Ditemukan 3405 data
173 — 41
tanggapan butir 02 diatas setelahsebelumnya disampaikan kepada Penggugat pemberian skrosing danselama skorsing Tergugat hanya berkewajiban memberikan upah pokokHalaman 18 dari 40 Putusan Perdata Hubungan IndustrialNomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN Piktanpa mendapat tunjangan makan, tunjangan kehadiran, sehingga dalilpenggugat yang menyatakan telah diPHK pada tanggal 18 Januari 2017adalah dalil yang tidak benar;Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untukbekerja dan/atau memenuhi sangsi
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD MIFTAH WINATA, SH
602 — 526
walaupun dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban didasarkan karenaadanya perpu nomor 01 Tahun 2016 dan Undang undang Nomor 17 tahun2016 yaitu adanya penambahan 1/3 ( sepertiga) dari ancaman pidana maksimalakan tetapi menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidanatersebut terlalu berat, karena adanya Perppu nomor 01 Tahun 2016 tersebutmasih menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat karena di dalamnyajuga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,sangsi
194 — 26
Andi Suwignyo (TERGUGAT Il), danPENGGUGAT mengatakan bahwa disuruh oleh General Manager H.Andi Suwignyo (TERGUGAT Il) untuk memilin dua Opsimengundurkan diri atau diturunkan pangkat/golongan, Pak sinurayaagak kaget dan mengatakan "Laporan Audit belum dimasukkankoq sudah ada sangsi" ;17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, PENGGUGAT menerima Suratdari PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) No.UM/SG/R/1696/13tertanggal 22 Juli 2013 Perihal : Surat Peringatan Keras yangditandatangani oleh General Manager H.
42 — 19
Selama tanah dan bangunan yang dimaksud pada point 1.a.belum terjual maka terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani, seluruh hasil sewa bangsalan 6 pintu yang diterima akandibagi 2 setelah dikurangi biaya ruti (listrik dan air) untuk fasilitasrumah sewa tersebut;Putusan Nomor 1512/Pdt:.G/2016/PA:SMd: sesisesesseeeseeworeess eweniess ener wacom een rae ees 183.2, Apabila terdapat indikasi Tergugat menghalangi rencanapenjualan harta tersebut, maka Tergugat menerima sangsi berupatidak berhak
27 — 3
(Tergugat berharap hal ini dapatmenjadi acuan dalam mencari kebenaran dari Penggugat yangsering kali berbohong dan melakukan fitnah);10.Guna mempertanggungjawabkan semua kesaksian, Sudi kiranya,Hakim Ketua pengadilan, melakukan sumpah terlebih dahulu,diikuti dengan sangsi yang diberikan.
97 — 42
Eksternal dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 18 April 2016 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1 Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;2 Mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sangsi
84 — 48
Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
138 — 27
kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
320 — 171
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
60 — 17
perjanjian lahan /tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang olehsaksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan)hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;e Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dariterdakwa sebanyak 1 titik (+ 6 hektar) dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadimengatakan pokoknya kamu ngak usah sangsi
193 — 78
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
178 — 75
perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji danmenjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malumelakukan perbuatan yang tidak terpujrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilakubudaya perusahan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatudan ketujuh;Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah diberikan sangsi
ERIKSA RICARDO, S.H.
Terdakwa:
PUJI ASTUTI Binti WARIS
139 — 40
Bahwa fakta persidangan terungkap kalau sistem pelaporan keuanganyang ada pada kantor Notaris Hersa Krisna Muslim tidak berjalan dengan baikterbukti ketika saksi ENI NURWATI bagian keuangan tidak mampumemberikan penjelasan secara jelas terhadap sistem pelaporan keuangandan tidak memberikan teguran dan sangsi bagi karyawan yang melakukanpelanggaran management kantor dan atau setidak tidaknya memberitahukankepada atasannya dalam hal ini Hersa Krisna Muslim bahwa apa yangdilakukan oleh terdakwa tidak
YULIA SETIANA MULDER
Tergugat:
PT. TUNAS MANDIRI FINANCE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK REGIONAL tiga JAWA TENGAH DAN DIY
106 — 28
atau ada debitur tidak bayar bagaimana batas waktu yangdiperjanjikan ; Bahwa kedua belah pihak harus sepakat tidak boleh salah satukesampingkan ;Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 255/Pdt/G/2018/PN Smg.Bahwa dalam keadaan tertentu debitur menjaminkan barang tidakbergerak / bergerak ( fidusia ), Sesuai Undang No. 42 tahun 2009mengatur jaminan Fiduisa dan undang Undang No. 86 Tahun 2000 tatacara pembiayaan fidusia ;Bahwa fidusia jaminan apa, berapa bila wanprestasi Debitur tidak bisadieksekusi ;Bahwa sangsi
134 — 54
Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa Biji dan Daun sertabatang Ganja kering yang sudah halus yang ditemukan pada saat dilakukanpengeledahan dirumah Terdakwa hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.11 Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menandatangani fakta Integritassebanyak 1x (satu kali) di Kodim 0409/RL, yang mana isi fakta Intergritastersebut apabila Terdakwa terbukti/kedapatan menggunakan, mengkonsumsi,membawa, memiliki, mengedarkan dan menjadikan Bandar Narkoba, makaTerdakwa menerima sangsi
1.LIM HERWADI
2.NANANG SUJATMIKO
3.ELDI AFRIANTO
4.EFRAN NOERHADI
5.HARI BUDI SANTOSO
Tergugat:
PT TUNAS MOBILINDO PERKASA DAIHATSU BENGKULU
232 — 106
Mobilindo Perkasa sejak tahun2012 sampai dengan tahun 2019;Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat masih status pegawaikontrak;Bahwa saksi terakhir kali tanda tangan kontrak kerja pada tahun2017;Bahwa saksi selama bekerja apabila target penjualan tidak tercapalmaka akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke1 (Satu) sampaidengan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga);Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke3 (tiga) padatahun 2019;Bahwa saksi mendapatkan Surat Peringatan (SP) masih tetapbekerja;Bahwa sangsi
255 — 73
Mig.Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi berupa pidana penjara Sesuai pasal 71 ayat (1) hurufe UU RIno 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan
105 — 65
Kokodakasebagai kepala desa, sejalan dengan hal tersebut harapan Tergugat dua mohon agarMajelis Hakim dapat mencermati faktafakta yang diungkapkan ini berdasarkankenyataan telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat satu dan oknumkepala desa sehingga pantaslah Tergugat satu diberikan sangsi atau hukuman gantirugi terhadap Penggugat.sesuai dengan kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat dua menyetujui tentangperbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terguagt satu dan oknumkepala desa
177 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi, Pasal 29 ayat (2) bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasilpekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapanpekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepatbiaya, tepat mutu, dan tepat waktu serta bertentangan dengan Pasal 49 ayat(2) huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksaaanPengadaan Barang Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sangsi
Terhadap penggunaan undangundang pemberantasan tindak pidanakorupsi tersebut didasarkan pada asas logische specialiteit (asas kekhususan yanglogis) dan asas lex specialis systematic derograt lex generalis (asas kekhususansistematik).Memang pada prinsipnya undangundang pemberantasan tindak pidana korupsitidak akan diberlakukan terhadap bidang tertentu sepanjang peraturan perundangundangan dibidang tertentu itu mengatur tentang sangsi pidana dan tata carapengembalian keuangan negara secara tersendiri