Ditemukan 276 data
283 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proyek Mass Media Radio Repblik Indonesia Jakarta diCimanggis, batal demi hukum;Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selamaini berkaitan dengan tanah tanah garapan Penggugat batal demi hukum;Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag), yang diletakkan dalam perkaraini, dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Nopember 1997 atastanah sengketa seluas 332.234 m?
1.RENDI WINATA,SH
2.SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
HASAN Als ANDI
42 — 14
;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Repblik Indonesia telah terpenuhi.Ad. 4.
50 — 23
SerkaLanda Trinaldo, Anggota Pekas Lanud Tanjung Pinang, yang ditanda tangani oleh KepalaPusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafur DR.MS Handajani,M,Si,DFM,Apt denganhasil pemeriksaan Urine Positif (+) mengandung Methampethamine dan serum darah Positif(+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61lampiran Undangundang Repblik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kedua :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat seperti tersebut dibawah ini, hyaitu
202 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 333 PK/Pdt/2016Departemen Penerangan Republik Indonesia cq Direktorat Radio cqProyek Mass Media Radio Repblik Indonesia Jakarta di Cimanggis,batal demi hukum; Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat selama ini berkaitan dengan tanah tanah garapan Penggugat bataldemi hukum; Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalamperkara ini, dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22November 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m?
MUMUH A,SH
Terdakwa:
1.BAMBANG RAHADIAN ALS BIMO
2.ARIP HIDAYAT
59 — 18
bagian Barat,berdasarkanPermen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMENKP / 2014tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April2014.Berdasarkan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 dijelaskan pada pasal 7 ayat (6) Menteri menetapkanjenis ikan yang dilindungi untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan benihlobster tersebut jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Repblik
47 — 23
Unsur Keempat : Dalam waktu damai.Bahwa yang dimaksud dengan dalam waktu damaiialah pada saat Terdakwa melakukanketidakhadiran tanpa izin tersebut, keadaanNegara Repblik Indonesia tidak dalam keadaandarurat perang sebagaimana ditentukan UndangUndang dan Kesatuan Terdakwa sedang tidakdipersiapkan untuk tugastugas Operasi MiliterPerang (OMP).Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa serta alat alatbukti lain yang diajukan dipersidangan makaterungkap fakta hukum sebagai
108 — 82
,bersama dengan warga Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng,Kota Surabaya lain, mengajukan gugatan secara class action,sebagai Para Penggugat terhadap Pemerintah Repblik Indonesia Cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur KepalaDaerah Tingkat Propinsi Jawa Timur Cq. Pemerintah DaerahTingkatI Siurabaya sebagai Tergugat di Pengadilan NegeriSurabaya ; 3.
109 — 33
dimasukan kedalam 8 (delapan) kantong plastikyang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigen dimasukkankedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa ke Singapura denganmenggunakan Pesawat Jet Star JQ116 tujuan Denpasar Singapura.yang manamana benih lobster tersebut adalah milik sdr IGKANDARSUKMANA dan benih lobster tersebutberasal dari Perairan LombokTengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebutmerupakan kegiatan mengeluarkan ikan atau benih lobster dariWilayah Pengelolaan Perikanan Repblik
Terbanding/Tergugat I : Yayasan Kasih Bagi Bangsa
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTUL CITY, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KAB.BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris dan PPAT Suzanna Kaonang, SH.
116 — 108
Madang, Bogor JawaBarat milik Tergugat haruslah ditolak oleh karena tidak beralasanmenurut hukum;Bahwa akan halnya tuntutan Penggugat agar Tergugat danTerguga Il dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000, setiap hariketerlambatan dalam melaksanakan putusan haruslah ditolakkarena tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan denganHal. 36 dari 78 halaman, Putusan No.659/PDT/2021/PT BDG.10.kaedah hukum yang ditentukan dalam Yurisprudensi tetapMahkamah Agung Repblik
58 — 13
Sarolangun dan tugastugas lainyang diperintahkan oleh Pimpinan.e Bahwa dalam hal pengelolaan Anggaran pada BPMPD Kabupaten Sarolangunterdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK BupatiSarolangun Nomor : 75 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010.58e Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalammelakukan pengelolaan anggaran diatur dalam:PERATURAN PEMERINTAH REPBLIK INDONESIA NOMOR: 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.Pasal 10:Pejabat pengguna anggaran
.77.278.463,00sesuaidengan realisasikegiatanRp.sebesar 104Yang terdiri dari:Pakaian Dinas Fiktif Rp.8.950.963,00Pertanggungjawaban dana TTG yang tidak benar Rp.49.717.500,00(tidak sesuai dengan realisasi kegiatan)Pertanggungjawaban dana rakor kades yang tidak benar Rp.18.610.000,00(tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran)Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaransebagaimana tercantum dalam SK Bupati Sarolangun Nomor : 75 Tahun 2010tanggal 05 Maret 2010, dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Repblik
211 — 130
Administrasi HukumUmum tanggal 21 Februari 2012 Nomor: AHU.2AH.01.01133 Perihal :Permohonan Data Perseroan (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT.Bumi SUksesindo; (photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti P3c Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum tanggal 11 Juli 2012 Nomor: AHU.2AH.01.01618 Perihal :Permohonan; (photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti P3d Photokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Repblik
54 — 22
atas Terdakwa terlebihdahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diriTerdakwa;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan, pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana jo.UndangUndang Repblik
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
133 — 52
nama sampai dengan hari ini TIDAK PERNAHADA SITA JAMINAN.Fakta Hukum bahwa atas Sertipikat HM No. 33/Segara Makmur TergugatIITIDAK MENGGUNAKAN Peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu "PeraturanMenteri Agraria No. 3 tahun 1997 pasal 126 dan sekaligus melanggarsecara langsung Pasal 28 G ayat (1) UNDANGUNDANG DASAR 1945 danasas hukum Equality Before The Law.Fakta Hukum Tergugat Il menggunakan berbagai aturan secara tebang pilihhanya untuk MENGUNTUNGKAN Penjahat dan MERUGIKAN Warga danNegara Kesatuan Repblik
Terbanding/Terdakwa : KONG HUIPING Anak KONG ZHAI ZAI
79 — 43
Sabirin (penuntutan terpisah), dimana peranan terdakwa sebagaipemeriksa untuk mengetahui keadaan dari Baby Lobster dan setiapmendapatkan Baby Lobster yang mati Terdakwa laporkan ke Sha Jie Jie(belum tertangkap) dan peranan Terdakwa adalah orang yang turut sertaHalaman 78 dari 28 halaman Putusan Nomor 67 /PID.SUS/2019/PT JMBmelakukan memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaanikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalamdan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Repblik
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
168 — 59
nama sampai dengan hari ini TIDAK PERNAHADA SITA JAMINAN.Fakta Hukum bahwa atas Sertipikat HM No. 33/Segara Makmur TergugatIITIDAK MENGGUNAKAN Peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu "PeraturanMenteri Agraria No. 3 tahun 1997 pasal 126 dan sekaligus melanggarsecara langsung Pasal 28 G ayat (1) UNDANGUNDANG DASAR 1945 danasas hukum Equality Before The Law.Fakta Hukum Tergugat Il menggunakan berbagai aturan secara tebang pilihhanya untuk MENGUNTUNGKAN Penjahat dan MERUGIKAN Warga danNegara Kesatuan Repblik
293 — 156
Proyek MassMedia Radio Repblik Indonesia Jakarta di Cimanggis, batal demi hukum ;28Menyatakan surat yang dimiliki maupunyang dipergunakan Tergugat I selama ini berkaitandengan tanah tanah garapan Penggugat batal demi hukum ;Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag), yang diletakkan dalam perkara ini, denganPenetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Nopember 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m?
133 — 82
.= Bahwa saksi menerangkan Keputusan Menteri Pendidkan danKebudayaan Repblik Indonesia Nomor : 9917 / Kep.
177 — 32
Bahwa Pemilihan Kuwu Serentak merupakan pesta demokrasi yangdisuguhkan oleh Negara Kesatuan Repblik Indonesia agar masyarakatmendapatkan hak pilinnya yang dijamin oleh konstitusi, namun dalamPemilihan Kuwu serentak tidak akan bisa berjalan sebagaimana yangdicitacitakan jika prosesnya diciderai oleh orangorang yang tidakbertanggungjawab;4.
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
281 — 1642
Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota PolriJuncto Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala KepolisianNegara Repblik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Polri;2. Menjatuhkan sanksi berupa :a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;b.
165 — 76
Bahwaberdasarkan pasaal 99 Peraturan Menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang isinya : Padasaat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;3.