingNomor 030/28Bapenda/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatanganioleh Perwakilan KJPP dan Tim serta mengetahui Kepala Badan PendapatanDaerah Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwa menghadiri negosiasi hargadengan Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj.
265 — 135
KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) GUNAWAN, beralamat diTaman Pinang Indah Blok C2 No. 9. Sidoarjo, semula sebagaiTergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;4.
Oleh karena Tergugat /Terbanding dan Tergugat II/Terbanding Il, cedera janji/wanprestasi dan tidak memiliki itikad baikmenyelesaikan kewajibannya maka Agunan/Jaminan SHM No. 1467/Batangsaren milik Tergugat /Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding Il,dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL/Turut Tergugat Il), namun sebelum lelang dilaksanakan dan akanditetapkan harga limit maka KJPP (Tergugat Ill) melakukan penilaian ulangJaminan, ternyata Tergugat I/Terbanding
Terbanding II yang telah dikuasai pemenang lelang (Sudarto)bahkan telah dilakukan balik nama harus pula kembali menjadi obyek dalamgugatan dengan melibatkan pemenang lelang (Sudarto) sebagai pihak dalamsengketa, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah tampaktidak melibatkan pemenang lelang (Sudarto) sebagai pihak dalam sengketamaka gugatan a quo harus dianggap cacat formil karena kurang pihak (litisconsortium plurium);Menimbang bahwa, mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yangmelibatkan KJPP
membayar ganti kerugian materil dan immateril tidak beralasankarena keterlibatan Tergugat Ill/Terbanding Ill dalam perkara adalah ataspermintaan Penggugat/Pembanding sesuai tupoksi Tergugat III/Terbanding Illdan hasil pelaksanaan tugasnya hanya menjadi salah satu dasar pertimbanganPenggugat/Pembanding menetapkan harga limit lelang, disamping ituPenggugat/Pembanding tidak menguraikan unsurunsur perbuatan Tergugat III/Terbanding III yang dianggap merugikan, oleh karena itu mengajukan gugatankepada KJPP
dengan mendudukkan sebagai Tergugat IIl/Terbanding III patutdianggap gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Perbuatan MelawanHukum (PMH) dengan alasan Tergugat I/Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding Il menunjuk lokasi Agunan yang tidak benar pada saat prosespengajuan pembiayaan musyarakah No. 26 tanggal 10 April 2008 danselanjutnya terulang lagi pada saat Agunan dinilai oleh KJPP dalam rangkapenetapan harga limit lelang jaminan, meskipun perbuatan
273 — 124
SUCOFINDO APRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekanbaru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian LisensiLembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayahkerja seluruh wilayah Indonesia.Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.12 dari 350 halSehingga perbuatan terdakwa DR. H.
SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah KalimantanSelatan melainkan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.
SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danRekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentangpemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyetujui PT.
KJPP ISKANDAR ASMAWI & REKAN3. KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN4. KJPP RN ADNAN5. KJPP SAMSUL HADI & REKAN6. KJPP DWI HARYANTO AGUSTINUS & REKANe Bahwa setelah rekanan mengambil dokumen penawaran, selanjutnyadilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan atau Jjasa.e Bahwa pada saat Aanwizing/penjelasan yang memimpin adalah KetuaPanitia Akhmad Zaenari S.Sos dilakukan di ruang rapat Kayuh BaimabaiBandara Syamsudin Noor Banjarbaru.e Bahwa jumlah rekanan yang memasukkan penawaran :1.
KJPP Iskandar Asmawi & rekan2. KJPP Samsul Hadi & RekanoO. KJPP Dwi Haryanto Agustinus & Rekan4. KJPP Immanuel Johny & RekanPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm: Rp.191.400.000,: Rp.195.030.000,: Rp.196.900.000,: Rp.180.730.000,Hal.233 dari 350 halBahwa cara menentukan pemenang sehingga Scofindo KJPP ImmanuelJohny sebagai pemenang adalah Pemenuhan persyaratan kelengkapandokumen penawaran yang dipersyaratkan :1. Dokumen Penawaran Administrasi2. Dokumen Penawaran Teknis3.
107 — 28
, S.Si, dan Eko WahanaRizgi, SH, M.Ec.Dev, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor JasaPenilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBPRU)Halaman 2 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 154/PDT.G/2016/PN Watdan Rekan Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8November 2016 selanjutnya disebut sebagal ................ ee Lergugat Ill;Untuk selanjutnya Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill secarabersamasama disebut Sebagai ..........0..
Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasapenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak uswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta.DALAM POSITA GUGATAN 1.Posita No. 03, halaman 2 tertulis :Tergugat Ill (Dra.
Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.Yang benar adalah :Tergugat Ill (Dra.
Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.Halaman 52 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 154/PDT.G/2016/PN Wat. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.. Bahwa Dra.
Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukandi Yogyakarta.. Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1 (AP 1)dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornya berkedudukan diJakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah..
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
H.ADRIAN ASRIL Bin ASRIL
727 — 204
Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro&Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.
17.
1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pertama Berkas H. Adrian Tahun 2010.
18.
1 (satu) bidang tanah seluas 28.791 M2 yang terletak di Sungai Bangek Kel. Balai Gadang Kec.
ABDULLAH FITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan Add Consulting. Sedangkan untuk pengurusanpelepasan hak dan pengurusan sertifikat maka Panitia Pengadaan Tanahtelah menunjuk saksi Hj.
ELI SATRIAPILO, SH selaku Notaristersebut adalah tidak didasarkan atas hasilpenilaian dari Tim Appraisal dari Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan Add Consulting. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwaH.
Atas permintaan tersebut KJPP hanya menyanggupimenyampaikan Indikasi Nilai Pasar dan tetap menyampaikan nilai perpersil sebagai bahan acuan. Bahwa benar berdasarkan data berupa Rekapitulasi Luas, Namadan Legalitas Tanah yang diserahkan oleh pihak Panitia PengadaanTanah IAIN IB Padangkepada VENY RINALNY selaku PimpinanPerwakilan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan di Pekanbaru, adalahsebagai berikut:1. An. H.
Pdgtelan saksi kuasakan kepada Buk VENY RINALNY selaku PimpinanPerwakilan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan di Pekanbaru.
Bahwa benar Pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilakukanoleh Tim Appraisal KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingdilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 setelah dipotong pajak adalahsebesar Rp.86.798.600, (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh RatusSembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan cara transferlangsung ke rekening KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting di Bank Mandiri Cab.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-06-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2958 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN
111 — 87 — Berkekuatan Hukum TetapSUCOFINDO APRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danrekan baru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesiaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP ImmanuelJohny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;Sehingga perbuatan Terdakwa DR. H.
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 408/KEP13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasanwilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.Padahal PT. SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny danRekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkanHal. 34 dari 134 hal. Put.
SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johnysebagai pelaksana pekerjaan pengadaan jasa konsultan penilaian tanah lahanmasyarakat, namun ternyata PT.
SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan jasa konsultan penilaiantanah lahan masyarakat, namun ternyata PT.
Sucofindo AppraisalUtama/KJPP Immanuel Johny dan rekan, Pihak PT. Angkasa pura (PERSERO)lah yang memproses penunjukan langsung TimPenilai/Appraisal tersebut, sehinggga penunjukan PT. SUCOFINDOAPPRAISAL UTAMA/KJPP Immanuel Johny dan rekan sesungguhnyasecara teknis menjadi tanggung jawab panitia lelang/panitia penunjukanlangsung dari pihak PT. Angkasa Pura (PERSERO), bukan PemohonKasasi/Terdakwa;Hal. 106 dari 134 hal. Put.
Register : 31-12-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 17-01-2017Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 47/Pdt.P/2015/PN. Sak
Tanggal 26 Februari 2016 — - Pemohon I UTOL MEX RIYANTO - Pemohon II RIO DEDI JAYA SARAGI L AW A N -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI
138 — 463karena proses yang berlarutlarut dari 2011s/d 2015 sehingga Oportuniti Bisnis yang kami harapkan sudah tidakmungkin lagi kami dapat; 22 Harga tanah kami akan sulit terjual dikarenakan dibelah oleh Jalan Tol,dan berdasarkan pengalaman di daerah lain, nilai tanah yangberdampingan dengan jalan tol menjadi rendah dan sangat sulit terjual,yang mengakibatkan penurunan harga yang sangat besar sehinggaseluruh rencana bisniss Para Pemohon dapat dikatakan Hancur; Para Pemohon juga meragukan Kompetensi dari KJPP
Terhadap keberatankeberatan Pemohon sebaiknya ditujukan kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) sebagaimana saudara Pemohon sebutkan dalamgugatan sebagai Termohon 2. Jadi, keberatankeberatan Pemohon sebaiknyaditujukan kepada Termohon 2, antara lam:a. Rendahnya harga tanah yang tidak cocok dengan harga setempat.b. Lahan yang sudah dimatangkan.c. Adanyaakses jalan ke lahan Pemohon.d. Adanya kerugian lain, antara lain biayabiaya pembelian danpematangan lahan.3.
Untuk lebih jelasnya jawaban keberatan yang diajukan oleh Pemohon,kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapatmenghadirkan Termohonan 2 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TatoSuharto persidangan ini.ll TENTANG POKOK PERKARA1.
Untuk gugatan angka 1,2,3 dan4disini kami jelaskan bahwa hal ini tidak KewenanganTermohon. ini adalaah kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepadaBapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi untukmemutuskan yang amamya berounyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima jawaban / eksepsi termohon untuk keseluruhannya.DALAM POKOK MASALAH Menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya.
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebutTermohon mendalilkan sebagai berikut :17 Bahwa sisa tanah para Pemohon yang berada di kiri kanan rencanajalan tol di atur berdasarkan peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjukTekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 13; Bahwa petitum point 1, 2, 3, dan 4 adalah wewenang KJPP;Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dan Termohon tersebutmaka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok