M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. PERTENUNAN TJIMINDI SUBUR selaku Termohon PKPU/ Debitor berakhir;
2. Menyatakan PT. PERTENUNAN TJIMINDI SUBUR Sejahtera selaku Termohon PKPU/ Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr.

AH.04.03-2019 tanggal 13 Juni 2019, berkantor pada Kantor Hukum PAMMA LAEWYERS, beralamat di Krakatau Steel Building, Lantai 6, Jalan Gatot Subroto Kav.54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 10270 sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Kurator apabila Termohon PKPU dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;

5.

Menghukum Termohon PKPU PT. PERTENUNAN TJIMINDI SUBUR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. ..

434/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Mengabulkan Permohonan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;-----------2. Menyatakan Termohon PKPU / PT Yuda Mandiri Perkasa dalam keadaan insolven beserta segala akibat hukumnya;-----------------------------3. Menunjuk sdr. Makmur, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Yuda Mandiri Perkasa;-----4.

Menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan pada saat proses PKPU dibebankan kepada budel Debitor pailit / PT Yuda Mandiri Perkasa (Dalam Pailit);--------------------------------------------------------6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator dan biaya kepengurusan pada saat proses Pailit setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;---------------------------------------------------------7.

Menghukum Termohon PKPU PT Yuda Mandiri Perkasa untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. .

Nomor: 247/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.1.561.000.- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

384/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

SURYO SUPRAPTO, SH dan LISERNAWATI, SH Advokad dan PengurusLEMABAGA PERLINDUNGAN KONSUMENbernama KOMNAS PKPU INDONESIA berkantordi Perum Istana Bedali Agung Blok AE No.3 BedaliLawang, Kab.Malang Kantor Cabang Malang ;selanjutnya disebut sebagai .............. PENGGUGAT ; Melawan:PT ADIRA DINAMIKA MULTY FINANCE, TBK. Perseroan Berkedudukan di Jakarta Cg.

INDONESIA yaitu Komite Nasional Perlindungan10Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia yang belum berbadan hukum, hal inidapat di lihat dalam kop surat gugatan Penggugat KOMNAS PKPU INDONESIAhanya didirikan dengan mengggunakan Akte Notaris saja, sehingga KomiteNasional Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha Indonesia tersebut tidakdapat/belum dapat menjalankan aktifitasnya keluar sesuai dengan UndangUndang mengenai YAYASAN yaitu UNDANGUNDANG NOMOR : 28 TAHUN2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor

sebagaimana disyaratkan oleh pasal 46 ayat1 sub c tersebut diatas sehingga legal standing Penggugat untuk mengajukangugatan dengan menggunakan Lembaga tersebut adalah tidak sah dan batal demihukum ; Dengan demikian maka KOMNAS PKPUINDONESIA Komite Nasional Perlindungan Konsumen Dan Pelaku UsahaIndonesia tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia untuk bentuk LEMBAGANYA, dengandemikan maka segala sesuatu yang dijalankan dan dilakukan oleh KOMNAS PKPU

Olehkarena itu juga maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menggunakanLEMBAGA KOMNAS PKPU INDONESIA PERLINDUNGAN KONSUMENDAN PELAKU USAHA INDONESIA ADALAH TIDAK SAH DAN BATALDEMI HUKUM SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEHPENGUGAT TERSEBUT WAJIB DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAKDAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN ; 2 Bahwa surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugatmerupakan LEX SPESIALIS JUGA dari UUNo. 42 tahun 1999 tentangJAMINAN FIDUSIA dan tidak melanggar UU No. 8 tahun 1999

Indonesia (Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan PelakuUsaha Indonesia) Cabang Tegal yang ternyata selama dalam persidangan tidak pernahmenyerahkan surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan barusebatas Akta Notaris saja sehingga Komnas PKPU Indonesia (Komite NasionalPerlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Indonesia) Cabang Tegal tidak dapatmelakukan perbuatan sebagaimana layaknya subyek hukum di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena Komnas PKPU Indonesia cabang Malang

Bahwa Karena adanya putusan pailit tersebut diatas, Penggugat barumenyadari bahwa dalam jabatanya sebagai Bendahara KSP Mitradana,Penggugat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengembaliandeposito dari Para Kreditur melalui penyitaan serta pelelangan atas hartakekayaaan dan asset pribadinya oleh kurator.Bahwa indikasi adanya itikat tidak baik dari Tergugat terlihat pada saatproses pemeriksaan Perkara Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) yang berlanjut dengan Permohonan Pailit

PKPU/2017/PN.Niaga .Smg yang diajukan Ny.

Foto Copy Turunan Putusan PKPU (Penundaan Kewajiban membayar utang)Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pdt.Sus.PKPU/2017 PN. Niaga Smg.Tertanggal 2 Pebruari 2017.(bukti P8).9. Foto Copy Tutunan Putusan Perdamaian dalam PKPU (PenundaanKewajiban Pembayaran Utang) Pengadilan Niaga Semarang No.01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN. Niaga Smg tertanggal 13 maret 2017.(bukti P9);10.

Bahwa rumah Penggugat masih ditempati; Bahwa dari Penggugat selain rumah rekening Penggugat juga saksi cek dansuah diambil saldonya tinggal sedikit; Harta Penggugat ada rumah dan motor, mobil tidak ada; Bahwa akta sebagai bendahara ada, yang ditanda tangani banyak; Bahwa pailit awalnya adari PKPU; Bahwa Penggugat hadir dia juga bikin jawaban sampai putus perdamaian; Bahwa sewaktu pailit Penggugat tidak hadir yang hadir Pak Kuntoro; Bahwa saat itu pengajuan gugatan PKPU; Bahwa pasal 34 UU Koperasi

., kKeduanya kurator yang berdomisili dan beralamat kantor diGedung Bumi Mandiri, Tower , lantai 10, Jalan Basuki Rahmat 129137,Surabaya, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;Atau menjadi Pengurus seandainya dalam proses tersebut ternyatadidahului oleh proses PKPU;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipundilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;Menghukum Para Termohon Pailit Ida Bagus Surya Bhuwana dan PT.Bukit Inn Resort untuk membayar seluruh yang timbul

Sus.Pailit/2019Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 6 November 2018 atas namaTerdakwa Ketut Bagiarta, S.E., tidak memenuhi kualifikasi novumsebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) huruf (a) UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena buktitersebut belum ada pada saat perkara a quo diperiksa oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukti tersebut baru ada setelahperkara a quo diputus di tingkat kasasi, dengan demikian bukti baru tersebuttidak memnuhi syarat

NegeriDenpasar terhadap perbuatan melawan hukum Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Dps,bukti tersebut juga baru dibuat setelan perkara a quo diputus di tingkat kasasi;Bahwa dengan demikian kedua bukti baru yang diajukan oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagai novumbersifat menentukan oleh karena buktibukti tersebut baru ada setelahperkara a quo berjalan, tidak memenuhi kualifikasi novum sebagaimanadimaksud Pasal 295 ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU

;Bahwa di dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekeliruan yangnyata oleh karena putusan Judex Juris didasarkan pada fakta bahwaTermohon Pailit telah terbukti secara sedernana mempunyai utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki 2 (dua) kreditur atau lebihsehingga telah memenuhi syaratsyarat pailit sebagaimana ditetapkandalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan

Sebagaimana yang diatur PKPU NO.12 Tentang Penca lonan PilkadaPerihal Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada. (Vide: Pasal. 38 ayat 4 (Empat).

Bukankah PKPU nomor 9 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU NO.12Tentang Pencalonan Pilkada telah mengatur dalam pasal 37 ayat (4) menyatakan sebagaiberikut: Pendaftaran Pasangan Calon Sebagaimana dimaksut pada ayat (3) Dilakukan PalingLambat Pukul 16.00 wib. Kenapa pasangan calon lain Zulkanedi Said, S.sos danRisnawanto, S.E yang diusung oleh Partai Golkar dan PDIP tidak dideklok atau ditolak jugaoleh Komisioner KPUD Pasbar.??...

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Yang Tidak Diterima Pendaftarannya Sebagaimana dimaksud pada angka 3 Dapat mendaftarkan Kembali Pasangan Calon dengan memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan PKPU nomor 9 Tahun 2015 pada masa pendaftaran (a quo).

Bahwa dalil Penggugat yang berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29 tahun 2015 tanggal 24 Agustus2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai PesertaPemilihan ...17Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 yang diumumkan padahari Senin tanggal 24 Agustus 2015 karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun2015 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkadadan Surat Komisi Pemilihan

Fotocopy Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf a s/d huruf e PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan,diberi tanda 20.0.0... ccc cece cee cee cee eee be tees cee eenenteeeeenes (Bukti T.kpu. 14);15.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga.Sby ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.509.000,- (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ;

36/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

- Menolak permohonan Pemohon PKPU tersebut diatas untuk seluruhnya;

- Menghukum Pemohon PKPU membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.590.000.00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

419/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 telah terjadi perkara di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Pemohon yaitu HenryGeorge Surjokentiono, Dkk melayangkan Surat Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 18 Agustus 2015 denganTermohon yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang pada saatitu Penggugat berkedudukan hukum sebagai Ketua Pengurus KoperasiSimpan Pinjam (KSP) Intidana.

Bahwa menindak lanjuti adanya perkara pada Peradilan Niagasebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas, maka pada hari Senintanggal 7 Desember 2015 telah ditandatangani Akta Perdamaian antaraKoperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang dalam hal itu diwakili olehPenggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi dengan Hadi Sasono, SHsebagai Kuasa Hukum Pemohon PKPU Nomor : 10/PDT.SUSPKPU/2015/PN.NIAGA.Semarang.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 diSemarang, Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud poin 3dan 4 di atas, telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor :10/PDT.SUSPKPU/2015/PN.NIAGA.SMG tanggal 17 Desember 2015dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILI :.

Bahwa pada waktu itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugatbahwa Tergugat harus dapat mencairkan dana di Koperasi SimpanPinjam (KSP) Intidana di Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalampoin 8, dengan alasan kurang lebih sebagai berikut :1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana harus segeramenyelesaikan kewajiban pembayaran imbalan Jasa TimPengurus PKPU Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana sesuaiPutusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/PDT.SUSPKPU/2015/PN.NIAGA.SMG tanggal 17 Desember 2015;2) Koperasi

Bahwa kemudian sekira tanggal 25 September 2017 Penggugat barumengetahui atau mendapatkan informasi bahwa ternyata pada tanggal29122015 Tergugat telah mencairkan dana dari rekening Bank Mandiriatas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dengan NomorRekening 1360013904310, sebanyak 3 (tiga) kali dengan totalkeseluruhan Rp10.000.000.000, (Sepuluh milyard rupiah) dengan caracara yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :1) Pada tanggal 29122015 Tergugat melakukan pembayaran JasaTim Pengurus PKPU

1. Menolak Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Utang Tetap Debitor/ PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU); ---------------
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU) telah berakhir;-----------------------------------------------------
3. Menyatakan PT Anggrek Hitam yang beralamat di Jl.

Tanah Abang IV Dalam No.3, Rt.011, Rw 004, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sebagai Tim Pengurus dalam perkara PKPU PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU) menjadi Tim Kurator dalam perkara Kepailitan PT Anggrek Hitam; ------------------------------

7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator dibebankankepada Pemohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU).Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Perselisihan Tagihan(Renvoi Prosedur) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang telah mengambil Putusan yaitu. Putusan No.12/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG, tanggal 24 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :1.

KEBERATAN KESATU :Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam hal ini MajelisHakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan dalam Pasal 91 danPenjelasannya UndangUndang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum seperti yangdiatur dalam Pasal 91 dan Penjelasannya dalam UndangUndang No.37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa oleh karenanyaPEMOHON KASASI secara tegas menolak pertimbangan hukum

No.193 K/Pdt.Sus/201 1tentang kepailitan dan PKPU tidak dimungkinkan atau tertutup untukadanya upaya hukum;Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang No.12/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG. Jo.

"Prosedur Renvoi" dimaksud dalam UndangUndang No.37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU" ;Halaman 28 alinea ke3 :Menimbang, bahwa berdasarkan dua alasan tersebut di atas yaknibahwa terhadap penetapan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kuratortidak terouka adanya upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91dan penjelasannya dari UndangUndang No.37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PKPU, serta bantahan dan keberatan Pembantah tidaklahtermasuk bantahan "Prosedur Renvoi" tentang jumlah ataupun jenispiutang

No.193 K/Pdt.Sus/201 1PEMOHON KASASI Tidak Terbukti Merupakan Debitur dari PemohonPailit ;Bahwa bunyi Pasal 17 ayat (8) UndangUndang No.37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU ialah : "Biaya sebagaimana dimaksud padaayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepadapemohon dan Debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelishakim tersebut" ;Bahwa di dalam Pasal 17 ayat (3) UndangUndang No.37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU jelas tercantum bahwa yang dapatdibebankan Biaya

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

195/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

M E N G A D I L I

• Menolak Permohonan Pemohon PKPU;
• Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar beaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp. 3.731.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

7 Tahun 2018 dirubah dengan PKPU 5 Tahun 2018dan dirubah untuk kedua kalinya menjadi PKPU 32 Tahun 2018 tentangjadwal penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019, sedangkan untukkewenangan dan kewajiban diatur dalam pasal 18, 19 dan 20 dan Bab UURI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;Bahwa diatur kampanye khusus di media cetak pada Pasal 275 ayat 1 hurufF;Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk.Bahwa peraturan yang mengatur sehubungan dengan kampanye ada padaPasal 26 ayat 2 yang merujuk kepada

Pasal 275 ayat 1 huruf UU RI Nomor17 Tahun 2017 dan diatur juga dalam lampiran PKPU Nomor 32 Tahun 2018tentang peubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, pada nomor 13huruf b yang menjelaskan pelaksanaan kampanye melalui rapat umum daniklan media masa cetak dan elektronik pada tanggal 24 Maret 2019 dasampai dengan 13 April 2019;Bahwa Setiap aturan yang baru akan didistribusikan secara resmi di WebsiteKPU;Bahwa yang saksi tahu

sebelum DCT keluar, sedangkanterdakwa adalah DCT dan Partai Gerindra dan belum mengunduran diri;Bahwa sosialisasi ada dilakukan tapi untuk parpol dan peserta pemilu sajadan Terdakwa tidak parpol akan tetapi perseorangan, yang pada peraturantersebut dikatakan setiap orang yang melakukan kampanye media cetak;bahwa pada Pasal 25 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menerangkan pesertapemilu adalah parpol tidak ada penegasan sehubungan dengan pelanggaran;Bahwa pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 1 dan 2

adalahdiatur sanksi administratib, peserta pemilu untuk DPRD adalah Parpol,melalui instrumen dan melaksanakan rekomendasi menjadi caleg yangdidaftarkan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan;Bahwa PKPU Nomor 32 disyahkan pada tanggal 19 September 2018Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidakkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;.

Oleh karena itu menurut pandangan Ahli kKampanye pemilu adalahuntuk meyakinkan seseorang atau banyak orang yang berorientasi untukmemilih calon yang menawarkan diri calon yang akan dipilih melalui visi danmisi yang disampaikan, dengan dasar hukumnya UndangUndang Nomor 7tahun 2017 tentang pemilu berikut turunanya PKPU 23 tahun 2018 danperubahan PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Kampanye;Bahwa menurut pendapat Ahli kampanye pemilu sesuai Jadwal kampanyeadalah melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon PKPU/PT.Bintang Prima Lestari Utama tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

M en g a d i l i

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;

-Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohono sebesar Rp. 3.286.000,- (Tiga Juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Anugerah Sinar Mustika dan Para Kreditor untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disahkan ;

Anugerah Sinar Mustika (Dalam PKPU) untuk membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU PT.

MEGAKARYA MAJU SENTOSA dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

1. Heribertus Hera Soekardjo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM

   Pebruari 2020, jam 10.00 WIB Bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat Jalan Bugur Raya Besar No 26,28 jakarta Pusat ;

) berakhir ;

Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditur, kemudianDebitur dinyatakan Pailit (Pasal 290) ;4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4))5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahliwaris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220c.

Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upayahukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atastetap diajukan ke MA, maka isi amar putusan adalah TIDAKDAPAT DITERIMA.d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaanpada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lainuntuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusanadalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.