TENGKU NURDIN VS YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE DKK

Yani VIINomor 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Agustus 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding;LawanYAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE, beralamat di Jalan H Zainul Arifin Nomor200 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RosfianaTanjung,S.H.

khusus diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata, yakni:semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuaitnya;Di dalam Akta Perjanjian Nomor 17 tersebut tercantum klausul khususdemikian juga dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 40tersebut tercantum juga klausul khusus, sehingga secara hukum yangdipakai adalah /ex specialis;Klausul khusus tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 AktaPerjanjian Nomor 17, yakni:Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Walfare

Biaya Usaha Lainnyae Beban Walfare Rp 21.623.937,00e Biaya Vehicles Rp 28.004.298,00Rp 49.628.235,00Jumlah Rp 3.327.296.646,00 1.

pegawai tertentu dalam perusahaanPemohon Banding;bahwa berdasarkan buktibukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan,Majelis berpendapat pengeluaran atas vehicle telah didukung dengan bukti yang memadai danberhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga memenuhipersyaratan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilanperusahaan;e =Welfare sebesar Rp21.623.937,00bahwa menurut Pemohon Banding biaya welfare ini berhubungan dengan biaya walfare

yangdibiayakan dalam Harga Pokok Penjualan dimana untuk karyawan pabrik dicatat PemohonBanding dalam Harga Pokok Penjualan sedangkan untuk karyawan adminstrasi dicatat dalambiaya usaha lainnya;bahwa dengan demikian pembahasan walfare menurut Majelis sama dengan pembahasanwalfare pada sengketa Harga Pokok Penjualan;bahwa Majelis menyimpulkan koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp49.628.235,00 tidakdapat dipertahankan; Menimbang bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

CIPTA JAYA.Dan yang menyetor modal untuk Perseroan tersebut adalah benarTengku Nurdin bersamasama dengan Penggugat, serta Tengku Nurdinadalah sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur.Bahwa, benar antara Tergugat (Yayasan The South Indian MuslimMosque & Walfare) sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat Il (i.c.Tengku Nurdin selaku Direktur CV. CIPTA JAYA) sebagai Pihak Kedua,telah diperbuat Surat Perjanjian dibawah tangan tanggal 22 Februari1978..

Cipta Jaya sebagai Pelawan ada mengajukan verzet(Perlawanan) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No.26/ Pdt.G/2009/PNMdn, lawan :Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Walfare, sebagai : Terlawan I.2. Amiruddin, sebagai: Terlawan Il.3.

Cipta Jaya tersebut, sedangkan Tergugat (Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Walfare) sama sekali tidakada mengeluarkan uang sepeser pun, oleh sebab itulah maka kepada CV.Cipta Jaya diberi hak sewa untuk selamalamanya atau selama pakai,bahkan dapat dialinkan kepada Ahli Waris;Seandainya tidak diberi hak sewa selamalamanya, atau selamapakai dan dapat dipindahkan kepada Ahli warisnya tentu CV.

Atas kejadian A, B dan C kami menyimpulkan bahwasannya telahterjadi tindakan pemerasan dan pemaksaan kehendak untukkepentingan pribadi JM SAW (Junior Manajer Smeelter Administrasiand Walfare) yang bernama MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic.Pemohon) kepada PT. ANUGRAH JASA CATERINDO;2. Bapak MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic. Pemohon) telah menerimauang sebesar Rp. 67.000.000. (enam puluh tujuh juta rupiah) sepertiyang telah diuraikan diatas.

Pemohon) yang menjabatsebagai Junior Manajer Smeelter Administrasi and Walfare (SAW) PT.Inalum yang menjabat sejak Tahun 2013, yang salah satu tugasnyasebagai Pengawasan pelayanan makanan Karyawan PT. INALUM;Bahwa atas jasa MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic. Pemohon) yangmendukung memenangkan PT. Anugrah Jasa Caterindo sebagaipemenang tender Penyedia Pelayanan Jasa Boga untuk Cafetaria CPT. INALUM maka antara Pemohon dengan Tersangka M.

Atas kejadian A, B dan C kami menyimpulkan bahwasannya telah terjaditindakan pemerasan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan pribadiJM SAW (Junior Manajer Smeelter Administrasi and Walfare) yang bernamaMUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic. Pemohon) kepada PT. ANUGRAH JASACATERINDO;2. Bapak MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic. Pemohon) telah menerima uangsebesar Rp. 67.000.000. (enam puluh tujuh juta rupiah) seperti yang telahdiuraikan diatas.

bahwakendaraan tersebut digunakan oleh pegawai tertentu dalam perusahaanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan buktibukti yang diserahkan oleh Pemohon Bandingdalam persidangan, Majelis berpendapat pengeluaran atas vehicle telahdidukung dengan bukti yang memadai dan berhubungan langsung dengankegiatan usaha Pemohon Banding sehingga memenuhi persyaratan biayayang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan perusahaan;Bahwa menurut Pemohon Banding biaya welfare ini berhubungan denganbiaya walfare

yang dibiayakan dalam Harga Pokok Penjualan dimanauntuk karyawan pabrik dicatat Pemohon Banding dalam Harga PokokPenjualan sedangkan untuk karyawan adminstrasi dicatat dalam biayausaha lainnya;Bahwa dengan demikian pembahasan walfare menurut Majelis samadengan pembahasan walfare pada sengketa Harga Pokok Penjualan;bahwa Majelis menyimpulkan koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesarRp49.628.235,00 tidak dapat dipertahankan;.

YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE &WALFARE COMMITTE, berkedudukan di Jalan H. Zainul ArifinNo.200 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.H.M.KAMALUDDIN LUBIS,SH.DFM, 2. RUDI ALFAHRIRANGKUTISH.MH, 3. M. DARMAWAN SIAGIAN,SH. dan 4.IBENG SYAFRUDDIN RANISH. para Advokat/Pengacaraberkantor di Jalan Airlangga No.16B Medan ;Termohon Kasasi dahulu Terlawan VTerbanding ;Dan:1. AMIRUDDIN, Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Zainul ArifinNo.200 C Medan;2.JHON, #Wiraswasta, beralamat di Jalan H.

Notaris di Medan antara Termohon Kasasi (Yayasan TheSouth Indian Musliom Mosque & Walfare Committee) dengan PemohonKasasi Tengku Nurdin/CV. Cipta Jaya) tidak pernah ada, padahal AktaPerjanjian No.17 tanggal 11 Agustus 1979 tersebut tidak pernah dibatalkan;Dengan demikian jelas bahwa Termohon Kasasi (Yayasan The SouthIndian Muslim Mosque & Walfare Committee) mempunyai itikad tidak baik,karena sengaja tidak mengikut sertakan Pemohon Kasasi (TengkuHal. 15 dari 23 hal. Put.

., 3.Bicterzon Walfare Hutapea, SH., 4.Febri Indra Kurniawan,SH., 5.Ryan Ramdhan, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor HukumOktonoventa, SH & Rekan beralamat di JI.P. Antasari Gg. H. Ujang MamiNo.52 Kec.

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata;Bahwa Fiktif Positif berupa Permohonan, ini merupakan bagiandaripada penyelesaian percepatan administrasi oleh administrasi ituHalaman 59 dari 111 Halaman dari Putusan No.1/P/FP/2020/PTUN.PLGsendiri, Karena kalau penyelesaian oleh administrasi itu cepat akanmenimbulkan kKemakmuran masyarakat atau Walfare

Negara Walfare State itu sendiri;Bahwa suatu permohonan yang diajukan harus dijawab oleh badanatau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan waktu yangtelah ada, namun jika terhadap waktu untuk menjawab ataumenanggapi suatu permohonan tidak ada atau belum ada, maka suatupermohonan dianggap telah dikabulkan secara hukum dihitung setelah10 hari kerja berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UUAPBahwa Sistem Francis atau orangorang yang berpendidikan Francis,terdapat konsep OOD (Object Oriented

Halaman dari Putusan No.1/P/FP/2020/PTUN.PLGharusnya dibuatlah fasilitasfasilitas yang memudahkan bagi pemberianin tersebut;Bahwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dalam Bab Ketentuan Umum pengertian FungsiPemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan AdministrasiPemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan,pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan, jadi seharusnyaPemerintah memfasilitasi untuk kemakmuran rakyat, jadi Pejabat adauntuk mewujudkan Negara Walfare

menguji peraturanperundangundangan, dan hal ini berlaku untuk siapa saja, termasukPenguasa harus mematuhi hal itu;Bahwa azas hukum yang berlaku adalah Peraturan yang barumeniadakan mengenai halhal atau Peraturan yang lama maka yangberlaku adalah Putusan Mahkamah Agung yang baru;Halaman 62 dari 111 Halaman dari Putusan No.1/P/FP/2020/PTUN.PLGBahwa Penguasa seharusnya sudah mempertimbangkan Keputusanyang telah dibuatnya, bukan untuk dihindari bahkan dihentikan karenauntuk tercapainya tujuan Negara Walfare

Selain AUPB, sekarang juga banyak undangundangmengenai OMBUSMAN, undangundang pemerintahan daerah PERDAdan undangundang Administrasi Pemerintahan;Bahwa undangundang Administrasi pemerintahan dalam hukumformalnya bisa dilaksanakan beriringan dengan pelaksanaan AUPB;Bahwa Dalam penyelanggaraan negara para Pejabat AdministrasiNegara juga harus memperhatikan AUPB;Bahwa paradigma dalam Negara Walfare State, adanya istilahGoverment dan Good Goverment yang intinya antara pihakpemerintah, swasta dan masyarakat

YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE & WALFARE COMMITTE, berkedudukan di Jalan H. Zainul Arifin No. 20 G Medan, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I.2. Ir. H. TENGKU ISMA NURDIN, selaku Ahli Waris / Anak Kandung dari Alm. Tengku Nurdin Mantan Direktur CV. Cipta Jaya, d/h beralamat Jalan Pemuda No. 7 Medan / Jalan H.

CIPTA JAYA.Dan yang menyetor modal untuk Perseroan tersebut adalah benarTengku Nurdin bersamasama dengan Penggugat, serta Tengku Nurdin adalahsebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur.152 Bahwa, benar antara Tergugat I (Yayasan The South Indian Muslim Mosque &Walfare) sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat II (i.c. Tengku Nurdinselaku Direktur CV.

Cipta Jaya sebagai Pelawan ada mengajukan verzet(Perlawanan) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 26/Pdt.G/2009/PNMdn, lawan :1 Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Walfare, sebagai : Terlawan I.2. Amiruddin, sebagai: Terlawan II.3.

Cipta Jaya tersebut, sedangkan Tergugat I (Yayasan TheSouth Indian Muslim Mosque & Walfare) sama sekali tidak ada mengeluarkanuang sepeser pun, oleh sebab itulah maka kepada CV. Cipta Jaya diberi haksewa untuk selamalamanya atau selama pakai, bahkan dapat dialihkankepada AhliSeandainya tidak diberi hak sewa selamalamanya, atau selama pakaidan dapat dipindahkan kepada Ahli warisnya tentu CV.

PUTUSANNomor 0959/Pdt.G/2018/PA.Kab.MlgZz Ato) 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, antara pihakpihak :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang sekarangberada di FLAT A 25 / F TOWER 2 WALFARE RD MARINELLAABERDEEN HONGKONG dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya MASRUDJI

mulut gajah yang mati ; Bahwa untuk satwa jenis gajah termasuk dalam kategori satwa yangdilindungi undangundang ;Bahwa menurut undangundang satwa yang dilindungi adalah termasukbagian dari aset negara sedangkan status kepemilikan satwa yang berada ditaman rekreasi marga satwa serulingmas juga termasuk aset negara yangdititipkan di lokasi tersebut termasuk satwa gajah yang mati tersebutserulingmas hanya memelihara saja ; Bahwa kandang dan tempat satwa yang sekarang ini mendekati denganprinsip animal walfare

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejaktanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016 ;Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat banding didampingioleh : BICTERSON WALFARE HUTAPEA,SH & HASAN BASRISH. Advokatyang berkedudukan kantornya di jalan Untung Suropati Gg.

tersebut diambil dengan telah mempertimbakanfakta sebagaimana tersebut diatas selanjutnya TERGUGATselaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki otoritas untukmelakukan tindakan dan keputusan bebas (discretionarydecission) berdasarkan freies ermessen yang mana dalamkonsep pelayanan terhadap masyarakat maka pengambilankeputusan secara bebas (discretionary decission) dilakukankarena dua hal yaitu tidak semua tindakan diatur dalam undangundang dan pelaksanaan pemerintahan dalam konsep negarakesejahteraan (walfare

tersebut diambil dengan telahmempertimbakan fakta sebagaimana tersebut diatasselanjutnya Penggugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara memiliki otoritas untuk melakukan tindakandan keputusan bebas (discretionary decission)berdasarkan freies ermessen yang mana daamkonsep pelayanan. terhadap masyarakat makapengambilan keputusan secara bebas (discretionarydecission) dilakukan karena dua hal yaitu tidak semuatindakan diatur dalam undangundang' danpelaksanaan pemerintahan dalam konsep negarakesejjahteraan (walfare

Selain itu,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102 K/SIP/1973tanggal 24 April 1975 menyatakan: Berdasarkan Yurisprudensi mengenaiperwalian anak , pada intinya Ibu Kandung yang lebih diutamakan,khususnya bagi anakanak yang masih kecil karena kepentingankesejahteraan anak yang menjadi kriteria ( The Walfare and The Happinessatau Best Interest Of The Child ).

tersebut diambildengan telah mempertimbakan fakta sebagaimana tersebut diatas selanjutnyaTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki otoritas untukmelakukan tindakan dan keputusan bebas (discretionary decission) berdasarkanfreies ermessen yang mana daam konsep pelayanan terhadap masyarakat makapengambilan keputusan secara bebas (discretionary decission) dilakukan karenadua hal yaitu tidak semua tindakan diatur dalam undang undang danpelaksanaan pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan (walfare

kebijakantersebut diambil dengan telah mempertimbakan fakta sebagaimana tersebutdiatas selanjutnya PENGGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negaramemiliki otoritas untuk melakukan tindakan dan keputusan bebas(discretionary decission) berdasarkan freies ermessen yang mana daamkonsep pelayanan terhadap masyarakat maka pengambilan keputusansecara bebas (discretionary decission) dilakukan karena dua hal yaitu tidaksemua tindakan diatur dalam undang wundang dan pelaksanaanpemerintahan dalam konsep negara kesejjahteraan (walfare

Asas ini merupakankonsekuensi dianutnya konsepsi Negara hukum modern (walfare state),yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawabuntuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakanyang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan socialpolicy) yangmasyaralat (sosial walfare) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat(social terdiri kebijakan untuk mencapai kesejahteraan(sosial defence).

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3043K/Pdt/2010 tanggal 30 Maret 2011, telah dinazegel, selanjutnya diberi tanda Bukti T Il s/d T XI8;Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Sewa Ruko di Jalan Zainul Arifin Kel.Petisah Tengah No. 200 B untuk sewa 5 (lima) tahun, terhitung mulai dari tanggal 01 Januari 2015s/d 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 87.5000.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)Penyewa : Amiruddin (i.c Tergugat XI) yang diterima oleh Yayasan The South India MoslemMosque & Walfare

Asas ini merupakan konsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state), yang menempatkanpemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkankesejahteraan umum warga negaranya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah danHalaman 28 dari 44 hal. Put.

tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanHalaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDNmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa,sehinggga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hokum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasayarakat (social walfare