Kemudian karena pada pada hari itu, terdakwabertugas sebagai alternatif Kepala Kantor Layanan (KKL) pengganti darisaksi Parwati yang pada saat itu sedang tidak bertugas (off), dengantugas tanggung jawab mengelola Transaksi Opersional Cs, Teller,Otorisasi dan umum, terdakwa berniat untuk melakukan transaksi fiktif.

Sus/2019/PT.DKI Berawal pada tanggal 23 Maret 2019, terdakwa yang bekerja diBank Artha Graha cabang Kopi dihubungi teman terdakwa yang bernamaReka Aditya (DPO) untuk meminjamkan uang kepada terdakwa.Kemudian karena pada pada hari itu, terdakwa bertugas sebagaialternatif Kepala Kantor Layanan (KKL) pengganti dari saksi Parwati yangpada saat itu sedang tidak bertugas (off), dengan tugas tanggung jawabmengelola Transaksi Opersional Cs, Teller, Otorisasi dan umum,terdakwa berniat untuk melakukan transaksi

Menanggapi angka 3 huruf b= dalam surat Nomor: S103/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 11 Januari 2013 bahwa Sales Contractdan Invoice tidak ditandatangani sehingga diragukan validitasnya.Tanggapan Pemohon Banding bahwa Sales Contract dan Invoice yangPemohon Banding miliki merupakan invoice yang biasa digunakan dalamperdagangan internasional, otorisasi telah dilakukan oleh SupplierPemohon Banding yakni Tian Woo Trading Co. dan Pemohon Banding.Otorisasi dilakukan oleh Supplier dengan menggunakan Stampel dankebiasaan

masyarakat China stempel sudah merupakan otorisasi yang sahuntuk menunjukkan suatu identitas bagi seseorang atau suatu perusahaanatas suatu dokumen dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan,5.

mengawalidan menyetujui pembayaran dan pengembalian dummy terhadap rekening kartukreditnya sendiri tanpa persetujuan yang diperlukan dari atasannya dan haltersebut untuk pertama kalinya dia lakukan dan tidak menimbulkan kerugian secaramaterial terhadap Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut.Sehingga menurut Majelis Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap KodeEtik dan pelanggaran terhadap prosedur administrasi yang berlaku dalam prosesdummy payment dimana Tergugat telah melakukan otorisasi

danmenyetujui pembayaran dan pengembalian dummy terhadap rekening kartukreditnya sendiri tanpa persetujuan yang diperlukan dari atasannya dan haltersebut untuk pertama kalinya dia lakukan dan tidak menimbulkan kerugian secaramaterial terhadap Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut.Sehingga menurut Majelis Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap KodeEtik dan pelanggaran terhadap prosedur administrasi yang berlaku dalam prosesdummy payment dimana Tergugat telah melakukan otorisasi

tanggal 15 Juni2018 telah mengkonfirmasi melalui email bahwa permintaan refundticket a quo telah diproses secara internal.bahwa adapun proses internal refund ticket yang dimaksud adalahTergugat meminta kepada Acquiring Bank yang dalam hal ini adalahBank BCA untuk mendebet rekening milik Tergugat untuk kemudianmelakukan pembayaran refund filter sebesar Rp. 52.791.900, untukkode booking MRWHCG kepada Penggugat ke nomor kartu kreditCIMB Niaga milik Penggugat.bahwa setelah Tergugat meminta dan memberikan otorisasi

telah diproses pada 11 Juli 2018 sebesarRp.52.791.900, dan tidak ada penagihan kembali dari Tergugat kepada Penggugat.bahwa kemudian Tergugat menanyakan perihal ini kepada BankBCA sebagai Acquiring Bank dan kemudian Bank BCA menyatakanbahwa Bank BCA telah melakukan pembatalan (rectify) refund tiketpada tanggal 13 Agustus 2018 yang disebabkan adanya perbedaankartu antara origin transaction dengan refund transaction, rectifytersebut dilakukan oleh Bank BCA tanpa sepengetahuan, persetujuanataupun otorisasi

Adapun peran Tergugat dalam proses refundticket adalah:e Melalui sistem aplikasi refund online, Tergugat memberikan permintaan untuk membayar refund ticket kepadaPenggugat.e Memberikan otorisasi kepada Bank BCA untuk melakukandebet atas rekening Tergugat terkait refund ticket sesuai perintah danpersetujuan Tergugat Atau dengan kata lain, tindakan Acquiring Bank yang sah dan mengikatTergugat adalah tindakan Acquiring Bank yang dilakukan denganpermintaan, persetujuan dan otorisasi dari Tergugat I.Bahwa

Proses ini dikenal dengan Otorisasi yaitu Suatu proses verifikasiyang terjadi sewaktu terjadi pembelian yang memungkinkan Merchantuntuk memverifikasi bahwa rekening pemegang kartu adalah valid danterdapat dana yang cukup untuk melakukan transaksi, (Selanjutnya disebutdengan "Proses Otorisasi").6).

biayabiaya terkait dengan kartu kredit kemudianditarik/diambil oleh Penggugat dengan mentransfer ke rekening bank yangditunjuk Penggugat sehingga tidak ada lagi dana sebesar Rp 52.791.900,di Kartu Kredit 5790.Bahwa kemudian dalam Kartu Kredit 5790 terjadi Pembatalan Refundyang dilakukan oleh BANK BCA dan tidak melalui Proses Otorisasi dengannilai tagihan sebesar Rp 52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) sehingga kKemudian dalambilling taginan kartu

Suriyati Suaib, SE. untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) yang kemudian diikuti proses pencairan dana tak tersangka berikutnyapenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh RidwanAhmad, SE dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dibuat oleh ImranPuha, SE, adapun jumlah dana yang diajukan Sukemi Shahab, SH.

jawaban dana bantuan para pengungsiKorban Pasca Kerusuhan pada 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utaratanggal 1 Mei 2001 Asli Laporan Pertanggung jawaban Biaya Bongkar Muat / angkut bantuanPemerintah Denmark tanggal 17 Maret 2001 Fotocopy daftar Penerimaan barang digudang Satlak PB II Maluku Utara,Bantuan Paket Sembako asal Kuwait dan bantuan Wapres (beras) ke 14Kecamatan Kerusuhan Kabupaten Maluku Utara tanggal 3 Januari 2001 Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun2001 tentang Otorisasi

Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.8.

Bilaternyata masih tidak cocok sampaikan kepada deposandan minta untuk diteliti kembali;Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 9 dari 6410Input setoran deposito ke dalam system sesuai dengannama, nomor rekening serta jumlah nominalnya danlain sebagainya;Apabila jumlah setoran tunai melebihi limittransaksi kasir/teller, mintakan kepada pejabat bankuntuk otorisasi dan paraf sebagai tanda persetujuan;Periksa kembali isian yang terdapat pada slipsetoran, dan lakukan validasi serta bubuhi parafpada validasi

Pejabat Bank :Menerima seluruh berkas pembukaan deposito danmemeriksa kembali kebenaran data yang dilampirkantermasuk kebenaran pengisian bilyet deposito' sertapemenuhan syarat syarat formalnya;Lakukan otorisasi (pengesahan) transaksi pembukaanrekening deposito pada system;Bubuhi tandatangan pada setiap dokumen pembukaandeposito sebagai bukti pemeriksaan dan persetujuanatas pembukaan deposito tersebut;Paraf pada bilyet deposito dan copinya sebagai buktitelah dilakukan pemeriksaan dan pengesahan(disamping

memasukan data Nasabah kedalamabuku merah adalah perbuatan yang salah;Bahwa Terdakwa menginput uang yang jumlahnyaRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke bawahdan jumlah uang yang besarannya lebih dari Rp.2.500.000,Putusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 43 dari 6444(dua juta lima ratus ribu rupiah) diinput oleh YULIZON,namun Terdakwa juga pernah menginput data dengan jumlahuang diatas Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) setelah diberi kuasa oleh Pimpinan;Bahwa yang memberikan otorisasi

adalah YULIZON danASMARIAL dengan cara memberikan password/kata sandi;Bahwa yang bisa menginput data Nasabah ke komputer adalahKasir dan juga orang yang memberikan otorisasi;Bahwa Terdakwa juga pernah mencari Nasabah;Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang diluar kantorBPR Salido Empati;Bahwa yang dapat menginput data ke komputer bisaKasir/Terdakwa dan yang memberi otorisasi;Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada YULIANAVIAkarena la minta bantuan agar BPR Salido Empati tidakbermasalah dan

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) lalu~ dicairkan keuangannya denganHal. 20 dari 71 hal. Put.

pengeluaran tersebut.Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa "Perkiraan Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal padaAPBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahanAPBD".Pasal 11 menyebutkan bahwa "Semua transaksi Keuangan Daerahbaik Penerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

No. 612 K/Pid.Sus/2009Pasal 26 menyebutkan bahwa "Untuk setiap pengeluaran atasbeban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau SuratKeputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yangberwenang";Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang diberiwewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat buktiyang menjadi

ditetapkan, KepalaDaerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerahyang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengeluaran Kas yangmengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelumRancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan danditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa "Untuk pengeluaran kasdaerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SuratKeputusan Otorisasi

Mengajukan PAK berkaitan denganpemberian bantuan hukum kepada DPRD Kabupaten Jembertersebut dan diajukan ke Bupati Jember secara berturutturut telahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Jembertentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2005 kemudiandengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut diajukan SPP(Surat Permohonan Pembayaran) tetap dan diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) lalu dicairkan keuangannya denganmenggunakan Kas Daerah berasal dari dana alokasi umumdengan

Pekerja tidak merasa curiga bahwa harga tersebut tidak wajar.Adapun alasan kenapa pekerja tidak dapat membatalkan PO karenaproses pengadaan adalah forum resmi dan sah demi hukum;PO yang menjadi otorisasi pekerja:1. PO Nomor 4500071322;2. PO Nomor 4500071858;Adapun PO yang bukan menjadi otorisasi pekerja dan yangbersangkutan tidak mengikuti proses pengadaannya adaah:PO Nomor 4500063652PO Nomor 4500065873PO Nomor 4500069171PO Nomor 4500070558PO Nomor 4500072561PO Nomor 4500072936F.

Nomor 317 K/Padt.SusPHI/201613.Bahwa terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaankawat las tahun 20112012 di RU III Plaju sebagaimana yang dituduhkanoleh internal audit Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak berdasardikarenakan 6 (enam) pembelian PO pengadaan kawat las tahun 20112012di RU Ill Plaju tersebut bukan merupakan otorisasi Penggugat selakuManager Procurement akan tetapi merupakan otorisasi dari PurcahsingSection Head dan General Manager RU Ill Plaju sedangkan 2 (dua)pembelian

Agus Darmawan selaku Purchasing Section Head(vide Bukti T51B) sesuai dengan otorisasi ataukewenangan yang dimilikinya. Sedangkan PurchaseRequisition (PR) Nomor 100024002 tanggal 29 NovemberHalaman 39 dari 58 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.SusPHI/20162011 ditandatangani oleh Sdr. M.

AgusDarmawan selaku Purchasing Section Head (vide Bukti T53 B) sesuai dengan otorisasi atau kewenangan yangdimilikinya. Sedangkan Purchase Requisition (PR) Nomor100025973 tanggal 25 Februari 2012 ditandatangani olehSdr. M. Lutfiselaku Inventory Control Sec.Head (vide BuktiT53A).

Fakfak TA. 2002 terdapat nomenklatur danaabadi perumahan Rakyat dan di Surat Keterangan Otorisasi adaPeraturan Daerah nomor tahun 2002 tentang APBD Kab.

Ltdtanggal 21 Agustus 2004.Surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan danaKeputusan bupati Fakfak Nomor 44 tahun 2002 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran 20025915 Bukti penyetoran dana altamin invesment Pty.

Fakfak tanggal 12September 2002 ; surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana ;Saksi Girin,SE memproses pencairan dana Rp.4.000.000.000,(empat milyardrupiah ) dengan cara mengurus syaratsyarat pencairan yaitu:6 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;7 Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;8 Kelengkapan Dokumen Tagihan;9 SPP;10 SPM;Bahwa saksi Girin memproses penciran dana tersebut karena adanya disposisidari saksi HAMID KUMAN,SE,M.Si sebagai atasannya.Dan setelah SPMNomor : 3760/BT/R/2002 tanggal

Fakfak ke PT Bank Danpac Cab.Sudirman Jakarta Nomor rekening: 010.120.1945 tanggal 18September 2002.113e Surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana ;Bukti penyetoran dana altamin invesment Pty.

Ltd tanggal 21 Agustus 2004.surat kegiatan otorisasi (SKO) berkaitan pencairan dana.keputusan bupati Fakfak Nomor 44 tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek APBD tahun anggaran2002;Bukti penyetoran dana altamin invesment Pty.

15 Juni2018 telah mengkonfirmasi melalui email bahwa permintaan refundticket a quo telah diproses secara internal.bahwa adapun proses internal refund ticket yang dimaksud adalahTergugat meminta kepada Acquiring Bank yang dalam hal ini adalahBank BCA untuk mendebet rekening milik Tergugat untuk kKemudianmelakukan pembayaran refund filter sebesar Rp. 52.791.900, untukkode booking MRWHCG kepada Penggugat ke nomor kartu kreditCIMB Niaga milik Penggugat.bahwa setelah Tergugat meminta dan memberikan otorisasi

Memberikan otorisasi kepada Bank BCA untuk melakukan debetatas rekening Tergugat terkait refund ticket sesuai perintah danpersetujuan Tergugat Atau dengan kata lain, tindakan Acquiring Bank yang sah dan mengikatTergugat adalah tindakan Acquiring Bank yang dilakukan denganpermintaan, persetujuan dan otorisasi dari Tergugat I.Bahwa sampai di sini, proses refund dan Tergugat kepada Penggugatberjalan dengan lancar dan baik sebagaimana diakui oleh Penggugat padabutir A.8 sd.10 Gugatannya berhasil dilakukan

Proses ini dikenal dengan Otorisasi yaitu Suatu proses verifikasiyang terjadi sewaktu terjadi pembelian yang memungkinkan Merchantuntuk memverifikasi bahwa rekening pemegang kartu adalah valid danterdapat dana yang cukup untuk melakukan transaksi, (Selanjutnya disebutdengan "Proses Otorisasi").6).2)Berdasarkan adanya persetujuan transaksi dalam butir 5) diatas dandengan telah diterbitkan nota transaksi / sales slip sebesar Rp52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribusembilan

Pembatalan refund tersebut tidakmelalui Proses Otorisasi Tergugat II.4).

Bahkan jumlah uangtersebut setelah dikurangi biayabiaya terkait dengan kartu kredit kemudianditarik/diambil oleh Penggugat dengan mentransfer ke rekening bank yangditunjuk Penggugat sehingga tidak ada lagi dana sebesar Rp 52.791.900,di Kartu Kredit 5790.Bahwa kemudian dalam Kartu Kredit 5790 terjadi Pembatalan Refundyang dilakukan oleh BANK BCA dan tidak melalui Proses Otorisasi dengannilai tagihan sebesar Rp 52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratusHalaman 54 Putusan Sela Nomor : 624/Pdt.G/2018

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkaskredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atauKepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit; Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (KatuIdentitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gajiterakhir;

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkas kredityang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atau KepalaKantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut: NasabahDebitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (Katu ldentitasPensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gaji terakhir:

Melakukan otorisasi pada sistem computer, menyerahkan berkaskredit yang telah diparaf kepada pimpinan atau kepala KCP, atauKepala Kantor Kas yang menjadi anggota Komite kredit;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank BTPN,mekanisme pemberian kredit pada Perbankan apabila menerimapermohonan kredit dari nasabah pensiun adalah sebagai berikut:> Nasabah Debitur datang ke Bank dengan menunjukan KARIP (KatuIdentitas Pensiun) asli, Skep pensiun Asli, KTP Debitur, dan struk gajiterakhir;

Visiland Dharma Sarana;

Cco : 600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 Tanggal 25September 2006 (Asli).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/787/12/2006tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab.Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28September 2006 (Asli).Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab.

Cco : 600/003.01/CCO/CK03/19/IX/2006 Tanggal 25September 2006 (Asli).SK Bupati Tanggamus No : 922/11.0100/787/12/2006tanggal 6 Oktober 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan SKO Beban Tetap (BT) dari Dinas PU Kab.Tanggamus Nomor : 900/282/SKO/19/2006 tanggal 28September 2006 (Asli).Surat Pernyataan Kepala Dinas PU Kab.

Manunggal Pratama (Asli).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1562/12/2006tanggal 28 Oktober 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dariDinas PU Kab. Tanggamus Nomor900/555/SKO/10/1X/2006 tanggal 20 Desember 2006(Asli).Surat Perintah Membayar dari Kepala Badan KeuanganDaerah Nomor: 932/363/11.0100/12/2006 tanggal 29Hal. 61 dari 73 hal. Put.

Tanggamus Nomor i 40/BA PP/Pws11/PU/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 (Asli).Lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Bobot Biaya)Nomor : 40/BA PP/Pws 11/PU/X1I1/2006 tanggal 4Desember 2006 (Asli).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/618/12/2006tanggal 18 September 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) dariDinas PU Kab.

Asuransi UmumBumiputeramuda, Nomor Bond : 1203.21.2006.09.0047 0tanggal 5 September 2006 (Fotocopy).SK Bupati Tanggamus Nomor : 922/11.0100/1631/12/2006tanggal 29 Desember 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah (Asli).Permohonan Penerbitan SKO Beban Tetap (BT) = dariDinas PU Kab.

Keputusan Buptai Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi anggaran belanja Bupytai dan Wakil Buptai TA 2003.46. Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kab pati tantang Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kab Pati TA 2003.47. 1 (satu) buku asli nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48. Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49.

Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Buptai dan Wakil Buptai tanggal 5 Nopember 2003.50. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti setoran ke kas daerah Kabupaten Pati An.FX SUDIYONO sebanyak Rp 10.000.000,-51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati an.FX Sudiyono, mantan anggota DPRD Kab Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2003 berikut SPP dan SPMU.45) Keputusan Buptai Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasianggaran belanja Bupytai dan Wakil Buptai TA 2003.46) Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara PenetapanPerda Kab pati tantang Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah KabPati TA 2003.47) 1 (satu) buku ash nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48) Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49) Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi

MSUBHAN;S Ag ANGGOTA DPRD Rp 5.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah KabupatenPati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal 8 Maret 2003tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengeluarkanSPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulan April 2003 untuk biayaUntuk Bantuan Keuangan pihak ke III sebesar Rp 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dandisetujui oleh Pengguna

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah KabupatenPati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untukbiaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III pada APBD Perubahan tahunAnggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepadaKepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh PenggunaAnggaran

Bahwa.selanjutnyaPati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untukbiaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke II pada APBD Perubahan tahunAnggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepadaKepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh PenggunaNasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah KabupatenAnggaran

Gagasan ini disampaikan oleh Bupati kepada saksi dan saudara Oyo Karyo,ES.Bahwa yang membuat konsep Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TahunAnggaran 2003 adalah Bagian anggaran Setda. .Bahwa Tahapan tahapan proses yang ditempuh dalam penyusunan RAPBD adalahsebagai berikut :a. Surat Bupati Pati kepada Satker satker minta usulan RAPBDb.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnyayang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.b. Pasal 28 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran Daerahmengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakanpengeluaran.c.

DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat buktiTDW.33)Keputusan Bupati No. 219/R/IV/2001Keputusan bupati No.46/R/II/2001Keputusan Bupati No.1101/R/X1/2001Keputusan Bupati No.353/R/V/2001Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat buktiTDW.59)a a nnHal. 37 dari 100 hal. Put.

Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkanSurat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakandengan itu oleh pejabat yang berwenang;b. Pasal 28 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukan SuratPermintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;c.

DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat bukti TDW.33)1. Keputusan Bupati No. 219/R/IV/20012. Keputusan bupati No.46/R/II/20013. Keputusan Bupati No.Il01/R/X!/20014. Keputusan Bupati Mo.353/R/V/20015.

Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat bukti TDW.59)Keputusan bupati No.608/BTL/VI/2003Keputusan Bupati No.785/BTL/VII/2003Keputusan Bupati No.891/BTt/VIII/2003Keputusan Bupati No.890/BTI/VIII/2003Keputusan Bupati No.886/BTL/VIII/2003Keputusan Bupati No.883/BTL/VIII/2003Keputusan Bupati No.04/BTL/II/2003Keputusan Bupati No. 39/BTL/II/20039. Keputusan Bupati No.05/BTL/I/200310. Keputusan Bupati No.l1006/BTL/X/200311.

MULYADIsetelah itu dilayar muncul otorisasi penyedia dan Terdakwa memasukkanpassword authorisasi yang Terdakwa peroleh dari pemimpin kantor kasdan selanjutnya dilakukan proses validasi deposito dan dicetak.

YUSNANIAR dana.n.MUHAMAD MULYADI dengan cara menerbitkan ulang Bilyet depositotanpa sepengetahuan nasabah dengan memalsukan tanda tangannasabah serta pejabat bank, menggunakan password milik pemimpin KKuntuk melakukan otorisasi dan memanfaatkan terminal icons milik rekankerja yang masih sign untuk mencetak ulang bilyet deposito, membukarekening tabungan baru berikut kartu ATM menggunakan nama nasabahsebagai rekening penampungan tanpa dilampiri dengan formulirpembukaan rekening;Bahwa atas perbuatan

MUHAMAD MULYADI, setelahitu dilayar muncul otorisasi penyedia dan Terdakwa memasukkan passwordauthorisasi yang Terdakw peroleh dari pemimpin kantor kas dan selanjutnyadilakukan proses validasi deposito dan dicetak.

Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan RektorUniversitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BadanLayanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BadanLayanan Umum Universitas Bengkulu.Dalam rangka proses otorisasi

12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan UmumUniversitas Bengkulu yaitu1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkatBPP adalah bendahara yang bertugas membantu BendaharaPengeluaran untuk melaksanakan administrasi pembayarankepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatantertentu :Hal 14 dari 55 hal No. 13/pid.Sus,TPK/2014/PT.BGL.152 Dalam proses otorisasi

Bengkulu Nomor : 3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010 dan Pasal 11 Peraturan RektorUniversitas Bengkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :1 Menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BadanLayanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran padaBadan Layanan Umum Universitas Bengkulu.2 Dalam rangka proses otorisasi

3424.a/H.30/KU/2010 tanggal 30 April 2010dan Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Badan Layanan UmumUniversitas Bengkulu yaitu1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPPadalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaranuntuk melaksanakan administrasi pembayaran kepada yang berhak gunakelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu :2 Dalam proses otorisasi

2010 dan Pasal 11 Peraturan RektorUniversitas Begkulu Nomor : 6493/H.30/KU/2010 tanggal 1 OktoberHal. 31 dari 55 hal, no13/PID.SUS.TPK/2014/PT.BGL322010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban AnggaranPendapatan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu yaitu :1 Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BadanLayanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan anggaran padaBadan Layanan Umum Universitas Bengkulu.2 Dalam rangka proses otorisasi

027/Kpts.467/Huk/2002tentang satandar harga satuan tertinggi pembelian alatalat tulis kantor,barang cetakan alatalat perlengkapan kantor, kain seragam dinas,spare part, jenisjenis tanaman, induk dan benih ikan, ternak, standarpembakuan biaya, upah tenaga kerja, bahan material dan HargaSatuanBangunan Gedung Negara (HSBGN) untuk kepentingan pemerintahKabupaten CiamisTahun Anggaran 2003 bagian perlengkapan SetdaKabupaten Ciamis ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231/Keu/II/2003 tentang Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah Triwulan Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.257/Keu/II/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.409/Keu/III/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan Ill TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 16 Tahun 2004 tentang Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran2003 ;Tembusan ke (satu) asli Surat Perintah Membayar (SPM) No.931/000051/BT/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 senilai Rp. 117.600.000, berikut perlengkapannya yaitu

No.1012 K/Pid.Sus/200810.11.12.Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231/Keu/II/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.257/Keu/II/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.409/Keu/III/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan Ill TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu

/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2003 ;Foto copy Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 920/231.556/Keu/IV/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV TahunAnggaran 2003 ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 16 Tahun 2004 tentang Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran2003 ;Tembusan ke (satu) asli Surat Perintah

dana dari rekening tabungan paranasabah tersebut di atas dilakukan dengan jalan terdakwa menyerahkan blangko slippenarikan kosong yang telah ditandatangani para nasabah tersebut beserta bukutabungan milik para nasabah selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dirinya telahmelakukan konfirmasi kepada para nasabah tersebut padahal konfirmasi kepada paranasabah dimaksud tidak pernah terdakwaBahwa untuk lebih meyakinkan teller serta Bank serta Branch Manager (BM) karenakedua pihak tersebut yang memiliki otorisasi

dana dari rekening tabungan paranasabah tersebut di atas dilakukan dengan jalan terdakwa menyerahkan blangko slippenarikan kosong yang telah ditandatangani para nasabah tersebut beserta bukutabungan milik para nasabah selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dirinya telahmelakukan konfirmasi kepada para nasabah tersebut padahal konfirmasi kepada para nasabah dimaksud tidak pernah terdakwaBahwa untuk lebih meyakinkan teller serta Bank serta Branch Manager (BM) karenakedua pihak tersebut yang memiliki otorisasi

Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181.82;27.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21Desember 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006;28.Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan PrasaranaJalan Kabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21Desember 2006;29.Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa danPenerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIMP3S/DPU/XII/2006tanggal 20 Desember 2006;30.Surat No.

Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181.82;27.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006;28.Dattar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan PrasaranaJalan Kabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21Desember 2006;29.Berita Acara Hasil Perneriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa danPenerima Pekerjaan Selesai No. 77/TIM/P3S/DPU/XII/2006 tanggal20 Desember 2006;30. Surat No.

Kwitansi tanggal Desember 2006 sebesar Rp12.818.181,82;27.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal 21 Desember 2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2006;28.Daftar Penerbitan SKO Belanja Kegiatan Peningkatan Prasarana JalanKabupaten Lebong bulan Desember TA. 2006 tanggal 21 Desember2006;29. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Tim Pemeriksa dan PenerimaPekerjaan Selesai No. 77/TIMP3S/DPU/XII/2006 tanggal 20 Desember2006;30.Surat No.

No. 105 PK/Pid.Sus/20133024.Daftar Rincian Rencana Pengeluaran UUDP KodeAnggaran 2.15. 0100.32 tanggal 20 Desember 2006sebesar Rp1.281.818,18;25.Berita Acara Pembayaran No. 1398/BAP/APBD/APBN/XII/2006 sebesar Rp14.100.000,00;26.Kuitansi tanggal Desember 2006 sebesarRp12.818.181,82;2/.SK Bupati Lebong No. 921/1667/ANGG/2006 tanggal21 Desember 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006;28.Daftar Penerbitan SKO Belanja KegiatanPeningkatan Prasarana Jalan Kabupaten Lebongbulan Desember TA