Objek pajak kehutananyang merupakan objek pajak PBB adalah atas HutanProduksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan (Permenhut Nomor P69/MenhutII/2009);Hutan produksi terdiri dari Hutan Tanaman dan Hutan Alam.Hutan Tanaman yaitu hutan produksi yang dibangun dandimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupapenyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, pemeliharaan,pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan,dan pemasaran hasil hutan (Permenhut Nomor PO3/MenhutII

(foto kopi dari fotokopi) ; Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.511/ LB.620/E8/PPKS/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, yang dikeluarkanoleh Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi TanamanPerkebunan Medan, Direktorat Jenderal Perkebunan. (foto kopidari foto kopi) ;Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp 1.496.000, (satu jutaempat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari PT. BorneoIndosubur sebagai pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun2011.

danketerangan yang saksi berikan adalah benar;Pada halaman 55 ;Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keteranganketerangan di Penyidik dimana saat saksi diperiksa tidak ada paksaandan keterangan yang saksi berikan adalah benar (dengan demikianketerangan saksi dalam BAP menjadi fakta persidangan) ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar(putusan halaman 56);Keterangan Saksi Yusliati, S.P pada saat penyidikan tanggal 27 bulanJanuari tahun 2015:Apakah saudari selaku Kepala Bidang Perbenihan

Sesuai dengan Revisi ke4 tanggal27 Desember 2010 untuk Belanja Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida &Jagung Komposit sebesar Rp.60.164.086.000,sedangkan untuk Anggara tahun 2011 terdapat penandatanganan perjanjiankerjasama, yaitu1.Perjanjanjian kerjasama Public Servise Obligation (PSO) Kegiatan SubsidiBenih TA 2011 antara Direktur Perbenihan selaku Penanggungjawab TeknisKegiatan Subsidi Benih dan Pengelolaan Cadangan Benih Nasional padaSatuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku

Perjanjanjian kerjasama Public Servise Obligation (PSO) Kegiatan SubsidiBenih TA 2011 antara Direktur Perbenihan selaku Penanggungjawab TeknisKegiatan Subsidi Benih dan Pengelolaan Cadangan Benih Nasional padaSatuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dengan Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri ( Persero)Nomor :354/PD.110/C2/04/VIII/2011 dan Nomor : 177/SHS/.01/SP/VIII/2011tanggal 2 Agustus 2011 ;2.

Jasa Tirta senilai Rp. 2.500.000.000,Pembinaan dan pendampingan senilai Rp. 2.014.086.000,;e Bahwa awal mulanya sekitar bulan Maret 2010 = dipanggiloleh Direktur Perbenihan bapak Rahman Pinem bahwa untukPPK tahun 2010 tidak lagi dijabat oleh Direktur Perbenihandan ada kemungkinan saksi yang akan ditunjuk sebagai PPKoleh karena sudah menjelang memasuki masa pensiunmaka saksi tolak untuk menjabat sebagai PPK.

Sebagaimana dijelaskan oleh dalam Anggaran DasarPerusahaan Pasal 3 usahausaha PT SHS sebagai berikut:Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha perbenihan dibidang pertanian optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untukmenghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingkuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna peningkatan nilaiperseroan dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas..

Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk trading house,pengembangan kawasan industri, agro industrial complex, pusatperbelanjaan, perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort,olah raga dan rekreasi, rest area, SPBU, rumah sakit, prasaranatelekomunikasi dan sumber daya energi, perbenihan dan pembibitankehutanan, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yangdimiliki perusahaan..

-881177/081355945643/081355506692) Kodya Makassar- 10610 tanggal 25-09-2015;

(TRUP) No./ 99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan Terdakwa membenarkannya;Saksi ke5 (kelima) AMIRULLAH Bin MIHING : Bahwa Saksi bekerja di Dinas Perkebunan Kabupaten Paser, sebagai KasiPembinaan Usaha Perkebunan; Bahwa di tahun 2004 Saksi menjabat Kasi Teknologi Hortikultura, tahun 2009sebagai Kasi Pembinaan Usaha Pertanian, tahun 2010, menjadi KasiPengelolaan Air dinas pertanian dan perkebunan, tahun 2012, menjadi KasiPembinaan Usaha Perkebunan dan tahun 2018, sebagai Kasi Perbenihan

Sukimin sebagaiKepala Seksi Proyek Pemerintah Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara ;Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dilakukan Perjanjian Kerjasama PublikService Obligation (PSO) Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011dengan perjanjian Nomor: 359/PD.110.a/C2/02/8/2011, dan Nomor:478/SHK/SP/2011 antara Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal TanamanPangan Sadr. Ir.

Sukimin sebagaiKepala Seksi Proyek Pemerintah Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara.Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dilakukan Perjanjian Kerjasama PublikService Obligation (PSO) Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011dengan perjanjian Nomor: 359/PD.110.a/C2/02/8/2011, dan Nomor:478/SHK/SP/2011 antara Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal TanamanPangan Sdr. Ir.

Tipikor/2016/PT BnaKepala Seksi Proyek Pemerintah Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara.Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dilakukan Perjanjian Kerja samaPublik Service Obligation (PSO) Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran2011 dengan perjanjian Nomor: 359/PD.110.a/C2/02/8/2011, dan Nomor:478/SHK/SP/2011 antara Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal TanamanPangan Sdr. Ir.

ribu rupiah) sehingga total kerugianHalaman 78 dari 171 Putusan Nomor 27Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABakibat proyek tersebut sebesar Ap.793.320.530, (tujuh ratus sembilanpuluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan bahwa ongkos angkut anakantanaman kayukayuan tersebut diambil dari dana sebesar Rp.130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh petani sendiri ;Ahli Ill: HADI TUHUTERU ; Bahwa ahli adalah sebagai Kepala Seksi Perbenihan

Rehabilitasi Hutandan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten MalukuTengah dan ahli pernah mengikuti Diklat Perbenihan di Makassar padatahun 2006 ;Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pisik diPulau Kassa pada tanggal 23 Oktober 2013 ;Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli melakukan pemeriksaan adalahSurat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku No.B121/S.1.5/Fd.1/10/2012tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas dari Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku

LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013

LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013

LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013

LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013

PIRMANSYAH nomor : 525.29/ 42/ BPTP/ VI/ 2015 tanggal 30 Juli 2015;
7) 1 (satu) lembar salinan disposisi Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan tanggal 30 November 2015 dengan nomor agenda : 675 perihal permohonan sertifkasi UPK. NAJIRI Kab.

MUS MULYADI tertanggal 8 Juni 2015 untuk mengurus Izin TRUP (Tanda Register Usaha Perbenihan);
65) 5 (lima) lembar salinan biaya kegiatan pembibitan;
66) 3 (tiga) tiga lembar pernyataan kesepakatan antara Sdr. MUSMULYADI dengan 21 Kelompok Tani yang diwakilkan oleh Sdr. SAHRIAL;
67) 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an.

NAJIRI dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
68) 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.

SUWARNO EFENDI SETIAWAN untuk pemotongan stek sejumlah 32.500 stek 1 buku berdaun tunggal;
92) 1 (satu) lembar salinan surat Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan nomor : 525.27/65.1/BPTP-Serti/XI/2015 tanggal 30 Nevember 2015 perihal Persetujuan Pemeriksaan Lapangan, Permohonan sertifikasi Benih kepada UPK NAJIRI;
93) 1 (satu) lembar salinan surat Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan nomor : 525./535.3/BPTP-TU/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015

NAJIRI yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP) Provinsi Kalimantan Barat;
95) 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Benih nomor : SKB.02.11.62.02/BPTP-LD/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk lada Varietas Bengkayang sebagai pemohon Sdr. NAJIRI yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP) Provinsi Kalimantan Barat;
96) 8 (delapan) lembar salinan rekening koran Bank MANDIRI a.n.

LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013

LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013

LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013

LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013

yang memenuhi standar adalah sebanyak105.400 batang sebagaimana permintaan penangkar saksi Miftahudindan pengujian mutu tersebut dilaku di Lubuk Linggau Sumatera Selatan,para saksi juga menjelaskan Surat Keterangan Mutu BP2MB SumateraSelatan tidak perlu disebutkan masa edar kalau bibit Karet Okulasitersebut akan berubah maka harus dilakukan uji ulang mutu, para saksimenjelaskan berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah No.44 Tahun1995 tentang Perbenihan

Pelaksanaan kebijakan perbenihan/pembibitan, melalui penerapan pedomanperbenihan/pembibitan tanaman pangan dan Kehutanan, sesuai standarteknis pembenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode, Pelaksanaan pengaturan kawasan pertanian terpadu, pemetaan potensi,pengelolaan lahan, penetapan luas baku, luas penggunaan lahan danpenetapan sentra komoditas tanaman pangan. Pelaksanaan fasilitasi usaha pelayanan pupuk, pemanfaatan, pengawasanpengadaan, peredaran dan penggunaan.

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 10.10.2.01.000016 tanggal 8 Januari 2021 dengan kegiatan pokok Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan BIT (bukan BIT gula).
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/0017/DPMPTSP/PM/BJ/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.

Riau berikut nama peserta kegiatan sosialisasi perbenihan dan daftar nama calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD Prov. Riau TA. 2006 ;---279. 1 ( satu) bundel daftar nama calon petani karet desa Kota Ringin Kec. Mempura Kab. Siak ;----------------------------------------------------------------------------280. 1 (satu) surat permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan dari kepala cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kec.

Riau berikut nama pesertakegiatan sosialisasi perbenihan dan daftar nama calon petani dancalon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan karet di Kota DumaiSumber Dana APBD Prov. Riau TA. 2006 ;279 1 ( satu) bundel daftar nama calon petani karet desa KotaRingin Kec. Mempura Kab.280 1 (satu) surat permohonan pembangunan kebunkaretdilanjutkan dari kepala cabang Dinas Pertanian dan PerkebunanKec. Mempura (Sumardi) yang ditujukan kepada Kepala DinasPertanian dan Perkebunan Kab.

Riau berikut nama peserta kegiatan sosialisasi perbenihan dan daftar namacalon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan karet di Kota DumaiSumber Dana APBD Prov. Riau TA. 2006 ;279 1 ( satu) bundel daftar nama calon petani karet desa Kota Ringin Kec.Mempura Kab.280 1 (satu) surat permohonan pembangunan kebun karet dilanjutkan dari kepalacabang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kec. Mempura (Sumardi) yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.

Riauberikut nama peserta kegiatan sosialisasi perbenihan dan daftarnama calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatanperemajaan karet di Kota Dumai Sumber Dana APBD Prov.Riau TA. 2006 ;152 1 ( satu) bundel daftar nama calon petani karet desaKota Ringin Kec. Mempura Kab.Halaman 403 dari 428 Putusan No. 14/Pid.Sus/2012/PN. PBR404153 1 (satu) surat permohonan pembangunan kebun karetdilanjutkan dari kepala cabang Dinas Pertanian dan PerkebunanKec.

.1 / K / X / 2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura (ASRIL AMINULLAH,SP) dengan Penyedia Barang (SENTOT LAMIDI);10) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pelelangan Sederhana Pengadaan Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kepada Kelompok Tani Binaan PMD Hortikultura 2015 Propinsi Kalimantan Tengah dari EKO SUPRIYANTO, S.Sos kepada Kepala Pejabat Pembuat Komitmen Satker Skretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat Perbenihan

Memberikan arahan teknis' meliputi asppek budidaya,perbenihan, pegendalian OPT dan tindakan lain yang diperlukanatas pelaksanaan kegiatan PMD ;c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan aspekmanajemen dan pengorganisasian kegiatan ;d. Mengkoordiansi aspek pengendalian dan pengawasanpelaksanaan kegiatan kegiatan ;e. Menyelenggarakan sosialisasi sekaligus memberikan dukungansecara administrasi pelaksanaan kegiatan PMD ;f.

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuankerja Direktorat Jenderal Hortikultura (ASRIL AMINULLAH,SP)dengan Penyedia Barang (SENTOT LAMIDI) ;Halaman 214 dari 263 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPkK/2017/PN Pik10.1 (satu) lembar Laporan Hasil Pelelangan Sederhana PengadaanPekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kepada Kelompok TaniBinaan PMD Hortikultura 2015 Propinsi Kalimantan Tengah dari EKOSUPRIYANTO, S.Sos kepada Kepala Pejabat Pembuat KomitmenSatker Skretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat Perbenihan

Untuk menaikan prosentasi dayakecambah tidak bisa tetapi kalau untuk mencapaijumlah kebutuhan bisa ;Bahwa sebelum saksi menjawab standar = minimun benihdalam perdagangan perbenihan, saksi jelaskanterlebih dahulu istilah dalam benih, bahwa untukbenih jati dalam ilmu pengetahuan tidak dikenal apayang disebut dengan benih jati unggul klon, yang adahanya benih jati unggul, istilah klon menunjukansekelompok tanaman yang memiliki sifat sifat geneticyang seragam yang merupakan hasil perbanyakan secaravegetatif

JawaTimur.Telah saksi sampaikan hasil verifikasi terebut kepada BPSB NTB;Bahwa fungsinya BPSB sebagai lIembaga pelayanan publik kepadamasyarakat pemerhati perbenihan termasuk pengawasan peredaran;Bahwa syarat untuk memohonkan sertifikasi benih yang pertama diamempunyai fasilitas untuk prosesing benih, memiliki kantor berdomisili ditempat dia penangkaran;Bahwa ada kewajiban harus didaftarkan dulu terlebin dahulu di BPSB JawaTimur kemudian baru bisa mengajukan proses sertifikasi benih;Halaman 94 dari

karungnyadengan menggunakan spidol ;Bahwa tidak ada ditulis varietasnya di karung itu ;Bahwa kalau satu karung tidak bisa memastikan dikarung yang lain ituvarietasnya sama ;Bahwa saksi diberi tahu oleh temanteman pada saat tidak mengikutipemeriksaan ;Bahwa selain di tempatnya PT SAM saksi bersama tim tidak pernahmelakukan pemeriksaan di tempat lain ;Bahwa tidak ada pihak lain yang ikut melakukan pemeriksaan bersama tim;Bahwa basic pendidikan saksi adalah social ekonomi sehingga tidak adahubunganya dengan perbenihan

itu hasil audit belum ada ;Bahwa teman sejawat dalam profesi, semua auditor pemerintah itu adalahteman sejawat ;Bahwa saksi selaku auditor dibawah irjen, kemudian bisa juga melakukanaudit di BPKP itu kalau ada penugasan dari BPK ;Bahwa yang tidak bersertifikat masuk kategori jagung konsumsi ;Bahwa pendapat temanteman dari BPK terhadap jagung yang tidak punyasertifikat dengan penghitungan menggunakan net lost, kita tidak memeriksadetail dari penghitungan masingmasing ;Bahwa berdasarkan para ahli perbenihan

Kami telahmelakukan koordinasi kepada balai perbenihan di maros, yang kedua sudahsampaikan lagi bahwa memang kerugian negara ini kita dasarkan padaspesifikasi yang ada di kontrak. Salah satu yang kami sebutkan disiniadalah adanya sertifikasi dan label benih dan masa berlakunya.Bahwa Benih yang belum memiliki sertifikat itu belum tentu palsu, kemudianAhli sebagai auditor di bidang ini tidak bisa memberikan penjelasan terkaithal itu.