mengakibatkan kerugian Negara padahari Jumat tanggal 05 Februari 2010 (Sesuai Waktu Pengumuman Lelang) atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Rumah SakitUmum Undata Palu Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dr.Suharso No. 14 Palu,atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Palu yang berhak dan berwenang mengadili,Terdakwa secara melawan hukum melakukan yang menyuruh melakukan yangmeyuruh melakukan atau serta melakukan perbuatan memperkaya

No. 1143 K/Pid.Sus/2015Pertimbangan Majelis Hakim dalam penafsiran unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak dapat dibuktikan/tidakterbukti dengan alasan kekeliruan majelias hakim terlihat (Hal. 67 baris 12 s/d15), yaitu pertimbangan Judex Facti bahwa berdasarkan keterangan parasaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, ternyatatidak ada satu pun saksi yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atas

proyek tersebut;Bahwa pertimbangan Judex facti tersebut dalam menafsirkan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terhadapTerdakwa adalah sangat keliru oleh karena dalam surat dakwaan sampaidengan pembuktian dipersidangan bahkan dalam surat tuntutan (Requisitoir)Penuntut Umum tidaklah pernah menkonstrusikan Terdakwa telahmemperkaya diri sendiri melainkan memperkaya atau menguntungkan oranglain yaitu. saksi Moh.

Salah menerapkan hukum pembuktian;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu (Judex Facti) dalampertimbangannya untuk uraian unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dan unsur perbuatan melawan hukum ataumenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kKedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara tidak sama sekali mempertimbangkanketerangan Ahli Yosi Indah Diarto, ST.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan olehkarena Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/JasaPemerintanh pada Rumah Sakit Undata Palu Tahun 2010, telah melakukanperbuatan secara melawan hukum dan memperkaya orang lain yangmengakibatkan adanya kerugian atau perekonomian negara sebagaimanaHal. 27 dari 33 hal. Put.

Melawan hukum dalam arti luasberarti bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan peraturanhukum tertulis, tapi juga asasasas umum hukum yang berlaku termasukjuga hukum tidak tertulis.Bahwa menurut ahli melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi yaitu Perbuatan memperkaya diridalam Pasal 2 UUTPK bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyakwujudwujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan.

Melakukan perbuatan yang memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau suatu korporasi adalah adalan perbuatan yang harusdibuktikan dengan wujud menguntungkan diri sendiri atau orang lainHalaman 52 dari 95 Putusan Nomor21/Pid.SusTPK/2018.

Perbuatan tercela atau dicela menurutPasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu antaramelawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuandalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Memperkayadengan cara melawan hokum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkanperbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukanHalaman 74 dari 95 Putusan Nomor21/Pid.SusTPK/2018.

Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yangdilakukan dengan melawan hokum.

Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, bahwa unsur*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifatalternatif yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lainatau memperkaya suatu korporasiMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

Bank Mandiri (ketiganya akan diajukan sebagaiTerdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang secara melawan hukum telahmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,sebagai berikut:Bahwa PT. Cipta Graha Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Drs.Subiantoro, SH.

CGN) telah memperkaya diri sendiri,bukan memperkaya suatu korporasi, lagi pula apabila para Terdakwa (Direksidan Komisaris PT. CGN) memperkaya diri sendiri, tentunya kwalitas yang sarnadari persyaratan Medeplegen menempatkan 3 (tiga) Direksi PT. Bank MandiriHal. 85 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009harus dinyatakan terbukti memperkaya diri sendiri, sedangkan fakta materieletentunya tidak pernah terbukti 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri telahmemperkaya diri sendiri.

CGN) memperkaya orang lain (Surya Suhendra dan kawankawan)tentunya 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri juga memperkaya orang lain,sedangkan fakta materiele tentunya sama sekali 3 (tiga) Direksi PT.

CGN) tidak memperkaya diri sendiri danbukan juga memperkaya suatu korporasi, lagi pula apabila para Terdakwa(Direksi dan Komisaris PT. CGN) memperkaya diri sendiri, tentunya kwalitasyang sama dari persyaratan medeplegen menempatkan 3 (tiga) Direksi PT.Bank Mandiri harus dinyatakan terbukti memperkaya diri sendiri, sedangkanfakta materiel tentunya tidak pernah terbukti 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiritelah memperkaya diri sendiri. Bahwa apabila para Terdakwa (Direksi danKomisaris PT.

CGN) memperkaya orang lain (Surya Suhendra dan kawankawan) tentunya 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri juga memperkaya orang lain,sedangkan fakta materiel tentunya sama sekali 3 (tiga) Direksi PT.

Karena pemohon kasasi secarapribadiberdasar fakta sesuai Pasal 188 KUHAP, tidak ditemukan adanya faktauntuk memperkaya diridari dana subsidi dimaksud dalam perkara a quo,jika subyek hukumnya adalah Korporasi maka bukan pada diri Terdakwayang bertanggungjawab, tapi yang bertanggungjawab adalah pihak lainsesuai Perda No.17 Tahun 1981.

Karena unsur melawan hukum adalah sarana yangdipakai untuk memperkaya diri, sementara memperkaya diri Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak dibuktikan atau tidakterbukti;Bahwa eksistensi ajaran perbuatan melawan hukum (genuus delict)adalah dalam konteks perolehan harta kekayaan yang tidak wajar dariPemohon Kasasi atau aparatur Negara lain, karena sulitnya pembuktianperolehan harta kekayaan yang tidak wajar, tidak patut dimiliki aparaturnegara atau pejabat BUMD, maka pada tingkat pembuktian

bahwaadanya suatu petunjuk perbuatan memperkaya diri seperti dimaksuddalam UU PTPK.

Nah, dalamkonteks menafsirkan unsur di ataskorelasi dengan pembuktian samasekali tidak memiliki keterkaitan, sehingga memperkaya diri denganmenggunakan unsur perbuatan melawan hukum sebagai sarana tidakmemberikan bukti, tidak ada fakta selama persidangan untukmembuktikan kebenaran yang terjadi pada diri Terdakwa /PemohonKasasi kaitan dengan memperkaya diri dimaksud sebagaimanadituduhkan.

No.552 K/Pid.Sus/2012pelaku telah melanggar asasasas hukum dengan memperkaya diri,tanpa bisa membedakannya dengan persoalan beleid ;Dengan memberikan penafsiran yang keliru terhadap unsur melawanhukumtidak berdasar UU PTPK No 31 tahun 1999, dan dalammembuktikan tidak memperhatikan persesuaian antar keterangan saksi,keterangan Terdakwa, surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188ayat (2) KUHAP untuk menentukan bahwa Terdakwa telah melakukanperobuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, maka putusan

;Memperkaya saksi Ir. BUDIMAN sebesar Rp50.000.000. ;Memperkaya saksi SRISSH sebesar Rp 158.080.000, ;Memperkaya saksi ABDUL HALIM,SE sebesar Rp25.000.000, ;Memperkaya saksi ARIF MAKHMUDIN,SE sebesar Rp181.000.000. ;Memperkaya saksi DJUMANAN sebesar Rp 41.0000.000, ;Memperkaya AMAN SUPRIONO, SUYOTO, M DENI, ABD. DJALIL,AHMAD FUAD, M ARIFINJOKO PRAWITO masingmasing sebesar Rp5.000.000.

;Memperkaya ABDUL LATIEF, dan SHOLEH masingmasing sebesar Rp1.000.000, ; Bahwa berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor SR 8522/PW13/5/2010 tanggal 1 Juli2010, perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO, bersamasama dengansaksi Ir. BUDIMAN, Saksi SRI UTAMISH, saksi Ir. ZULKARNAIN KEMASENG, dan saksi Ir.

No.155 K/Pid.Sus/2012untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain telah memerintahkan saksiSRI UTAMI,SH membuat Proposal Pembayaran Ganti Rugi Tanah danBiaya Operasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta membuatDaftar Nominatif Tanah Fiktif sebagai syarat pengajuan pencairan anggaranpembebasan tanah gogolan seluas 28.120 m? di Desa Boro ;Bahwa atas perintah Saksi Ir.

SLAMET HARIYANTO,MMtersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi sebagai berikut :a. Memperkaya Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,MM sebesarRp.2.654.030.000,Memperkaya saksi Ir. BUDIMAN sebesar Rp.50.000.000. ;Memperkaya saksi SRI ,SH sebesar Rp 158.080.000. ;Memperkaya saksi ABDUL HALIM,SE sebesar Rp.25.000.000, ;Memperkaya saksi ARIF MAKHMUDIN,SE sebesar Rp.181.000.000.

;Memperkaya saksi DJUMANAN sebesar Rp 41.0000.000, ;Memperkaya AMAN SUPRIONO, SUYOTO, M DENI, ABD.DJALIL,AHMAD FUAD, M ARIFIN, JOKO PRAWITO masingmasing sebesar Rp5.000.000. ;g. Memperkaya ABDUL LATIEF, dan SHOLEH masingmasing sebesar Rp1.000.000, ; Bahwa berdasarkan laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor SR 8522/PW13/5/2010tanggal 1 Juli 2010, perobuatan Terdakwa Drs. AGUS SUKIRANTO,bersamasama dengan saksi Ir.

Kabupaten Bantul, atau setidaktidaknya pada tempattempat di wilayah Kabupaten Bantul, atau setidaktidaknyapada tempattempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKOrupSi ............Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerahhukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya

pembudidayaantembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuandan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau,sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) PeraturanMenteriMenteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah. 22222 nnn nn nnnBahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDIUTOMO sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, atau setidaktidaknya pada tempattempat di wilayah Kabupaten Bantul, atau setidaktidaknyapada tempattempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerahhukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya

Bahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDIUTOMO sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri ataupunorang lain, yaitu : 222 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nea. Dipergunakan oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDIUTOMO sebesar Rp.31.157.000, (Tiga puluh satu juta seratus lima puluhtujuh ribu rupiah). 22222 b.

IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMOterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo.

Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo diKraksaan tersebut karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Samsul Arifin, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dengan pasti bulan Pebruari 2008 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam tahun 2008, bertempat di Desa Renteng, Kecamatan Gading, KabupatenProbolinggo atau setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Samsul Arifin, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dengan pasti bulan Pebruari 2008 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam tahun 2008, bertempat di Desa Renteng, Kecamatan Gading, KabupatenProbolinggo atau setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

dalammemori kasasi butir 1, 2 tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah berupa keterangan 16 orang saksidan keterangan Terdakwa tidak ada, saksi yang mengetahui dan atau mengalamibahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaan Primair, Subsidair.2 Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telahmempertimbangkan halhal yang relevan secara yuridis denganbenar, yaitu tidak ternyata ada unsur memperkaya

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu KorporasiDari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdiubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001, unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifatalternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lainatau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satudari unsur tersebut diatas.Dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian"memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya.

Dari pengertian tersebutmaka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kayamenjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya, Korupsi di Indonesia,Masalah dan Pemecahannya, penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 95menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya antara yang harfiah dan yang daripembuat undangundang hampir sama.

Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 31, menyatakan*memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itupelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri,sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawanhukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaanatau bertambah harta bendanya, dan yang dimaksud memperkaya korporasiadalah mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawanHalaman 72 dari 109 Putusan Nomor

sendiri maupun orang lain tersebut di atas terbukti dilakukan oleh TerdakwaPunggul Rumahsoreng alias Ungku secara melawan hukum ;Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum halam 138 Paragraf ke4 Judex Factie juga menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan unsurunsur lainnya yaitu untuk memperkaya diri sendiri orang lain atau suatukorporasi maka menurut Majelis Hakim juga tidak terbukti adanya keadaanyang bisa dikategorikan telah memperkaya baik tehadap terdakwa maupunorang lain hal itu berdasarkan

tempat laindalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atausetidaktidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yangberwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Keputusan MahkamahAgung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011), secarabersamasama maupun bertindak sendirisendiri dengan Saksi HERI ZULIADIBIN RAMLAN, selaku Bendahara Pengeluaran BPMPKS Kabupaten Aceh Timurdan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, dengan melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

Aceh Timur sedangkan sisanya sekitar Rp435.000.000,(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk memperkaya dirisendiri yakni terdakwa RUSLI, S.Pd, M.Si Bin ABDULLAH dan Saksi HERIZULIADI BIN RAMLAN karena tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga pembangunan yang ditujukan kepada 512 (lima ratus dua belas)Desa pada lingkungan Kabupaten Aceh Timur terhambat dan tidak dapatdisalurkan dengan sebagaimana mestinya.

Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi;4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Ad.1. Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa kata setiap orang sebagaimana ditentukan dalamPasal 1 angka 3 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang RI.

Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi;Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya Tidak semua unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harusdibuktikan, cukup salah satu melakukan perbuatan itu yang dibuktikan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikandan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka 1988, kata kaya artinya mempunyaibanyak harta sedangkan pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambahkaya

;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dengan tidak dapatmempertanggungjawabkan dana sebesar Rp435.000.000, (empat ratus tigapuluh lima juta rupiah) maka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau oranglain sebesar Rp435.000.000, (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehinggaunsur ini telah terpenuhi;Ad.4.

H.R Rasuna Said Nomor 45Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa di tahun anggaran 2010 pada Dinas

No. 725 K/PID.SUS/2017Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yangditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani kontrak pengadaan barangdan jasa serta kelengkapan administrasi pencairannya telah memperkaya CV.Ghanny Putra senilai Ro170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empatpuluh lima ribu

Istilah memperkaya diri secaraharfiah adalah menjadikan bertambah kaya. Menurut kamus besar BahasaIndonesia Karangan Poerwadarminta, istilan Kaya artinya mempunyaibanyak harta (uang dan sebagainya). Jadi disimpulkan bahwamemperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya,atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Menurut MartimanProjohamidjojo, SH,MM dalam bukunya, penerapan pembuktian terbalikdalam delik korupsi, CV.

Mandar Maju 2001, halaman 65, yang dimaksuddengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurutketentuan ini ialah selalu dengan terus menerus tanpa berhenti menambahharta dan kekayaan dengan jalan melawan hukum.

No. 725 K/PID.SUS/2017tanda terima honorarium, kuitansikuitansi pertanggungjawaban NPD Ilsebesar Rp257.373.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuhpuluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanpa melakukan pengujian secara benartelah memperkaya Rafdimar;Oleh karena itu kami berpendapat akibat perbuatan Terdakwa telahmemperkaya saksi Rafdimar dan CV.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakaninti delik (bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun1999 paragraf keempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakincanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan

sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum;Menimbang, bahwa memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, mempunyaiharta yang banyak atau banyak harta.

Memperkaya menurut Kamus BesarBahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan;Menimbang, bahwa pengertian memperkaya juga diberikan oleh Prof. Dr.Jur.

Andi Hamzah, SH, memberikan pengertian memperkaya sebagai suatuperbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukan bertambahnyakekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;Menimbang, bahwa karena terdapat kekurangan atau kekosongan hukummengenai batasan jumlah memperkaya dalam unsur ini, maka sesuai denganPasal 79 UU No. 14/1985 jo UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung jo SEMANo : 07/ 2012 jo SEMA No : 04/2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung

Unsur memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum, adalahbersifat pilihan (alternatif). Sedangkan pengertian memperkaya adalahsebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukanHalaman 49 dari halaman 67 Putusan No.135/Pid.SusTPK/2015/PN.Badg.bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur daripenghasilan yang diperolehnya.

PDS01/PCTAN/12/2010bertanggal 08 Desember 2010 yang isinya sebagai berikut:PRIMAIR: Bahwa ia terdakwa EKO PRASETYO pada waktu yang tidak dapatditentukanm lagi dengan pasti antara Bulan Agustuis 2008 sampai dengan BulanDesember 2008 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 , bertempat disuatu tempat di Kantor Bank Jatim Cabang Pacitan di Pacitan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

KorporasiMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena diantara sub elemen unsurterdapat kata atau, adapun sub elemen unsur tersebut adalah melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi, dimana dalam pembuktiannya cukup apabila salah satu sub elemen unsur terbukti, makaunsur tersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Unsurunsur sebelumnya secara mutatis mutandis diambil alih sebagai bagian yang

tidakterpisahkan dalam mempetimbangkan unsur ini ;Menimbang, bahw unsur di atas bersifat alternatif yang terbagi beberapa dalamsubelemen unsur dan dapat diartikan sebagai berikut :e Memperkaya diri sendiri adalah bertambahnya kekayaan/benda miliknya;e Memperkaya orang lain adalah bertambahnya kekayaan/benda milik orang lain;e Memperkaya korporasi adalah bertambahnya kekayaan/benda milik suatu badan yang merupakan kumpulan orangyang terorganisir baik badan hukum maupun bukan badanhukum;Menimbang,

Mandar Maju, Tahun2001, hal. 65, menyatakan : yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu terus menerus tanpa berhentimenambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yangdiperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang, dengan penghasilan atau sumberkekayaan yang dia miliki ;Menimbang, Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaiberikut:e Bahwa benar terdakwa EKO PRASETYO pada tanggal 20Agustus 2008

diri karenadari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa tidak membuktikan bahwa3031terdakwa telah memperkaya diri sendiri karena pada kenyataannya setelah adanyaprogram kehidupan terdakwa biasa saja dan tidak ada penambahan harta kekayaan, lebihlanjut dana yang didapatkan ternyata terbukti tidak digunakan untuk kegiatan usaha yangmenguntungkan dirinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

No. 1386 K/Pid.Sus/2009Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Samarinda,secara berturutturut atau dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telahmelakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarayang dilakukan dengan cara antara lain

Timur dengan 3 (tiga) tahap,antara lain :e Tahap Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Berita Acara Serah TerimaFisik Proyek Nomor : 620/340/PNKBRU/I/2003 tanggal 22 Januari 2003.e Tahap Il Tahun Anggaran 2003 dan ABT 2003 berdasarkan Berita AcaraSerah Terima Fisik Proyek Nomor : 602/220/PNKBRU/III/2004 tanggal12 April 2004.e Tahap Ill Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Berita Acara Serah TerimaFisik Proyek Nomor : 620/24/PNKBRU/II/IV/2004 tanggal 11 April 2005Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, memperkaya

diri sendirisebesar Rp. 346.588.000, dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Dr.Syaiful Anwar Bin Abu Bakar selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur Multi PuriSejahtera) serta mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.860.240.294,35sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : LHAI172/PW. 17/5/2005tanggal 30 November 2005, dengan rincian : Kekurangan volume galian Tanah Biasa sebesar Rp. 763.534.094,35 Kekurangan volume

Timur dengan 3 (tiga) tahap,antara lain :e Tahap Tahun Anggaran 2002 berdasarkan Berita Acara Serah TerimaFisik Proyek Nomor : 620/340/PNKBRU/I/2003 tanggal 22 Januari 2003.e Tahap Il Tahun Anggaran 2003 dan ABT 2003 berdasarkan Berita AcaraSerah Terima Fisik Proyek Nomor : 602/220/PNKBRU/III/2004 tanggal12 April 2004.e Tahap IIl Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Berita Acara Serah TerimaFisik Proyek Nomor : 620/24/PNKBRU/II/IV/2004 tanggal 11 April 2005Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, memperkaya

lain di bulan Desember 2018 atau tidaknyamasih dalam tahun 2018 bertempat di Bank Kalteng Cabang Seruyan diKuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkanketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Republik Indoneisa No. 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

Hasil penghitungan atau hasil audit kerugiankeuangan Negara itulan termasuk aspek dampak negatif yangditimbulkannya yang dinilai oleh Pengadilan untuk menentukan kategorisignifikan atau tidak signifikan memperkaya diri Sendiri atau orang lainatau Suatu korporasi;Menimbang, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menanggapinyadengan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangkaraya menjatuhkan putusan

Dalam perkara aquo telah terbukti adanya kerugian keuangannegara lebih dari Rp 200.000.000, (dua ratus juta) sehingga sesualpedoman yang diberikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 2018, maka unsur memperkaya sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dinilaibelum terbukti.Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Secara harafiah,kata "memperkaya berarti bertambah kaya, sedangkan kata "kaya artinyamempunyai banyak harta, uang dan sebagainya;Menimbang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkayaberarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudahkaya bertambah kaya dan penafsiran istilah memperkaya adalahmenunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahankekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;Menimbang, kata memperkaya juga memiliki arti yang relatif, yaitusebagai

suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkatkemampuan materiil tertentu dijadikan lebin meningkat lagi dalam pengertianHalaman 37 dari 42 Put usan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT PLKyang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan masihmungkin merasa belum kaya/tidak kaya/tidak merasakan telah diperkaya;Menimbang, mengartikan kata memperkaya diri sendiri atau orang lainatau Suatu korporasi perlu dikaitkan dengan kaidah Pasal 37 ayat (3) dan (4)dan Pasal 37A

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Secara bersamasama ;ad. 1.

Unsur Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan im sudah tentu dapat dilakukandengan bermacam macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak,memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum,Hal. 33 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sbyjika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) a quo ;Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri artinya, bahwa denganperbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atauharta benda miliknya sendiri.

Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibatperbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmatibertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya.

IchwanNoor, oleh karenanya unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atas dirt Terdakwa, maka sub unsur dalam dakwaan Pertama Primair yanglan. tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikiandibebaskan dari dakwaan Pertama Primair ;kepada TerdakwaharusMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan PertamaPrimair maka selanjutnya Majelis Hakim

Nomor 22 tanggal15 Juni 2016, pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di DesaApiApi dan Desa Sesulu yang terletak di Kecamatan Waru KabupatenPenajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

Bin SUTJIPTO, Ahli a decharge IRNA HENDRIYANI, S.T, MT); sehingga dugaan Penuntut Umumbahwa Terdakwa merubah koefisien dengan tujuan memperkaya diri Sendiri,orang lain ataupun korporasi harus dikesampingkan.Bahwa kurangnya volume pekerjaan dilapangan, merupakan kondisi diluarkehendak Terdakwa karena factor cuaca/alam yang tidak dapat diprediksisaat pembangunan dilaksanakan dan pembangunan tersebut tergolongriskan karena keberadaannya di tepi laut (Keterangan Ahli Dr.

AHMAD HADI.Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair yang berbunyi: setiap orang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara; dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa semua unsur daridakwaan primair terpenuhi.Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum putusanPengadilan

AHMAD HADI (bukanorang lain); yang nama dipersidangan telah dikonfirmasi identitasnya dandibenarkan sehingga unsur setiap orang terpenuhi.UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATANMEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATUKORPORASI:Yang dimaksud dengan memperkaya dalam unsur ini mengandungpengertian ialah membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenjadi lebih kaya atau membuat diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dari tidak kaya menjadi kaya.

Bahkan Pengadilan Tangerangdalam putusannya Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng, tanggal 13 Mei 1992memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa yang dimaksuddengan memperkaya yaitu menjadikan orang yang belum kaya menjadikaya atau orang yang sudah kaya menjadi tambah kaya (R.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Secara bersamasama ;ad. 1.

Unsur Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukandengan bermacam macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak,memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum,jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) a quo;Menimbang, bahwa

memperkaya diri sendiri artinya, bahwa denganperbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atauharta benda miliknya sendiri.

Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibatperbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada orang lain yang menikmatibertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya.

IchwanHal. 35 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.SbyNoor, oleh karenanya unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka sub unsur dalam dakwaan Pertama Primair yanglain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian kepada Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan Pertama Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan

Ashar Hj.Syamsudin, pada awal tahun 2000, akhir tahun 2000, akhir tahun 2001, akhirtahun 2002, akhir tahun 2003, atau pada waktuwaktu lain yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tolitoli atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli baiksecara sendirisendiri maupun bersamasama secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi

untuk, dapat membebankannya ke dalam APBD.Akibat perbuatan Terdakwa 1 serta 3 sampai dengan Terdakwa 7 selakuanggota panitia anggaran Legislatif yang telah melawan ketentuan tersebutdi atas, Negara terpaksa harus menanggung beban biaya untuk pembayaranasuransi Jiwa standard tahap 1 sebesar Rp. 90.130.750, clan juga Negaraharus menanggung biaya uang muka untuk pengadaan motor bagi 30anggota Dewan saat itu sebesar Rp. 180.000.000, Bahwa jelas asuransijiwa maupun pengadaan motor tujuan hanya untuk memperkaya

Mallu selaku petugas AskumBumi Putera Manado kepada masingmasing anggota polis peserta AsuransiKumpulan sebesar : Untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 85.304.856, ; Untuk 2 orang Wakil Ketua pPRD @ Rp. 44.661.521, clan Untuk 26 anggota DPRD @ Rp. 32.120.766, ; Untuk 1 orang anggota PAW DPRD Rp. 17.000.000,;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya dirimereka Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 7 clan juga memperkayarekanrekan mereka anggota DPRD Tolitoli periode 1999 s/d 2004 ;Bahwa

Akibatperbuatan Terdakwa 1 serta 3 sampai dengan Terdakwa 7 selaku anggotapanitia anggaran Legislatif yang telah melawan ketentuan tersebut di atas,Negara terpaksa harus menanggung beban biaya untuk pembayaranasuransi Jiwa standard tahap 1 sebesar Rp. 90.130.750, clan juga Negaraharus menanggung biaya uang muka untuk pengadaan motor bagi 30anggota Dewan saat itu sebesar Rp. 180.000.000, Bahwa jelas asuransijiwa maupun pengadaan motor tujuan hanya untuk memperkaya diri pribadimereka, Terdakwa clan

No 24 PK/Pid.Sus/2008tersurat disebutkan dalam pasal bersangkutan, maupun tersirat.Sebab sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain maupunmenguntngkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya perbuatanmelawan hukum ;c.

Turu6.000.000, sejumlahsejumlahsejumlah Rp.sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp.sejumlah Rp.sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp.sejumlah Rp.sejumlah Rp.sejumlah Rp.sejumlah Rp. 6.000.000, sejumlah Rp.sejumlah Rp.Sehingga dengan dibayarkannya Biaya Rawat Jalan, Biaya CheckupMandiri dan Biaya Pemeliharaan Kesehatan tersebut tanpa adanya klaimterlebin dahulu, telah memperkaya

keluarga anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang tidak sama antara satu dengan yang lain.Hal ini bertentangan dengan Naskah Perjanjian Kerjasama Pasal 5 ayat (4)yang berbunyi : Bagi peserta utama yang belum mempunyai istri / suamidan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perhitungan paketpremi dan manfaat, maka besarnya premi dan manfaat untuk masingmasingpeserta akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan ;Dengan terjadinya kelebinan pembayaran premi seperti diuraikan di atasmaka telah memperkaya

;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Ongge Yohanes, BAyang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai dasar pencairandana asuransi kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenManggarai sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya 40 (empatpuluh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggaraiperiode 20042009 sebesar Rp. 240.000.000, (dua ratus empat puluh jutarupiah), serta memperkaya korporasi yaitu AJB Bumi Putera 1912 AskumKupang sebesar Rp. 148.145.833, (seratus

Fransiskus Turu sejumlah Rp.6.000.000, Sehingga dengan dibayarkannya Biaya Rawat Jalan, Biaya CheckupMandiri dan Biaya Pemeliharaan Kesehatan tersebut tanpa adanya klaimterlebin dahulu, telah memperkaya ke40 (empat puluh) orang anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai masingmasing sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) per anggota sehingga totalnya sebesar Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;Bahwa selain itu untuk pembayaran premi Rawat Inap sebesar Rp.240.000.000, (dua

No. 17 K/PID.SUS/2010Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Ongge Yohanes, BAyang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagai dasar pencairandana asuransi kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenManggarai sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya 40 (empatpuluh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggaraiperiode 20042009 sebesar Rp. 240.000.000, (dua ratus empat puluh jutarupiah), serta memperkaya korporasi yaitu AJB Bumi Putera 1912 AskumKupang sebesar Rp

Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal O7 Februari 2011, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Tjk eo Bahwaperbuatan terdakwa FIRAMLI tersebut telah memperkaya diri sendiri danmerugikan keuangan Negara sebagaimana berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor BPKPPerwakilan Propinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR1493/PW 08/5/2016tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.153.629.577,20 (seratus lima puluhtiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuhrupiah dua puluh sen) atau

Menyatakan Terdakwa FIRAMLI Bin MARIHAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4.

Dengan demikian maka unsur ke1 patut dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok di dalam Pasal ini terletakpada unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, maka sebelum mempertimbangkan unsur ke2 akan dipertimbangkanunsur ke3 terlebih dahulu;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kayamengandung arti : 1. mempunyai banyak harta; 2. mempunyai banyak.Sedangkan kata memperkaya mengandung arti menjadikan lebih kaya;Hal.30 dari 44hal