Pembanding/Terdakwa : MARKUS ARITONANG Bin J ARITONANG Diwakili Oleh : BICTERZON WELFARE HUTAPEA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAMA TRIRANTY,SH

-BICTERZON WELFARE HUTAPEA,SH-Lawan-KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG Cq. KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG Cq. JAKSA PRATAMA VENNY PRIHANDINI, SH., MH NIP. 198507112008122001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Hakim/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarangmembaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Mei 2016Nomor : 87/ PDT.G/2016/PN.Tjk. antara pihakpihak tersebut dibawah ini :BICTERZON WELFARE HUTAPEA,SH. Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan UntungSuropati Gg.Family VI No.52 Labuhan RatuBandar Lampung.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMelawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK Alamat Jalan W.R.

ESAKami, Hakin/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang ,membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal04 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa mengadili perkaraperdata No: 131 /Pdt.PLW/2016/PN.TJK , Gugatan tersebut dibawah ini :SURYADI ANGGA KUSUMA, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Villa Citra BlokG1 No.5 RT.003/001 Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, dalamhal diwakili oleh kuasa hukumnya ,BICTERZON WELFARE

HUTAPEA, S.H., ADVOKATpada Kantor Hukum BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H & PARTNERS,berkedudukan di Jalan Kamboja No.1 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, disebut sebagai PELAWAN/PEMBANTAH.MelawanPELAWAN/PEMBANTAH ~ mengajukan PERLAWANAN/ BANTAHAN terhadapEksekusi Nomor: 08/Pdt.Eks.PTS/ 2016/PN.Tjk, yang diajukan oleh pemohon Eksekusi PT.DUMAI BULKING, diwakili oleh Amin Tukiman dan atau Tuan Dedy Sumardi selakuDirektur, Alamat di Plaza Mutiara Lantai 8, Jalan Lingkar

BICTERZON WELFARE HUTAPEA,S.H.

Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah menyerahkan bukti biaya welfare berupadokumen bukti welfare/canteen, yang telah dipertimbangkan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan putusan untuktetap mempertahankan koreksi karena biaya tersebut terkait dengannatura/kenikmatan (benfit in kind), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf e.

Bahwa terkait biaya welfare, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dalam proses keberatan telah mempertimbangkan buktiberupa welfare/canteen, dengan putusan untuk tetapmempertahankan koreksi karena biaya tersebut terkait dengannatura/kenikmatan (benefit in kind), sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) huruf e, dan tetap mempertahankan biaya packingkarena tidak didukung buktibukti yang memadai.b.

Bahwa dalam persidangan, terkait biaya welfare TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) menyampaikan datayang sama dengan yang diserahkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) di tingkat keberatan, dan terkait biayaPacking, Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyampaikan dokumen yang tidak pernah diberikan dalam proseskeberatan maupun pemeriksaan.c.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Biaya UsahaLainnya sebesar Rp49.628.235,00, yang terdiri dari :e Welfare sebesar Rp 21.623.937,00e Vehicles sebesar Rp 28.004.298,00. Bahwa koreksi terkait dengan biaya welfare dalam biaya usaha lainnyasama penjelasannya dengan koreksi biaya welfare pada Harga PokokPenjualan..

Bahwa terkait biaya welfare dalam biaya usaha lainnya penjelasannyasama dengan biaya welfare pada Harga Pokok Penjualan.b. Bahwa dalam persidangan, terkait biaya vehicle, TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menyampaikandokumen yang tidak pernah diberikan dalam proses keberatanmaupun pemeriksaan.c.

Harga Pokok Penjualane Biaya Electricity Rp 0,00e Biaya Welfare Rp 54.066.563,00e Biaya Packing Rp35.822.920,00Rp 89.889.483,003. Biaya Usaha Lainnyae Beban Walfare Rp 21.623.937,00e Biaya Vehicles Rp 28.004.298,00Rp 49.628.235,00Jumlah Rp 3.327.296.646,00 1.

Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp89.889.483,00bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen yang disampaikan serta keterangandari para pihak yang bersengketa diperoleh informasi bahwa koreksi Harga Pokok Penjualantersebut di atas, berasal dari koreksi Welfare sebesar Rp54.066.563,00 dan Packing sebesarRp35.822.920,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding; MenurutTerbanding Welfare sebesar Rp54.066.563,00bahwa atas biaya welfare dikoreksi karena tidak terdapat buktibukti yang

Biaya Welfare sebesar Rp54.066.563,00bahwa menurut Pemohon Banding biaya welfare adalah biaya penyediaan catering bagi seluruhkaryawan termasuk direksi;bahwa menurut Terbanding pemberian makan bisa dibiayakan apabila diberikan kepadaseluruh karyawan;bahwa menurut Pemohon Banding makan diberikan setiap hari dalam bentuk nasi box dansetiap hari diambil dengan surat jalan;bahwa Pemohon Banding menyerahkan buktibukti pendukung berupa:1.

Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp49.628.235,00bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen yang disampaikan serta keterangandari para pihak yang bersengketa diperoleh informasi bahwa koreksi Biaya Usaha Lainnyaltersebut di atas, berasal dari koreksi Vehicles sebesar Rp28.004.298,00 dan Welfare sebesarRp21.623.937,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding; Menurut Vehicles sebesar Rp28.004.298,00Terbanding bahwa atas biaya vehicles dikoreksi karena tidak sepenuhnya berkaitan dengan

usaha untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan;e Welfare sebesar Rp21.623.937,00bahwa atas biaya welfare dikoreksi karena tidak terdapat buktibukti yang memadai ataspengeluaran biaya tersebut dan biaya tersebut berkaitan dengan pemberian natura/kenikmatan(benefit in kind) sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;Materi Sengketabahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi sengketa banding ini berhubungandengan pembuktian atas biaya yang dikeluarkan dan

Demikian tersusun DewanKetua : SADI ;Sekretaris : ISNOMO ; + 2222222 en nen eenBendahara : SANIMAN 222022220 2222 o none nnn ne eneBahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Dewan Pengurus dan Dewan pendiri FoundationFor Labour Welfare Services mengadakan rapat, sebagaimana berita acara rapat Dewanpengurus tertanggal 15 Agustus 2011 secara bulat sepakat melakukan rapat pembubaranYayasan FLWS serta menyelesaikan kewajiban ekonomi Yayasan terhadap pihakketiga dan selanjutnya Dewan Pengurus memberikan KUASA

dengan surat ukut No. 135/12/1999 tanggal4121999 ; 22222 nn nn nnn nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn neersMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuanPasal 71 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka YayasanLabour Welfare Services yang telah didirkan oleh Pemohon pada tanggal 22 Januari 1985berdasarkan Akta Notaris No. 108 dibuat dihadapan Notaris ST.

Services tidak memenuhi syarat untuk disebut Yayasan, maka permohonanPemohon sebagai salah satu pendiri dapat dikabulkan untuk melakukan pembubaran YayasanLabour Welfare Services atau Yayasan FLWS ;Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk menetapkan sebidang tanahssawah seluas 1.905 M?

Menyatakan Yayasan Labour Welfare Services atau Yayasan FLWS bubar dengan segalaakibat hukumnya ; 3. Menolak permohonan selain dan selebihnya ; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000, (seratus tigapuluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari : SENIN, tanggal : 23 APRIL 2012, oleh kami : ACHMADFAUZI, SH.

Bukti P3 : Berita Acara Rapat Dewan Pengurus tentang Pembubaran YayasanFoundation For Labour Welfare Services FLWS Surabaya tanggal15 Agustus 2011 ;4. Bukti P4 : Akta Notaris No. 149 tangga; 24 Oktober 2011 dibuat dihadapanTriwinarno, SH., MKn ;Bukti P5 : Kwitansi tanggal 28 Januari 1994 ;Bukti P6 : Kwitansi tanggal 05 Maret 1994 ;Bukti P7 : Kwitansi tanggal 14 Nopember 1994 ;os oO MNBukti P8 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

Welfare, benefit, allowance Rp 1.679.089.1866. Repair & maintenance expense (common) Rp 91.521.137j. Repair & maintenance expense (MC) Rp 117.360.768. Travel & transportation Rp 359.749.2099. Training fee Rp 2.679.000JO. Subscripton fee & others Rp 477.370.61011. Freight to customers (local) Rp 13.279.203.821J2. Research baby Rp 268.54013. Research feminincare Rp 2.183.00014. Research healthcare Rp J5.

TeIrblandiIngbawalIPTSulpeBERSituladalalveIndlorluntuIpelaslokbaIranglvaituberupaasttklpebuIngku prlodx3IrjaInji lankeIrjaIPTIniChiBEdaIPTSupeBB RSlyangenlvatakaladlanyaIpebelliaprlodEECEg)SertacoIntlohprlod luklvangdipaSOkeIniChi@ 8&8hiInggajellasbawaIPTSupeBERSitubukabagilandaIribiayprlosdajuliga bukasebagalobjeIPPIPasal23bawaldaIriuraialpenylelalsatersebudiatajellasbukasebaIgalobje lpajaIPPIPasal23PelohlionBalIndingeoOayelulijuntuoObatalkakore ksi(TeIrblandiIngbawaldasarkoIreksifitAlllowaIncfo)(ur 2.Welfare

HainibCSualPeraturanDirjenPaj 70pJ/seduntnspprtASIwaaupna perpajakannyaatelahmembAyalberorkutaSetiApbulanpaabaa yimaeriPemohoNnBandihgteltersebutyangtelHipDtongPPhPasal23 a a pt fa pp HisetilAptransalksiutaJau diDIC&tagHinyataka AntersebutiafasPemohoNnBandihgmemohonkepaHaMajeliHakimyangmuliauntukmembataIkakorksHarTer NnpL.bandihg;bawal ayellistellahelalkukaIpeerikslaalataldokuenlpeIndluklunlvaIngbeIkaitlandeInglanpobpokoIreksilvaIngdilluklanUj IBuktilyaitu UraianJan 09 s.d Mar 09 1 Sales Promotion baby 6.838.666.4402 Welfare

Welfare Benefit Allowance sebesar Rp 406.554.680,00 Ssphwa berdasarkan hasil uji bukti dan sesuai dengan pernyataan Terbanding,=ajelis berpendapatlemohon Banding dapat menjelaskan Obyek PPh~2BBiaya A oF Se FT OD Pf FE=ono 2bIPP PMA Satu.tasohon Banding menyampaikan dokumen berupa invoice,men pengeluaran i SsumunsproearIPP PMA Satu.tasCOmreEe Torr artpevoro ts o0U0 D>=ohon Banding menyampaikan dokumen berupa invoice,oromnen pengeluaranbiayadanSPTMasa PPh PasalNSsphwa Majelis berpendapat bahwa sengketa

3ekasan hasil pemeriksaan atas sengketa Koreksi DPP PPh Pasal2B=asalajak Januari s.d.oMaret2009ang dipertahankan dan dibatalkan Majelis dalam banding ini adalahpebagaimana dalam tabel sebagai berikutDi NOUraian Sengketa DPP PPh Pasal 23Nilai Sengketa(Rp)DipertahankanMajelis(Rp)Dibatalkan Majelis(Rp) SP Baby & Feminincare TradingTerm15.364.169.8359.195.428.9836.168.740.852 2 SP Baby In Store 935.620.287 935.620.287 03 SP Feminincare In Store 1.580.107.433 1.580.107.433 04 SP Healthcare In Store 0 0 05 Welfare

- YAYASAN INDIA MUSLIM SELATAN SUMATERA UTARA YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE DAN WELFARE COMMITTEE (PENGGUGAT)- CV. CIPTA JAYA (TERGUGAT I)- TENGKU RAFIAH (TERGUGAT II)- TENGKU BURHANUDDIN, SE (TERGUGAT III)- N.R SITI MARIAM (TERGUGAT IV)- TENGKU ARMILLA MADIANA (TERGUGAT V)- TENGKU ARISMA MELLINA (TERGUGAT VI)- Drg. TENGKU RAFINA NURDIATI (TERGUGAT VII)- Dr. TENGKU SOFIA HANUM (TERGUGAT VIII)- Ir. TENGKU ADIGRAHA PUTRA (TERGUGAT IX)- IR. H. TENGKU ISMA NURDIN ALIAS IR. H.

PUTUSANNomor 198/Pdt.G/2016/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :YAYASAN INDIA MUSLIM SELATAN SUMATERA UTARA (YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIMMOSQUE & WELFARE COMMITTEE) dalam hal ini diwakili oleh Ketua MUHAMMAD KAMALSALEH, Sekretaris ABDUL RAJAK, SS, Bendahara MUHAMMAD MUHAJIR, memberikankuasa kepada : A.

Daluarsa Bahwa, berdasarkan surat perjanjian tanggal 22 Februari 1978 dari penggugat (YayasanThe South Indian Muslim Mosque & Welfare Commitee) kepada CV. CIPTA JAYA(Direktur Tengku Nurdin dan Komisaris Amiruddin) Jo.

Bahwa, dasar hukum terbitnya Akta Perjanjian No. 17 tanggal 11 Agustus 1979 yang dibuatdihadapan Barnang Armino Poeloengan, SH, Notaris di Medan adalah : Surat Perjanjian tanggal 22 Februari 1978, dalam Pasal 1 : Penggugat (Yayasan TheSouth India Muslim Mosque & Welfare Committee)member tugas kepada TengkuNurdin (Direktur CV. CIPTA JAYA) untuk membongkar Mesjid milik Penggugat yangterletak di Jalan H.

Tergugat Il s/d Tergugat XII d.k dengan ini mengajukanGugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Tergugat d.r d/h Penggugat d.k sebagai berikut :1,Para Penggugat d.r mohon segala sesuatu yang tercantum dalam konpensi tersebut diatassecara mutatis mutandis sudah termasuk dalam rekonpensi ini.Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 22 Februari 1978 dari Tergugat d.r (YayasanThe South India Muslim Mosque & Welfare Committee) kepada CV.

Medan dikenal sebagai rumahrumahtoko di Jalan Haji Zainul Arifin Nomor 200A, 200B, 200C, 200D, 200E dan 200F ;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat yang diajukan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 12dapat diketahui bahwa adanya kuasa dan perjanjian antara Penggugat atas nama Yayasan The SouthIndian Muslim Mosquo & Welfare Committee kepada alm.T.

HAIRUL ANWAR,SHAdvpkat/Pengacara berkantor di Jl.Jend.A.Yani VII No.25.A Medfanberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2016 No....MelawanYAYASAN INDIA MUSLIM SELATAN SUMATERA UTARA (YAYASAN THESOUTH INDIAN MUSLIM MOSQUE & WELFARE COMMITTEE) dalam hal inidiwakili oleh Ketua MUHAMMAD KAMAL SALEH, Sekretaris ABDULRAJAK,SS, Bendahara MUHAMMAD MUHAJIR, memberikan kuasa kepada :A. MAJIDHUTAGAOL, SH., ANDI RINALDI, SH. dan ROMI A.

Bahwa, pergantian nama Yayasana The South India Muslim Mosque &Welfare Committee menjadi Yayasan India Muslim Selatan Sumatera Utarayang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak ada pengaruhnya dengan haksewa yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian No. 17 tanggal 11 Agustus1979 yang diperbuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan, SH Notarisdi Medan.3.

YayasanThe South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee sekarang YayasanIndia Muslim Selatan Sumatera Utara)..

Cipta Jaya yang menerima uang ganti rugi, sedangkan pihaklain adalah siapa saja yang melakukan penyewaan terhadap rukorukotersebut.Jadi, pada prinsipnya sewa menyewa yang dilakukan oleh YayasanThe South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee dengan pihak lain,maka Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committeemengikatkan diri kepada Tengku Nurdin sebagai Direktur CV.

Selanjutnya, Pihak YayasanThe South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee (Terbanding)menerima uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 23Februari 1978 dari Tengku Nurdin sebagai Direktur CV. Cipta Jaya (BuktiT.II s/d T.XI3).Bahwa, sebagai kompensasi / imbalan atau kontraprestasi yang disepakatiantara Yayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committeedengan Tengku Nurdin sebagai Direktur CV.

Putusan Nomor 885 /B/PK/PJK/201 2perbedaan antara jumlah pemakaian bahan baku di laporan keuangandengan laporan manufacturing expenses yang disampaikan ke terbanding;Welfare &Social Expense sebesar Rp.1.079.831.142,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena dalam jumlah tersebutmerupakan pengeluaranpengeluaran yang termasuk kategori pemberiandalam bentuk natura;Persediaan WIP Awal sebesar Rp.12.760.505.901,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi karena berdasarkan laporankeuangan yang telah diaudit

Putusan Nomor 885 /B/PK/PJK/201 2Ending of the year (Rp. 5.572.668.008) (Ro. 1.616.741.968) Raw material used Rp.75 .330.542.945Bahwa dengan demikian, Pemeriksa tidak memperhitungkan perhitunganyang diatas dan yang hanya diperhitungkan hanya sejumlahRp. 72.161.490.149,00 sebagaimana tercantum di dalam laporanManufacturing Expense;Welfare & Social Expense sebesar Rp.1.079.831.142,00;Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Welfare & Social Expenses sebesarRp. 1.079.831.142,00 terdapat jumlah yang dilakukan

Koreksi biaya welfare & social expense sebesav..... Rp. 947.436.571,00Jumlah Koreksi yang tidak dapat dipertahankaan .......... Rp. 1.568.039.140,00Penghasilan Netto menurut Majelis ......... eee (RP. 9.716.650.938,00)Halaman 47Seharusnya :Penghasilan Nett0.......0......:cecee eee eee (Rp. 9.716.650.938,00)Halaman 9 dari 40 halaman.

Sengketa atas koreksi Biaya welfare & social expenses dalam Harga PokokPenjualan sebesar Rp.947.436.571 ,00Halaman 31 dari 40 halaman.

(deductible) adalah sebesan Rp.947.436.571,00 danyang tidak dapat dibiayakan sebesar Rp.279.143.732,00;""Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti SPTPPh Pasal 21 Tahun 2006 Formulir 1721A serta Bukti Setoran PPhPasal 21 (SSP) diketahui bahwa atas biaya welfare dan socialexpense tersebut telah dipotong PPh Pasal 21";"Bahwa berdasarkan buktibukti yang ada dalam persidangan Majelisberpendapat atas koreksi welfare dan social expense sebesarRp1.079.831.142,00, Pemohon Banding hanya

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterimamaka Penggugatharus dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidakdicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Sidang Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum yang selengkapnyasebagai berikut:Menimbang, bahwa pada

tuaputus, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pat.G/2020/PN Kotdan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajibantersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, HakimKetua Sidang Bicterzon Welfare

Hutapea, S.H. berpendapat oleh karena yangdimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya adalah tentang HakAsuh Anak dan bukanlah mengenai perselisihan terhadap penguasaan Anak,yang pada pokoknya agar anakanak yang lahir dari perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka petitum inibertentangan dengan hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atasHakim Ketua Sidang Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. berpendapat gugatanPenggugat

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karenaperkara ini sejumlah Rp710,000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggrani, S.H., danWahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor32/Pdt.G/2020/PN

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Perincian biaya : 1. Pendaftaran .........cceeceeeeeee : Rp30.000,00;2. Biaya POSES 0... eeeeeeeeeeeeeeees : Rp50.000,00;Bx PANGAN sncasacsmmensmmmnmaxamnncne Rp610.000,00;4. Mate ral ......c cece ccseeseeseeeteeeeeeees : Rp10.000,00;5.

Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan buktibukti pendukung sebagai berikut:1.eve nAveNnBpe ee TeEeV*s KOMakmur Rp.14.726.814.967,00,rosco UK DON @Gvrsc HAVEMakmur yang dianggap sebagai Pos Biaya Sales PromotionSoe o TES oege PROger Sen UNS aos SToB ONMakmur yang dijual ke Pemohon Banding,Q@U< BOO >fancaagns eB sho osc oreMaasc=sSsmdetsnoe ce cerMakmur,even UNS eopUrFonBo NnMakmur berupa plastik pembungkus untuk produk Pemohon Banding, MH 3sDMS MHa TrsenAaacgcmote DABseMaehensadMakmur adalahaf Welfare

BY xsweacprs KMakmur sebesar Rp.21.565.481.406,00alerikut April 08 s.d Des 0814.726.814.967 Jan 09 s.d Maret 096.838.666.440 Total 21.565.481.406 rn OoBearer wWeREoFy, OR CUVEE ETHERS oo Ss EEatasBraeacrcRpevus< &plastiters osat awd asmow spEuoaeaae ws ogp< Ss DTN OC YQ,5owae acraoco< Masa Pajak Dokumen Pendukung TotalAda Tidak AdaApril 08 s.d Des 08 11.684.424.778 3.042.390.189 14.726.814.967Jan 09 s.d Maret 09 6.168.740.852 669.925.588 6.838.666.440 17.853.165.630 3.712.315.777 21.565.481.406 Welfare

Banding dan PT Super Makmur yang menyatakan adanya pembelian produkparangprta contohroduk yang dipasok ke Pemohon Banding sehingga jelasSo DwHe onbahwa PT.Nnuper Makmur itu bukan bagian dari biaya promosi dan juga bukan sebagai objek PPh Pasal2Bbahwa dari uraianenjelasan tersebut di atas jelas bukan sebagai Objek Pajak PPh Pasalso2Bnakaemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan koreksierbanding oOWelfare Benefit Allowancebahwa dasar koreksi PPh Pasal2Bai pos biaya Welfare

bahwa Terdakwa telah telah tanpa ijin atau tanpakewenangan sehingga termasuk tanpa hak, membawa senjata penikam ataupenusuk, sehingga unsur ini telah terbukti;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN KotMenimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaantunggal Penuntut Umum, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapaimufakat bulat, karena Hakim Anggota Bicterzon Welfare

yang bunyinya adalahsebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjatapenikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barangbarangyang nyatanyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untukpekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukandengan sah pekerjaan atau yang nyatanyata mempunyai tujuan sebagaibarang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheia);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim Anggota Bicterzon Welfare

), dan Terdakwa belum pernah dihukum, baik dalamtindak pidana yang menggunakan senjata penikam atau penusuk maupuntindak pidana lainnya, serta diketahui senjata tajam jenis badik beracun tersebutmerupakan peninggalan atau warisan yang umum disebut pusaka dari orang tuaTerdakwa Azwanto H.R. alias Wanhal bin Halimi (Alm) dan bukan merupakansenjata penikam atau penusuk yang sengaja dibeli oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas Hakim Anggota Bicterzon Welfare

Hutapea, S.H., berkeyakinan bahwaperbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan olehundang undang;Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, HakimAnggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., berpendapat dalam pemeriksaanperkara a quo telah menemukan adanya hal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai alasan pembenar, maka Terdakwaharuslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh AriQurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Akun Staff Welfare bahwa Terbanding melakukan koreksi atas akun Staff Welfare Other(3160910) sebesar Rp.130.402.879,00 karena ketiadaan bukti yangmendukung adanya pengeluaran sebesar Rp130.402.879,00.bahwa selama persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan buktimengenai pengeluaran sebesar Rp130.402.879,00 dan hanya menyampaikanpenjelasan bahwa biaya ini merupakan biaya pengobatan untuk lokasiperusahaan yang di daerah terpencil sehingga merupakan biaya pengurangpenghasilan bruto sesuai dengan

KMK466/KMK.04/2000.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya menyerahkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP507/WPJ.04/2006 tentang penetapansebagai Daerah Terpencil namun tidak menyerahkan buktibukti pengeluaransebesar Rp.130.402.879,00 sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakahpengeluaran sebesar Rp130.402.879,00 benarbenar merupakan pengeluaranuntuk pengobatan di lokasi perusahaan.bahwa karena tidak terdapat bukti yang menyakinkan mengenai pengeluaranpada akun Staff Welfare Others

tersebut;Setelah memeriksa semua suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah membaca, meneliti gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis melaluikuasanya dengan suratnya tertanggal 29 April 2013 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor 771/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 29 April 2013, yang dalil serta alasannya sebagaiberikut :1.Bahwa, Penggugat adalah Yayasan The South Indian Muslim Mosque &Welfare

Yayasan The South Indian MuslimMosque & Welfare Committee adalah sebagaimana disebutkan dalamAkta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan The South Indian MuslemMosque & Welfare Committee No. 68 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuatoleh dan dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH. Notaris di Medan ;3. Bahwa selaku Yayasan, Penggugat mempunyai kekayaan, antara lain :Hal 3 dari 36 hal Put.

Yayasan The South IndianMuslim Mosque & Welfare Committee ;Bahwa tanah wakaf milik Penggugat yang disebutkan pada angka 3.1 dan3.2.di atas, sejak tahun 1887 telah didirikan bangunanbangunan rumahdari tepas dengan atap daun nipah, kemudian diganti dengan bangunanpapan, namun tetap dengan atap daun nipah yang peruntukannya adalahmasyarakat India Muslim dari India Selatan sesuai dengan bunyi Stichtingtersebut di atas. Keadaan rumahrumah tersebut sekarang telah berobah,yaitu :13.1.

Sewaktu2 apabila jajasan The South Indian Mouslem Mosque &Welfare Committee Medan memerlukan pertapakan tanah atasrumah tersebut, maka fihak Il bersedia keluar (pindah) tanpamenerima ganti rugi dari fihak (pertama) ataupun dari JajasanThe South Indian Mouslem Mosque & Welfare CommitteeMedan;15.8.

No. 64 PK/Pdt/ 2010 tanggal 19 Mei 2010, amarnya berbunyi :MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan kembali : YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLEMMOSQUE & WELFARE COMMITTEE dalam hal ini diwakili olehABU BAKAR SIDDIK, MOHAMMAD HANIF, SH., tersebut ;15.30.

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif:a. 3110590 Allowance other executive Rp 1.587.444.225,00b. 3110591 Allowance other non executive Rp 1.680.296.953,00c. 3110592 Allowance othersnon executive non confidential Rp 1.670.447.785,00d. 3110593 Allowance Education Rp 6.350.000,00e. 3110620 Leave Passage Local Rp 104.670.609,00f. 3910151 Biological Assets Written Off Rp 50.265.774,00g. 3160910 Staff Welfare Other Rp 2.155.388.933,00h. 3160110 Staff Welfare Annual Dinner Rp 334.591.797,00i. 3730114 Security

PUTUSANNomor : 116/Pdt.G/2016/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara antara :MUHAMMAD SAFEI, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat diJalan Nusa Indah No.13, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan TelukBetung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili olehKuasanya BICTERZON WELFARE HUTAPEA,SH dan FATHUL, SH

,Advokat pada Kantor Hukum Bicterzon Welfare Hutapea &Partners, yang beralamat di Jalan Untung Suropati Gg.

;Sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap Abu Bakar Siddiq selakuKetua yayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee Selanjutnyadiwakili Kuasanya Rosfiana Tanjung, SH Advokat pada Kantor Advokat /Pengacara ROSFIANA TANJUNG SH & ASSOCIATES beralamat di JalanTanjung Anom No. 2 Perintis Medan Timur Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 4 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Medantanggal O5 06 2012 Reg. No. 1029 /Penk/ 2012/ PN Madn.

Foto copy Surat dari Yayasan The South Indian Muslim Mosque &Welfare Committe Medan No. 002/YSIM/02/2007 tanggal 7 Pebruari2007 ditujukan kepada Bapak Amiruddin 200 B, 200C di Medan,diberi tanda bukti P19.Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan suratsurat bukti telah pulamengajukan 2 ( dua.) orang saksi yang didengar dibawah sumpah yaitu :Saksi 1. OK.

TI 08 keculi buktisurat yang diberi tanda TI03, TI 04 dan TI 05 tidak ada aslinya, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda sebagai berikut :2Foto copy Sertifikat hak Milik Wakaf No.625 atas nama Yayasan The SouthIndian Muslim Mosquue & Welfare Committee diberi tanda TI. 01;Foto copy Akte Perjanjian Sewa menyewa No. 08 Desember 1979 antaraYayasan The South Indian Muslim Mosque & Welfare Committee dengan HTengku Nurdin yang dibuat dihadapan Barnang Armino Poeloengan , SHdiberi tanda TI 02;Foto

No. perkara 1543K /Pdt/ 2005 jo No. 30 PK / Pdt/ 2009 ;alasanalasan atau dalildalil (posita) yang dikemukakan Penggugat dalamPerkara a quo No. 227 / Pdt G/ 2012 / PN jauh berbeda dengan dalildalil/alasanalasan yang dikemukakan oleh Yayasan The South Indian MuslimMosque & Welfare Committee sebagai penggugat dalam perkara Reg. No.378/ Pdt G./ 2002/ PN Mdn Jo.

Notaris diMedan yang dikuatkan dengan keterangan saksisaksi OK Jaumil Fachriar dan saksiTengku Haza Naruddin terbukti bahwa antara Pengugat dengan Tuan Muchtarselaku kuasa untuk dan atas nama Yayasan The South Indian Muslim Mosque &Welfare Committee in casu Tergugat I, telah sepakat mengadakan perjanjian SewaMenyewa terhadap objek sengketa yaitu (satu) pintu bangunan pertokoanbertingkat yang terletak di Jalan Haji Zainal Arifin nomor 200C , dimana tapakdan pekarangan serta bangunan pertokoan adalah

MH Partners berkantor di JalanR.A Baasyid Sinar Semendo Gang Kemuning 8 Nomor 1Labuhan Dalam Bandar Lampung selanjutnya disebutPENGGUGAT ; LawanNANA LIDYA CRISTINA, Jawa tengah 14 Mei 1968, alamat Jalan PulauDamar No.32 RT/RW 032/006 Kelurahan Way Kandis Kecamatan VTanjung Senang, agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, No.KTP :187111540680007, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokatBicterzon Welfare Hutapea, SH yangberkantor pada Bicterzon WelfareHutapea 7 Partners Jalan Untung Suropati Gang

JERA KEPADATERDAKWA DAN TIDAK PULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANGDAPAT MENIMBULKAN SHOCK TERAPY BAGI ANGGOTAMASYARAKAT LAINNYA sehingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare