Ditemukan 1505 data
30 — 14
RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.
Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 29 dari 29
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
YUNI OKTAVIA als. YUYUN Bin KUTUNG
82 — 5
menurut kami tidak akan membuat efek jerakepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47 /Pid.Sus /2020/PT.BBLyang pada akhirnya menciptakan kesejakteraan masyarakat (Social Welfare
68 — 7
UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
40 — 66
dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ide15ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare
38 — 31
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 28 dari 28
112 — 29
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.
,Penuntut Umum dan Terdakwa tanda didampingi oleh Penasihat Hukum;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Kot
71 — 26
., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimHalaman 26 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN KotKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BambangSetiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sertadihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Hakim KetuaBicterzon
Welfare Hutapea, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JOHARLAN HUTAGALUNG, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : EDDY SANJAYA,S.H
24 — 12
efek jera kepada terdakwa dan pula tidak mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hokum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamencipkan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ERLINA DAMANIK, SH
23 — 8
efek jerakepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
27 — 12
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;e Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelakuoffender (individualisasi) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
61 — 4
dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Terbanding/Terdakwa : HERI BIN IMRAN ALIAS KURIK
21 — 15
efek jera kepadaTerdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Dudy Ritoko, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS ANTON Anak RAHMAT
76 — 16
terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain :Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bek Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
merekaTerdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shocktherapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali merekaTerdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pemah dilakukan mereka Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
KRESNA ADICANDRA, SH
Terdakwa:
ABDITYA BUDIOCHA NISWARA Bin BUDI YUWONO
22 — 2
Keseimbangan antara social welfare dengan social defence;3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offenderdan victim (korban);4.
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
32 — 26
No. 155/P1D/2016/PT.SMRmewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atautujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatananmasyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatanpidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidakmengulangi perobuatannya tidak pernah akan tercapai, sehinggamendorong mereka terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupamengingat pemidanaan oleh Majelis
23 — 10
jera kepada terdakwadan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shocktherapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Terbanding/Terdakwa : RICKY ARIFANDI SAMOSIR ALIAS RICKY
29 — 11
jera kepadaterdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Anggito Mahardika als Sigit Bin Amin D
114 — 7
dihukum setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar /landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan, yaitu :1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare