Ditemukan 42018 data
120 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJAMALUDDIN Bin ISKANDAR; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI METRO
69 — 25
TRANS METRO PEKANBARU DKK
;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada koordinasiantara Puskopkar dengan Trans Metro tentang jalur busTrans Metro di perumahan Pandau Permai;Bahwa bus Trans Metro masuk ke perumahan PandauPermai sejak bulan Juni 2009 dimana tidak ada jalan/jalur khusus dan tanda tanda khusus yang disediakan3737untuk bus Trans Metro sehingga jalan/ jalur yangdigunakan oleh bus Trans Metro sama dengan jalur/jalan. yang digunakan oleh bus Puskopkar yangmenyebabkan jalan tersebut jadi rusak, disamping haltersebut saksi
Trans Metro yangmembangun halte bus Trans Metro di perumahanPandau Permai dari pengelihatan saksi karena yangberhenti di halte tersebut adalah bus Trans Metro;Bahwa saksi mengetahui lokasi dimana halte tersebutdibangun, dimana PT.
karena warga perumahan Pandau Permaimeminta kembali agar bus Trans Metro kembaliberoperasi di perumahan Pandau Permai dimana jikabus Trans Metro tidak beroperasi kembali di perumahanPandau Permai maka seluruh warga perumahan PandauPermai sebanyak kurang lebih seribu orang akankecewa dan mengamuk;Bahwa tarif bus Trans Metro sebanyak Rp 3.000 ( tigaribu rupiah ) sedangkan dahulu tarif bus Puskopkarsebanyak Rp 2.000 ( dua ribu rupiah );Bahwa benar tarif bus Trans Metro sangat murahkarena jika kita
sekarang warga lebih memilihbus Trans Metro;1.
dengan masuk busTrans Metro diperumahan Pandau Permai sangatbersyukur dan membantu warga perumahan PandauPermai dimana penumpang merasa lebih nyamandengan menggunakan bus Trans Metro karenadidukung dengan fasilitas bus yaitu adanya AC dan busTrans Metro masih baru busnya;Bahwa biaya menggunakan bus Trans Metro adalahsebanyak Rp 3.000, ( tiga ribu rupiah ) sedangkanbus Puskopkar sebanyak Rp 2.000, ( dua ribu rupiah ),dimana rute perjalanan bus Trans Metro dan busPuskopkar sama yaitu dari perumahan
SURUNG SIAHAAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
15 — 10
Pemohon:
SURUNG SIAHAAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
CATUR SEKTI HARIYADI
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
40 — 22
Pemohon:
CATUR SEKTI HARIYADI
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Gomustang Simbolon
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
173 — 92
Penggugat:
Gomustang Simbolon
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYAInformasi Publik secara sederhana, yangdilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi eCourt Mahkamah AgungRepublik Indonesia, telan menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :GOMUSTANG SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru Selatan III/28 RT. 004 RW.001 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, JakartaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHONKEBERATAN;MelawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO
(Kabidkum Polda Metro Jaya);2. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H. (Kasubbidbankum BidkumPolda Metro Jaya);3. Eni Dwi Djajanti, S.H., M.H. (Kaurbanhatkum subbidbankumBidkum Polda Metro Jaya);4. Oktavius Medi Legowo, S.H. (Kaurluhkum SubbidsunluhkumBidkum Polda Metro Jaya);5. Moh. lbnu Wahiddin, S.H. (Banum Subbidbankum BidkumPolda Metro Jaya);6. Haris Nurdianto, S.H. (Banum Subbidbankum Bidkum PoldaMetro Jaya);7.
mengajukan kepada MajelisKomisi Informasi Pusat agar Termohon memberikan apapun yang bisadijadikan sebagai Novum untuk Peninjauan Kembali saya sebagai PemohonHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUNJKT.ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa BAP yang dijadikan sebagai dasarpersidangan terhadap saya sebagai Pemohon merupakan BAP yang tidak sahdi mana BAP tersebut dibuat dengan cara melanggar hukum oleh oknumKepolisian dan terhadapnya telah dilakukan Sidang Kode Etik di KabidpropamPolda Metro
CaraPelayanan Informasi Publik di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi); Bukti T 15 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata CaraPelayanan Informasi Publik di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi); Bukti T 16 : Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yangdikecualikan di Lingkungan Satker Polda Metro
Putusan Nomor: 029/VI/KIPPSA/2019 tanggal12 November 2020 berbunyi sebagai berikut:6.1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,6.2 Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimanadimaksud pada paragraf 2.2 adalah informasi yang dikecualikan.6.3 Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan secara tertulissesuai ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terkait denganhasil persidangan etik oleh Kabidpropam Polda Metro
JAO TIONG MING
Termohon:
POLRES METRO JAKARTA BARAT
59 — 47
Pemohon:
JAO TIONG MING
Termohon:
POLRES METRO JAKARTA BARAT
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
58 — 96
ANDRE PRASETYO
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
211 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ADHI-METRO JOINT OPERATION (JO) tersebut;
ADHI-METRO JOINT OPERATION (JO), VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:ADHIMETRO JOINT OPERATION (JO), (dahulu Terlapor 11),yang diwakili oleh Kepala Divisi Konstruksi IV PT Adhi Karya(Persero) Tbk. lpuk Nimpuno dan Direktur PT Metro LestariUtama Ziad Abdullah, berkedudukan di Jalan Merdeka VIIINomor 06, Renon, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikuasa kepada M.
Tergugat:
FRENGKY
17 — 10
METRO JAYA SUKSES MANDIRI
Tergugat:
FRENGKY
HENDRIK GUNAWAN
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
48 — 12
Pemohon:
HENDRIK GUNAWAN
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
3.TATAN RUSTANDI, S.H
4.SUYATNA
5.GIMHOT TOGATOROP
6.Kapolsek Metro Duren Sawit Jakarta Timur
7.Kapolres Metro Jakarta Timur
8.KAPOLDA Metro Jaya
9.Kabag. Wassidik Krimum Polda Metro Jaya
2 — 0
HERIYANTO, SH
3.TATAN RUSTANDI, S.H
4.SUYATNA
5.GIMHOT TOGATOROP
6.Kapolsek Metro Duren Sawit Jakarta Timur
7.Kapolres Metro Jakarta Timur
8.KAPOLDA Metro Jaya
9.Kabag. Wassidik Krimum Polda Metro Jaya
SINGGIH PRANANTO SIAM BIN LIU NGIAN TJUNG ALM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAWAH BESAR METRO JAKARTA PUSAT
38 — 31
Pemohon:
SINGGIH PRANANTO SIAM BIN LIU NGIAN TJUNG ALM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAWAH BESAR METRO JAKARTA PUSAT
Ardani S
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
84 — 42
Pemohon:
Ardani S
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Metro JayaBoulivard Barat No. 1 KelapaGading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5September 2018,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;melawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di JI.Jend.
SATIRI membuat Laporan ke Polda Metro Jaya atas perbuatanmemasuki perkarangan orang lain tanpa seijin dan menggunakan suratpalsu Pasal 167 Jo Pasal 263 KUHP dengan Terlapor Sdr. ARDANI(PEMOHON). Bahwa berdasarkan Laporan Sdr. SYAIFUDDIN ZUHRI BinH. SATIRI tersebut PEMOHON sudah mendapatkan putusan pidana dariPengadilan Negeri Jakarta Barat;12.
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANK MUAMALAT VS TIM KURATOR PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT), DKK
Bahwa untuk itu Pemohon Keberatan mohon kiranya agar Daftar RencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut ditetapkansetelah adanya hasil Audit Final dan diperoleh secara pasti besarnya biayabiaya kepailitan dan fee Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit),sehubungan dengan penjualan asset yang merupakan jaminan PemohonKeberatan berupa Airframe dan Sparepart;15.
Menetapkan bahwa Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro BataviaHalaman & dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016(dalam pailit) harus diAudit terlebih dahulu;3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Auditterhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);4.
Tahap II PT Metro Batavia(dalam Pailit);Menetapkan biaya pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik,dibebankan kepada Boedel Pailit;6.
Bahwa setiap karyawan PT Metro Batavia selalu dilengkapi dengan KartuIdentitas sebagai Karyawan (ID Card) yang memuat Nomor IndukHalaman 21 dari 30 hal. Put.
Batavia (dalam Pailit), berupa dana tunai yangdiajukan oleh Termohon Keberatan selaku Tim Kurator rencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit);Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat berupa TK5, yaitu berupaPengumuman Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit),yang dimuat dalam koran Kompas pada hari Senin tanggal 30Halaman 28 dari 30 hal.
Sukasih binti Amir
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Metro
63 — 12
Pemohon:
Sukasih binti Amir
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Metro
62 — 17
METRO KINKI METALS
NURDIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG KOTA
44 — 12
Pemohon:
NURDIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG KOTAKepala Kepolisian Resort Metro Kota Tangerang, berkedudukan diJl.Daan Mogot No. 52 Kota Tangerang 15111, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.PANTON EKO PANCORO, Jabatan Kasubbag Hukum Bag SumbaRestro Tangerang Kota;ARIF SYAIFUDIN, SE, Jabatan Kanit Sat.Narkoba Restro TangerangKota;SUHENDRA, S.Sos.
Bahwa anak PEMOHON telah ditahan oleh TERMOHON di RutanPolres Metro Tangerang Kota untuk paling lama 20 dua puluh hari,terhitung sejak Tanggal 11 Februari 2019 sd 2 Maret 2019, maka exHal. 3 dari 51 hal Putusan 08/Pid.Pra/2019/PN Tng1.lege berdasarkan KUHAP, mestinya TERMOHON wajib mendapatkanSurat Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Jaksa Penuntut Umumuntuk waktu 40 hari, dan WAJIB diberitahukan kepada PEMOHONdan keluarga, namun sampai diajukan permohonan Praperadilan ini,PEMOHON dan keluarga tidak
dilakukanTERMOHON tersebut;Bahwa bahkan pernyataan TERMOHON di media on line atau TV.Indosiar bahwa anak PEMOHON adalah jaringan antar propinsi danterkait jaringan Malasyia, sehingga berita itu cukup menghancurkandan menyerang harkat dan martabat PEMOHON dilingkungantempat tinggal PEMOHON dan temanteman PEMOHON, padahalhal ini adalah HOAX, FITNAH DAN KEJAHATAN HAM LUAR BIASAHal. 7 dari 51 hal Putusan 08/Pid.Pra/2019/PN Tngyang menjadi kebohongan besar, apakah TERMOHON selakupimpinan pada POLRES METRO
Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan danmengeluarkan anak Pemohon bernama Eka Saputra dari RutanPolres Metro Tangerang Kota tanpa syarat setelah putusan inidibacakan;5.
Tng.Kota, tanggal 03 Maret2019;Bahwa TERMOHON telah mengirimkan BerkasPerkara Penyidikan Laporan Polisi NomorLP.A/31/K/II/2019/ Restro.Tng.Kota tanggal 11 Februari2019 kepada Kejari Kota Tangerang berdasarkan SuratKapolres Metro Tangerang Kota NomorB/471/III/RES.4.2/2019/Restro.Tng.Kota, tanggal 20 Maret2019;Berkas Perkara Penyidikan Laporan Polisi Nomor :LP.A/31/K/II/2019/ Restro.Tng.Kota tanggal 11 Februari2019 dinyatakan lengkap oleh Kejari Kota Tangerangberdasarkan Surat Kejari Kota Tangerang
ANGGA RAMADHANA
Termohon:
1.Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur
2.DIRLANTAS POLDA METRO JAYA
3.Kepala Korp Lalu Lintas POLRI
34 — 0
Pemohon:
ANGGA RAMADHANA
Termohon:
1.Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur
2.DIRLANTAS POLDA METRO JAYA
3.Kepala Korp Lalu Lintas POLRI
SRI HERAWATI ARIFIN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
50 — 3
Pemohon:
SRI HERAWATI ARIFIN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
HENDRA BIN HANAPI
Termohon:
POLRES METRO JAKARTA BARAT
56 — 26
Pemohon:
HENDRA BIN HANAPI
Termohon:
POLRES METRO JAKARTA BARAT